Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Minahasa.
Oleh : Gary Rawung
ABSTRAK Gary Rawung, 090813103, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa” Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa. Dibawah Bimbingan dari Drs. Novie Reflie Pioh, MSi dan Drs. Albert Wuysang. Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi di Indonesia, penataan dengan strategi penundaan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan penghitungan kembali jumlah kebutuhan pegawai negeri disetiap instansi terlebih khusus di daerah, maka dapat menstabilkan kembali sistem perekrutan pegawai negeri sipil secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini melibatkan 10 (sepuluh) orang responden antara lain Kepala, Sekretaris dan Staf Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dilakukan melalui wawancara (interview), dan Dokumentasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Moratorium calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa adalah dengan melakukan penataan pegawai negeri sipil dengan strategi penundaan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan penghitungan kembali jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan moratorium calon pegawai negeri sipil adalah agar terlaksana secara efektif program penataan sistem kepegawaian Negara dalam rangka reformasi birokrasi.
I.
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan, penataan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
terutama
menyangkut
aspek-aspek
kelembagaan
(organisasi),
ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi
Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Proses reformasi birokrasi belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan, hal ini ditandai dengan pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil yang tidak efektif dan efisien. Beberapa daerah di Indonesia telah mengalami pembengkakkan jumlah dalam pegawai negeri sipil yang tidak diikuti dengan pelayanan yang efektif dan efisien. Sistem perekrutan CPNS yang tidak efisien, analisis jabatan dan kebutuhan pegawai negeri sipil tidak berjalan sebagaimana diinginkan. Peningkatan jumlah pegawai negeri sipil di daerah yang begitu besar mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan ketersediaan anggaran, serta tidak seimbangnya jumlah PNS dengan kualitas pelayanan publik yang ada. Pemerintah, dalam rangka reformasi birokrasi telah mengeluarkan satu kebijakan yakni Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tertuang dalam peraturan bersama Menteri PAN&RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Nomor
02/SPB/M.PAN-RB/8/2011,
Nomor
800-632
Tahun
2011,
Nomor
141/PMK.01/2011. Tujuannya yaitu : 1. Guna mengatasi pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak efektif dan efisien 2. Untuk melakukan penataan organisasi dan Pegawai Negeri Sipil 3. Penghematan anggaran belanja pegawai. Menurut Hogwood dan Gunn (1990), Kebijakan Publik adalah seperangkat tindakan Pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Kebijakan moratorium CPNS ini adalah satu kebijakan yang dibuat pemerintah guna mengatasi persoalan dalam birokrasi, dan hal ini harus diikuti dengan implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan tentunya ada kendala-kendala yang dapat menghambat proses implementasi, menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2008:99) mengemukakan, ada 6 variabel dapat menjadi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan, yaitu : a) Standar dan sasaran kebijakan, b) Sumberdaya, c) Hubungan antar Organisasi, d) Karakteristik agen pelaksana, e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, f) Diposisi Implementor. Variabel-variabel kendala dalam implementasi kebijakan adalah faktor-faktor yang bisa menjadi kendala dalam implementasi kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Minahasa. Untuk mengetahui lebih dalam terhadap permasalahan yang dihadapi
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan moratorium CPNS, maka dinilai perlu untuk dilakukan penelitian, dengan mengangkat judul yaitu “Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa”. B.
Rumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa ? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa ? C.
Tujuan Penelitian 1. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Minahasa. 2. Untuk Mengetahui kendala-kendala apa yang di hadapi dalam implementasi kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa.
II.
METODE PENELITIAN
A.
Dasar dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan dasar penelitian Kualitatif, yaitu suatu proses
penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. (Creswell, 1998:15) Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian “Studi Kasus”. Menurut Stark dan Torrance (2005) studi kasus merupakan sebuah metodologi penelitian yang berusaha memotret keadaan dari perspektif responden atau narasumber. Lebih terinci bahwa jenis penelitian yang digunakan yaitu Studi Kasus yang bersifat Descriptive, yaitu mensyaratkan adanya teori yang sudah dibangun sebelum dimulainya penelitian. B.
