IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SDN DI KECAMATAN LEMBEAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA
MEFRY YULIO PANDOH PATAR RUMAPEA MARTHA OGOTAN
ABSTRACT: In accordance with the mandate of the Basic Law of the Republic of Indonesia Year 1945 in Article 31 paragraph (1), mandated by the government to provide public access to education in order to develop their potential to the fullest Then the government adopted a program of policy implementation School Operational Assistance (BOS). However, implementation is still encountered some problems and obstacles. The purpose of this study wanted to know how the implementation of school policies Operational assistance (BOS) on SDN in the district of East Lembean Minahasa regency. This study used qualitative methods. Study focused on the type of benefits that will be generated, (who) implementing the program, the resources deployed, as well as power, interests and strategies of the actors involved. Source of data / informants interviewed as many as 15 people consisting of 3 people Principal, 3 BOS Treasurer, 3 school committee, 3 person staff of teachers, and 3 parents and process data collection using interview techniques. The results showed that: the views of the benefits generated is good. But that is not optimal in terms of delay time distribution of aid, the lack of coordination between implementers in this case BOS Management Team School with Parents and less transparency. Recommendations advice to the government in this case BOS Management Team can perform tasks in accordance with the technical guidelines already established, more committed and consistent in carrying out programs or activities, as well as more transparent and involve stakeholders in the implementation of this policy BOS.
Keywords: School Operational Assistance Policy Implementation
warga negara dalam proses peningkatan mutu
PENDAHULUAN
Sumber Daya Manusia. Kemajuan pembangunan suatu bangsa
Pendidikan merupakan salah satu faktor
adalah salah satu indikator tingkat pencapaian pembangunan
Sumber
Daya
Manusianya.
Sumber Daya Manusia yang
berkualitas
yang
kehidupan.
Dalam
besar
dalam
dikarenakan pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk dapat mengakses lebih jauh
meningkatkan daya saing secara global dalam sektor
pengaruh
pembangunan manusia suatu bangsa, hal ini
merupakan jembatan bagi suatu bangsa untuk
berbagai
memiliki
sektor
upaya
pendidikan.
Pemerintah
sebagai
penanggung jawab tertinggi dalam suatu negara
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
tentunya harus memberikan akses yang dapat
yang terdapat dalam suatu bangsa, maka
dijangkau dengan mudah bagi masyarakat untuk
diperlukan perhatian yang besar untuk dapat
mengenyam pendidikan. Dalam Undang-undang
memberikan akses yang memadai bagi tiap-tiap
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 1
Pasal 31 ayat (1), diamanatkan pada pemerintah
visi tersebut, maka pendidikan nasional melalui
untuk dapat memberikan akses pada masyarakat
Kementerian
untuk
Nasional
mengenyam
pendidikan
guna
Pendidikan memiliki
dan
misi
Kebudayaan yang
harus
mengembangkan potensi yang dimiliki secara
dilaksanakan sebaik mungkin yaitu : (1)
maksimal. Hal tersebut mempertegas kewajiban
menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar, (2)
pemerintah dalam mengupayakan akses yang
mewujudkan system pendidikan efektif, efisien
mudah bagi masyarakat dalam mengenyam
dan
pendidikan seperti tujuan yang harus dicapai
pendidikan nasional yang merata dan bermutu.
oleh
Peran
pemerintah
yang
tertuang
dalam
bertanggung
institusi
jawab
(3)
pemerintah
mewujudkan
dalam
melalui
Nasional
mutlak
pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan
Kementrian
Pendidikan
kehidupan bangsa, dan hal tersebut hanya dapat
diperlukan
sebagai
dicapai
pemerintah dalam mewujudkan visi pendidikan
jika
ada
akses
yang
baik
bagi
masyarakat.
komitmen
nasional.
