GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2H TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan
penataan ruang daerah, dipandang perlu melakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, serta instansi terkait di daerah dalam penataan ruang daerah;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2-
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); 7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
69
Tahun
1996
tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
GUBERNUR TENTANG
PEMBENTUKAN
BADAN
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.
Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelengggara pemerintahan daerah. 3.
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.
Badan
Perencanaan
Pembangunan
dan
Penelitian
Pengembangan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya
disingkat BKPRD Provinsi adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap
pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 11. Penataan
Ruang
adalah
proses
perencanaan
tata
ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 12. Perencanaan
Tata
Ruang
adalah
suatu
proses
untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
-4 -
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang mewujudkan tertib tata ruang.
adalah
upaya
untuk
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 16. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat RTR Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah hasil perencanaan tata ruang laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang laut nasional.
18. Kelompok Kerja adalah perangkat yang berfungsi melaksanakan tugas pada BKPRD sesuai dengan bidang tugas masing-masing. BAB II
ORGANISASI BKPRD
Bagian Kesatu Pembentukan BKPRD Pasal 2
(1) Gubernur membentuk BKPRD dalam rangka melaksanakan koordinasi penataan ruang.
(2) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Penanggung jawab
Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Ketua
Sekretaris Daerah;
c. Sekretaris
Kepala BAPPELITBANGDA;
d. Anggota
PD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
(3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Tugas BKPRD Pasal 3
Dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BKPRD mempunyai tugas: a.
perencanaan tata ruang, meliputi:
1.
mengoordinasikan Daerah;
dan
merumuskan
penyusunan
RTR
2. menyerasikan
rencana
pembangunan
jangka
panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RTR Daerah serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 3.
mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan RTR Daerah dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR Daerah kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis; 5.
mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR Daerah kepada Menteri Dalam Negeri;
6.
mengkoordinasikan
proses
penetapan
RTR
Daerah
dan
RZWP3K;
7.
mensinergikan penyusunan RTR Daerah yang berbatasan;
8.
melakukan pelaksanaan konsultasi rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
9.
menyiapkan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang RTR Daerah;
10. mengoptimalkan peran serta perencanaan tata ruang; dan
substansi
masyarakat
teknis
dalam
11. mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR Daerah melalui pengkajian terhadap indikator penilaian rancangan peraturan daerah. b.
pemanfaatan ruang, meliputi: 1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di Provinsi, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; 2.
memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang daerah dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota;
3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait RTR Daerah;
c.
4.
menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5.
mengoptimalkan peran pemanfaatan ruang.
serta
masyarakat
dalam
pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
1.
mengkoordinasikan
penetapan
arahan
peraturan
zonasi
sistem daerah;
2.
memberikan Advice Planning terkait perizinan pemanfaatan ruang daerah;
3. mengoptimalkan peran serta masyarakat pengendalian pemanfaatan ruang; dan
dalam
4.
ruang
melakukan
evaluasi
atas
pelaksanaan
penataan
daerah. Pasal 4
BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat:
a.
menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
b.
membentuk tim teknis untuk menangani masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
c.
meminta bahan yang diperlukan dari Perangkat Daerah terkait.
penyelesaian
Pasal 5
Advice Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi. Bagian Ketiga Sekretariat BKPRD
Pasal 6
(1) Dalam melaksanakan tugas BKPRD dibantu oleh Sekretariat BKPRD yang berada pada BAPPELITBANGDA yang dipimpin oleh Sekretaris BAPPELITBANGDA.
(2) Sekretariat BKPRD mempunyai tugas:
sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1),
a.
menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
b.
menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
c.
melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
d.
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
e.
mengolah data dan informasi pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
f.
menyiapkan Provinsi;
g.
menyiapkan laporan ruang Provinsi; dan
h.
menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan
dan
mengembangkan
pelaksanaan
untuk
mendukung
informasi
koordinasi
tata
ruang
penataan
ruang.
(3) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.
(4) Susunan Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua BKPRD.
7 -
BAB III
KELOMPOK KERJA Pasal 7
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan
b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal 8
(1) Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a. Ketua
: Kepala Bidang pada BAPPELITBANGDA yang membidangi penataan ruang;
b. Wakil Ketua
: Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
c. Sekretaris
: Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang pada BAPPELITBANGDA
d. Anggota
: PD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
(2) Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a.
memberikan masukan kepada BKPRD dalam pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang Provinsi;
rangka
b.
melakukan penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
c.
melakukan penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
d.
melakukan pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
e.
menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Provinsi; dan
f.
menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
(3) Kelompok kerja perencanaan tata ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.
(4) Susunan keanggotaan kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
8
Pasal 9
(1) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a Ketua
: Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
b. Wakil Ketua
: Kepala Bagian pada Biro Hukum;
c. Sekretaris
: Kepala Seksi/Sub Bidang pada Dinas
d Anggota
: PD
yang membidangi penataan ruang;
terkait penataan
ruang yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
(2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka
perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi;
b. melakukan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
c. melakukan pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
d. melakukan pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
e. memberikan masukan terhadap pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
(3) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.
(5) Susunan keanggotaan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. BAB IV
PEMBIAYAAN Pasal 10
Pembiayaan atas pelaksanaan BKPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-9-
BABV
KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun a.
2011
tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
b.
Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 16 Seri E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 flfxi, £oH GUBERNUR
;PULAUAN-BftHGK£HBEiJTUNG,,
j%
STAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2£ Af'l ^T SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
YAN MEGAWAND1
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 22 SERI E
