.
"
,
"
,
X
,
1/1/1f11'~~~
~
~~I1' ~~rtJ~~-::?~~~~~
~I\~ ~I!?
~tI~ ~A~
~\:,'Jh
~~d~
~
~~1j
~A~ ~~h1J ~~...,.t111 -'" <-'.&/'g" ~, ~ PRESIDEN REPUBLIK
H
./\18.
INDONESIA
KEPUTUSAN PRESillEN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESillEN NOMOR 110 T AHUN 2001 TENT ANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
0 PRESillEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa
dalam
rangka
mendukung
terselenggaranya
tertib
administrasi pemerintahan, dipandang perIn menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor
110 Tahun 2001
Organisasi d~l}. Tugas Eselon I
tentang Unit
Lembaga Pemerintah Non
Departemen;
Mengingat
(
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal17 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
25
Tahun
2000
tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3952); 4. Keputusan
Presiden
tentang
:
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
:
dan Tata Kerja
Nomor
103
Tahun
:
2001
Lembaga Pemerintah Non
Departemen
sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden N omor 3 Tahun 2002; 5. Keputusan ...
"---
~
.. ,
Ad"IfI1'~~~"
~~~~~~?"""~,,~~ ~~ ~tI'l~A
~t-~11.7 ~\-17
~~~
\..'\i,d~
~A~ ~1j
~A~ ~~"""AlI ~~AIjt -"" .co-.&' ' g;' .F"
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
-2
-
5. Keputusan Presiden -N omor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen; ,
MEMUTUSKAN (
Menetapkan:
KEPUTUSAN
PRESIDEN
KEPUTUSAN
PRESIDEN
:
'!:
TENT ANG NOMOR
110
UNIT
LEMBAGA
PEMERINT AH NON DEP ARTEMEN.
,.
AT AS
T AHUN
TENT ANG
..
ORGANISASI
PERUBAHAN
DAN TUGAS
2001
ESELON
I
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan PresideD Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
:
Pemerintah Non Departemen, diubah sebagaiberikut: 1,
Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi
:
sebagai berikut :
"Pasall Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari: 1.
Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2.
Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3.
Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
I
4.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat
r
PERPUSNAS;
:
Badan Perencanaan Pembangunan N asional disingkat
f
BAPPEN AS;
t
5.
f
I
I f
;
6. Badan ...;~~~~~~--~.c~=,
,;.,~~-"-
--
~
,
,11111,1/1' ~"~"
~~~!~-::?",,",,2'~~~ .~", ~"'" ~'-"~ ~,,~ ~~{ ~h~ ~~" ~\1:1 ~,~~ ~~.""'A)I~~A1J -" .c.-~'o~ " "~
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3
6.
-
Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
7 .Badan
Standardisasi N asional disingkat BSN;
8.
Badan PengawasTenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
9.
Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;.-
10. Badan Intelijen Negara disingkat BIN; CJ
11. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG; 12. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG; 13. Badan
Koordinasi
Keluarga
Berencana
Nasional
disingkat BKKBN; 14. Lembaga Penerbangan Antariksa
Nasional disingkat
LAPAN; 15.Badan..
..
Koordinasi
Survei
dan Pemetaan N asional
disingkat BAKOSURTANAL; 16. Badan
Pengawasan Keuangan
dan
Pembangunan
disingkat BPKP; (
17. Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia disingkat LIPI; 18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT; 19. Badan Koordinasi PenanamanModal disingkat BKPM; 20.
Badan Pertahanan Nasional disingkat BPN;
21.
Badan Pengawas Ghat dan Makanan disingkat BPOM;
22.
Lembaga Informasi N asional disingkat LIN;
(, ;
,-
23. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
(;'
24.
~.
Badan Pengembangan Kebudayaan dan
Pariwisata
disingkat BP BUDP AR."
... ..
fi t.' '.;.: ~:; ~:
2.
Ketentuan
Pasal 10 dan Pasal 11 diubah,
sehingga
seluruhnya
berbunyi sebagaiberikut:
~ t~i ~
f I:
'-, .,.,.". r
"Pasal
10 ...!'
