IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA
Oleh : RENALDO DELEON PAULUS
Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom adalah bidang pendidikan. Penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai salah satu kewenangan daerah menjadi sangat penting karena merupakan salah satu fungsi pelayanan dasar masyarakat. Permasalahan pendidikan merupakan aspek penting dari daerah hingga nasional. Penyusunan RPJM Daerah juga terdapat visi pembangunan untuk membentuk pendidikan yang berkualitas. Maksud pendidikanberkualitas yaitu pendidikan yang berkualitas tinggi, memiliki keunggulan, menciptakan keseimbangan, sistem kebijakan yang unggul, sarana dan prasarana yang memadai, dan menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif. Pembentukan RPJM Daerah bidang pendidikan juga melihat sasaran yang di harapkan, pada proses berjalanya kebijakan yang di buat berisi harapan agar semuanya terimplementasikan dengan baik agar terciptanya SDM yang lebih baik lagi. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah tersebut memuat berbagai perencanaan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom adalah bidang pendidikan. Penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai salah satu kewenangan daerah menjadi sangat penting karena merupakan salah satu fungsi pelayanan dasar masyarakat. Keberhasilan menyelenggarakan fungsi pelayanan dasar pun telah menjadi indikator keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Permasalahan pendidikan di daerah otonom menuntut tanggung jawab penyelesaian dari pemerintah kabupaten/kota. Berbagai
1
permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat terkait denganpendanaan penyelenggaraan serta akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Perencanaan pembangunan daerah meliputi, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja tahunan, perencanaan tersebut disusun dengan pendekatan politik, teknokratik dan partisipatorik. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) merupakan acuan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan selama periode masa jabatan kepala daerah (5 tahun). Dokumen tersebut berisi tentang rencana pembangunan daerah berbagai bidang kewenangan yang dimiliki daerah. Dalam penyusunannya, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, dan rencana kerja kepala daerah terpilih. Untuk mendapatkan legitimasi maka rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah agar mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah di dalamnya memuat tujuan-tujuan dan rencana tentang apa yang akan dilakukan dan dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan berbagai bidang kewenangan daerah. Untuk mencapai berbagai tujuan yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah, maka proses selanjutnya adalah tahapan implementasi. Sebelum dijabarkan dalam kegiatan tahunan, yang pertama kali harus dilakukan implementor adalah menyusun renstra (rencana strategis) yang berisi analisis birokratif untuk mencapai tujuan yang termuat dalam RPJM. Kegiatan menyusun renstra oleh unit kerja pemerintah daerah termasuk dinas pendidikan sebenarnya merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan. Menyususn renstra dinas pendidikan merupakan tahapan implementasi paling awal untuk merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan dalam RPJM. Sesuai dengan mekanisme untuk mengimplementasikan RPJM maka kepala dinas harus membuat renstra. 2
