KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Jalan Merdeka Barat No. 8
Telepon : 3505550 - 3505006
Jakarta 10110
(Sentral)
Fax:3505136-3505139 3507144
KotakPosNo. 1389 Jakarta 10013
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :
KP 121 T4HUN 2012 TENTANG
SISTEM PELAYANAN INFORMASI ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
SECARA ELEKTRONIK DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA
(NATIONAL SINGLE WINDOWS BANDAR UDARA/NSW-AIRPORTNET) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang:
a.
bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Layanan Tunggal
Elektronik Nasional Indonesia (Indonesia National Single Windows/INSW) diperlukan upaya untuk mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor, impor dan transit melalui peningkatan efisiensi waktu dan keterbukaan
informasi arus barang (flow of goods) di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta;
b.
bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu mengimplementasikan kegiatan tersebut di lapangan
khususnya di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan sistem pelayanan
informasi arus barang ekspor dan impor secara elektronik di
Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta (National Single Windows Bandar Udara (NSW-Airportnet) dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3
4
Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481); Peraturan
Pemerintah
Nomor
40
Tahun
1995
tentang
Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925); 5
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
6
Peraturan
Presiden
Nomor
10
Tahun
2008
tentang
Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 7
Peraturan
Presiden
Nomor
47
Tahun
2009
tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 8
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
9
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 10
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG SISTEM PELAYANAN INFORMASI ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR SECARA ELEKTRONIK DI BANDAR UDARA
INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA (NATIONAL WINDOWS BANDAR UDARA/NSW-AIRPORTNET).
SINGLE
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Layanan informasi arus barang ekspor dan impor secara elektronik di bandar udara (NSW-Airportnet) adalah sistem informasi arus barang ekspor impor yang standar, terintegrasi antara sistem kepabeanan (DJBC) dengan sistem informasi di bandar udara untuk mendorong percepatan dan kelancaran arus barang ekspor dan impor.
2.
Layanan tunggal elektronik nasional Indonesia (Indonesia National Single Window/ INSW) yang selanjutnya disebut dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for custom release and clearance of cargoes).
3.
Sistem keamanan adalah sistem yang digunakan dalam pengamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan, dan infrastruktur pendukung, yang dilakukan baik secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.
4.
Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
5.
Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk
sistem
analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 6.
Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
7.
Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
8.
Pertukaran data elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan melalui system elektronik antara para pihak yang melakukan pertukaran data.
9.
Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
10. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan
usaha
berbentuk
milik
daerah,
perseroan
terbatas
atau
badan
atau
hukum
koperasi,
Indonesia
yang
kegiatan
utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. 11. Badan Usaha Angkutan Udara adalah adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
12. Pengelola pergudangan (warehousing) pergudangan di bandar udara internasional.
adalah
pengelola
13. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan. 14.
Kantor
Otoritas
Bandar
Udara adalah
Kantor
Otoritas
Bandar
Udara Wilayah I di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 16. Kepala Kantor Otoritas adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Sistem layanan informasi arus barang ekspor dan impor di bandar udara (NSW-Airportnet) diselenggarakan berdasarkan asas: a.
percepatan lalu lintas fisik barang ekspor, impor (flow of goods) dan transit di bandar udara;
b. c.
peningkatan daya saing nasional; kepentingan umum;
d.
keterbukaan informasi lalu lintas fisik barang ekspor, impor (flow
e. f. g.
of goods) dan transit di bandar udara; pelayanan terintregrasi; keterpaduan; tegaknya hukum; dan
h.
kemandirian.
Pasal 3
Sistem layanan informasi arus barang ekspor dan impor di bandar udara (NSW-Airportnet) diselenggarakan dengan tujuan : a. b.
c. d.
e. f. g. h. i.
mewujudkan sistem layanan publik yang terintegrasi; memfasilitasi percepatan proses penyelesaian kegiatan informasi arus lalu lintas fisik barang ekspor, impor (flow of goods) dan transit melalui bandar udara dengan mengutamakan dan melindungi kepentingan konsumen dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; melindungi penanganan arus barang {flow of goods) ekspor, impor dan transit di bandar udara dari penyalah gunaan sistem; memberikan kepastian hukum dalam kegiatan penanganan arus barang (flow of goods) ekspor, impor dan transit di bandar udara yang dilaksanakan melalui sistem elektronik; menciptakan redundansi dan duplikasi data dan informasi; meningkatkan validitas dan akuransi data; mengoptimalkan penerimaan negara; meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan serta memperluas akses pasar; dan memberi kepastian biaya dan waktu pelayanan.
BAB III
KEWENANGAN
Pasal 4
(1)
Direktur Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab terhadap sistem layanan informasi arus barang ekspor dan impor di bandar udara (NSW-Airportnet).