Pasal memberikan
bentuk
31
ayat
penjelasan
(1)
UUD
bahwa
1945
Pemerintah telah melakukan berbagai
pendidikan
upaya
untuk mewujudkan
visi dan
misi
merupakan hak yang harus dapat dirasakan oleh
pendidikan nasional. Upaya yang dilakukan
masyarakat,
golongan
oleh pemerintah diantaranya adalah perbaikan
ekonomi kuat, namun juga golongan ekonomi
terhadap tingkat kualitas pendidik yang belum
lemah. Sektor pendidikan bagi negara maju
memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana
merupakan hal yang sangat penting dikarenakan
sekolah yang masih kurang memadai serta
oleh kenyataan bahwa dengan pendidikan yang
terbatasnya
baik maka Sumber Daya Manusia dalam suatu
disediakan
bangsa dapat lebih bersaing dalam berbagai
tersebut tidak dapat diselesaikan secara terpisah,
kondisi termasuk dalam penguasaan teknologi.
namun
Dengan
baik
berkesinambungan. Beberapa kebijakan telah
produktifitas
dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi
Sumber Daya Manusia yang ada dalam suatu
permasalahan tersebut khususnya dalam hal
bangsa.
alokasi anggaran sektor pendidikan dengan
bukan
hanya
penguasaan
diharapkan
Visi
dapat
pada
teknologi
menambah
pendidikan
yang
nasional
adalah
tujuan
terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas,
anggaran oleh
harus
dan
pendidikan
pemerintah.
secara
harapan
yang
Permasalahan
menyeluruh
dapat
dan
menunjang
terwujudnya visi dan misi pendidikan nasional.
produktif, dan berakhlak mulia. Komitmen yang
Kebijakan
pembangunan
pendidikan
kuat dari pemerintah pada tingkat pusat maupun
dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan
daerah dibutuhkan agar visi pendidikan nasional
pada peningkatan akses masyarakat terhadap
dapat terwujud. Guna menyokong terwujudnya
pendidikan dasar yang lebih berkualitas melaui 2
peningkatan
pelaksanaan
wajib
belajar
Hal
itu
membuktikan
bahwa
tingkat
pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses
keberhasilan dalam implementasi kebijakan
yang lebih besar kepada kelompok masyarakat
yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle
yang selama ini kurang dapat menjangkau
tentang jenis manfaat yang akan dihasilkan di
layanan pendidikan dasar.
SDN di Kecamatan Lembean Timur belum
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem
Pendidikan
memberikan hasil yang baik. Hal tersebut
Nasional
memberikan sedikit pemahaman bahwa dalam
mengamanatkan bahwa setiap warga negara
mengatasi berbagai
yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti
terajadi baik itu kendala yang dihadapi oleh
pendidikan
amanat
pendamping pelaksana, serta kendala yang
undang-undang tersebut maka pemerintah wajib
dihadapi oleh dinas teknis maupun masalah
memberikan layanan pendidikan bagi seluruh
waktu pelaksanaan dalam proses implementasi
peserta didik pada tingkat pendidikan dasar
kebijakan bantuan opraional sekolah (BOS)
(SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan
pemerintah
yang sederajat).
bijaksana agar dapat digunakan untk mengatasi
dasar.Konsekuensi
dari
harus
permasalahan Untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dimana
dalam menurut
keberhasilan
atau
pelaksanaan
kebijakan,
Abdulwahab
(1990:125)
kegagalan
secara
strategi
terjadi
seperti
yang
yang
kebijakan merupakan suatu taktik dan trategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
implementasi
nyata
meneruskan/mengoperasionalkan
memilik
yang
dikatakan oleh Raksasata ( Lubis 2007:7) bahwa
sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuan
yang
macam kendala
Hasil pnelitian menunjukan bahwa tingkat
dalam
kualitas pedidikan bagi sekolah khususnya yang
program-
menerima dana BOS, lewat implementasi
program yang telah dirancang sebelumnya.
