IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KERLUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BELANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Oleh : Debora Hemi Manongko
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan program keluarga harapan di kecamatan Belang, sesuai dengan pedoman dan ketentuan umum penyelenggaraan program keluarga harapan yang mempunytai sasaran yaitu RTSM(Rumah tangga sangat miskin),. Pelaksanaannya diikuti berbagai program dan mekanisme yang mengatur jalannya program keluarga harapan. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Belang, kabupaten Minahasa Tenggara, dewngan pengumpulan data di kator kecamatan, dan dua desa focus penelitian. data kemudian di analisis menggunakan konsep Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukan sejak tahun 2011 programa keluarga harapan dilaksanakan di kecamatan Belang, dengan jumlah 20 desa, dan sebanyak 333 peserta PKH menerima bantuan ini,yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini dari proses dan mekanisme yang dijalankan di kecamatan belang, terdapat beberapa kiendaala yang berhubungan dengan mekanisme serta pencairan dana, oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari peserta, dan pendamping untuk menjalankan program sesui dengan ketentuan dan pedoman PKH, serta pemerintah lebih meningkatkan control atau pengawasan bagi jalannya program kerluarga harapan di kecamatan Belang. Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Program keluarga harapan
PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang,oleh sebab itu masih banyak urusan yang di tangani langsung oleh pemerintah, dan salah satunya berbicara kemiskinan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pada tahun 2007 pemerintah melalui Kementrian Sosial pertama kali mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH).Program Keluarga Harapan (PKH) Adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah tangga sangat miskin(RTSM). Sebagai imbalannya RTSM peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait,
Mengacu pada Undang-undang No 40 tahun 2010 Tentang sistem jaminan sosial, Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahtraan sosial(Lembaran R.I tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4967), maka Program Keluarga Harapan di laksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat bagi penerimannya, baik di bidang pendidikan dan kesehatan. dalam penelitian ini akan mengambil bidang Kesehatan, karena Status kesehatan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal maka perlunya penyediaan akses bagi kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat masalah seperti penerapan atau pembagiaanya tidak tepat sasaran artinya bantuan ini di berikan kepada masyarakat lain yang sebenarnya terbilang mampu atau tidak termasuk RTSM, kemudian dilihat dari tingginya anka kematian ibu dan bayi yang di akibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat pada kesehatan , dan masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Rumusan Masalah Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah di uraikan di atas di tarik rumusan masalah yang akan di teliti tentang Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dalam Bidang kesehatan untuk mengevaluasi kebijakan bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Tujuan Penelitian Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peran pemerintah kecamatan dan Desa dalam menjalankan Program keluarga Harapan di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Manfaat Penelitian 1. Manfaat secara Teoritis: a. Sebagai sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi kebijakan pemerintah mengenai bantuan kepada masyarakat b. Sebagai bahan reverensi bagi peneliti berikutnya dalam topic yang relevan 2. Manfaat secara Praktis: a. Hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi penulis untuk menjadi masyarakat yang merespon baik setiap kebijakn bantuan pemerintah b. Sebagai motivasi bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan Kesehatan yang mejadi salah satu tujuan PKH c. Menjadikan masyarakat sadar bagaimana seharusnya menerima bantuan dengan adil sesuai prosedur yang seharusnya TINJAUAN PUSTAKA Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) disebut sebagai A Model of the policy implementation process(model proses implementasi kebijakan). Model ini berdasarkan teori yang memiliki argumen bahwa perbedaanperbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Mereka menegaskan bahwa perubahan, control, dan kpatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Berdasarkan model implementasi kebijakan ini, bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable bebas yang saling berkaitan, yang terdiri dari:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Standar/ukuran dan sasaran-sasaran kebijakan Sumber-sumber daya Karakteristik/sifat implementor kebijakan (badan/instansi/pelaksanaan Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Sikap para pelaksana Lingkungan ekonomi, social, dan politik. METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di,Kecamatan Belang,Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan efektifitas dan efisiensi yang ada. B. Tipe dan dasar penelitian a. Tipe penelitian bersifat Kualitatif Yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang di teliti, yaitu Evaluasi Kebijakan Bantuan Pemerintah”Pogram Keluarga Harapan”. Metode kualitatif menurut (Sugiono, 2009:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. b. Dasar penelitian yang dilakukan melalui Survei Dengan mengumpulkan suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap refresentatif.