Fokus dan Lokasi Penelitian Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai
Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa, pelaksana/implementor kebijakan di Daerah yaitu Pemerintah kabupaten Minahasa yakni Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagai
lembaga teknis yang mengatur bidang Kepegawaian. Sedangkan Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Minahasa. C.
Informan Penelitian Informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah
Pemerintah Kabupaten Minahasa yang yang difokuskan di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (Kepala Badan, Kepala Bidang, Anggota Kepegawaian). D.
Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan untuk
memperoleh data penelitian menggunakan cara: 1. Data sekunder diperoleh melalui: Studi kepustakaan yang bersumber pada laporan-laporan, dokumen-dokumen langsung, serta yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, terutama mengenai implementasi kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa. 2. Data Primer diperoleh melalui: Data primer dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, dalam hal ini narasumber tidak harus menjawab semua pertanyaan utama yang telah disiapkan dan peneliti dapat menggunakan pertanyaan probing pada beberapa atau bahkan semua pertanyaan utama. Wawancara juga dapat didukung dengan menggunakan alat-alat pelengkap seperti tape recording, dll. E.
Teknik Analisis Data Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang
dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Miles dan Huberman, 1992: 15-20). III. HASIL DAN PEMBAHASAN A.
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Minahasa memiliki luas wilayah 4.626 km2, secara astronomis
Kabupaten Minahasa terletak pada koordinat 1017’18.22”N 124054’48.84”E. Dengan
jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 310.384 jiwa. Kabupaten Minahasa memiliki 23 pembagian wilayah (Kecamatan). Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa adalah lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappelitbangda Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Kepegawaian dan Diklat daerah merumuskan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten Minahasa. VISI dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa yaitu : Terwujudnya Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Minahasa yang profesional dan transparan. Serta misinya yaitu : Melaksanakan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Melaksanakan Analisa Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia bidang Aparatur, Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Tugas Pokok dan Fungsi BKDD Kabupaten Minahasa, berdasarkan pada Peraturan Daerah untuk mengoptimalkan kinerja secara efisien, efektif dan professional dikeluarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 43 Tahun 2008 tanggal 27 Agustus tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan kepegawaian dan Diklat daerah. Tugas Pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan fungsi, yaitu : Penyampaian penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ; Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah; Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah; Penyiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; Penyampaian sistem informasi Kepegawaian Daerah kepada BKN; Penyedian calon pejabat struktural dan fungsional tertentu bagi semua satuan perangkat daerah; Penyelenggaraan diklat di bidang kepegawaian dengan perangkat daerah; B.
Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Kabupaten Minahasa. Implementasi Kebijakan Moratorium CPNS di Kabupaten Minahasa, kebijakan
yang tertuang dalam Peraturan Bersama Tiga Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara& Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Nomor 22/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011, tentang penundaan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana melaksanakan aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461), bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Van Meter dan Van Horn juga mengatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik di realisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Pada intinya kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang terorganisir guna mengatasi suatu persoalan/masalah. Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan bersama tiga menteri tentang moratorium CPNS adalah dengan melakukan program penataan organisasi dan penataan pegawai negeri sipil. Kebijakan tersebut dibuat guna mengatasi laju pertumbuhan pegawai negeri sipil yang tidak efisien, pembengkakan struktur pegawai negeri sipil dibeberapa daerah, dan untuk melakukan penataan terhadap organisasi dan penataan pegawai negeri sipil. Dampak negatif dalam proses perekrutan pegawai negeri sipil selama ini yaitu tidak diikutinya analisis jabatan dan kebutuhan pegawai negeri sipil. Sebagaimana yang sering terjadi di daerah kabupaten minahasa. Perekrutan pegawai
negeri sipil tidak diikuti dengan kebutuhan sebenarnya, dan pola penerimaan sering diintervensi kepentingan politik. Kemudian terkait dengan pelaksanaan kebijakan moratorium CPNS di Kabupaten Minahasa, dari hasil pendataan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa bahwa memang jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Minahasa begitu banyak yang anggaran belanja pegawainya memakan 60% anggaran APBD Kabupaten Minahasa. Dengan adanya moratorium CPNS ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah, salah satunya dapat diorganisir dan ditata kembali jumlah pegawai negeri sipil yang ada di Minahasa, terlebih dalam melakukan penambahan pegawai negeri dapat dilakukan penghitungan jumlah kebutuhan yang sebenarnya. Proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa dilaksanakan dengan beberapa tahapan penting, yaitu sebagai berikut. 1.
