Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR

KP 244 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas publik diperlukan keteraturan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara;

Mengingat

:

b.

bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara disusun dan disajikan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;

c.

bahwa menindaklanjuti huruf a dan huruf b diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perlu mengatur pedoman dalam menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PeLaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor SK.38/OT.002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

9.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara;

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

12.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satker dilingkungan Kementerian Perhubungan;

13.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.39 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

15.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

16.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan;

17.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

18.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

19.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-07/KN/2009 tentang tatacara pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan pemerintah pusat;

20.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013 Tentang Pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK, adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

2.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3.

Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disebut BAS, adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan peLaporan Keuangan pemerintah.

4.

Data transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.

5.

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga.

6.

Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, yang selanjutnya disebut SA-BAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada Kementerian Negara/ Lembaga, pihak lain, dan Kementerian Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

7.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah Dokumen Sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

8.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan pemerintah.

9.

Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disebut SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian Laporan Keuangan pemerintah.

10. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 11. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. 12. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 13. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut UAI, adalah unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang. 14. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

15. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. 16. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1, adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 17. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN. 18. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPBW. 19. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnya adalah pejabat Eselon I. 20. Dokumen Sumber, yang selanjutnya disebut DS, adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 21. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 22. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disebut LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 24. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut. 25. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan DS yang sama. BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2 Peraturan ini berlaku untuk seluruh kegiatan pelaporan keuangan dan pelaporan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Unit Akuntansi Instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

BAB III SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

Pasal 3 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan dan pelaporan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Akuntansi Instansi. Pasal 4 SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari: a.

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK); dan

b.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Pasal 5 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus membentuk UAI.

Pasal 6 UAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari: a.

Unit Akuntansi (UAKPA/B);

Kuasa

Pengguna

Anggaran/Barang

b.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ BarangWilayah (UAPPA/B-W); dan

c.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ BarangEselon I (UAPPA/B-E1).

Pasal 7 (1) UAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan SAI harus menggunakan alur proses berjenjang. (2) Alur proses berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tingkat Unit Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN Bagian Pertama Umum

Pasal 8 (1) Sistem Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut SAK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya. (2) Proses transaksi anggaran dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan Laporan Keuangan, yang terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Neraca; dan c.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 9 (1)

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, adalah laporan yang menyajikan informasi : a. penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca; b. kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan; dan c.

(2)

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, yang dilengkapi dengan data dukung.

Data dukung penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada lampiran I Peraturan ini.

Pasal 10 Mekanisme Penyusunan CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua Kewajiban Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Pasal 11 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang selanjutnya disebut dengan UAKPA mempunyai kewajiban : a. melakukan proses akuntansi atas Dokumen Sumber Laporan Keuangan; b. menyampaikan Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang terkait dengan pengadaan aset kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); c.

menyampaikan Laporan Keuangan dan ADK setiap bulannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai bahan rekonsiliasi;

d. menyampaikan Laporan Keuangan, ADK dan Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W); e.

menyampaikan Laporan Keuangan, ADK dan Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon 1 (UAPPA-E 1), khusus untuk UAKPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan

f.

mengirimkan ADK back up data SAK yang telah direkonsiliasi dengan KPPN setempat setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 12 Mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA, sebagaimana tercantum pada Lampiran IIIA Peraturan ini.

Bagian Ketiga Kewajiban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Pasal 13 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang selanjutnya disebut dengan UAPPA-W mempunyai kewajiban: a. menerima, memverifikasi dan melakukan penggabungan data Laporan Keuangan yang diterima dari UAKPA di wilayah kerjanya; b. melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAPPB-W dan membuat berita acara rekonsiliasi untuk memastikan keandalan penyajian nilai aset dalam Laporan Keuangan UAPPA-W; c.

menyusun bahan rekonsiliasi berupa data Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan membuat berita acara rekonsiliasi setiap triwulan, semester dan tahunan, serta menindaklanjuti jika terdapat perbedaan; dan

d. mencetak dan menyampaikan Laporan Keuangan dan ADK kepada UAPPA-E1 sesuai dengan jadwal penyampaian. Pasal 14 Mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W, sebagaimana tercantum pada Lampiran IIIB Peraturan ini.

Bagian Keempat Kewajiban Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) Pasal 15 Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAKPA-E1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai kewajiban : a.

menerima, memverifikasi, dan melakukan penggabungan data Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan UAPPA-W untuk menghasilkan Laporan Keuangan UAPPA-E1;

b.

melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAPPB-E1 dan membuat berita acara rekonsiliasi untuk memastikan keandalan penyajian nilai aset dalam Laporan Keuangan UAPPA-E1;

c.

menyusun bahan rekonsiliasi berupa data Laporan Keuangan UAPPA-E1 untuk disampaikan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan KeuanganDirektorat Jenderal Perbendaharaan dan membuat berita acara rekonsiliasi, serta menindaklanjuti jika terjadi perbedaan; dan

d.

mencetak dan menyampaikan Laporan Keuangan dan ADK kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Perhubungan sesuai jadwal penyampaian. Pasal 16

Mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1, sebagaimana tercantum pada Lampiran IIIC Peraturan ini.

Bagian Kelima Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan Pasal 17 (1)

Laporan Keuangan ditingkat UAKPA, UAPPA-W dan UAPPA E1 disampaikan secara berjenjang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan jadwal penyampaian.

