EVALUASI SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) STUDI KASUS PADA SDN NO. 43 WOJA DI KABUPATEN DOMPU

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

EVALUASI SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) STUDI KASUS PADA SDN NO. 43 WOJA DI KABUPATEN DOMPU

Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh: SAKINAH NIM

F 1309080

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user

2011


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul:

EVALUASI SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) STUDI KASUS PADA SDN NO. 43 WOJA DI KABUPATEN DOMPU

Surakarta, Januari 2012 Disetujui dan diterima oleh Pembimbing

(Evi Gantyowati, Dra. M. Si Ak,) NIP. 19651001 199412 2 001

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN Telah disetujui dan diterima baik oleh team penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Surakarta, Januari 2012 Tim penguji skripsi 1.

Falikhatun, Dra. M. (................................)

Si, Ak sebagai ketua NIP. 19681117 199403 2 002 2.

Evi Gantyowati, Dra. M. Si, Ak sebagai pembimbing (.................................) NIP. 19651001 199412 2 001

3.

Setianingtyas H, Dra. (................................)

MM. Ak sebagai anggota NIP. 19600427 198601 2 001

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Sistem Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada SDN No. 43 Woja Di Kabupaten Dompu” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S-1 Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Sebelas Maret/UNS Surakarta. Proses penulisan skripsi ini tentunya menguras tenaga, waktu dan pikiran. Namun berkat bantuan dari keluarga, saudara, orang-orang terdekat, dan dosen pembimbing akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1.

Bapak Wisnu Untoro, Dr. M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret/UNS Surakarta.

2.

Santosa T.H., Drs. M.Si., Ak.selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret/UNS Surakarta.

3.

Evi Gantyowati, Dra. M. Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

4.

Bapak Muhibuddin, Drs, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu dan Bapak H. Murthalib, S. Sos selaku manejer BOS serta Bapak Syahriar, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 43 Woja yang telah memberikan izin, bantuan dan keterangan yang penulis butuhkan.

5.

Bapak, Ibu tercinta yang tiada henti memberikan do’a dan semangat.

6.

Kakak, adik, keponakan dan keluarga lainnya yang senantiasa memberikan dukungan.

7.

Dae Muze untuk setiap waktu dan kesabarannya membantu hingga akhir penulisan skripsi ini.

8.

Teman-teman kuliah.

commit to user

iv


9.

digilib.uns.ac.id

Semua pihak yang telah membantu tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah berkenan memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Kami menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan, untuk itu penulis harapkan masukan berupa saran maupun kritik dari seluruh pihak untuk perbaikan. Semoga skripsi ini juga dapat memberi manfaat bagi penelitian sejenis untuk masa datang. Amin

Surakarta,

Penulis

commit to user

v

Januari 2012


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ii

HALAMAN PENGESAHAN

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

iv

ABSTRAK

v

KATA PENGANTAR

vii

DAFTAR ISI

ix

DAFTAR GAMBAR

xi

DAFTAR TABEL

xi

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Perumusan Masalah

5

C. Tujuan Penelitian

6

D. Manfaat Penelitian

6

E. Sistimatika Penulisan

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

8

A. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

8

1. Pengertiaan Sistem........................................................................... 8 2. Arti dan Pentingnya Pengendalian Penerimaan serta Pengeluaran Kas................................................................................................... 8 3. Tinjauan tentang Pendanaan Pendidikan........................................ 15 4. Tinjauan tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK07/2010 ............................................................................. 18 5. Tinjauan tentang Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 ...................................................... 21 6.

Biaya Operasional Pemerintahan Terkait Sektor Publik ............... 29

7.

Penelitian Terdahulu Tentang BOS ............................................... 31

B. Kerangka Pemikiran ........................................................................... 33 commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

BAB III Metode penelitian ................................................................................ 36 A. Desain Penelitian

36

B. Jenis dan Sumber Data

36

C. Setting Penelitian

37

D. Analisis Data

38

1. Metode Pengumpulan Data yang Digunakan dalam Penelitian .... 38 2. Menarik Kesimpulan.................................................................... 40 BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian.......................................................... 41 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

