IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH
JURNAL SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Oleh Firdaus Malaya Dewi NIM 10110241017
PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA OKTOBER 2014
1 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan.....(Firdaus Malaya Dewi)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH Firdaus Malaya Dewi Universitas Negeri Yogyakarta
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang meliputi implementasi PUG pada pendidikan formal dan non formal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah staf bidang pendidikan non formal yang bertanggung jawab terkait gender, kepala sekolah dan koordinator PKBM pada pendidikan non formal, teknik penentuan subjek ditentukan dengan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan pencermatan dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dilihat dari proses implementasi kebijakan bahwa dari aspek komunikasi sudah jelas, sumber daya staf yang masih kurang, anggaran dan fasilitas sudah terpenuhi, disposisi yang baik dari pelaksana, penyebaran tanggung jawab jelas serta kerjasama yang baik antar pelaksana kebijakan. (2) Pelaksanaan sosialisasi PUG dilaksanakan pada jenjang pendidikan formal dan non formal oleh Dinas pendidikan Kabupaten Klaten sebagai langkah awal implementasi PUG yakni pada 13 sekolah/lembaga di Kecamatan Prambanan. Sosialisasi diberikan kepada kepala sekolah tiap jenjang pendidikan formal dan ketua PKBM pada pendidikan non formal. Dari kegiatan sosialisasi PUG ada peningkatan wawasan gender dan pengarusutamaannya. (3) Hambatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan adalah dana yang hanya bersumber dari APBD serta sumber daya staf yang kurang memadai. Pada sekolah, hambatan dalam implementasi PUG adalah alokasi waktu khusus dalam pelaksanaan kegiatan responsif gender, sehingga PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran. Kata kunci: gender, pengarusutamaan gender, pendidikan
IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING POLICY IN EDUCATION IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION KLATEN REGENCY CENTRAL JAVA PROVINCE Firdaus Malaya Dewi Yogyakarta State University
[email protected] ABSTRACT This study aims to describe the implementation of gender mainstreaming policies in Klaten District Education Office in Central Java province which includes the implementation of gender mainstreaming in the formal and non-formal education. This research is qualitative. Subjects were non-formal education sector staff in charge of gender related, principals and coordinators PKBM in non-formal education, technical determination of the subject is determined by the snowball sampling technique. Techniques of data collection using interviews and scrutiny of documents. Analysis of the data using an interactive model of Miles and Huberman which include data reduction, data presentation, and conclusion. Engineering Data validation was done by triangulation and triangulation techniques. The results showed that: (1) Implementation of gender mainstreaming policies in Klaten District Education Office seen from the implementation of aspects of the policy that is clear communication, staff resources are lacking, budget and facilities are met, the good disposition of the implementers, deployment responsibilities clear responsibility and good cooperation between policy implementers. (2) Dissemination PUG implemented in formal education and non-formal education by the Department of Klaten district as the first step in the implementation of Gender Mainstreaming 13 schools / institutions in the District of Prambanan. Socialization is given to the principal every level of formal education and chairman of the PKBM in non-formal education. Of socialization there is an increased insight into gender mainstreaming and mainstreaming. (3) Barriers contained in
2 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan.....(Firdaus Malaya Dewi)
the policy implementation of gender mainstreaming in education is the only source of funds from the budget and staff resources are inadequate. At school, obstacles in the implementation of gender mainstreaming is the allocation of a special time in the implementation of gender responsive, so PUG implemented by integrating learning. Keywords: gender, gender mainstreaming, education
Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan
PENDAHULUAN Sebagai strategi pengarusutamaan gender dalam
pendidikan,
pemerintah
Kabupaten Klaten dilakukan pada 13 sekolah
telah
yang telah ditunjuk pada pendidikan formal yakni
mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun
jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, serta pada
2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
pendidika non formal yakni pada PKBM atau
pembangunan. Di sektor pendidikan pelaksanaan
Pusat kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah
pengarusutamaan gender telah diatur dalam
Kecamatan Prambanan.