(2)

Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 18 Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan pernyataan tanggung jawab (Statement Of Responsibility/SOR) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) Bagian Pertama Umum Pasal 19 Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN, digunakan untuk menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan neraca Kementerian/Lembaga, Laporan BMN dan informasiinformasi untuk: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. penghapusan;

h. pemindahtanganan; dan i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 20 (1)

Laporan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 beserta Catatan atas Laporan BMN digunakan sebagai lampiran pada Laporan Keuangan.

(2)

Catatan atas Laporan BMN yang selanjutnya disebut CaLBMN merupakan deskripsi yang menjelaskan BMN yang dikuasai Unit Organisasi Akuntansi/ penatausahaan BMN, yang berguna untuk mendukung penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.

(3)

CalBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaporkan secara berjenjang pada setiap semester dan tahunan dengan dilengkapi data dukung.

(4)

Data dukung penyusunan Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

Bagian Kedua Kewajiban Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Pasal 21 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang selanjutnya disebut dengan UAKPB mempunyai kewajiban: a.

melakukan proses akuntansi atas Dokumen Sumber laporan BMN;

b.

melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA dan membuat berita acara rekonsiliasi;

c.

menyampaikan Laporan BMN termasuk CaLBMN dengan ADK kepada UAPPB-W dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester dan tahunan;

d.

menyampaikan Laporan BMN termasuk CaLBMN dengan ADK sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada UAPPA-E1, khusus untuk UAKPB Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan

e.

mengirimkan ADK backup data SIMAK-BMN yang telah direkonsiliasi dengan KPKNL setempat setiap semester dan tahunan kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 22 Mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Tingkat UAKPB, sebagaimana tercantum pada Lampiran IIIA Peraturan ini.

Bagian Ketiga Kewajiban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Pasal 23 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai kewajiban :

a.

menerima, memverifikasi dan melakukan penggabungan data Laporan BMN yang diterima dari UAKPB di wilayah kerjanya;

b.

melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-W dan membuat berita acara rekonsiliasi untuk memastikan keandalan Laporan BMN UAPPB-W;

c.

menyusun bahan rekonsiliasi berupa data Laporan BMN untuk disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan membuat berita acara rekonsiliasi setiap semester dan tahunan, serta menindaklanjuti jika terdapat perbedaan; dan

d.

mencetak dan menyampaikan Laporan BMN dan ADK kepada UAPPB-E1 sesuai dengan jadwal penyampaian.

Pasal 24 Mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Tingkat UAPPB-W sebagaimana tercantum pada Lampiran IIIB Peraturan ini.

Bagian Ketiga Kewajiban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) Pasal 25 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai kewajiban : a.

menerima, memverifikasi dan melakukan penggabungan data Laporan BMN yang berasal dari UAKPB - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan UAPPB-W untuk menghasilkan Laporan BMN UAPPB-E1;

b.

melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-E1 dan membuat berita acara rekonsiliasi untuk memastikan keandalan penyajian nilai aset dalam Laporan BMN UAPPB-E1;

c.

menyusun bahan rekonsiliasi berupa data Laporan BMN UAPPB-E1 untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan membuat berita acara rekonsiliasi, serta menindaklanjuti jika terjadi perbedaan; dan

d.

mencetak dan menyampaikan Laporan BMN dan ADK kepada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Kementerian Perhubungan sesuai jadwal penyampaian.

Pasal 26 Mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Tingkat UAPPB-E1, sebagaimana tercantum pada Lampiran IIIC Peraturan ini.

Bagian Kelima Jadwal Penyampaian Laporan BMN Pasal 27 (1)

Laporan BMN ditingkat UAKPB, UAPPB-W dan UAPPB E1 disampaikan secara berjenjang setiap semester dan tahunan sesuai dengan jadwal penyampaian.

(2)

Jadwal Penyampaian Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.

BAB VI DOKUMEN SUMBER Bagian Pertama Dokumen Sumber Laporan Keuangan

Pasal 28 Dokumen Sumber Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari: a.

dokumen pagu anggaran, antara lain: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Revisi DIPA, DIPA Luncuran (DIPAL), Revisi DIPAL, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Revisi POK, Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA), dan dokumen lain yang dipersamakan;

b.

dokumen realisasi anggaran, antara lain: Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM Pengesahan, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC), Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3), serta dokumen lain yang dipersamakan;

c.

dokumen piutang; dan

d.

dokumen-dokumen lainnya.

Bagian Kedua Dokumen Sumber Laporan BMN Pasal 29 Dokumen Sumber laporan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri dari : a.

Laporan BMN dan CalBMN periode sebelumnya dan atau hasil inventarisasi fisik;

b.

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi masuk BMN, antara lain: Bukti Kepemilikan BMN, SPM/SP2D, Faktur pembelian, Kuitansi, SPK, rincian kontrak dan addendum, Surat Keputusan Pengalihan Status BMN serta dokumen lain yang sah;

c.

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi keluar BMN, antara lain: Surat Keputusan Penghapusan dan risalah lelang, Surat Keputusan Hibah dan Pengalihan status serta Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Negara;

d.

Surat Keputusan/Keterangan Penanggung jawab KPB; dan

e.

Berita Acara (Penertiban Aset).

Inventarisasi

dan

Penilaian

Bagian Ketiga Penatausahaan Dokumen Sumber

Pasal 30 (1)

Penatausahaan Dokumen Sumber didalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN dilakukan untuk menciptakan tertib administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

(2)

Penatausahaan Dokumen Sumber sebagaimana pada ayat (1) dengan melakukan pemindaian (scanning) Dokumen Sumber antara lain : a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan revisinya; b. SPM dan SP2D / SP3 yang diterbitkan oleh KPPN beserta kelengkapannya (resume kontrak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), dan dokumen sejenis); c.

dokumen penerimaan anggaran;

d. dokumen pelaksanaan anggaran; e.

dokumen pengeluaran anggaran;

f.

dokumen sumber transaksi BMN; dan

g.