kebijkan Bantuan Oprasional Sekolah sampai saat ini masi membutuhkan bantuan agar supay
Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian
program ini masi tetap berjalan dan kiranya
menunjukan bahwa, pelaksanaan kebijakan
pemerintah pusat mengenai pengalokasian dana
Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Pada SDN
yang dialokasikan dala implementasi kebijakan
Di Kecamatan Lembean Timur belum berjalan
masi terbatas. Menurut Jones (Suradinata
dengan baik, dmana sejak tahun 2004 s/d 2013
1994:44)
kebijakan ini masih terus berjalan serta proses
aktivitas
fungsional
dari
sudut
pandang organisasi dapat dilihat dari aktor atau
penyaluran anggaran masi tetap berlangsung
badan yang berperan dalam implementasi
tetapi masih terdapat kendala-kendala yang
program dengan memfokuskan pada peranan
mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan
birokrasi, dan berdasarkan hasil penelitian
bisa terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini. 3
bahwa peran pemerintah baik Pemerintah pusat
pendidikan. . Menurut Chandler dan Plano
maupun pemerintah daerah telah berperan serta
(Pasolong 2007:38) bahwa pemanfaatan yang
dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan
strategis terhadap sumber-sumber daya yang
BOS
perlu
ada untuk memecahkan masalah publik atau
pengawasan yang lebih khususnya sekolah-
masalah pemerintah. Hal itu dimaksudkan
sekolah penerima BOS karena sering terjadi
bahwa pemerintah harus memanfaatkan serta
kesalahpahaman
kordinasi
mengelolah sumber daya yang ada sehingga
antara pemerintah dan pihak sekolah terkait
dapat memberikan kontribusi bagi daerah
penyaluran dana BOS . Hal itu membuktikan
sehingga
bahwa tingkat keberhasilan dalam implementasi
pemerintah ada anggaran yang bisa digunakan
kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S.
untuk
Grindle tentang Pelaksana kebijakan Pada SDN
dijalankan.
di Kec. Lembean Timur telah memberikan hasil
Berdasarkan latar belakang penulisan di atas,
yang
penelitian
maka yang menjadi perumusan masalah dalam
menunjukan bahwa yang menyebabkan kendala
penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi
atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan
Kebijakan Dana Bantuan Oprasional Sekolah
kebijakan BOS yaitu keterlambatan waktu
(BOS) Pada SDN Di Kecamatan Lembean
dalam penyaluran dan kurangnya kordinasi
Timur Kabupaten Minahasa ?
anatara tim manajemen daerah dan sekolah
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini
maupun dengan tim manajemen sekolah dengan
adalah :
staf guru dan orang tua murid. Hal itu
Untuk mengetahui bagaimana Implementasi
membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam
Kebijakan Dana Bantuan Oprasional Sekolah
implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh
(BOS) dalam rangka penuntasan wajib belajar 9
Merilee S. Grindle tentang Pelaksana kebijakan
taahun dalam hal ini SDN Di Kecamatan
Pada SDN di Kec. Lembean Timur belum
Lembean Timur Kabupaten Minahasa.
ini
sudah
baik.
maksimal
atau
namun
kurangnya
Berdasarkan
hasil
dalam
melancarkan
pelaksanaan
kebijakan
kebijakan
yang
akan
memberikan hasil yang baik. Hal
ini
disebabkan
karena
METODOLOGI PENELITIA
kondisi
Jenis Penelitian
pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten sehingga
Jenis penelitian yang digunakan dalam
menyebabkan ketergantungan pada pemerintah
penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu
pusat sehingga dana di ambil dari APBN
sebuah metode penelitian yang digunakan
(anggaaran pendapatan belanja Negara) dalam
dalam mengungkapkan permasalahan
menunjang
kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta
Minahasa
masi
dan
sangat
terbatas
meningkatkan
kualitas
dalam
kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah 4
raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan
Fokus penelitian dalam penelitian ini
suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi
adalah bagaimana Implementasi Kebijakan
kesejahteraan masyarakat (Gunawan 2013:80)
Bantuan Oprasional Sekolah pada Sekolah
Penelitian
kualitatif
menurut
Flick
Dasar Negeri di Kecamatan Lembean Timur
(Gunawan, 2013:8) adalah keterkaitan spesifik
Kabupaten
pada studi hubungan sosial yang berhubungan
keberhasilan yang mencakup 4 kriteria yaitu;
dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan.