Permendikans Nomor 84 Tahun 2008 tentang
Penelitian
ini
penting
untuk
dikaji
pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender
mengingat kebijakan pengarusutamaan gender
dalam pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten
merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan
Klaten merupakan lembaga yang bertanggung
keadilan gender tanpa diskriminasi. Hasil dari
jawab dalam pendidikan. Pelaksanaan PUG baru
penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sebatas sosialisasi terhadap lembaga-lembaga
informasi, kritik, dan rekomendasi kepada para
sekolah di Kabupaten Klaten serta penyusunan
pembuat
kegiatan pengarusutamaan gender. POKJA PUG
pengarusutamaan gender dalam pendidikan untuk
belum
untuk
menjalankan kebijakan dengan tepat, sehingga
pelaksanaan
tujuan utama perumusan kebijakan yakni untuk
pengimplementasian kebijakan PUG di sektor
mengatasi permasalahan ketidakadilan gender
tersusun
kelangsungan
pendidikan.
secara
rencana
Mengingat
berjangka serta
bahwa
gender
dan
pelaksana
kebijakan
dapat dilaksanakan dengan baik.
mainstreaming/pengarusutamaan gender adalah mengorganisir dan melihat perkembangan proses
Implementasi Kebijakan
kebijakan, serta implementasi dan evaluasinya,
Abidin (2006) menjelaskan kebijakan
maka diperlukan tenaga-tenaga ahli gender yang
adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum
tepat.
dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat Pengelolaan gender dalam pendidikan di
(Syafaruddin: 2008: 75). Menurut Van Meter dan
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten masih
Von Horn dalam Arif Rohman (2009: 134),
dibebankan pada Kepala Seksi Perpustakaan yang
implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai
merupakan bagian dari Bidang Pendidikan Non
keseluruhan tindakan yang dilakukan individu,
Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta
3 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan.....(Firdaus Malaya Dewi)
yang diarahkan kepada ketercapaian tujuan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
proses pembelajaran agar peserta didik secara
Implementasi kebijakan dapat disebut sebagai
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah
memiliki
kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas
pengendalian
pengambilan keputusan, langkah-langkah yang
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
strategik, maupun operasional yang ditempuh
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada
guna mewujudkan suatu program atau kebijakan
umumnya
menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari
dibedakan menjadi tiga macam. Ketiga macam
kebijakan yang telah ditetapkan tersebut (Yoyon
tersebut
Bachtiar Irianto, 2012).
pendidikan non formal, dan c) pendidikan
kekuatan diri,
spiritual kepribadian,
pendidikan
adalah:
a)
keagamaan, kecerdasan,
menurut
pendidikan
jenisnya
formal,
b)
informal. Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan
Gender
(Gender
Mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan
hambatan-hambatan
METODE PENELITIAN Penelitian
ini
menggunakan
jenis
yang
penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan
menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan
pada Bulan Mei-Juli 2014 di Dinas Pendidikan
keadilan
stereotipe,
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang
subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Sesuai
beralamat di Jl Pemuda Selatan No 151. Peneliti
dengan
tentang
juga melakukan penelitian di beberapa sekolah
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan
dan lembaga, yaitu; TK Pertiwi Tlogo Klaten, SD
Nasional, pengertian Pengarusutamaan Gender
N 1 Prambanan Klaten, SMP N 1 Prambanan
(PUG) adalah strategi yang dibangun untuk
Klaten, SMA N 1 Prambanan Klaten, dan PKBM
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
Cipta Karya.
gender
(marginalisasi,
Inpres
integral
dari
No
9/2000
perencanaan,
penyusunan,
Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
Seksi Perpustakaan Bidang Pendidikan Non
kebijakan dan program pembangunan nasional.
Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Kepala sekolah jenjang pendidikan Sekolah Dasar
Hakikat Pendidikan
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Menurut Undang-undang Sisdiknas Tahun
Sekolah Menengah Atas (SMA), Ketua Pusat
2003 tentang sistem pendidikan nasional yang
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Informan
dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan
dipilih secara snowball sampling. Objek dalam
4 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan.....(Firdaus Malaya Dewi)
penelitian ini adalah implementasi kebijakan
berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses
pengarusutamaan gender dalam pendidikan di
implementasi kebijakan. Aspek pertama yaitu
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi
komunikasi.