Berita Acara Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dan UAKPB dengan KPKNL.

Pasal 31 Mekanisme alur penatausahaan Dokumen Sumber sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Bagian Pertama Rekapitulasi Laporan Keuangan dan Laporan BMN

Pasal 32 (1)

Rekapitulasi Laporan Keuangan dan Laporan BMN dilakukan dalam rangka memudahkan penelusuran angka yang disajikan dalam neraca apabila terdapat kesalahan agar laporan yang disusun lebih akurat dan akuntabel.

(2)

Format rekapitulasi Laporan Keuangan dan Laporan BMN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Bagian Kedua Persediaan Pasal 33 UAKPB dalam menyusun neraca Laporan Keuangan dan Laporan BMN menyajikan laporan persediaan.

Pasal 34 (1)

Laporan persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 beserta data transaksi disusun berdasarkan saldo per jenis barang pada Buku Persediaan, menurut Sub Kelompok Barang dan dilaporkan setiap semester dan tahunan.

(2)

Saldo akhir laporan persediaan berdasarkan hasil opname fisik.

(3)

Penyajian perkiraan persediaan dalam Neraca didasarkan pada hasil proses pengelompokan klasifikasi BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggolongan kodefikasi barang.

(4)

Laporan Persediaan memuat informasi tambahan atas jumlah persediaan yang rusak dan/atau usang.

(5)

Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam CaLK dan CalBMN.

(6)

Diagram Alur Penatausahaan Persediaan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan ini.

tahunan

disajikan

Bagian Ketiga Penyajian Informasi Pendapatan dan belanja secara Akrual Pasal 35 (1)

UAKPA, UAPPA-W dan UAPPA-E1 wajib melampirkan informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada saat penyusunan Laporan Keuangan tahunan.

(2)

Format Penyajian informasi dan belanja secara akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran X Peraturan ini.

Bagian Keempat Penyajian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasal 36 (1)

UAKPA, UAPPA-W dan UAPPA E1 wajib menyajikan penyisihan piutang tak tertagih di dalam neraca laporan keuangan semester dan tahunan serta mengungkapkan informasi yang lebih rinci tentang penyisihan piutang tak tertagih di dalam CaLK, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XIA Peraturan ini.

(2)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

(3)

Bagan alur Penyajian penyisihan piutang tak tertagih tercantum pada Lampiran XIB Peraturan ini.

Bagian Kelima Penyajian Penyusutan Aset Tetap Pasal 37 UAKPA/B, UAPPA/B-W dan UAPPA/B-E1 wajib menyajikan Penyusutan Aset Tetap di dalam neraca Laporan Keuangan dan Laporan BMN semester dan tahunan serta mengungkapkan informasi yang lebih rinci tentang penyusutan di dalam CaLK dan CalBMN.

Pasal 38 (1)

Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan penyesuaian nilai aset tetap terkait dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari aset tetap.

(2)

Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang.

(3)

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

(4)

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan aset tetap berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

(5)

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Pasal 39

Format penyajian nilai penyusutan aset tetap tercantum pada Lampiran XII Peraturan ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN SANKSI Bagian Pertama Pembinaan Pasal 40 (1)

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan Laporan Keuangan dan Laporan BMN, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku UAI Eselon 1 wajib untuk melakukan pembinaan dalam penyusunan Laporan Keuangan secara berjenjang sampai dengan tingkat UAKPA/B.

(2)

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap UAI dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Bagian Kedua Sanksi Pasal 41

Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang memberikan teguran secara tertulis kepada UAKPA/B dan UAPPA/B-W yang tidak melaksanakan SAI sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP Pasal 42

Direktur

Jenderal

Perhubungan

Udara

mengawasi

pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

:

JAKARTA

pada tanggal

:

21 APRIL 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd.

HERRY BAKTI

Sa^Sflig^fifckdengan aslinya

KEPAI^rafflSfi^yÛM DAN HUMAS, ' PERHUBUNC

ISRAF.

fjfca (IV/a) NIP?

19 199403 1002

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

: KP 244 Tahun 2014

Tanggal : 21 April 2014

DATA DUKUNG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.

CaLK Keuangan wilayah dan Satker (hardcopy dan sofcopy);

2.

Berita Acara Rekonsiliasi dengan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara;

3.

Berita

Acara

Rekonsiliasi

dengan

Kanwil

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan;

4.

Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA dengan SIMAK BMN;

5.

Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual;

6.

Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;

7.

DIPA Tahun Berjalan;

8.

Revisi DIPA (Jika Ada);

9.