...
rf
,
: £ -
~
.
AAI1IfI1'~~~
.~~~~~.?r~~~~
~I!?
.~\"":;
~~li ~~~
~~{ ~h~ ~dr1 ~~~:I ~~~ Ahh{f ~~."".A} ~ "".&1'0" ~ ...#'"
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4
-
\
"Pasal 10 BAPPENAS terdiri dari:
C'
a.
Kepala;
': .',
b.
Sekretariat Utarna;
c.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
d.
Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Kearnanan;
e.
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
f.
Deputi Bidang Ekonomi;
g.
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
.C\
h.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
i.
Deputi Bidang PendanaanPembangunan;
j.
Inspektorat Utama.
Pasal 11 (1)
Kepala mempunyai tugas: a.
memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
b.
menyiapkan kebijakan
nasional dan kebijakan
umum sesuai dengan tugas BAPPEN AS; c.
menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPPENAS yang menjadi tang~ng jawabnya;
I [ I
I i
I.
d. membina... -
.
~
.,jAI1I1I1'~~~
,
~~~!~~?""'.c.~~h~ ~~~ 11"' ~,"". ,~" ~t-;,/, ~A ~ft.;' ~h~
~~~
~~
~A~ ~~""'A1I~ftAt1 -'" "".&1'0" ~ " F""
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
-5
d.
-
membina "dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan
0
BAPPENAS. (3)
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional
di
bidang
sumber
daya
manusia
dan
kebudayaan. (4)
Deputi. Bidang Politik,
..
Pertahanan, dan Keamanan,
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukurn C,:
dan aparatur negara. (5)
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan
dan
pelaksanaan
penyusunan
rencana
pembangunan nasional di bidang otonomi daerah dan pengembanganregional. (6)
Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan penyusunan
rencana pembangunannasional di bidang ekonomi. (7)
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan...
~~-~---
, ,
AI1t1,1/!,~~~
~~~ ~~:??~.c.~~~~
~~"; ~~~ ~
~~~ ~h~
\,~~,., ~~~1 ~A~ ~A~g1 ~~...,. A1I""'"
"
<-~'g"f,#,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-6
kebijakan
-
dan'
pelaksanaan
penyusunan
rencana
pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,
(8) Deputi Bidang Saranadan Prasaranamempunyai.tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
0
penyusunanrencana pembangunannasional di bidang sarana dan prasarana.
(9) Deputi Bidang PendanaanPembangunanmempunyai tugas
melaksanakan
pelaksanaan
perumusan
penyusunan
kebijakan
rencana
dan
pendanaan
pembangunannasional. (10) Insp~~torat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Meneg PPN/ BAPPENAS."
: .' ,
C
3.
Ketentuan Pasal12 dan Pasal13, dinyatakan tidak berlaku.
::
4.
Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaiberikut:
"Pasal 26
.
BULOG terdiri daTi: a.
Kepala;
b.
Sekretariat Utama;
c.
Deputi Bidang Operasi;
d.
Deputi Bidang Usaha Logistik;
e.
Deputi Bidang Keuangan;
f.
Inspektorat Utama. Pasal 27...
':
~. ,--
4
}'
.
~
,j"",1I1'~~~
~~~ ~~::.?'""""'~hl ~~~ ~11? """:..,~'!~ ~I\~ ~h~
.~":;
~11~
~1~J
~,~~ ~~~
~~h1/ ,..411 -"
""~" O lf'~
-,
,~
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-7
-
Pasal27
(1) Kepala mempunyaitugas: a.
memimpin BULOG
sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan yang berlaku; C
b.
menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuaidengantugasBULOG;
c.
menetapkan kebijakan teknis pelaksanaantugas BULOG yang menjaditanggungjawabnya;
d.
membina dan melaksanakan kerjasama dengan
instansidan organisasilain. (2) SekretariatUtama mempunyaitugas mengkoordinasikan -,
.