Sosialisasi Program BOS, Proses Penyaluran
Penelitian
Dana, Ketepatan Waktu dan Sasaran, serta
kualitatif
mengkaji
perspektif
Minahasa.
partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat
Pencapaian Tujuan.
interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif
Untuk
ditujukan
untuk
mengetahui
menilai
implementasi
fenomena-
kebijakan tersebut, maka akan digunakan
fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.
konsep yang dikemukakan oleh Grindle, maka
Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah
hal-hal yang perlu diteliti adalah (1) jenis
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
manfaat yang akan dihasilkan, (2) (siapa)
kondisi
pelaksana program, (3) sumber daya yang
objek
memahami
Untuk
alamiah
dimana
peneliti
merupakan instrumen kunci.
dikerahkan, (4) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
Penelitian kulaitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan
Sumber Data Penelitian (Informan)
alami. Data dan informasi lapangan ditarik
Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga)
maknanya dan konsepnya, melalui pemaparan
Sekolah Dasar (SD) di wilayah kecamatan
deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan
lembean timur yang di ambil secara random,
angka, sebab lebih mengutamakan proses
yaitu SD Inpres Seretan, SD Negeri Watulaney,
terjadinya suatu peristiwa dalam situasi alami
dan SD Inpres Kayuroya.
(Gunawan 2013:88). Dengan menggunakan
Salah satu sifat dari penelitian kualitatif
metode ini peneliti ingin melihat bagaimana
ialah
proses
informan/responden, tetapi lebih mementingkan
Implementasi
Kebijakan
Bantuan
tidak
terlalu
countent,
Kecamatan
memberrikan informasi, baik mengenai orang,
Timur
Kabupaten
Minahasa.
sumber
yang
jumlah
Oprasional Sekolah Pada Sekolah Negeri Di Lembean
relevansi,
mementingkan
dapat
pristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik purposive atau
Fokus Penelitian Dan Defenisi Konsepsional
pengambilan informan bertujuan.
5
Sumber data (informan) dalam penelitian
Studi kepustakaan merupakan langkah
ini diambil dari berbagai unsur yang terkait
yang penting dimana seorang peneliti
dengan pelaksanaan kebijakan dana Bantuan
menetapkan
Oprasional Sekolah (BOS) ialah: unsur Kepala
selanjutnya adalah melakukan kajian yang
Sekolah yang menjadi penanggungjawab, unsur
berkaitan dengan teori yang berkaitan
anggota yaitu Bendahara BOS sekolah, unsur
dengan topik penelitian.(Nazir 1998:112)
Komite sekolah dan unsur orang tua siswa sebagai
tokoh
masyarakat
yang
rincian
anaknya
langkah
Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan,
informan
penelitian,
Analisis Data
bersekolah di sekolah tersebut. Adapun
topik
dalam
2013:210)
menyatakan
bahwa
analisis data adalah proses pencarian dan
pennelitian ini adalah sebagai berikut :
pengaturan secara sistematik hasil wawancara,
a. Kepala Sekolah
: 3 orang.
catatan-catatan
b. Bendahara BOS
: 3 orang.
dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman
c. Komite Sekolah
: 3 orang.
terhadap semua hal yang dikumpulkan dan
d. Staf Guru
: 3 orang
memungkinkan
e. Orang Tua Murid
: 3 orang
ditemukan. Teknik pengumpulan data dan
Dengan
demikian
jumlah
seluruh
Untuk mendapatkan data yang diperlukan
pengumpulan
data
apa
yang
berjalan
serempak.
memang
seharusnya
Artinya
analisis
dikerjakan
data
bersamaan
dengan pengumpulan data, dan kemudian
nanti,
maka
teknik
dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai
yang
dilakukan
ialah
dikerjakan. Adapun langkah-langkah dalam
melalui:
analisis data menurut Kinclom dan Guba (dalam
1. Menggunakan wawancara
Moleong 2007:112) sebagai berikut :
Adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang
menyajikan
yang
mudah dipisahkan, kedua kegiatan tersebut
Teknik Pengumpulan Data
penelitian
bahan-bahan
analisis data pada praktiknya tidak secara
informan dalam penelitian ini adalah 15 orang.
dalam
dan
atau
lebih
secarah
1. Data Reduksi
langsung.