C.
Teknik pengumpulan data Untuk mengumpulkan data yang seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: a. Observasi: Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung dilapangan yaitu di, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan cara mengamati dan memperhatikan gejala atau fenomena yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Program keluarga harapan, dimana data-data yang didapatkan akan di jadikan sebagai bahan tambahan yang diperlukan dalam pembahasan ini. b. Wawancara Wawancara dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubugan dengan implementasi kebijakan “program keluarga harapan” yang berada di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. D. Informan Informan dalam penelitian ini terdiri dari Camat Kecamatan belang, kepala Desa yang menerima PKH dalam hal ini akan mengambil 2 desa yang akan di teliti jadi yang akan menjadi informan adalah 2 kepala desa tersebut,1 orang Pengurus dan 1 pendamping PKH Kecamatan, dari kedua desa yang akan di teliti masing-masing desa 1 orang pengurus dan pendamping PKH Desa, dan Mayarakat penerima PKH di masing-masing Desa 1 orang , Masyarakat bukan penerima PKH di masing-masing Desa yang masuk dalam penelitian ini, jadi jika di total jumlah informan yang akan di minta informasi atau data ada 10 orang informan.
E.
Studi Pustaka Adapun data sekunder yang diperoleh di dapat melalui buku-buku reverensi dan teori pendukung,serta artikel dan jurnal, maupun data internet yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang di teliti. F. Fokus Penelitian Pada penelitian ini,Fokus penelitian yang di ambil peneliti dalam Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan yaitu pada bidang Kesehatan , dimana di temukan kendala-kendala yang di hadapi PKH di bidang kesehatan, jadi akan di teliti bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan pada bidang kesehatan di kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kondisi Geografis a. Letak Geografis 0o 57’ 9.7” U / 124o 46’0.8” T b. Batas Wilayah a. b. c. d.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ratahan Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kec. Pusomaen Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasan dan Tombatu Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Ratatotok
Hasil Pembahasandan Pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) Adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah tangga sangat miskin(RTSM). Sebagai imbalannya RTSM peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan Tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Program Keluarga Harapan mempunyai dua prioritas bantuan dana, yaitu untuk bidang kesehatan dan pendidikan, masing-masing bidang ini telah dilakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan dan alur mekanisme yang telah ditetapkan, seperti bentuk kerja sama kepengurusan PKH dengan layanan kesehatan maupun pendidikan, bekerja sama dengan seluruh puskesmas, rumah sakit, layanan kesehatan melalui akses pemerintah, serta bekerja sama dengan sekolahsekolah, yang tentunya telah disepakati dari tingkat pusat. Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum oleh UPPKH Pusat. Adapun program lain yang dimiliki PKH adalah membentuk kelompok ibu penerima bantuan, dimana Setelah pembayaran dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitassi Kelompok ibu peserta PKH. Setiap 15-20 RTSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai kontak UPPKH untuk setiap kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah dan sebagainnya. Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan: -
Penyampaian data survey BPS ke UPPKH Pusat UPPKH Pusat menetapkan calon peserta PKH berdasarkan kouta RTSM perkecamatan
-
Penyerahan data dari RTSM dari UPPKH Pusat ke UPPKH Kab/Dinas social kabupaten Dilakukan validasi data Skenario Bantuan PKH Skenario Bantuan Bantuan per RTSM per tahun Bantuan tetap Rp. 200.00 Bantuan bagi RTSM yang memiliki a. Anak usia dibawah 6 tahun Rp. 800.000 Rp. 800.000 b. Ibu hamil/menyusui Rp. 400.000 c. Anak usia SD/MI Rp. 800.000 d. Anak usia SMP/MTS Rata-rata bantuan per RTSM Rp. 1.390.000 Bantuan minimum per RTSM Rp. 600.000 Bantuan maksimum per RTSM Rp. 2.200.000 Catatan: - Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. - Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. - Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan ratarata RTSM per tahun. (sumber dari pedoman umum PKH tahun 2007)