Daftar Rekapitulasi Piutang PNBP;

10. Struktur Organisasi SAI (Tahunan);

11. Rencana Tindak Lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan;

12. Tindak Lanjut terhadap Temuan/Review Inspektorat Jenderal; 13. Laporan Capaian Kinerja;

14. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran; 15. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran;

16. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan; 17. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan;

18. SSBP atas sisa UP atau Kas di Bendahara Penerimaan yang disetorkan pada tahun berikutnya; 19. Temuan BPK dan tindak lanjut temuan; 20. Rekening pemerintah yang dikelola;

21. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd. HERRY BAKTI

dengan aslinya UM DAN HUMAS,

^Pdmbina (IV/a) NIP. 19680619 199403 1002

Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :

KP

244

TAHUN

Tanggal: 21 April 201

2014

MEKANISME PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B) URAIAN

NO

Cetak laporan keuangan atau laporan BMN yang sudah direkonsiliasi baik dengan KPPN/KPKNL

Buat Pemyataan tanggung Jawab (Statement

of responsibility) dan uraikan laporan keuangan dan BMN sesuai format Catatan Atas

Laporan

Keuangan

Perdirjen

Perbendaharaan

Kumpulkan informasi terkait anggaran tidak terserap, blokir anggaran, hambatan kendala dan

hal-hal

lain

yang berkaitan

dengan

realisasi anggaran guna melengkapi informasi LRA

Kumpulkan informasi terkait mutasi aset (penghapusan, hibah, transfer, aset belum tercatat, aset rusak berat, dan kejadian yang

mempengaruhi aset lainnya) serta Data mengenai perbedaan data, koreksi/perubahan data dan informasi lainnya guna melengkapi informasi catatan atas laporan BMN

Kumpulkan informasi tentang kebijakan yang

mempengaruhi penyusunan LK, hambatan dan kendala dalam penyusunan LK, dan

kejadian lain yang berkaitan dengan LK guna melengkapi penyusunan CalK

Buat daftar rekening, monitoring rekening,

monitoring tindak lanjut BPK, daftar piutang, daftar kualitas piutang, daftar pendapatan dan

belanja akrual, dan laporan capaian kinerja untuk dilampirkan dalam Calk

Cetak dan sampaikan Catatan atas Laporan

Keuangan dan catatan atas laporan Barang Milik Negara kepada KPA untuk dilakukan verifikasi dan penandatangan

o Distribusikan dan simpan sebagai arsip Evatuasi 5 Tanda

langan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd. HERRY BAKTI

uai dengan ashnya UKUM DAN HUMAS,

//a)

16806 VSei#9403 1

Lampiran III.A

MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B) NO

URAIAN

Dokumen Sumber (DIPA, SPM, SP2D, SSBP dan Dokumen Pendukung lainnya) dikirim ke

Petugas

SAK,

Petugas

BMN,

Petugas

Petugas

BMN,

Petugas

Persediaan.

Petugas

SAK,

Persediaan menerima dokumen sumber dari

Pengelola dokumen

Anggaran untuk diverifikasi, sumber yang sudah sesuai

kemudian akan diinput ke dalam aplikasi, sedangkan dokumen sumber yang belum sesuai akan diinformasikan ke pengelola anggaran untuk dilengkapi.

Dokumen Sumber yang sudah diverifikasi diinput ke dalam Aplikasi, setelah diinput Petugas Persediaan melakukan proses pengiriman ke Aplikasi SIMAK-BMN, kemudian Petugas BMN melakukan proses pengiriman ke Aplikasi SAK.

Petugas SAK dan Petugas BMN melakukan

rekonsiliasi internal data yang sudah diinput dalam Aplikasi

LK, ADK dari Aplikasi SAK dikirim ke KPPN dan LK, ADK dari Aplikasi BMN dikirim ke KPKNL sebagai bahan rekonsiliasi

Dalam Proses rekonsiliasi dengan KPPN dan

KPKNL dimungkinkan adanya kesalahan input Dokumen Sumber oleh petugas, jika terjadi hal tersebut, maka Petugas SAK dan Petugas Simak

perlu

melakukan

koreksi

dan

melakukan pengiriman ulang ADK ke KPPN dan KPKNL, hingga didapatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor:

KP 244 TAHUN 2014

Tanggal?! April 2014

a LK dan ADK hasil rekonsiliasi beserta BAR

dari

KPPN dan

KPKNL diserahkan

kepada

penanggungjawab / KPA untuk dievaluasi dan

IK,ADK. BAR NJ

ditanda tangan.

LK dan ADK

penanggung

yang sudah

jawab

dievaluasi oleh

kemudian

dikirim

ke

UAPPA/B-W atau UAPPA/B-E1, dan disimpan

sebagai arsip di masing-masing Petugas SAK dan SIMAK.

DIREKTUR JEDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd.

HERRY BAKTI

ian Sesuai dengan aslinva

-fWc4KMm'KUM DAN HUMAS, DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAIlSRftFJ

IMAYAT

Pembina/flV/a)

NIP. 196806^.499403 1002 >au


UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG TINGKAT WILAYAH (UAPPA/B-W)

Lampiran II1.B


Nomor:

Tanggal: NO

URAIAN

Menerima LK, ADK dan BAR dari UAKPA/B

Petugas SAK dan Petugas BMN menerima LK dan ADK

dari UAKPA/B untuk kemudian diverifikasi, jika sudah sesuai maka akan diinput ke dalam aplikasi, jika tidak sesuai akan diinformasikan kepada UAKPA/B untuk dilengkapi

Petugas SAK dan Petugas BMN melakukan rekonsiliasi internal data yang sudah diinput ke dalam aplikasi.