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap
program, administrasi dan sumber daya di lingkungan
BULOG. C
(3) Deputi Bid~ng Operasi mempunyaitugas melaksanakan perumusandan pelaksanaankebijakan di bidang operasi manajemenlogistik. (4) Deputi Bidang Usaba Logistik
mempunyai tugas
melaksanakanperumusandan pelaksanaankebijakan di bidangusaha logistik. (5) Deputi
Bidang
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakanperumusandan pelaksanaankebijakan di bidang keuangan. (6)
Inspektorat Utama
mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan fungsionaldi lingkunganBULOG."
5. Ketentuan...
~
,
AI1,1IfI1'~~~
~~~~~~~~4~~~ ~~~117
~"~A ~t';'l
~\I1?
~A1.
~d~
~h~
~11
~~\ ~~,""A)A~~1jt -"
'"
.c.-.&1 ' 0 I ff"
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
-8
-
\
5.
Ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaiberikut:
"Pasal 42
C
BPN terdiri dari :
~
a.
Kepala;
b.
Wakil Kepala;
c.
Sekretariat Utarna;
d.
Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
e.
Deputi Bidang Informasi Pertanahan;
f.
Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;
g.
Deputi
h.
PemberdayaanMasyarakat; InspektoratUtama.
Bidang
Pengendalian
Pertanahan
dan
Pasal 43 ~ i
(1)
Kepala mempunyai tugas: a.
b.
1
memimpin BPN sesuai dengan ketentuan peraturan
zft
perundang-undanganyang berlaku;
,~
menyiapkan kebijakan
~
nasional dan kebijakan
l r
umum sesuai dengan tugas BPN; c.
menetapkan
kebijakan
teknis
t pelaksanaan
tugas
BPN yang menjadi tanggungjawabnya;
~: ,
[
~. ~: ~ I
;.
d. membina ...t;
:.; i
t: . r. ,
,
I:
~
,
"l1t1lfl1'~~~
~~~~~-::.?'""~~~~~ ~"'1~ ~tI~
~,,?
.~~117
~~~
\.~d~
~h~
~~~1
~,~~ ~~""'A)I ~~hg.t -" "'.&1'0" " "~
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
-9
d.
-
membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)
Wakil Kepala mempunyai tug as membantu Kepala dalam melaksanakantugas memimpin BPN
C'
(3) ,
Sekretariat Utama mempunyai tug as mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPN.
(4)
Deputi Bidang mempunyai
Pengkajian dan Hukum Pertanahan
tugas
melaksanakan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan hukum
.
pertanahan (5)
Deputi Bidang Informasi Pertanah~n mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
C
bidang informasi pertanahan (6)
Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas
melaksanakan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan di bidang tata laksana pertanahan (7)
Deputi
Bidang
Pemberdayaan
Pengendalian Masyarakat
Pertanahan mempunyai
dan tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat. (8)
Inspektorat Utama
mempunyai tugas melaksanakan
pengawasanfungsional di lingkungan BPN."
Pasal II ...
."
~~
-",_c,c;",,-,
~--
I
:
~
II . j
I
.,
:
A""tfl1'~~~
~~~~~~.?' ~~~~
.0
~~I1~
~
~\:~A ~~'l:
~":
~~~ ~d"
/.
~At;I
I
~A~: ~~1j
A~~lJ
~~.""J1I -"'
...,
.c..~'gl F"I
"
II
I
PRESIDEN REPUBLIK INDO Nt 51 A,I ,i
I
-10
-, c,' ,
;l'
,,, ;
,
Pasaln Keputusan Presiden ini mulai berlaku pactatanggal ditetapkan.
/
C
Ditetapkan di Jakarta pactatanggal 7 Januari 2002
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, ..' ..ttd.
" "
MEGA W A TI SOEKARNOPUTRI,;~;
Salinan sesuai dengan aslinya
Ii~
~,cJ.
SEKRET ARIA T KABINET
:
Kepala Biro Peraturan
~,
,:j~~ang,::undangan
RI
II,~,~
~
~\;,
"
. .;
yo '\
,-"
.
,
..
'" ...
:, ..\
.:,
J.:
~