Pendamping PKH Kecamatan mengatakan, penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) itu tersebar di empat kecamatan."Kecamatan itu masing-masing Kecamatan Belang sebanyak 333 Keluarga Sangat Miskin (KSM). ketentuan umum dan Program PKH. Menurut hasil penelitian yang di lapangan terdapat 333 keluarga yang mendapatkan bantuan di 20 desa yang ada di kecamatan belangdana yang di terima PKH di kecamatan belang Rp208,420 juta untuk 333 KSM, dan masih ada sekitar 40 keluarga yang tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan PKH ini. Padahal jika di tinjau dari segi perekonomian masih sangatlah jauh dari kategori mampu, dan sebenarnnya layak menerima bantuan ini. Pada bidang kesehatan juga pada dasarnnya mereka sangat memerlukan bantuan ini, untuk keperluan anak yaitu untuk diperiksa kedokter jika sakit, imunisasi, pemberian vitamin, serta pelayanan kesehatan lain di protokol pelayanan kesehatan dasar dari pemerintah. Untuk sosialisasinya tidak merata, ada masyarakat yang tidak mendapat informasi tentang untuk apa bantuan ini, akibatnya banyak masyakat yang tidak sepenuhnya paham sasaran bantuan ini, yang salah satunya adalah untuk bidang kesehatan. Hasil ini saya ketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada sejumlah informan yang saya teliti, yang terdiri dari masyarakat penerima bantuan, masyarakat yang tidak menerima, pengurus yang ada, bahkan Camat di kecamatan Belang, dan sejumlah hukum tua yang telah menyetujui untuk dimintai keterangan. Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan, dan pada Bidang Kesehatan 1. Standar/ukuran dan sasaran kebijakan
Kebijakan PKH ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya untuk tujuan umumnya adalah memutus rantai kemiskinan bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori RTSM, jadi yang menjadi sasaran Kebijan PKH ini adalah untuk masyarakat RTSM yang layak di bantu oleh pemerintah sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan pada kebijakan Pemerintah ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kebijakan PKH ini, bahwa bantuan ini sebagian belum tepat sasaran yang artinya dalam penyelenggaraannya belum di katakan memenuhi standar ukuran pada kebijakan itu sendiri, masih perlu di tertibkan oleh pengurus serta pemerintah sendiri, dalam hal ini pemerintah kecamatan Belang. sebagian masyarakat yang termasuk kategori RTSM tidak menerima bantuan, dengan kata lain belum tepat sasaran, dengan indikatornya adalah, masyarakat ini berpenghasilan minim dengan kebutuhan hidup tinggi, dan status kesehatan yang sering menggangu, namun belum bisa mendapatkan bantuan ini. 2. Sumber-sumber daya Faktor sumber daya dalam menunjang pelaksanaan Kebijakan ini sangatlah berperan penting, dimana sasaran yang telah di tetapkan pada kebijakan PKH ini adalah RTSM demi menunjang sumber daya manusia di negara ini, terlebih khusus di daerah Minahasa Tenggara, Kecamatan Belang. Demi tercapainya tujuan program ini faktor sumber daya manusia yang lebih baik, dan lebih sehat sesuai dengan salah satu prioritas PKH, bantuan yang diberikan untuk dana pendidikan dan kesehatan , pada pelaksanaannya dana yanng diterima dalam bentuk bantuan tunai ini jika di tunjang dengan pelaksanaa kerja yang baik dari seluruh pihak yang terkait dapat mewujudkan implementasi kebijakan PKH yang baik. Namun, menurut hasil penelitian yang dilakukan, kinerja yang kurang baik dalam pelaksanaan program ini membawa dampak yang buruk bagi kebijakan bantuan ini, ada masalah yang ditimbulkan yaitu, dengan adanya pungutan bagi peserta oleh pendamping, akibatnya besaran bantuan yang seharsnya di terima sesuai pedoman PKH tidak di terima sebagai mana mestinya, hal seperti inilah yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi PKH dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia dan finansialnya. Sesuai