Jawa Tengah.
pengarusutamaan
Teknik
pengumpulan
data
dalam
komunikasi
Dalam
implementasi
gender
berkaitan
dalam
dengan
menganai
kebijakan pendidikan
penyampaian
penelitian meliputi wawancara dan dokumentasi.
informasi
gender
dan
Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan
pengarusutamaannya dalam pendidikan di Dinas
instrumen pokok sehingga kedudukan peneliti
Pendidikan Kabupaten Klaten melalui sosialisasi.
tidak dapat diwakilkan ketika proses pengambilan
Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
data berlangsung. Pengumpulan data utama
dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam
dalam penelitian ini menggunakan pedoman
pendidikan, Dinas Pendidikan melaksanakan
dokumentasi dan wawancara.
kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender pada
Teknik analisis yang digunakan dalam
13 sekolah/lembaga pada pendidikan formal
penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan
maupun non formal. Tiga belas sekolah yang
model analisis interaktif Milless and Hubberman
ditunjuk
(1992:18 – 20) dalam Sugiyono (2009) yaitu
pengarusutamaan gender tersebut yakni SDN 1
interaktive
mengklasifikasikan
Prambanan, SDN 1 Brajan, SDN 1 Randusari,
langkah-langkah yaitu
SDN 1 Joho, SDN 1 Cucukan, SDN 1
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
Kebondalem Lor, SDN 1 Sengon, PAUD Taji,
dan penarikan kesimpulan.
TKP Tlogo, TKP 1 Brajan, SMPN 1 Prambanan,
model
yang
analisis data dalam
untuk
diberikan
sosialisasi
SMAN 1 Prambanan, dan PKBM Cipta Karya Prambanan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Aspek
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
kedua,
yaitu
sumber
daya.
PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN
Tanggung jawab gender dilimpahkan oleh Bidang
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA
Pendidikan Non Formal (PNF) yakni kepada kasi
TENGAH
perpustakaan
Untuk
melihat
proses
implementasi
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Klaten. Selain pelimpahan kewenangan, fasilitas
kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam
juga
pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten
mempengaruhi
Klaten, peneliti menggunakan teori George
kebijakan PUG dalam pendidikan. Selain sumber
Edward III. Dalam teori George Edward III
daya manusia dan fasilitas, anggaran menjadi hal
disebutkan bahwa
yang
ada
empat
aspek
yang
merupakan
penting
faktor keberhasilan
dalam
suatu
penting
yang
implementasi
implementasi
5 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan.....(Firdaus Malaya Dewi)
kebijakan.
Anggaran
yang
tersedia
dari
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Klaten
pemerintah daerah dalam pelaksanaan gender dan
mengeluarkan SK dan Kasi Perpustakaan Dinas
pengarusutamaannya yaitu dari APBD, anggaran
Pendidikan yang melaksanakan serta melakukan
tersebut dirasa kurang jika kebijakan tersebut
pelaporan
diimplementasikan pada seluruh sekolah pada
pendidikan formal dan non formal di 13
semua jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan
sekolah/lembaga.
kegiatan
sosialisasi
PUG
pada
SMA di Kabupaten Klaten serta pada pendidikan non formal yang ranahnya lebih pada masyarakat.
Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan
Aspek yang ketiga adalah disposisi atau
Gender dalam Pendidikan pada Pendidikan
sikap pelaksana. Staf Dinas Pendidikan yakni
Formal
Kasi Perpustakaan yang menangani kebijakan pengarusutmaan
gender
dalam
pendidikan
Kebijakan pengarusutamaan gender pada pendidikan
formal
dilakukan
pada
jenjang
memiliki disposis yang baik terhadap kebijakan
pendidikan TK, SD, SMP dan SMA. Sosialisasi
tersebut
tanggungjawabnya
gender oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
dalam perpustakaan juga memiliki tanggung
diberikan kepada kepala sekolah yang telah
jawab gender dalam pendidikan.
ditunjuk untuk mendapatkan sosialisasi gender.
meskipun
selain
Aspek terakhir adalah struktur birokrasi.
Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender
Struktur birokrasi harus terdapat dimensi SOP
di Dinas Pendidikan yang baru sebatas sosialisasi
(Standard Operating Procedure) yang merupakan
dilaksanakan pada 13 lembaga pendidikan baik
tata laksanan dalam melakukan suatu hal yang
formal maupun non formal. Peneliti melakukan
berisi tentang petunjuk dan aturan-aturan yang
penelitian di TK Pertiwi Tlogo, SD N 1
ada dalam organisasi. Pelaksanaan kebijkan yang
Prambanan, SMP N 1 Prambanan dan SMA N 1
dilaksanakan oleh Kasi Perpustakaan Dinas
Prambanan. Tujuan dari diadakannya sosialisasi
Pendidikan
dengan
gender pada tiap-tiap sekolah adalah agar para
berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas
guru dan karyawan dapat memahami gender dan
Pendidikan
pengarusutamaannya di sekolah.
Kabupaten
Kabupaten
Klaten
Klaten
Nomor
421.1/5314/11 tentang penyelenggaraan program
Pelaksanaan pengarusutamaan gender di
pendidikan non formal pada pengarusutamaan
TK Pertiwi Tlogo para guru masih pada tahap
gender. penyebaran tugas antar pelaksana dalam
pemahaman tentang gender, karena di TK Pertiwi
melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender
Tlogo
dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten
mendapatkan pemahaman terkait gender. TK
Klaten sudah terbagi cukup baik yaitu Kepala
Pertiwi
selama
Tlogo
ini
baru
faktor
pertama
pendukung
kalinya
dalam
6 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan.....(Firdaus Malaya Dewi)
pelaksanaan PUG adalah pihak sekolah yang
Kabupaten Klaten. Di SMA N 1 Prambanan
pasti menerima dan berusaha untuk melaksanakan
dalam pelaksanaan PUG faktor yang menajdi
kegiatan dari apa yang telah di sosialisasikan oleh
pendukung dalam kegiatan ini adalah dari sumber
Dinas Pendidikan. Di SD N 1 Prambanan
daya sekolah itu sendiri yakni para guru-guru.
implementasi PUG belum ada program khusus
Kesiapan guru-guru di SMAN 1 Prambanan
terkait gender. Pengarusutamaan gender secara
untuk menerima kebijakan yang ada menjadi
implisit
mudahnya
tersirat
dalam
pembelajaran
yang
suatu
kebijakan
itu
dapat
responsif gender, selain itu di SD N 1 Prambanan
dilaksanakan. Adapun faktor penghambat dalam
dalam menunjang PUG di sekolah, aktivitas
implementasi kebijakan di SMA N 1 Prambanan
sekolah memberikan kebebasan pada siswanya
lebih
baik perempuan maupun laki-laki. di SD N 1
kegiatan-kegiatan yang mana ketika waktunya
Prambanan hal yang menjadi penghambat dalam
pulang ibu-ibu masih terpancang waktu, namun
tindak lanjut sosialisasi gender yang dilakukan
bagi
untuk implementasi pengarusutamaan gender
yang menjadi permasalahan.
pada
naluri kewanitaan,
seperti ada
bapak-bapak waktu tidak menjadi suatu
adalah tidak adanya waktu yang cukup untuk mengimplementasikan kegiatan secara khusus
Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan
tentang pengarusutamaan gender. Pelaksanaan
Gender dalam Pendidikan pada Pendidikan
PUG di SMP N 1 Prambanan dari program awal
Non Formal
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berupa
Implementasi kebijakan pengarusutamaan
sosialisasi kepada kepala sekolah. di SMP N 1
gender oleh Dinas Pendidikan pada pendidikan
Prambanan
dalam
non formal dilakukan pada PKBM Cipta Karya.
implementasi kebijakan pengarusutamaan gender
Sama halnya dengan jenjang pendidikan formal
adanya pemahaman kesetaraan gender yang
yang
dijunjung tinggi. Adapun faktor penghambat
gender dalam pendidikan diberikan kepada
lebih pada segi kegiatan fisik, yang mana masih
koordinator PKBM Cipta Karya bersama dengan
mengedepankan keikutsertaan laki-laki daripada
kepala sekolah pendidikan formal yang telah
perempuan.
ditunjuk.