Merupakan proses seleksi, pemfokusan,
(Pasolong 2012:137)
penyederhanaan, abstraksi data (kasar) yang
2. Menggunakan observasi
ada dalam Fieldnote (catatan lapangan).
Adalah
merupakan
pengamatan
Proses reduksi data adalah proses yang
secara langsung dengan sistimatis terhadap
dilakukan secara terus-menerus sampai pada
gejalah-gejalah
proses
yang
suatu
hendak
diteliti.
(Pasolong 2012:131)
penulisan
dilakukan.
3. Menggunakan studi kepustakaan
2. Sajian data 6
laporan
akhir
selesai
Pada
tahapan
penyajian
data
penulis
3)
Norma S. Tulangi
Guru
4)
Meily M. Korengkeng
Guru
5)
Elfie M. Panambunan
Guru
6)
Selfie M. Kawilarang
Guru
7)
J. Korengkeng
mengelompokan data berdasarkan kelompok informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan). 3. Penarikan Kesimpulan Dalam pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal
Komite Skolah
yang ia teliti dengan melakukan pencatatan SD Inpres Kayuroya
peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaanpertanyaan,
konfigurasi
yang
mungkin,
Sekolah Dasar (SD) Inpres Kayuroya
arahan sebab akibat dan proposisi sehingga
berdiri pada tahun 1983, dan beroprasi pada
memudahkan
tahun yang sama yait pada tahun 1968.
dalam
pengambilan
kesimpulan.
Kepemilikan tanah oleh pemerintah, dan ststusnya adalah milik pemerintah dengan
Profil
Sekolah
Yang
Menjadi
Tempat
NSS : 101170205011, lokasi sekolah berada
Penelitian
di jaga II Desa Kayuroya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hingga siang
SD Negeri Watulaney
hari, bangunan sekolah berbentuk semi permanen dengan luas sekolah 7x7x7= 343
Sekolah Dasar (SD) Negeri Watulaney
m2, berada di Propinsi Sulawesi Utara
berdiri pada tahun 1968, dan beroprasi pada
Kabupaten Minahasa Kecamatan Lembean
tahun yang sama yait pada tahun 1968. Kepemilikan
tanah
oleh
pemerintah,
Timur Desa Watulaney dengan kode pos
dan
95683.
ststusnya adalah milik pemerintah dengan NSS : 101170206004, Sulawesi
NPSN:
Utara
40100801 Propinsi
Kabupaten
Data Guru
Minahasa 1)
Kecamatan Lembean Timur Desa Watulaney
Mariani Warembung, S.Pd
Kepala
Skolah
dengan kode pos 9568 2)
Data Guru
Meity Pandoh
Guru /
Bendahara Sekolah 1)
Johnfry H. Keloay, S.Pd Kepala Skolah 3)
2)
Thelma tangilingas
Guru /
Novry Lompoliuw
Guru /
Orang Tua
Bendahara Sekolah 4) 7
Temy Watulingas
Guru
5)
Rocky Rumambi
Komite Skolah
Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan kebijakan
2.
SD Inpres Seretan
Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Pada SDN
Sekolah Dasar (SD) Inpres Seretan
Di Kecamatan Lembean Timur belum berjalan
berdiri pada tahun 1979, dan beroprasi pada
dengan baik, dmana sejak tahun 2004 s/d 2013
tahun yang sama yait pada tahun 1979.
kebijakan ini masih terus berjalan serta proses
Kepemilikan tanah oleh sekolah, dan ststusnya
penyaluran anggaran masi tetap berlangsung
adalah
:
tetapi masih terdapat kendala-kendala yang
40101198 Propinsi
mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan
milik
sendiri
101170206002,
NPSN:
Sulawesi
Utara
dengan
NSS
Kabupaten
bisa terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Minahasa
Kecamatan Lembean Timur Desa Seretan
Hal
itu
membuktikan
bahwa
tingkat
dengan kode pos 95683.
keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle
PEMBAHASAN
tentang jenis manfaat yang akan dihasilkan di SDN di Kecamatan Lembean Timur belum
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Nasional
memberikan hasil yang baik. Hal tersebut
mengamanatkan bahwa setiap warga negara
memberikan sedikit pemahaman bahwa dalam
yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti
mengatasi berbagai
pendidikan
amanat
terajadi baik itu kendala yang dihadapi oleh
undang-undang tersebut maka pemerintah wajib
pendamping pelaksana, serta kendala yang
memberikan layanan pendidikan bagi seluruh
dihadapi oleh dinas teknis maupun masalah
peserta didik pada tingkat pendidikan dasar
waktu pelaksanaan dalam proses implementasi
(SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan
kebijakan bantuan opraional sekolah (BOS)
yang sederajat).
pemerintah
tentang
Sistem
Pendidikan
dasar.Konsekuensi
dari
harus
macam kendala
memilik
strategi
yang
yang
bijaksana agar dapat digunakan untk mengatasi Untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dimana
dalam menurut
keberhasilan
atau
pelaksanaan
kebijakan,
Abdulwahab
(1990:125)
kegagalan
permasalahan
yang
terjadi
seperti
yang
dikatakan oleh Raksasata ( Lubis 2007:7) bahwa kebijakan merupakan suatu taktik dan trategi
implementasi
yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuan
secara
nyata
meneruskan/mengoperasionalkan
Hasil
dalam
tingkat
program-
pnelitian
kualitas
menunjukan
pedidikan
bagi
bahwa sekolah
khususnya yang menerima dana BOS, lewat
program yang telah dirancang sebelumnya.
implementasi kebijkan Bantuan Oprasional
8
Sekolah sampai saat ini masi membutuhkan
tentang Pelaksana kebijakan Pada SDN di Kec.
bantuan agar supay program ini masi tetap
Lembean Timur belum memberikan hasil yang
berjalan dan kiranya pemerintah pusat mengenai
baik.
pengalokasian dana yang dialokasikan dala Hal
implementasi kebijakan masi terbatas. Menurut
Minahasa
dari sudut pandang organisasi dapat dilihat dari atau
badan
yang
berperan
peran
pemerintah
berperan
serta
dalam
menunjang
baik
sehingga
dan
meningkatkan
kualitas
strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau masalah pemerintah. Hal itu dimaksudkan
sekolah-sekolah penerima BOS karena sering atau
terbatas
(Pasolong 2007:38) bahwa pemanfaatan yang
memfasilitasi
namun perlu pengawasan yang lebih khususnya
kesalahpahaman
sangat
pendidikan. . Menurut Chandler dan Plano
pelaksanaan kebijakan BOS ini sudah maksimal
terjadi
masi
(anggaaran pendapatan belanja Negara) dalam
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah
kondisi
pusat sehingga dana di ambil dari APBN
pada peranan birokrasi, dan berdasarkan hasil bahwa
karena
menyebabkan ketergantungan pada pemerintah
dalam
implementasi program dengan memfokuskan
penelitian
disebabkan
pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten
Jones (Suradinata 1994:44) aktivitas fungsional
aktor
ini
bahwa pemerintah harus memanfaatkan serta
kurangnya
mengelolah sumber daya yang ada sehingga
kordinasi antara pemerintah dan pihak sekolah
dapat memberikan kontribusi bagi daerah
terkait penyaluran dana BOS . Hal itu
sehingga
membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam
dalam
pelaksanaan
kebijakan
pemerintah ada anggaran yang bisa digunakan
implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh
untuk
Merilee S. Grindle tentang Pelaksana kebijakan
melancarkan
kebijakan
yang
akan
penelitian
dan
dijalankan.