Kewajiban membuat analisa birokratif yang dituangkan dalam renstra dinas ini melekat dalam uraian tugas sebagai kepala dinas pendidikan. Pada kenyataannya Dinas Pendidikan Sebagai Implementor tidak melaksanakan hal ini. Berdasarkan observasi, sejak RPJM di tetapkan, renstra dinas pendidikan tidak pernah di susun walaupun telah berganti pejabat kepala dinas pendidikan, para pejabat kepala dinas pendidikan sampai dengan akhir tahun 2011 tidak ada yang berinisiatif untuk melakukan penyusunan renstra dinas pendidikan. Implementasi kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan selama tiga tahun terakhir tetap sejalan atau sesuai dengan RPJM, dalam pernyataannya disebutkan bahwa RPJM yang ditetapkan pada Desember 2005 merupakan bulan terakhir masa tahun anggaran, sehingga beban kerja Dinas semakin tinggi. Akibatnya penyusunan Renstra Dinas Pendidikan tidak dapat dilakukan. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2004 renstra dinas ditetapkan oleh kepala dinas dan berlaku secara intern pada unit/ satuan kerja yang bersangkutan. Atas hal inilah, ketiadaan renstra Dinas Pendidikan dianggap tidak pernah menyebabkan terhambatnya aktifitas rutin dinas pendidikan. Penetapan renstra tetap diperlukan oleh suatu unit kerja pemerintahan. Adanya renstra akan menjadi acuan intern birokrasi pada dinas pendidikan untuk menyelanggarakan kegiatan selama lima (5) tahun. Secara umum renstra berfungsi sebagai analisis kausalitas terhadap tujuan kebijakan. Di dalam renstra yang bila disusun seharusnya memuat prioritas kegiatan yang akan dikerjakan selama lima tahun untuk mencapai tujuan dalam RPJM. Demikian juga dengan rencana pembiayaanya. Keberadaan renstra juga berfungsi sebagai pedoman arah seluruh jajaran dinas pendidikan untuk membuat rencana kegiatan. Artinya menjadi pedoman mencapai tujuan kebijakan sebagaimana dalam RPJM dengan memperhatikan lingkungan yang akan mempengaruhinya dan kondisi dinas pendidikan sendiri. Ketiadaan renstra dinas pendidikan selain tidak sesuai dengan peraturan perundangan dalam tahapan implementasi 3
RPJM, hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan sasaran tahapan implementasi RPJM yang dilakukan dinas pendidikan. Selanjutnya rencana kerja tahunan pemerintah daerah (RKPD) berasal dari rencana kerja (renja) tahunan semua unit kerja pemerintah Kabupaten Minahasa. Untuk menyusun renja, dinas pendidikan mengadakan rapat kerja tahunan yang diikuti seluruh pejabat di dinas pendidikan (kasub dinas, dan kasi), kepala sekolah, kepala UPTD, organisasi profesi pendidik, dan Dewan Pendidikan. Pada kegiatan rapat kerja ini semua peserta menyampaikan usulan kegiatan kepada dinas pendidikan. Berbagai usulan yang masuk dalam kegiatan rapat kerja tahunan dinas pendidikan kemudian dibahas bersama oleh ‘pejabat’ di dinas pendidikan (kepala dinas dan ka sub din). Dari semua usulan yang masuk ke dinas pendidikan ini ada beberapa yang disetujui masuk menjadi kegiatan dan ada yang tidak. Untuk bisa masuk menjadi renja dinas pendidikan sangat tergantung pembahasan pejabat dinas pendidikan. Pembahasan ini dilakukan secara intern pejabat dinas pendidikan tanpa melibatkan pihak luar. Sehingga pihak luar dinas pendidikan tidak mengetahui apakah usulannya akan menjadi kegiatan ataukah tidak. Pada akhirnya hasil pembahasan oleh ‘pejabat dinas pendidikan’ inilah yang kemudian menghasilkan rencana kerja dinas pendidikan. Beberapa kegiatan usulan peserta rapat kerja tahunan dinas pendidikan yang ‘dicoret pejabat dinas pendidikan’ sehingga tidak lolos masuk menjadi rencana kerja dinas pendidikan karena dianggap lebih sebagai keinginan peserta rapat – bukan merupakan prioritas kebutuhan. Dihadapkan dengan besaran plafon anggaran yang akan diterima dinas pendidikan lebih kecil dibandingkan total anggaran usulan rapat kerja tahunan adalah alasan ‘pejabat dinas pendidikan’ harus mencoret beberapa usulan kegiatan. 4
Rencana kerja tahunan yang telah disusun oleh dinas pendidikan selanjutnya menjadi bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebelum RKPD ditetapkan dengan peraturan walikota terlebih dahulu dilaksanakan musrenbang di tingkat kota dan pembahasan antar unit kerja pemerintah daerah. Walaupun bentuknya pembahasan bersama tetapi tidak merubah kegiatan-kegiatan dalam renja dari dinas pendidikan untuk menjadi RKPD Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program pendidikan Kabupaten Minahasa. Musrenbang di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh badan perencanaan kabupaten. Forum ini diikuti seluruh satuan kerja perangkat daerah serta melibatkan berbagai LSM di Kabupaten Minahasa. Untuk organisasi di luar pemerintah yang