Sosialisasi dan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kebijakan moratorium calon pegawai negeri sipil merupakan kebijakan nasional
yang dikeluarkan oleh kerjasama tiga kementerian. Dalam hal ini sangat diperlukan informasi secara aktif terhadap para pelaksana dibawah yakni pemerintah daerah hingga unsur satuan kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan. Dalam hal ini, informasi yang diberikan harus jelas baik dari kementerian, pemerintah daerah/kabupaten hingga ke kecamatan. Cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan dilakukan sosialisasi. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang program kebijakan moratorium CPNS. Guna untuk mendukung proses penataan pegawai negeri sipil dalam kerangka moratorium CPNS ini, pemerintah daerah juga melaksanakan pembinaan khusus di dalam lingkup SKPD Kabupaten Minahasa. Pembinaan dilakukan guna memacu produktifitas pegawai negeri yang, kurangnya produktifitas dan disiplin kerja dari para pegawai negeri sipil menjadi sorotan di dalam masyarakat. b.
Penghitungan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil di daerah. Pelaksanaan penghitungan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil di Kabupaten
Minahasa dilakukan secara bersama melalui pedoman yang dikeluarkan Menteri PAN&RB Nomor 26 Tahun 2011, yaitu digabungkan beberapa unsur instansi terkait dan melakukan analisis kebutuhan pegawai negeri sipil. Tahapan penghitungan jumlah
kebutuhan pegawai tercantum dalam Kep.Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004, dan tugas dari pemerintah kabupaten yaitu : 1) Mengumpulkan dan menyajikan data perumusan jumlah kebutuhan pegawai dilingkungannya, 2) Merumuskan jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, 3) Menyampaikan hasil perumusan kebutuhan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Tim Provinsi. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan penghitungan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil di Kabupaten Minahasa, melalui pedoman Peraturan Menteri PAN&RB no 26 tahun 2011, yaitu : 1) Adanya analisis jabatan 2) Memperkirakan persediaan pegawai 3) Menghitung kebutuhan pegawai 4) Menghitung keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan. c.
Penataan struktur organisasi melalui roling jabatan Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangkaian pelaksanaan kebijakan Moratorium CPNS, sebagaimana
diungkapkan dalam pasal 3 peraturan bersama Tiga Menteri yakni tentang Penundaan sementara penerimaan CPNS, bahwa pemerintah daerah perlu melaksanakan penataan dalam lingkup organisasi pegawai negeri sipil di daerah. Selama kebijakan moratorium calon pegawai negeri sipil dijalankan, ada beberapa tahapan yang pemerintah daerah terlebih khusus Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa, salah satunya yaitu penataan struktur organisasi. Maksud dari pentaan sruktur organisasi disini yaitu adanya roling jabatan, dan roling jabatan ini dilakukan guna untuk efektifitas kinerja birokrasi, dan salah satu alasan yaitu untuk menguji produktifitas dan keseriusan kerja dari para pegawai negeri sipil yang ada. Karena dalam rangka reformasi birokrasi ini pemerintah telah mengeluarkan program pensiun dini, jadi dalam hal ini jika ada pegawai negeri tidak bisa dan tidak sanggup untuk melaksanakan tugasnya maka kami dapat menawarkan program pensiun dini tersebut”. C.