Faktor
pendukung
lainnya, sosialisasi pengarusutamaan
Pada tingkat sekolah menengah atas yakni
Dari kegiatan sosialisasi tersebut, dampak
SMA N 1 Prambanan pelaksanaan PUG di
yang dirasakan oleh PKBM serta masyarakat
sekolah juga belum ada program khusus yang
sekitar sangat positif. Karena masyarakat kini
dilakukan,
sebatas
telah memahami seperti apa itu gender. Terbukti
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
dari berbagai kegiatan yang ada di masyarakat
karena
memang
masih
7 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan.....(Firdaus Malaya Dewi)
sekitar PKBM Cipta Karya tersebut adanya
gender pada sekolah-sekolah dan lembaga
sanggar kesenian yang diperuntukkan bagi warga
yang berjumlah 13 sekolah dan lembaga dari
disana
berbagai jenjang pendidikan di wilayah
yakni
Masyarakat
ibu-ibu
dan
bapak-bapak.
yang
dulunya
masih
kecamatan Prambanan
Klaten.
Kegiatan
mengesampingkan peranan perempuan dimana
sosialisasi memberikan pemahaman tentang
perempuan pantasnya untuk berada dirumah dan
gender serta pengarusutamaannya di sekolah-
membatasi
sekolah
pengahaman
aktivitas tentang
diluar
rumah,
peranan
dengan
laki-laki
dan
kepada
kepala
sekolah
koordinator yang kemudian
dan
disampaikan
perempuan kini keduanya bisa beriringan. Seperti
kepada para guru. Implementasi PUG oleh
halnya seni kerajinan yang dikembangkan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi
PKBM Cipta Karya yang mana para pengrajin
Jawa Tengah baru sebatas sosialisasi, dan
tidak hanya laki-laki namun perempuan juga turut
belum ada tindak lanjut
bekerja sebagai pengrajin kayu.
kegiatan sosialisasi tersebut. 2. Pelaksanaan
kebijakan
kembali dari
pengarusutamaan
KESIMPULAN DAN SARAN
gender oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Kesimpulan
Klaten pada sekolah formal maupun non
Berdasarkan pembahasan,
hasil
maka
penelitian
penelitian
ini
dan dapat
formal terdapat berbagai hambatan dalam pengimplementasiannya.
Pada
Dinas
disimpulkan sebagai berikut:
Pendidikan hambatan yang ditemui dalam
1. Implementasi kebijakan pengarusutamaan
pelaksanaan
PUG
adalah
dana
gender di Dinas Pendidikan Kabupaten
melaksanakan
Klaten dalam pelaksanaannya dilakukan pada
untuk menunjang pelaksanaan PUG. Selain
pendidikan
formal.
itu, faktor sumber daya yang kurang juga
pengarusutamaan
menjadi penghambat dalam pelaksanaan
gender oleh Dinas Pendidikan didukung
PUG, karena Dinas Pendidikan Kabupaten
dengan komunikasi yang jelas, sumberdaya
Klaten sendiri belum memiliki tim khusus
staf yang masih memiliki tanggung jawab
yang
ganda, fasilitas yang memadai, anggaran
pengarusutamaan
yang
dicanangkan
Pelaksanaan
formal
kebijakan
bersumber
kewenangan
dan
non
dari
pelaksanaan.