Pada SDN di Kec. Lembean Timur telah memberikan hasil yang baik. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukan
bahwa
Kesimpulan
yang
Berdasarkan
menyebabkan kendala atau hambatan yang
hasil
pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas,
muncul dalam pelaksanaan kebijakan BOS yaitu
implementasi kebijakan bantuan oprasional
keterlambatan waktu dalam penyaluran dan
sekolah (BOS) pada SDN Di Kec. Lembean
kurangnya kordinasi anatara tim manajemen
Timur, yang berorientasi pada sekolah penerima
daerah dan sekolah maupun dengan tim
bantuan
manajemen sekolah dengan staf guru dan orang
dapatlah ditarik kesimpulan sesuai
fokus penelitian sebagai berikut:
tua murid. Hal itu membuktikan bahwa tingkat
Implementasikebijakan
keberhasilan dalam implementasi kebijakan
bantuan
oprasional
sekolah (BOS) pada SDN di Kecamatan
yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle 9
Lembean Timur Kabupaten Minahasa,
pada
4.
Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi
umumnya belum efektif jika dilihat dari empat
Aktor Yang Terlibat; di lihat dari aspek
aspek
peran
penting
dari
proses
implementasi
pemerintah,
kewenangan
dari
kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh
pelaksana program, menunjukan bahwa
Grindle, yakni dari aspek
semuanya sudah baik dan metode yang
1.
Jenis
manfaat
bantuan
yang
tentang
akan
dihasilkan;
peningkatan
dapat
kualitas
kebijakan
selalu
pelaksanaan berdasarkan
mekanisme serta prosedur yang telah
belum berjalan dengan baik, karena masi
ditetapkan dan berkonsisten.
keterlambatan
waktu
dan
kurangnya kordinasi namun program ini
Saran
sudah baik.
Berdasarkan
hasil
penelitian
ini
(siapa) pelaksana program; kinerjanya
menunjukan bahwa secara umum implementasi
sudah maksimal , kerja sama antara tim
kebijakan bantuan oprasional sekolah (BOS)
manajemen
tim
pada SDN di Kec. Lembean Timur Kab.
manajemen Bos sekolah sudah baik, namun
Minahasa, jika dilihat dari aspek jenis manfaat
masi
yang
BOS
daerah
dan
butuh banyak pengawasan
pemerintah
3.
ini
dalam
pendidikan bagi sekolah penerima bantuan
mengalami
2.
digunakan
daera
untuk
dari
mengawas
akan
program,
dihasilkan,
sumber
daya
(siapa) yang
pelaksana dikerahkan,
langsung pelaksanaan di sekolah-sekolah
kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang
penerima
terlibat
BOS
karena
sering
tidak
secara
umum
dalam
pelaksanaan
melaksanakan tugas sebagaiman yang telah
program bantuan lanjut usia belum sepenuhnya
ditetapkan.
berjalan
sumber daya yang dikerahkan; dilihat dari
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:
aspek kapabiltas dan tenaga kerja dalam
1.
dengan
Untuk
baik,
penyaluran
untuk
Dana
itu
BOS
dapat
ini,
penyelengaraan program ini, semuanya
sebaiknya pemerintah daerah dalam hal ini
belum berjalan dengan baik karena tim
Tim Manajemen BOS daerah langsung saja
manajemen BOS belum bisa mengatasi
membagikan bantua kepada sekolah yang
masalah
dan
menerima, dan langsung saja memberikan
kurangnya kordinasi dalam melaksanakan
pertanggunjawaban anggaran serta teknis
tugas tetapi anggaran yang di salurkan
penggunaann anggaran seperti apa, agar
sudah bisa mencukupi dalam meningkatakn
tidak terjadi penyelewengan dan tetap
kualitas pendidikan di sekolah penerima
terkontrol.
keterlambatan
waktu
BOS.
2.
Menyangkut kinerja para pelaksana lebih baik mengikuti petunjuk teknis yang ada
10
dan berkomitmen dan konsisten dengan apa
yang
suda
di
tetapkan
Gunawan, I, 2013, Metode Penelitian Kualitatif
dalam
(Teori dan Praktek), Bumi Aksara, Malang.
mengimplementasikan kebijakan BOS ini. 3.