terkait dengan masalah pendidikan hanya DPKM yang diundang. Proses kegiatan musrenbang tingkat kabuopaten lebih mirip dengan sosialisasi RKPD yang akan ditetapkan dengan keputusan walikota. Khusus kegiatan yang terkait dengan masalah pendidikan lebih terjadi pada saat raker dinas pendidikan. Hal ini karena yang dilibatkan dalam musrenbang tingkat kabupaten hanya DPKM yang sebelumnya telah mengikuti raker tahunan dinas pendidikan. a.1 Implementasi RPJM Bidang Pendidikan Tahun 2006 Tahun 2006 adalah tahun pertama untuk mengimplementasikan RPJM yang ditetapkan tahun 2005. program yang termuat didalamnya diterjemahkan menjadi berbagai kegiatan dalam rencana kerja tahun 2006. Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa ditetapkan dengan peraturan Bupati nomor 7 tahun 2005. Rencana kerja bidang pendidikan tahun 2006 sesuai dengan peraturan Bupati tersebut, terdiri dari 13 program dan 174 kegiatan. Ketigabelas program yang tercantum dalam RKPD ini adalah sebagai berikut : 1.Peningkatan, pemerataan dan perluasan Pendidikan luar sekolah. 2.peningkatan kualitas siswa
5
3.Peningkatan dan Pengembangan kurikulum 4.Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan 5.Peningkatan kualitas sarana dan pra sarana pendidikan 6.Penataan sistem dan kelembagaan pendidikan 7.Peningkatan pembinaan pendidikan dasar dan menengah 8.Peningkatan pembinaan generasi muda dan olah raga 9.Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 10.Peningkatan sarana prasarana kerja aparatur pemerintah 11.Peningkatan pengelolaan keuangan daerah 12.Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah 13.Pendayagunaan aparatur pemerintah Apabila kita bandingkan antara program-program pendidikan yang tercantum dalam RKPD tahun 2006 dengan program pendidikan yang tercantum dalam RPJM maka diketahui bahwa ada ketidaksesuaian. Program yang tercantum dalam RPJM hanya sebanyak 9 butir sedangkan di RKPD 2006 sebanyak 13 butir itupun dengan klausul yang berbeda sehingga mempunyai makna yang berbeda pula. Perbedaan tersebut terjadi karena RKPD tahun 2006 belum mengacu pada RPJM 2007-2010. RKPD tahun 2006 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sedangkan perda RPJM ditetapkan bulan Desember 2005. Penetapan yang yang dilakukan mendahului penetapan RPJM ini dilakukan dengan pertimbangan apabila harus menunggu RPJM disahkan maka proses pengajuan RAPBD 2006 dengan DPRDakan tertunda. Sedangkan 6
dokumen RKPD akan dijadikan dokumen RAPBD. Dengan demikian maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2006 tidak mengacu pada RPJM. a.2. Implementasi RPJM Bidang Pendidikan Tahun 2007 Implementasi RPJM pada tahun kedua dilaksanakan dengan penetapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2006 tentang RKPD tahun 2007. Di dalam peraturan bupati ini berisi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007. Berbagai bidang pendidikan yang termuat dalam peraturan ini berasal dari rencana kerja yang dibuat oleh oleh dinas pendidikan. Sebanyak 274 kegiatan termuat dalam peraturan ini. Adapun program yang termuat di dalamnya adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. 2. Peningkatan kualitas pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan menengah 3.Peningkatan kualitas pendidikan non formal 4.Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 5.Peningkatan kualitas sarana pendidikan Tidak semua program pendidikan dalam RPJM dicantumkan dalam RKPD 2007. Di dalam RPJM terdapat 9 (sembilan) program pendidikan, sehingga ada 4 (empat) program pendidikan yang tidak masuk dalam RKPD 2007. Empat program yang tidak tercantum adalah: peningkatan kualitas program pendidikan sistem ganda, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan potensi kependidikan secara optimal, peningkatan hubungan sinergi antara Pemda dengan pengelola pendidikan swasta. Sehingga pada tahun 2007 sebagaimana yang tersebut di atas hanya 5 program bidang pendidikan yang dilaksanakan.
7
a.3. Implementasi RPJM Bidang Pendidikan Tahun 2008 Tahun 2008 adalah tahun kedua RPJM 2007-2012 dilaksanakan.