LK

dan ADK hasil rekonsiliasi

internal kemudian

dikirim ke Kanwil DJPB dan Kanwil DJKN sebagai bahan rekonsiliasi

Dalam Proses rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB dan

Kanwil DJKN dimungkinkan adanya kesalahan input

Dokumen Sumber oleh petugas, jika terjadi hal tersebut, maka Petugas SAK dan Petugas Simak perlu melakukan koreksi dan melakukan pengiriman ulang ADK ke Kanwil DJPB dan Kanwil DJKN, hingga didapatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

RP 244 TAHUN 2014

21 April

2014

2

LK dan ADK hasil rekonsiliasi beserta BAR dari Kanwil

DJPB

dan

Kanwil

DJKN

diserahkan

kepada

o

penanggung jawab / KPA selaku koordinator wilayah

L LK. ADK. BAR ||J~

LK,ADK, BAR

LK dan ADK yang sudah dievaluasi oleh penanggung

jawab kemudian dikirim ke UAPPA/B-El, dan disimpan sebagai arsip di masing-masing Petugas SAK dan SIMAK

FH.

k-

F.te

k-


HERRY BAKTI

^dengan aslinya 1 DAN HUMAS,

99403 1002


UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG TINGKAT ESELON 1(UAPPA/B-El)

Lampiran III.C

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

Tanggal : NO

URAIAN

Menerima LK, ADK dan BAR dari UAPPA/W Wilayah atau UAKPA/B Kantor Pusat

LK, dan ADK diserahkan kepada Petugas Verifikasi untuk diverifikasi, jika sesuai maka LK dan ADK

diserahkan kepada Petugas SAK dan Petugas BMN untuk diinput ke dalam aplikasi, jika tidak sesuai

maka akan dinformasikan kepada UAPPA/B-W atau UAKPA/B Kantor pusat untuk dilengkapi.

Petugas

SAK

dan

Petugas

BMN

melakukan

rekonsiliasi internal data yang sudah diinput

LK dan ADK hasil rekonsiliasi internal dikirim ke

DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dan DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) sebagai bahan rekonsiliasi dan dikirim ke Itjen sebagai

Dalam Proses rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB dan

Kanwil DJKN dimungkinkan adanya kesalahan input oleh petugas, jika terjadi hal tersebut, maka Peiugas SAK dan Petugas BMN perlu melakukan koreksi dan melakukan pengiriman ulang ADK ke Kanwil DJPB

dan Kanwil DJKN, hingga didapatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KP 244 TAHUN 2014

-2^-April 2014

C^ LK dan ADK hasil rekonsiliasi beserta BAR dari DJPB dan Kanwil DJKN diserahkan kepada

IK. ADK

|l_i

penanggung jawab untuk dievaluasi dan ditanda tangan.

LK dan ADK yang sudah dievaluasi oleh penanggung

jawab kemudian dikirim ke UAPA dan disimpan sebagai arsip di masing-masing Petugas SAK dan Verifikasi.


HERRY BAKTI

SalinanjSesuai dengan aslinya

KE^gfiSlKctewj-IUKUM DAN HUMAS,

V/a) 9403 1002

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 244 TAHUN 2014 Tanggal : 21 April 2014

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

C. Laporan Realisasi AnggaranTriwulan III dan Neraca Per 30 September Unit

Proses dan

Teriraa

Organisasi UAKPA

Kirim

Rekonsiliasi

-

-

12 Oktober 2XX1

j;. UAPPA-W

3 hari

15 Oktober 2XX1

5 hari

20 Oktober 2XX1

fl UAPPA-E1

3 hari 23 Oktober 2XX1

6 hari

29 Oktober 2XX1

JJ UAPA

2 hari

31 Oktober 2XX1

8 hari

09 November 2XX1

L Menkeu

cq.Dirjen PBN

Waktu

Pengiriman

09 November

-

-

2XX1

D. Laporan Keuangan Tahunan (unaudited) Unit

Terima

Proses dan

Organisasi UAKPA

Kirim

-

-

Waktu

Pengiriman

Rekonsiliasi 20 Januari 2XX2

3 hari UAPPA-W

23 Januari 2XX2

6 hari

29 Januari 2XX2

n UAPPA -El

3 hari

02 Februari 2XX2

6 hari

08 Februari 2XX2

o UAP A

2 hari 10 Februari 2XX2

1 7 hari

Tanggal terakhir Februari 2XX2

r Menkeu

Tanggal terakhir

cq.Dirjen

Februari 2XX2

-

-

PBN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd. HERRY BAKTI

Sali KEP

uai dengan aslinya UKUM DAN HUMAS.

tliÂYAT ?m*>ma (IV/a) 80619 199403 1002

Lampiran V


: KP 244 Tahun 2014

Tanggal

: 21 April 2014

DATA DUKUNG PENYUSUNAN LAPORAN BMN

1. 2.

Catatan atas Laporan BMN wilayah dan Satker (hardcopy dan sofcopy); Berita Acara Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

3.

BA Rekonsiliasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

4.

BASTO (Berita Acara Serah Terima Operasional) (Jika ada transaksi serah terima operasional);

5.

SK Penghapusan BMN (Jika ada);

6.

SK Hibah/Transfer masuk dan Keluar (Jika ada);

7. 8.

Data hasil kegiatan yang belum dilakukan Serah Terima Operasional; Data BMN yang belum ada penetapan status penggunaannya;

9.