informasi dan data yang diperoleh di lapangan, dengan adanya Kebijakan PKH ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan status kesehatan yang lebih baik. 3. Karakteristik/sifat implementor kebijakan (badan/instansi/pelaksana) Kelembagaan PKH di daerah Minahasa Tenggara, Kecamatan Belang merupakan struktur yang telah di atur dalam ketentuan dan pedoman PKH sejak 2007, dan dilaksanakan di kecamatan Belang tahun 2011, komposisi pelaksana Program ini telah berjalan sesuai dengan pedomannya, jalannya program ini sangat di tentukan pula dari pelaksana atau pengurus di setiap desa, sampai ke kecamatan, beberapa program yang di buat PKH, mampu dijalankan oleh settiap pengurus/pendamping PKH baik di Kecamatan, maupun di desa. Garis koordinasi yang telah di tetapkan dari pusat ke daerah, sudah baik adanya atau sudah tepat, hubungan yang baik antar pengurus/pendamping sangat mempengaruhi jalannya program ini, baik di setiap kegiatan atau program yang ada. Dari sejumlah pendamping yang di temui, memberikan komentar yang baik tentang pelaksanaan bantuan PKH di kecamatan Belang,
mereka terus berkoordinasi dan berhubungan baik dengan atasan di daerah, dan terus mengkomunikasikan segala bentuk program, dan hasil evaluasi program keluarga harapan di Kecamatan Belang. 4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Agar berjalannya program ini dengan baik, dilakukan kerja sama antara pengurus PKH dengan pemerintah setempat, salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah koordinasi mengenai program-program yang ada di kecamatan antara Pendamping PKH, dan Pemerintah Kecamatan dalam hal ini camat selaku kepala pemerintahan di kecamatan dan, kepala desa di setiap desa. Bentuk kerja sama ini sudah seharusnya dilakukan dari awal program, dimulai dari pemilihan peserta PKH, dan Sosialisasi atau pertemuan awal, selanjutnya tinggal pengawasan jalannya program ini sesuai dengan mekanisme PKH. Pada implementasinya jelas bahwa pendamping dan Pemerintah hanya berkoordinasi di awal program saja, untuk selanjutnya tidak ada lagi pengawasan secara langsung dari pemerintah kecamatan terkait pelaksanaan program ini, hal ini di pengaruhi faktor kepemimpinan yang sering berubah dan tidak menentu. Camat selaku ketua pembina sekaligus pengawas jalannya program ini, memiliki beberapa kendala menyangkut masa kepemimpinan yang terbilang baru, yang bisa saja mengakibatkan tidak ada pengawasan langsung dari Pemerintah kecamatan.Sebenarnya untuk meningkatkan koordinasi yang baik untuk jalannya program dan pengawasan maka camat selaku Pembina kecamatan berkoordinasi langsung dengan dua pendampingnya yaitu Bapak Ukasyah Samir dan dr Dessy, untuk mengantisipasi masalah yang timbul pada jalannya program ini. 5. Sikap para pelaksana Pendamping ataupun pengurus PKH menjalankan tugas sebagai mentor bagi peserta PKH, dan dalam melaksanakan tugas sikap dan tata cara pengurus atau pelaksana sangat menentukan pula jalannya program ini, tidak memihak, cekatan dan responsif yang harus dimiliki pelaksana atau pendamping, maupun pemerintah kecamatan dan desa. Sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan PKH secara keseluruhan baik, dan tidak di dapati ada ketidak cocokan dengan peserta, namun sifat yang kurang demokratis yang sering dirasakan peserta, dalam hal pendataan awal yang dinilai memihak dan tidak selektif atau dengan kata lain tidak demokratis, rasa tanggung jawab yang tinggi sangat dimiliki pelaksana PKH di kecamatan Belang, jadi belum ada keluhan ,masyarakat terkait tanggungnjawab dari pendamping atau pengurus PKH. 6. Lingkungan ekonomi, social, dan politik. lingkungan dan ranah pelaksanaan bantuan PKH ini dapat menunjang tercapainnya tujuanj kebijakan ini, di lihat dari aspek lingkungan ekonomi yang dihasilkan bahwa kebijakan ini dapaat memberi dampak bagi perekonomian masyarakat atau peserta menjadi lebih baik dan diharapkan dapaat keluar dari kategori RTSM, bagi sebagian masyarakat atau peserta PKH menyatakan bahwa bantuan ini sangat membantu perekonomian mereka sekalipun jumlah nominalnya berbeda-beda, namun dampak yang dirasakaan bagi perekonomian peserta sudah membantu. Melihat Kebijakan yang di lakukan pemerintah mengenai Penanggulangan kemiskinan, seharusnya memberi dampak positif atau yang baik bagi masyarakat, dan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.Kalau melihat dampak yang ditimbulkan oleh PKH sendiri, memiliki