(2)
Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berwenang : a.
b.
membentuk komite penanganan kegiatan sistem layanan informasi arus barang ekspor dan impor di bandar udara
(NSW-Airportnet) pada Kantor Otoritas Bandar Udara; melimpahkan pelaksanaan kegiatan sistem layanan informasi arus barang ekspor dan impor di bandar udara (NSW-Airportnet) kepada Kantor Otoritas Bandar Udara.
j
Pasal 5
Dalam pelaksanaan kegiatan sistem layanan informasi arus barang ekspor dan impor di bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan koordinasi dengan semua Unit Kerja di Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta yang melakukan kegiatan pelayanan kargo ekspor dan impor.
Pasal 6
(1)
Kewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dimulai sejak pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data, informasi mengenai arus barang (flow of goods) ekspor dan impor di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
(2)
Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Otoritas Bandar Udara, harus :
a. b.
c.
memiliki standar prosedur operasi (standard operating procedure) pelayanan kegiatannya; membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas aplikasi airportnet, data center airportnet, jaringan dan perangkat keras; menyediakan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas;
d.
(3)
memiliki mekanisme jaminan kualitas pelayanan (service level agreement).
Standar prosedur operasi (Standard Operating Procedure/ SOP) dan jaminan kualitas pelayanan (service level agreement) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d ditetapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
BAB IV
LAYANAN INFORMASI ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
(NSW-AIRPORTNET)
Pasal 7
(1)
Kegiatan layanan informasi arus barang ekspor dan impor merupakan penanganan dan pelacakan (track and trace) informasi terhadap dokumen arus barang ekspor dan impor di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
(2)
Penangganan dan pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk sistem layanan informasi secara elektronik.
Pasal 8
(1)
Kegiatan layanan penanganan informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan sistem informasi mengenai status arus barang ekspor dan impor yang berada di kawasan terminal kargo Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
(2)
Sistem informasi mengenai status arus barang ekspor impor yang berada di kawasan terminal Kargo bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. b.
sistem aplikasi informasi status barang impor; sistem aplikasi informasi status barang ekspor.
Pasal 9
(1)
Sistem aplikasi informasi status barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf (a) menerapkan sistem pengolahan data elektronik dengan menggunakan : a. b.
data message IATA impor; dan data non message impor.
(2) Sistem aplikasi informasi status barang ekspor
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf (b) menerapkan sistem pengolahan data elektronik dengan menggunakan : a.
b.
data message IATA ekspor;dan data non message ekspor.
Pasal 10
Sistem layanan Informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit meliputi : a.
executive information system;
b.
informasi status kargo, cargo tracking dan time record;
c.
informasi daftar timbun;
d. e. f.
rute penerbangan; jadwal penerbangan kargo; jadwal dan daftar penerbangan pesawat kargo beserta muatannya;
g.
mengelola helpdesk dan call center, dan
Pasal 11
(1)
Kantor Otoritas Bandar Udara harus melakukan pemutakhiran data dan informasi arus barang ekspor dan impor setiap harinya untuk menghasilkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, akurat, terkini dan dapat dipertanggung jawabkan.
(2)
Data dan informasi arus barang ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara mensuplai, pengelolaan sistem data dan informasi arus barang ekspor dan impor diatur dengan standar prosedur operasi Kantor Otoritas Bandar Udara.
Pasal 12
(1)
(2)
Data dan informasi arus barang ekspo: dan impor yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kantor Otoritas Bandar Udara harus menyampaikan kepada: a.
Kementerian Koordinasi Perekonomian;
b. c.
Kementerian Perhubungan; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
d.
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
e. f.
Kantor Kesehatan Pelabuhan; Balai Besar Karantina Pertanian;
g.
Balai Besar Karantina Ikan;
h. i.
PT. Angkasa Pura II (Persero); Badan Usaha Angkutan Udara;
j. k.
Operator Kargo; dan Pelaku Usaha Eksportir dan Importir.
Kantor Otoritas Bandar Udara harus memperhatikan sistem penanganan dan pengamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur sistem penanganan dan pengamanan diatur lebih lanjut dengan standar prosedur operasi Kantor Otoritas Bandar Udara.
Pasal 13
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pada tanggal :
JAKARTA 30 M4RET 2012
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd
HERRY BAKTI
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2.
Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. 4.
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
5. 6.
Sekjen, Irjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
7.
Direktur Jenderal Imigrasi;
8.
Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
9.
Para Kepala Bandar Udara;
10. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I; 11. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
12. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal; 13. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal; 14. Para Penanggung Jawab Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
ISRAFULHAYAT