Data BMN yang sudah dilakukan pemanfaatan;

10. Data BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang telah dioperasionalkan oleh pihak BUMN; 11. Data BMN yang dioperasionalkan oleh pihak Pemerintah Daerah / Badan Hukum lainnya namun belum ada proses hibahnya;

12. Data tanah / bangunan yang belum memiliki bukti kepemilikan (sertifikat tanah untuk asset tanah dan izin mendirikan bangunan (1MB) untuk asset bangunan );

13. Data Penatausahaan rumah negara dan permasalahannya. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd.

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAL^g^SÛKUM DAN HUMAS, L————"Vv DIREKTORAT JENDERAL »* \ (IV/a) 199403 1002

Lampiran VI


: KP 244 Tahun 2014

Tanggal :21 April 2014

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN BMN

A. Laporan BMN Semester I

Unit Organisasi

Proses dan

Terima

UAKPA/B

Rekonsiliasi s.d7 Juli

-

Kirim 10JUH2XX1

a

2 hari

UAPPA/B-W

12 Juli 2XX1

3 hari

15 JUN2XX1

fl

2 hari

UAPPA/B-E1

17 Juli 2XX1

3 hari

20 Juli 2XX1

&

2 hari

UAPA/B

22 Juli 2XX1

3 hari

25JUN2XX1

a

1 hari

Menteri Keuangan

B.

Waktu

Pengiriman

26 Juli 2XX1

-

-

Laporan BMN Semester II dan Tahunan Unit Organisasi UAKPA/B

Proses dan

Terima

Rekonsiliasi') s.d. 17 Januari

-

Kirim

Waktu

Pengiriman

20 Januari2XX2

&

3 hari

UAPPA/B-W

23 Januari 2XX2

6 hari

29 Januari 2XX2 3 hari

a UAPPA/B-E1

02 Februari2XX2

6 hari

0$ Februari2XX2 2 hari

a UAPA/B

10Februari2XX2

17 hari

Tanggal terakhir Februari 2XX2 1 atau 2 hari

a Menteri Keuangan

Tanggal terakhir

-

-

Februari 2XX2

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd. HERRY BAKTI

iiai dengan aslinya UKUM DAN HUMAS,

0619 199403 1002

Lampiran VII

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 244 TAHUN 2014

Tanggal: 21 April 2014

Mekanisme Alur Penatausahaan Dokumen Sumber

NO

URAIAN

DIAGRAM ALUR

UAKPA (satker) melakukan scan atas setiap dokumen a Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan revisinya

b

SCAN DOKUMEN SUMBER

SCAN DOKUMEN SUMBER

SCAN DOKUMEN SUMBER

SPM dan SP2D / SP3 yang diterbitkan oleh KPPN beserta kelengkapan nya (resume kontrak, SPTJB, dan dokumen sejenis)

c d e

Dokumen penerimaan anggaran Dokumen pelaksanaan anggaran Dokumen pengeluaran anggaran

f

Dokumen sumber transaksi BMN

UAKPA/B

UAKPA/B

UAKPA/B

UAKPA/B

UAKPA/B

«"-T

UAKPA (satker) melakukan scan atas setiap dokumen pelaporan, diantaranya:

Laporan Barang Milik Negara beserta CaBMN di setiap unit Akuntansi (Satker/UAKPA), b

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara UAKPA dengan KPPN dan UAKPB dengan KPKNL,

c

Laporan Keuangan beserta CaLK masing-masing satker untuk setiap periode Akuntansi,

Pada

setiap

mengirimkan

periode seluruh

akuntansi, hasil

scan

UAKPA

(satker)

dokumen

sumber

UAPPA/B-W

UAPPA/B-W UAPPA/B-W

Rekonsialisasi

tersebut diatas (softcopy via e-mail dan hardcopy via

ESELON I

pos) kepada UAPPA-W setelah terlebih dahulu UAKPA

(satker) melakukan rekonsiliasi antara KPPN (dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi antara UAKPA-KPPN)

Kirim data

UAPPA-W berkewajiban mengirimkan data dari UAKPA (satker) dibawah koordinasinya untuk diteruskan kepada Eselon I.

Rekonsiliasi

CD

Kirim Data

CD

o

UAPPA-W mengirimkan data dari UAKPA (satker) dibawah koordinasinya kepada Kementerian Perhubungan yang berfungsi sebagai bahan pembanding untuk melakukan rekonsiliasi dengan E-1

n

CD

A

Rekonsiliasi

Sebelum membuat Laporan Keuangan tingkat Eselon I Ditjen

Kirim Data

KEMENTERIAN

Perhubungan Udara berkewajiban melakukan rekonsiliasi

dengan UAPPA-W , yang akan menguji dan memverifikasi

data dari UAPPA-W Setelah dilakukan verifikasi , Ditjen Perhubungan Udara akan membuat laporan keuangan

•>

tingkat E-l untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Perhubungan


ttd.

HERRY BAKTI

esuai dengan aslinya HUKUM DAN HUMAS,

1002

Lampiran VIII


S°gai: KP 244 TAHUN 2014

FORMAT REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BMN

21 April 2U14

PENJELASAN PENAMBAHAN NILAI ASET BMN UAKPB/W/E1 : PER

:

MUTASI KENAIKAN (PENURUNAN) BERDASARKAN JENIS TRANSAKSI 100

101

102

105

107

113

301

302

304

391

401

Pen«J>»P«»*°

Penghentian

dihentikan)

penggunaan

Posisi Neraca No

Perkiraan Neraca

Per 01 Januari 20xx

Saldo

Awal

Pembclian

Transfer Masuk

Penyeleiaian Pembangunan dengan KDP

Reklasiflkasi Hasuk

Penyelesaian

Transfer Reklaaifikaai

pt5ST Pengh'pu"n *-« ' '

"""

g".w

--*

402

501

A. A.l

2

Aset Lancar

3

4

6

7

S

9

l0

'I

12

13

14

Saldo Awal

ygsdh

KDP

15

503

Posisi Neraca

Kenaikan

Penggunaan Kembali BUN

Perolehan/ Penambahan KDP

dihentikan 1

502

16

17

Pertanggal 31

(Penurunan) Pengembangan

Desember

dalam Neraca

20xx

KDP

18

19-4-.... 18

20-3.19

Persediaan Jumlah Aset Lancar

B.