dampak yang signifikan terhadap kondisi masyarakat miskin di indonesia, khususnya bagi daerah kita ini di kecamatan Belang, tinnginya biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan merupakan hal yang sulit, namun dengan adanya kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah ini sangat membantu masyarakat setidaknya mengurangi beban masyarakat di bidang tertentu, misalnya dalam bidang kesehatan tentu dari akses kesehatan, imunisasi dan lain sebagainya, dengan total dana yang di terima PKH di kecamatan belang Rp208,420 juta untuk 333 KSM dapat membantu masyarakat di Kecamatan Belang”.”(wawancara dengan Pendamping PKH Kecamatan Bapak Ukasyah Samir). Secara umum kontribusi PKH terhadap taraf perekonomian masyarakat miskin terbilang cukup membantu, karena dapat mengurangi beban keluarga dalam urusan kesehatan anak, untuk kontribusi langsung bagi perekonomian hampir tidak ada, karena bantuan ini berbeda dengan bantuan lain seperti BLT, RASKIN, dan KUBE-KUBE atau kelompok Tani. Dari jumlahnya saja yang maksimum per RTSM Rp, 2.200.00 dan minimum per RTSM Rp, 600.000 , bantuan ini juga tidak diperuntukan untuk modal usaha dan sebagainya. Kelemahan-kelemahan dan masalah dari PKH, antara lain: 1. Kebijakan PKH belum terbilang efektif dan efisien, dikarenakan kebijakan ini belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang sangat miskin/ RTSM. 2. Validitas data masyarakat miskin diragukan, singga menimbulkan kecemburuan masyarakat lain yang tidak menerima bantuan. 3. Lemahnya fungsi pengawasan pemerintah,baik dari desa sampai ke kecamatan, sehingga masih adanya pungutan yang dimintakan kepada masyaryaakat, walaupun jumlahnya sedikit tapi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengurus. 4. Sebagian masyarakat mengangap PKH hanya untuk masyarakat yang dekat dengan pengurus atau pemerintah terkait. 5. Sosialisasi pengurus terbilang kurang tentang jalanya bantuan ini 6. Peran pemerintah kurang dalam pelaksanaan PKH, peran aktiv hanya dari pendamping saja, pemerintah hanya menerima laporan dan evaluasinya, sedangkan dari awalnya ketentuan yang ditetapkan bahwa, pemerintah harus mempunyai kesiapan yang matang untuk mengelola kebijakan bantuan ini mengingat PKH adalah program prioritas nasional maka bukan hanya Kementerian Sosial yang harus melaksanakannya tetapi pemerintah daerah juga dapat mengembangkan dan melanjutkannya sesuai dengan kemampuan dukungan APBD. Kepemimpinan jabatan yang tidak menentu membuat Camat atau kepala desa tidak sepenuhnya tau dan mengerti keluhan masyarakat mengenai program ini 7. Belum ada tindak langsung terhadap pelanggaran ketentuan umum PKH, baik untuk pengurus, maupun untuk peserta. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis pada hasil pemelitian dan pembahasan , maka dapat ditarik kesimpulan : 1. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 di kecamatan Belang nampaknya masih memiliki kendala dan masalah yang dimulai dari pendataan yang terbilang belum selektif dan belum tepat sasaran yang sebenarnya diperuntukan bagi RTSM namun belum terjangkau sepenuhnya. Masih ada punggutan liar yang dimintakan pada peserta PKH, tidak konsistennya Peserta PKH terhadap ketentuan atau
syarat yang telah di tentukan, Penyaluran Program Keluarga Harapan dinilai tidak konsisten dengan, pemyaluran pada tahap awal 2. Kebijakan Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya memberikan kontribusi langsung bagi perekonomian masyarakat miskin, hanya mendidik pengelolaan keuanggan tingkat mikro, dan bagi dana kesehatan terbilang masih belum cukup untuk pelayanan kesehatan untuk tinggkat akses yang lebih besar, kurannya kesadaran masyarakat arti pentinnya kesehatan. 3. Peran pemerintah dalam hal ini pihak kecamatan(camat), maupun desa (kepala desa), belum maksimal, hanya sebagai pengawas formal saja terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan.