pengarusutamaan
gender
APBD
serta
program-program
guna
fokus
dalam
oleh
gender
kegiatan
pelaksanaan sesuai
pemerintah
yang dalam
Implementasi
Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang
dilaksanakan
pedoman
dengan diadakannya kegiatan sosialisasi
pelaksanaan
pengarusutamaan
gender bidang pendidikan. Pada lingkup
8 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan.....(Firdaus Malaya Dewi)
sekolah, yang menjadi hambatan dalam
Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan
pelaksanaan PUG itu sendiri terkendala oleh
pengarusutamaan gender bidang pendidikan
waktu khusus untuk melakukan program
dengan membentuk tim POKJA PUG bidang
kegiatan
hanya
pendidikan. Sehingga kegiatan PUG tidak
diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang
hanya sebatas sosialisasi namun ada tindak
disampaikan
lanjut
PUG
sehingga
oleh
guru,
gender
serta
melalui
seperti perencanaan,
pelaksanaan,
tindakan atau perlakuan terhadap siswa dan
monitoring dan evaluasi. Selain itu perlu
guru
membeda-bedakan
adanya alokasi waktu dan dana khusus untuk
berdasarkan jenis kelamin, semua memiliki
pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam
kapasitas yang sama dalam hal apapun.
pendidikan.
dengan
tidak
3. Rekomendasi kebijakan yang dapat dibuat
Saran Berdasarkan
serta
yakni: a) melakukan studi banding atau
informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil
sharing dengan dinas pendidikan yang telah
kajian
maju dalam melaksanakan pengarusutamaan
kebijakan
penelitian
atas
penelitian
mengenai
dalam
gender bidang pendidikan, sehingga dapat
pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten
menambah wawasan dan memahami strategi
Klaten Provinsi Jawa Tengah dapat diajukan
dalam
saran sebagai berikut:
PUG, serta mengadopsi berbagai program
1. Agar
pengarusutamaan
implementasi
pelaksanaan
gender
mengimplementasikan
kebijakan
kebijakan
yang ada untuk dapat diterapkan dalam
pengarusutamaan gender dalam pendidikan
rencana program kegiatan PUG di dinas dan
terlaksana secara efisien, sebaiknya Dinas
sekolah b) Dinas Pendidikan membuat
Pendidikan Kabupaten Klaten menunjuk
program pelatihan atau workshop bagi guru
koordinator khusus yang fokus pada bidang
untuk
gender, tindak dengan menggembangkan
gender di sekolah.
melaksanakan
pengarusutamaan
tanggung jawab kepada staf yang telah memiliki tanggung jawab dibidang lain.
DAFTAR PUSTAKA
Sehingga dapat lebih terfokus pada ranah
Abid Rosadi. (2012). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pendidikan (Study tentang Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Sleman, Yogyakarta terhadap Kesetaraan Gender. Skripsi. FIS UNY.
atau bidang yang dijalaninya. 2. Agar
pengarusutamaan
gender
dapat
terlaksana dengan baik, Dinas Pendidikan perlu membentuk tim khusus sesuai dengan pedoman dalam Permendiknas Nomor 84
9 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan.....(Firdaus Malaya Dewi)
Arif
Rohman. (2009). Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Cholid Narbuo dan Abu Achmadi. (2003). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong. (2007). Kualitatif. Rosdakarya.
Emzir. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers. Farida Hanum dan Lutfi Wibawa. (2010). Kesetaraan Gender pada Struktur Aparat Pemda dan Kabupaten Sleman. Laporan Penelitian Pengembangan Keilmuan Guru Besar. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. H.A.R
Tilaar& Riant Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) NOMOR 9 TAHUN 2000 (9/2000) Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Joko Widodo. (2008). Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media. Mansour Fakih. (1999). Analisis Gender Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Penelitian Remaja
Muh. Roqib. (2003). Pendidikan Perempuan. Yogyakarta: Gama Media. Paulus
Elvi Muawanah. (2009). Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit Teras.
Metodologi Bandung:
Mujiran. (2002). Pernik-pernik Pendidikan Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia. (2004). Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Riant Nugroho. (2008). Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Subarsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sudiyono. (2007). Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. Buku Ajar Jurusan Administrasi Pendidikan. Yogyakarta: FIP UNY. Suharsimi Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta Suharsimi Arikunto. (2012). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Subari. (1994). Supervisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
10 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan.....(Firdaus Malaya Dewi)
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Syarifuddin. (2008). Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif. Jakarta: Rineka Cipta.
Yoyon
Wahyu
Bahtiar Irianto. (2012). Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model. Jakarta: Rajawali Pers.
Nurharjadmo. 2008. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan. Spirit Publik Volume 4 Nomor 3 Hal: 215 – 228