Aset Tetap

B.l. Tanah

B.2. Peralatan dan Mesin B.3.

Grdung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan B.5.

Aset Tetap Lainnya

B.6.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

B.7

Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya

C.

C.l.

Aset Tak Berwujud

C.2.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Aset yang dihentikan dari penggunaan

C.3.

operasional Pemerintah

C.4T Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Lainnya

Sub Jumlah (A+B+C) D. E.

Ekstrakomptabel TOTAL (C+D)

1

RINCIAN REALISASI BELANJA MODAL MENJADI ASET

UAKPB/W/E1 : PER :

PENYELESAIAN

PENYELESAIAN NO.

UPT/SATKER

PEMBELIAN

PEMBANGUNAN DGN

ASET TAK

PENG.NILAI ASET

PENG. MELALUI KDP

2

4

3

KDP

Jumlah

Belanja Modal

Selisih

9

10=3+...+9

11

\2-10-11

BERWUJUD

LANGSUNG

KDP

1

PEMBANGUNAN

5

6

7

8


ttd. HERRY BAKTI

i dengan aslinya VI DAN HUMAS,

403 1002

Lampiran IX

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 244 Tahun 2014


DIAGRAM ALUR PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN

Petugas gudang menerima barang dari rekanan

berdasarkan pengadaan, Pelugas gudang melakukan pengecekan terhadap barang yang diterima dari segi jenis, spesilikasi, jumlah dan kondisi berdasarkan invoice

Apabila berdasarkan pengecekan barang tidak

uai, barang akan dikembalikan kepad,. rekanan, Apabila berdasarkan pengecekan barang sesuai, pelugas gudang membuat Berita Acara

Serah Terima Barang dilampiri bukti persediaan masuk rangkap 3 yang telah disetujui KPA atau Pejabat yang mewakili.

a. Lembar 1 digunakan petugas gudang untuk dicatat

dalam

Kartu

Persediaan

dan

diarsipkan

b. Lembar 2 diberikan kepada petugas akuntansi sebagai dasar perekaman pada aplikasi persediaan

c. Lembar 3 diberikan Pengeluaran sebagai

kepada Bendahara dasar pembayaran

lagihan rrkanan

Barang yang telah sesuai disimpan di gudang.

Apabila ada permintaan barang dari unit kerja petugas gudang mengeluarkan barang dimaksud

Petugas gudang mencatat pengeluaran barang pada Bukti pengeluaran barang rangkap 3 yang telah disetujui KPAatau Pejabat yang mewakili

a. Lembar 1 digunakan petugas gudang untuk dicatat dalam diarsipkan

Kartu

Persediaan

dan

b. Lembar 2 diberikan kepada petugas akuntansi sebagai dasar perekaman pada aplikasi persediaan.

3

Lembar

diberikan

kepada

bagian

pengadaan

Berdasarkan Bukti masuk dan petugas

gudang

persediaan,

bukti keluar,

mencatat

Petugas gudang

dalam

kartu

merekap

kartu

persediaan dalam buku gudang

6 Petugas akuntansi merekam masuk dan keluar

barang persediaan dalam aplikasi persediaan

Petugas Akuntansi mencetak Buku Persediaan

setiap bulan buku

gudang

untuk dan

di rekonsiliasi dengan membuat

Berita

Acara

Rekonsiliasi

Setiap semester, KPA atau pejabat yang ditunjuk melakukan stock opname persediaan dan membuat Berita Acara Stock Opname, hasil stock opname berdasarkan Berita Acara Stock

opname

disesuaikan

ke

dalam

aplik

persediaan;

Petugas

Akuntansi

Laporan

Persediaan,

persediaan Buku

mencetak

Persediaan dan

Laporan Rincian Persediaan setiap semester dan tahunan

Petugas Akuntansi persediaan mengirim data persediaan ke SIMAK BMN.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA lid.

HERRY BAKT1

dengan aslinya UKUM DAN HUMAS,

Lampiran X


:

Tanggal :

KP 244 TAHUN 2014

21 April 2014

FORMAT PENYAJIAN INFORMASI DAN BELANJA SECARA AKRUAL

I. Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) A. Format Laporan INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

BA /UAPA Eselon 1/UAPPA-E1 UAPPA-W

: (1) : (2) : (3)

Satuan

Kerja/UAKPA

No.

Pendapatan/ Belanj

Realisasi

a

Menurut

Kode

Akun

(5)

1.

:™ Penyesuaia n Akrual (Rp

Basis Kas

Realisasi Menurut

Basis

Uraian

(Rp)

Tarn bah

Kurang

Akrual

(6)

(7)

(8)

(9)

(Rp) (10)

Dokumen Sumber

(11)

(7)+(8)-(9)

B. Tata Cara Pengisian Format Laporan

(1)

Kode BA diisi kode/uraian Bagian Anggaran di mana Satuan Kerja bersangkutan berada.

(2)

Kode Eselon I/UAPPA-E1 diisi kode/uraian Eselon 1 bersangkutan.

(3)

Kode UAPPA-W diisi kode/uraian UAPPA-W bersangkutan.

(4)

Kode Satker diisi kode/uraian Satuan Kerja/UAKPA bersangkutan.

(5)

Kode Akun diisi kode 6 digit akun Pendapatan/Belanj a sesuai Bagan Akun Standar.