Saran Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, antara lain: 1. Sebaiknya dilakukan pendataan kembali, agar rumah tangga yang masuk kategori RTSM yang layak bisa menerima bantuan ini, dan mengenai pungutan yang diberikan pada peserta, harusnya di beri peringatan dan ditindak lajuti agar tidak adalagi pungutan yang tidak seharusnya di berikan pada peserta PKH. Dengan penyaluran yang dinilai tidak konsisten Pengurus atau pendamping seharusnya memberikan penjelasan yang pasti tentang ketidak jelasan jumlah nominal yang diterima peserta dengan langsung mengkomunikasikan dan melaporkan kejanggalan bantuan yang diterima peserta PKH. 2. Karena Kebijakan bantuan ini hanya untuk merupakan bantuan stimulant yang merangsang pola piker dan tindakan masyarakat untuk lebih meningkatan kualitas hidup, jadi di harapkan masyarakat/peserta PKH memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baik mungkin, sesuai prioritas kebutuhan di kedua bidang, dan khususnya pula pada bidang kesehatan 3. Seharusnya dalam pelaksanaan PKH Pemerintah kecamatan maupun desa lebih meningkatkan fungsi pengawasan langsung jalannya program Keluarga Harapan ini dengan terus berkoordinasi dengan pendamping kecamatan maupun desa, agar dapat dilihat bukti nyata kesiapan daerah atau kecamatan belang dalam menjalankan Kebijakan Bantuan PKH ini.Para pendamping kirannya dapat menjadi pengarah yang baik bagi peserta PKH. DAFTAR PUSTAKA Abdulwahab, Solichin, Fadillah Putra dan Saiful Arif. 2004.masa depan Otonomi Daerah. Surabaya: penerbit SIC. Abdulwahab ,Solichin. 1998. Analisis kebijakan publik: teori dan aplikasinya. Malang :fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya Drs. H. Inu Kencana Syarief,M.Si. 2001 Edisi revisi Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jatinagor (hal 147) Dr. Riant Nugroho, 2012 Edisi revisi Public Policy. Jakarta Hanif Nurcholis, 2007 Edisi Revisi Teori dan praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.Jakarta(hal 263,274) Kartasasmita, Ginanjar.1996. pembangunan untuk rakyat memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta: CIDES.
Prof. Dr. Drs.H. Budiman Rusli, M.S. 2013 Kebijakan Publik membangun pelayanan public yang responsive.Bandung(hal 30-33), (hal 91,105-107). Sumber Lain Buku Penyusunan modul Diklat pendamping Program Keluarga Harapan pusat pendidikan dan pelatihan kesejahtraan sosial Badan peendidikan dan penelitian Kesejahtraan sosial Kementrian Sosial RI. , http//www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluargaharapanpkh/Wars .http://www.bps.go.id/?news=940p://crackbone.wordpress.com/penyebab-kegagalankebijakan-dan-programpengentasan-kemiskinan-di-indonesia/ Di ambil/di upload dari situs internet pada tanggal 26 oktober 2014/harisok.blogspot.com/2011/03/definisikomunikasi-menurut-paraahli.html.https://www.google.com/search?q=pengertian+metode+penelitian+kualitatif +menurut+sugiyono&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:enUS:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp. Di upload pada tanggal 26 0ktober 2014https://www.google.com/search?q=implementasi+kebijakan&ie=utf8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=nts Undang-undang R.I Nomor 40 tentang sistem jaminan sosial(Lembaran RI Tahun 2004 nomor 150, tambahan lembaran negara RI Nomor 4456)Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahtraan sosial(Lembaran R.I tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4967) Peraturan Presiden R.L Nomor 15 tahun 2010 Tentang percepatan Pemamggulangan kemiskinan; Keputusan Mentri Sosial R.I Nomor 38/HUK/2011 Tentang tim pelaksana Program Keluarga Harapan(PKH) Tahun 2011 Badan Pusat Statistik Minahasa Selatan