Hasil
Pelaksanaan
dan
Penataan
Dalam
Implementasi
Kebijakan
Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa. Setelah pelaksanaan penataan dalam proses moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS), Pemerintah daerah telah merencanakan ada beberapa instansi yang masih
memerlukan tenaga pegawai. Program utama dalam kebijakan ini yaitu penghitungan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil, dari proses penataan dan penghitungan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil, ada beberapa tenaga pegawai yang dibutuhkan di Kabupaten Minahasa yaitu ada pada tenaga fungsional yakni tenaga guru, kesehatan dan tenaga penyuluh, dan jumlah kebutuhan pegawai yang dianalisis yaitu mencapai 50 formasi, berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis organisasi. Namun, hasil jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil yang telah dikeluarkan masih perlu dibahas oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) karena mengingat anggaran belanja pegawai di Kabupaten Minahasa yang telah melebihi 50% anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). D.
Kendala-Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa Berdasarkan hasil penelitian dan Wawancara dengan pihak pemerintah, baik
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Minahasa serta masyarakat, serta mengacu pada model implementasi yang telah dikembangkan oleh Edward III yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E.Van Horn, ditemukan bahwa terjadi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa. 1.
Sasaran kebijakan yang menimbulkan multiintepretasi Standar kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini secara
hukum telah jelas dan tepat berdasarkan tujuan dilaksanakannya kebijakan ini yaitu dalam rangka reformasi birokrasi. Permasalahan yang terjadi dari kebijakan ini yaitu sasaran kebijakan yang belum sepenuhnya menyentuh titik permasalahan yang ada. Multiintepretasi terjadi diantara pelaksana (implementor) kebijakan moratorium CPNS di Kabupaten Minahasa, banyak pegawai yang mengetahui bahwa kebijakan ini sasarannya yaitu kepada masyarakat karena dengan melakukan pemberhentian penerimaan calon pegawai negeri sipil, setiap masyarakat yang ingin berkarir dalam birokrasi dapat dipastikan harus beralih untuk mencari kerja di tempat lain atau dalam hal ini terpaksa harus menunggu hingga penerimaan CPNS dibuka kembali. Persoalan multiintepretasi yang terjadi dikalangan Badan kepegawaian daerah yaitu karena beberapa pegawai tidak mengetahui secara rinci penjelasan dalam peraturan bersama
tiga menteri tentang moratorium calon pegawai negeri sipil ini. Kebijakan ini dipahami setelah adanya komunikasi yang intensif dengan pihak pengelola kebijakan. 2.
Sumberdaya manusia kurang produktif Kurang produktifnya para pelaksana kebijakan moratorium CPNS di Kabupaten
Minahasa juga diakibatkan karena system kerja yang lebih berorientasi pada tugas masing-masing pegawai negeri, sifat kerja yang lebih menunggu kendali dan aba-aba dari atasan sangat mempengaruhi produktifitas kerja pegawai negeri sipil. 3.
Komunikasi Yang Kurang Efektif Komunikasi menjadi kendala dalam implementasi kebijakan moratorium CPNS di
Kabupaten Minahasa, komunikasi yang kurang efektif terjadi karena unsur pelaksana yang terdiri dari berbagai pihak dan instansi, hal ini mengakibatkan komunikasi menjadi tidak efektif, seringkali informasi yang masuk tertahan pada pihak pelaksana lain. IV.
PENUTUP
A.
Kesimpulan
1.
Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri sipil yang dituangkan dalam Peraturan bersama Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara & Reformasi Birokrasi,
Menteri
Dalam
02/SPB/M.PAN-RB/8/2011,
Negeri Nomor
dan
Menteri
800-632
Keuangan,
Tahun
2011,
Nomor Nomor
141/PMK.01/2011 Telah dilaksanakan di Daerah Kabupaten Minahasa. Hasil dari pelaksanaan penataan pegawai negeri sipil dan penataan organisasi di Kabupaten Minasaha, yaitu : - Penghitungan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil yang menghasilkan pembagian jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil di Kabupaten Minahasa yaitu pada tenaga fungsional yakni tenaga guru dan tenaga medis/kesehatan. - Penghitungan dan pendataan tenaga honorer daerah yakni berjumlah 593 orang yang terbagi dalam beberapa organisasi pemerintah daerah. 2.