(6)

Uraian Kode Akun diisi uraian akun 6 digit Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.

(7)

Realisasi Menurut Basis Kas diisi berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi.

(8)

Penyesuaian Akrual diisi penambahan jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan dokumen sumber yang ada.

(9)

Penyesuaian Akrual diisi pengurang jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan dokumen sumber yang ada.

(10) Realisasi Menurut Basis Akrual diisi dengan menjumlahkan/mengurangkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual.

(11) Dokumen Sumber diisi dengan nama dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat penyesuaian akrual.

II. Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) A. Format Laporan INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 BA /UAPA

Eselon I/UAPPA-El UAPPA-W

Pendapatan/ Belanja No.

1.

Kode

(1) (2) (3)

Penyesuaian Akrual (Rp)

Realisasi Menurut Basis Kas

Akun

Uraian

J4L

J§L

(Rp)

M

Realisasi Menurut Basis

Tambah

ill

Kurang

M

Akrual

Dokumen Sumber

(Rp) i9]_

10)

(6)+(7)-(8)


(1)


(2)

Kode Eselon I/UAPPA-El diisi kode/uraian Eselon 1 bersangkutan.

(3)

Kode UAPPA-W diisi kode/uraian UAPPA-W bersangkutan.

(4)

Kode Akun diisi kode 6 digit akun Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.

(5)

Uraian Kode Akun diisi uraian akun 6 digit Pendapatan/Belanj a sesuai Bagan Akun Standar.

(6)


(7)


(8)


(9)

Realisasi Menurut Basis Akrual diisi dengan menjumlahkan/mengurangkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual.

(10) Dokumen Sumber diisi dengan nama dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat penyesuaian akrual.

III. Tingkat Unit (UAPPAE-1)

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon

1

A. Format Laporan INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

BA /UAPA Eselon I/UAPPA-El

: (1) : (2)

Pendapatan/Belanja No.

Kode Akun

(3)

1.

Uraian

(4)

Realisasi

Penyesuaian

Realisasi

Menurut

Akrual (Rp)

Menurut

Dokumen

Basis

Sumber

Basis Kas

(Rp)

Tambah

Kurang

(6)

(7)

(5)

Akrual (Rp) (8)

(9)

(5)+(6)-(7)


(1)


(2)

Kode Eselon I/UAPPA-El diisi kode/uraian Eselon 1 bersangkutan.

(3)

Kode Akun diisi kode 6 digit akun Pendapatan /Belanja sesuai Bagan Akun Standar.

(4)

Uraian Kode Akun diisi uraian akun 6 digit Pendapatan/Belanj a sesuai Bagan Akun Standar.

(5)


(6)


(7)


(8)

Realisasi Menurut Basis Akrual diisi dengan menjumlahkan/mengurangkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual.

(9)

Dokumen Sumber diisi dengan nama dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat penyesuaian akrual. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd. HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya PALA BAOIAN HUKUM DAN HUMAS,

?SS5^îHAYAT toK (IV/a)

'%fi 199403 1002

Lampiran XIA Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:

KP 244 TAHUN 2014

Tanggal: 21 April 2014 REKAPITULASI PIUTANG TAHUN 20X0 WILAYAH SATKER

PENGGOLONGAN

PERUBAHAN DEBITUR No

KLASIFIKASI PIUTANG

SALDO 30 JUNI

SALD0 31 DESEMBER 20X0

PELUNASAN

PENAMBAHAN

20X1

KURANG LANCAR

0.50% A

LANCAR

10%

MACET

DIRAGUKAN

NILAI AGUNAN ATAU BARANG

100%

50%

SITAAN

PIUTANG PNBP

Sub Jumlah A

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Sub A

_B_

PIUTANG LAINNYA

Bagian Lancar TP/TGR

Sub Jumlah B

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Sub B JUMLAH TOTAL (A+B) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (A+B)

Jakarta,

Kuasa Pengguna Anggaran DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd.

HERRY BAKTI

Pangkat/ Golongan NIP:

engan aslinya M DAN HUMAS,

PERHUBUNGApembina (IV/a) "NIP. 1%80619/199403 1002

20X1

Lampiran XIB Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

: KP 244 Tahun 2014


BAGAN ALUR PENYAJIAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Selesai

Penyisihan Khusus sesuai Kualitas

Kualitas Piutang

Penyisihan Khusus 10%

Kurang Lancar

Kualitas Piutang Diragukan

Kualitas Piutang Macet

£




ttd.

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya IAN HUKUM DAN HUMAS,

HAYAT

a (IV/a) 199403 1002

Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 244 Tahun 2014

Tanggal: 21 April 2014 FORMAT PENYAJIAN NILAI PENYUSUTAN ASET TETAP

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA

RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN DAN NILAI BUKU ASET TETAP UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA

Aset Tetap

No.

20XX

Masa

Nilai

Akumulasi

Manfaat

Perolehan

Penyusutan

Nilai Buku

Peralatan dan Mesin

A 1

2

Gedung dan Bangunan

B

1 2

Jalan dan Jembatan

C

1 2

Irigasi

D

1

2

Jaringan

E

1 2

Aset tetap dalam Renovasi

F 1

2

Aset Tak Berwujud

G 1

2

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operassional Pemerintah

H

1

2

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap dan Aset Lainnya DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd.

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya KER£fcaFBA§IAN HUKUM DAN HUMAS,

Jna (IV/a) 19 199403 1002

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola

Recommend Documents