Dalam
mengatasi
Islamy, I, 1994, Prinsip-Prinsip Perumusan
permasalahan
Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta..
keterlambatan waktu tim manajemen BOS
Lubis, M. S., 2007, Kebijakan Publik, Mandar
daerah harus lebih bekerja sama dengan
Maju, Bandung.
pihak Bank shingga proses penyaluran
Sunisi,
dana bisa tepat wktunya dan proses
tetapkan.
Menyangkut
Soetrisno,
kurangnya
dilibatkan
lagi
H,
1999,
Metodlogi
Risearch.
Kualitatif, Remaja Karya, Bandung
dalam
Muhidin, S. 1982. Pengantar Kesejahteraan
pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh
Sosial:
dana BOS memangil mereka saat rapat
Sosial, Bandung.
jangan hanya mengsosialisasikan kegiatan
Sekolah
Tinggi
Kesejahteraan
Nazir, 1998, Metode Penelitian, Rineka Cipta ,
hanya lewat papan informasi. 4.
Pelaksanaan
Moleong, L, J, 2007, Metode Penelitian
pihak staf guru dan orang tua murid agar lebih
Pedoman
Yogyakarta: Yayasan Fakultas
kordinasi tim manajemen BOS dengan
supaya
2008,
Jaminan Sosial Lanjut Usia, Jakarta
pembagiansesuai dengan waktu yang telah di
M.,
Jakarta.
Untuk meringankan pemerintah dalam
Nugroho, R, 2012 , Public Policy. Edisi
implementasi kebijakan BOS, alangkah
keempat,
baiknya pemerintah menyediakann tempat
Jakarata.
atau sarana dan prasarana khusus bagi
Elex
Media
Komputindo,
Pasolong, 2007, Teori Administrasi Publik,
sekolah yang perlu di bantu aagar dalam
ALFABETA, cv, Makassar.
penyaluran lebih terfokus dan tepat sasaran
Pasolong, 2012, Metode Penelitian Administrasi
dalam meberikan bantuan.
Publik, ALFABETA, cv, Bandung. Santosa, P, 2008, Administrasi Publik (Teori
DAFTAR PUSTAKA
dan Aplikasi Good Governance), Refrika Aditama, Bandung.
Abdulwahab, S., 1990, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta.
Siporin, M. 1975. Introduction toSocial Work
Achlis. 1986. Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi
Practice. New York : MacMillan Pub Co.
dan Proses Pertolongan,. : Kopma STKS Sunusi,
Bandung, Bandung Faried, Andi, dan Sastro, 2012, Studi Analisa
M,
2008,
Pedoman
Jaminan
Sosial
Lanjut
Jakarta.
Kebijakan, Refika Aditama, Makasar.
11
Pelaksanaan Usia
(JSLU),
Sumarnonugroho,
T,
Sistem
Intervensi
Undang-Undang Republic Indonesa Nomor 20
Kesejahteraan Sosial, PT. Handinita,
Tahun 2003tentang System Pendidikan
Yogyakarta, 1991.
Suradinata,
E,
Manajemen
Nasional. 2012. Bandung: Nusa Aulia.
1994,
Organisasi
Pemerintahan,
Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan
dan
Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Ramdhan,
Teknis Penggunaan Dan Pertangunjawaban
Bandung.
Keuangan Dana Bantuan Oprasional
Syafiie, I. K, 1997, Ilmu Administrasi Publik.
Sekolah Tahun 2013.
Edisi Revisi, RINEKA CIPTA, Jakarta. Wibowo, 2003, Statistika Penelitian, alfabeta,
http//artikelpolitik.UGM.Bastian Widyatama.
Bandung
2006
Tachjan.2008.Implementasi kebijakan publik. http// Howlett, Michael dan Ramesh, 1995,
Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
Studying Public Policy: Policy Cycles and
(AIPI).
Policy Subsystem, Toronto: Oxford
Sumber Lain:
University Press.
12