Untuk
mengimplementasikan program pendidikan dalam RPJM ini dibuat kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran dari program pendidikan dalam RPJM tersebut. Sesuai dengan mekanisme penyusunan RKPD maka berbagai kegiatan pendidikan yang dituangkan didamnya berasal dari rencana kerja yang dibuat oleh dinas pendidikan. Sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 33 mengharuskan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah selambat-lambatnya akhir bulan Mei. RKPD 2008 ditetapkan melalui peraturan Kabupaten Minahasa nomor 17 tahun 2007 pada tanggal 26 Juli 2007. Dengan demikian penetapan RKPD 2008 tidak sesuai dengan waktu yang diharuskan sesuai PP tersebut. Di tahun 2008 ada 186 kegiatan sebagai penjabaran 7 (tujuh) program pendidikan. Ketujuh program pendidikan yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan di tahun 2008 adalah: 1.Peningkatan kualitas pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2.Peningkatan kualitas Pendidikan non formal 3Peningkatan sarana dan pra-sarana pendidikan secara bertahap sesuai dengan 4Standar Nasional Pendidikan (SNP) 5.Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 6.Peningkatan potensi kependidikan secara optimal 7.Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 8.Peningkatan Manajemen pelayanan pendidikan
8
Ada dua program pendidikan dalam RPJM yang tidak dijabarkan menjadi kegiatan kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2008 yaitu: peningkatan kualitas program pendidikan sistem ganda dan peningkatan hubungan sinergi antara Pemda dengan pengelola pendidikan swasta. Ketidaksesuaian program pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008 dengan semua program pendidikan dalam RPJM karena proses penjabaran program pendidikan dalam RPJM menjadi kegiatan riil oleh dinas pendidikan dilakukan tanpa menggunakan RPJM sebagai acuan untuk dilaksanakan. Dimana semua program pendidikan dalam RPJM harus dilaksanakan. Ketidaksesuaian antara RPJM dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai implementasinya disebabkan oleh anggapan dinas pendidikan bahwa RPJM tidak mampu mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai ruang lingkup tanggungjawab dinas pendidikan. Mengetahui hal ini tetapi tidak mengintervensi penyusunan kegiatan yang dilaukan dinas pendidikan. Di sisi lain, dinas pendidikan melaksanakan kegiatan setiap tahun hanya berdasarkan rutinitas tahunan. Tidak ada upaya khusus untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan pendidikan sebagaimana program dalam RPJM. Akibatnya, ada ketidaksesuaian antara program pendidikan dalam RPJM dengan program pendidikan di dalam RKPD. Setiap tahunnya ada beberapa program pendidikan yang tidak dijabarkan menjadi kegiatan oleh dinas pendidikan, Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kabupaten Minahasa. Memperhatikan rencana kerja pendidikan yang telah dimasukkan dalam RKPD pada tahun 2007 dan 2008, maka diketahui bahwa selama 2 tahun pelaksanaan RPJM ini tidak semua program pendidikan diterjemahkan menjadi kegiatan-kegiatan oleh dinas pendidikan setiap tahunnya. 1. Faktor yang tidak mendukung implementasi kebijakan di dinas pendidikan kabupaten minahasa: Kemampuan mengstrukturkan kebijakan, ketersediaan waktu, diskresi organisasi pelaksana, komitmen pejabat pelaksana pendidikan. 9
Sumber daya waktu yang tersedia untuk melaksanakan proses implementasi menjadi terbatas. Hal ini karena ketidaksesuaian antara waktu penetapan perda tentang RPJM dengan penetapan RKPD sebagai penjabaran kegiatan di tahun pertama. Rencana kerja pemerintah Kabupaten Minahasa bidang pendidikan tahun 2007 tidak mengacu kepada RPJM. 2. Diskresi pejabat pelaksana yang besar turut menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi RPJM bidang pendidikan. Hal ini terjadi karena tidak kontrol yang kuat dari pihak-pihak yang seharusnya mengontrol kinerja dinas pendidikan yaitu pejabat atasan (kepala daerah dan DPRD). Kepala daerah berorientasi pada hasil kerja dinas pendidikan sehingga memberikan kepercayaan yang besar kepada dinas ini. Akibatnya, dinas pendidikan