Implementasi kebijakan Moratorium CPNS di Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik, masih terdapat masalah dan kendala-kendala yang dominan yang sering terjadi dalam setiap implementasi kebijakan. Masalah-masalah dan Kendala-kendala yang terjadi di Kabupaten Minahasa yaitu : a.
Sasaran Kebijakan yang menimbulkan multiintepretasi
b.
Sumberdaya manusia yang kurang produktif
c.
Karakteristik
agen
pelaksana
yang
dipengaruhi
oleh
aturan
dan
hubungan/pola kerja yang berbeda. B.
Saran Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam rangka mengatasi masalah-
masalah dalam lingkup kebijakan yang ditemukan di Kabupaten Minahasa yaitu : 1.
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam membuat suatu kebijakan perlu mempertimbangkan standar kebijakan dapat lebih diperjelas dan terperinci sehingga setiap pelaksana kebijakan tidak akan mengalami multiinterpretasi, serta dapat melihat titik permasalahan yang ada sehingga sasaran kebijakan tidak pincang dan berdampak terhadap unsur yang tidak diinginkan terkena dampak.
2.
Pemerintah daerah perlu membangun suatu kinerja yang produktif dan proaktif. Kinerja pegawai negeri sipil selama ini lebih dipengaruhi oleh tugas yang telah ditetapkan tanpa diterapkannya suatu kinerja yang proaktif dan produktif.
3.
Untuk kesuksesan suatu kebijakan terlebih dalam rangka reformasi birokrasi, pemerintah perlu membangun hubungan yang baik antar organisasi/instansi di dalam setiap satuan kerja birokrasi. Komunikasi dan koordinasi yang baik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
4.
Merespon permasalahan pembengkakkan jumlah pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa, tidak akan dapat diatasi hanya dengan pelaksanaan moratorium calon pegawai negeri sipil. Namun, mengingat wilayah Kabupaten Minahasa yang masih begitu besar, terbagi dalam 23 daerah Kecamatan, keadaan ini tidak seimbang dengan rasio anggaran pendapatan dengan pengeluaran daerah yang ada. Sehingga dinilai perlu untuk dilakukan pemekaran daerah guna mengatasi jumlah pegawai negeri sipil dapat dilakukan dengan didistribusikannya sebagian pegawai negeri sipil ke daerah otonom baru yang akan terbentuk.
DAFTAR PUSTAKA 3. 4. 5. 6.
Samodra Wibawa, 1994. Kebijakan Publik, proses dan analisis. Intermedia, Jakarta. Dr. Riant Nugroho, 2008. Publik Policy. Gramedia Jakarta Subarsono, AG, 2006, Analsis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yagyakarta Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Press, 2005.
Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 1-2. 8. Edward III, George C (edited), 1984. Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. 9. S. Lijan Poltak, 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksar. Jakarta. 10. Creswell, J.W. (2003) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 2nd Edition, Sage, Thousand Oaks, CA. 11. Stark, S. & Torrance, H. (2005) ‘Case Study’, in Research Methods in the Social Sciences, B. Somekh & C. Lewin (eds), Sage Publication, London. Dokumen : 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Uu No 8 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Bersama Tiga Menteri, No. 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, No. 800-632 Tahun 2011, No. 141/PMK.01/2011, Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Rapat Kerja Komisi II DPR RI Dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Kepala BPKP, Dan Kepala BKN. Senin, 3 Oktober 2011, Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd Nusantara) Benny D Setianto “Mission Impossible?” presentasi dalam diskusi membangun argument Hukum untuk Moratorium, diselenggarakan oleh HuMa, hotel cemara, Jakarta 27 April 2011.