menjadi
sangat
leluasa
untuk
membuat
keputusan-keputusan
tanpa
diimbangikontrol yang kuat dari kepala daerah. Kegagalan implementasi RPJM bidang pendidikan oleh implementor yang diakibatkan salah-satunya oleh ketiadaan kontrol terhadap implementor juga karena kurangnya akses formal pihak luar terhadap dinas pendidikan. Selama ini dinas pendidikan hanya melibatkan DPKM dan PGRI dalam penyelenggaraan kegiatan di dinas pendidikan. Keterlibatan kedua organisasi ini kurang begitu kuat mempengaruhi proses implementasi RPJM. Selain itu tidak ada pelibatan organisasi lain dalam kegiatan di dinas pendidikan. Dinas pendidikan menganggap keterlibatan DPKM telah mewakili seluruh pihak yang berkepentingan dengan masalah pendidikan. Hal ini menunjukkan akses yang terbatas dari dinas pendidikan terhadap pihak luar. 3. Dalam lingkungan faktor non peraturan, komitment pejabat pelaksana untuk mengimplementasikan
seluruh
program
pendidikan
dalam
RPJM
mempengaruhi
keberhasilan implementasi. Dengan komitmen yang tinggi seharusnya semua program pendidikan dilaksanakandan diarahkan untuk sesuai tujuan kebijakan. Kenyataannya ada
10
dua program pendidikan dalam RPJM selama tiga tahun ini tidak dijabarkan dalam kegiatan nyata. Faktor-faktor tersebut di atas merupakan faktor penghambat keberhasilan proses implementasi. Selain itu adalah faktor yang mendorong keberhasilan proses implementasi adalah karakteristik masalah, kejelasan tujuan, adanya teori kausal berupa peraturan perundang undangan sebagai pedoman implementasi, sumber keuangan yang mencukupi, dan adanya dukungan pejabat yang lebih tinggi. Implementasi kebijakan pembangunan 2007-2012 bidang pendidikan yang selama 3 (tiga) tahun ini telah dilaksanakan menunjukkan ketidakberhasilan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dapat disarankan kepala pemerintah Kabupaten Minahasasehubungan dengan implementasi kebijakan pendidikan di bidang pendidikan tahun 2007-2012. 1. Ketersediaan waktu yang tidak sesuai. Dinas pendidikan dalam hal ini kepala dinas sebagai implementor RPJM bidang pendidikan hendaknya
selalu
berpedoman
pada
peraturan
perundang-undangan
dalam
melaksanakan
implementasi RPJM bidang pendidikan. Rencana strategis (renstra) dinas pendidikan sebagai tindak lanjut penetapan RPJM harus disusun. Selain untuk memenuhi ketentuan perundang undangan sebagai tahapan implementasi RPJM, renstra dinas merupakan analisa kausalitas birokratik untuk mencapai tujuan kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan RPJM. Selain itu semua program bidang pendidikan yang termuat dalam perda tentang RPJM 2007-2012 harus dijabarkan menjadi kegiatan nyata untuk setiap tahun.
Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun harus selalu mengacu pada RPJM. Ketidaksesuaian penetapan RKPD tahun pertama implementasi dengan penetapan RPJM harus disesuaikan untuk masa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Minahasa haus mempertimbangkan masalah waktu dalam proses penetapan RKPD berikut berbagai proses sebelumnya seperti penetapan kepala daerah terpilih dalam pilkada. 11
Sehingga penetapan RPJM sebagai kelanjutan penetapan kepala daerah terpilih harus dilakukan sebelum penetapan RKPD tahun pertama. 2. Disreksi organisasi pelaksana. Kepala daerah terpilih hasil pilkada yang mempunyai legitimasi kekuasaan yang besar seharusnya menggunakan kekuasan tersebut untuk melakukan kontrol terhadap birokrasi pemerintahan secara efektif, dalam hal ini dinas pendidikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin segala keputusan yang dibuat oleh dinas pendidikan sejalan dengan
tujuan
RPJM
bidang
pendidikan.
Selain
itu
juga
untuk
menjamin
diimplementasikannya semua program pendidikan yang termuat dalam RPJM. Selain kontrol yang bersifat secara langsung terhadap dinas pendidikan, kepala daerah dapat menggunakan pendukungnya dari fraksi pendukung di DPRD ataupun aktor kebijakan di luar pemerintahan yang mendukungnya untuk melakukan pengawasan terhadap dinas pendidikan. Untuk itu maka kepala daerah harus memberikan dukungan kepada aktor-aktor di luar pemerintahan ini untuk ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan di bidang pendidikan. Keterlibatan pihak luar yang selama ini telah ikut dalam proses kebijakan harus didorong agar lebih mampu mempengaruhi keberhasilan proses implementasi RPJM. Selain itu dinas pendidikan agar di wajibkan mengikutsertakan semua pihak di luar pemerintahan yang berkepentingan dengan masalah pendidikan dalam menyusun kegiatan dinas pendidkan serta melakukan evaluasi. 3. Akses formal pihak lain. Dinas pendidikan seharusnya memberikan kesempatan kepada pihak manapun untuk ikut dalam kegiatan pada dinas pendidikan.
Keterlibatan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan masalah pendidikan harus diberikan kesempatan. Bahkan dinas pendidikan harus melibatkan semua pihak yang terkait dengan pendidikan – tidak hanya DPKM dan PGRI – dalam setiap penyusunan kegiatan tahunan dinas pendidikan. Demikian
12
juga untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan dinas pendidikan yang telah dilaksanakan. 4. Rekruitmen pejabat pelaksana. Dalam mengangkat kepala dinas pendidikan kepala daerah harus memperhatikan berbagai pihak aktor kebijakan bidang pendidikan. Sehingga kepala dinas yang diangkat dapat diterima oleh berbagai pihak, tidak hanya dari dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini untuk menjaga dukungan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan dinas pendidikan. Selain itu kepala dinas pendidikan haruslah birokrat yang benar mempunyai komitment untuk melaksanakan program–program pendidikan sebagaimana dalam RPJM. 5. Komitmen pejabat pelaksana. Harus adanya komitmen yang tinggi dari pejabat pelaksana kepada semua program pendidikan yang di laksanakan dan di arahkan agar sesuai dengan tujuan kebijakan. Program-program yang telah terimplementasi haruslah di pantau agar berjalan sebagaimana mestinya. Saran bagi program-program yang telah terimplementasi: 1. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan, Perlunya peningkatan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan bagi semua warga masyarakat secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, agama, kelompok etnis, kelainan fisik, emosi mental serta intelektual. 2. Peningkatan kualitas pendidikan paud, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, adanya pengembanggan TK-SD satu atap di SD yang memiliki fasilitas yang cukup, untuk membuka TK yang terintegrasi dengan SD melalui subsidi pembiayaan secara kompetitif, perlunya dorongan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan paud. 3. Peningkatan kualitas pendidiksn non formal, Perlunya keseimbangan antara PAUD formal dan PAUD non formal khususnya dalam hal biaya operasional.
13
4. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, Kelengkapan perpustakaan haruslah di tunjang dengan minat baca siswa, Penyuluhan tentang kesadaran membaca di perlukan agar membuka kesadaran siswa akan pentingnya pengetahuan melalui membaca. 5. Peningkatan kualitas sarana pendidikan, perlunya membangun unit sekolah baru dan ruang kelas baru pada jenjang smp untuk menampung peningkatan jumlah lulusan SD, Merehabilitasi ruang kelas yang rusak sebagai upaya menyediakan sarana pendidikan yang layak, mempercepat program wajib belajar sembilan tahun secara efisien dan bermutu serta menyediakan program tuntas wajib belajar dua belas tahun. 6. Peningkatan sarana dan pra sarana pendidikan secara bertahap sesuai dengan standar nasional pendidikan, Perlunya pengawasan baik dari dinas maupun masyarkat agar transparansi dalam peningkatan sarana dan pra sarana kependidikan menjadi jelas. 7. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, adanya kontrol dan pengembangan
sistem pengaturan dan pengelolaan aparat pendidikan yang semakin
efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang lebih baik dan akuntabel. 8. Peningkatan potensi kependidikan secara optimal, ada baiknya dinas pendidikan mengontrol peningkatan potensi kependidikan agar siswa-siswa yang tidak mampu dan putus sekolah namun berprestasi di berikan kesempatan untuk menikmati pendidikan, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa.
14