41

B. Evaluasi Sistem Penyaluran BOS

41

1. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008

41

2. Administrasi Keuangan

42

a) Sistem Administrasi Keuangan Dana BOS

42

b) Evaluasi Sistem Administrasi Keuangan Dana BOS

44

3. Pengalokasian Dana BOS

45

a) Sistem Pengalokasian Dana BOS

45

b) Evaluasi Pengalokasian Dana BOS

46

4. Penyaluran Dana BOS

46

a) Sistem Penyaluran Dana BOS

46

b) Evaluasi Penyaluran Dana BOS

48

5. Penggunaan Dana BOS

BAB V

48

a) Sistem Penggunaan Dana BOS

48

b) Evaluasi Penggunaan Dana BOS

49

Penutup

51

A. Kesimpulan

51

B. Saran

53

Daftar Pustaka

54

Lampiran-lampiran

57

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Pemikiran

35

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Matriks Penggunaan Dana BOS Pada SDN 43 Woja

49

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 2.2

Flow Chart Penetapan Alokasi Dana BOS 2011

Gambar 2.2

Flow Chart Penyaluran Dana BOS 2011 untuk Sekolah Negeri

Gambar 4.1

Flow Chart Administrasi Keuangan Dana BOS

Gambar 4.2

Flow Chart Pengalokasian Dana BOS 2011 SDN 43 Woja

Gambar 4.3

Flow Chart Sistem Penyaluran Dana BOS 2011 untuk Sekolah Negeri (SDN 43 Woja)

Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) SDN No. 43 Woja Tahun Pelajaran 2011/2012 Profil Sekolah SDN No. 43 Woja Laporan Individu Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SDN No. 43 Woja) Tahun Pelajaran 2011/2012 Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun 2011 SDN No. 43 Woja

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Evaluasi Sistem Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada SDN No. 43 Woja Di Kabupaten Dompu SAKINAH NIM F 1309080

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana BOS seperti proses administrasi keuangan, pengalokasian dana dan proses penyaluran serta penggunaan dana BOS studi pada SDN 43 Woja di Kabupaten Dompu. Penelitian ini berusaha meninjau peraturan atau ketentuan yang mendasari pendanaan pendidikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta meninjau sistem penyaluran pada pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana BOS apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dikelarkan pemerintah dalam bentuk Permendiknas No. 37 Tahun 2010 demi untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus pada SDN 43 Woja sebagai salah satu sekolah penerima dana BOS dengan cara mewawancarai staf, manajer BOS, Kepala Sekolah dan bendahara sekolah serta menganalisis annual report yang didapat langsung dari Dinas (perusahan) dan sekolah tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penyaluran dana BOS yang baru tahun 2011 ini berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010. Hanya saja sekolah tidak menganggarkan biaya pengembangan profesi guru serta tidak terdapatnya laporan penggunaan dana yang seharusnya di tempelkan pada dinding sekolah sebagai bentuk laporan kepada masyarakat. Selain itu kami juga tidak melihat pemisahan fungsi yang kurang baik pada pengelolaan keuangan sekolah seperti bendahara dana BOS dipegang oleh guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah.

Kata kunci: Pendanaan Pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekolah. commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Evaluation of the Distribution on System of School Operational Funds (BOS) Case Study on SDN No. 43 in Distric Woja Dompu SAKINAH NIM F 1309080

This study aims to determine how the BOS fund distribution system such as financial administration processes, allocation of funds and distribution processes as well as studies on the use of the funds in the District of SDN 43 Woja Dompu. This study sought to review the rules or provisions that underlie education funding by central and local governments, as well as review the distribution system on the allocation, distribution and use of the funds are already in accordance with the technical guidance that has been dikelarkan Permendiknas No government in the form. 37 of 2010 in order to ease the burden of financing public education within the framework of Compulsory Education 9 (nine) years of quality. This research was conducted by the case study method in SDN 43 Woja as one of the schools received BOS funds by interviewing staff, BOS manager, principal and school treasurer and analyze the annual report obtained directly from the office (company) and the school. The results of this study indicate that the system of the new BOS funds in 2011 is run in accordance with technical guidance issued by the government in Appendix I of the Minister of National Education Regulation No. 37 of 2010. It's just not the school budget for teachers' professional development costs and the absence of reports on the funds that should be tacked to the walls of the school as a form of a report to the public. Besides, we also do not see the separation of functions that are less well on school financial management as treasurer of the BOS funds held by teachers appointed by the principal.

Key words: Education Funding, Government, Local Government, Schools. commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pendidikan bangsa terutama Pendidikan Dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Bagaimana komitmen pemerintah menyikapi amanat konstitusi ini, padahal Pendidikan Dasar belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan biaya pendidikannya sebagian masih ditanggung masyarakat sendiri. Artinya Pendidikan Dasar 9 Tahun masih belum benar-benar gratis (Lukman, 2005). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar. Pasal 34 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat tanpa memungut biaya. Salah satu bentuk pendanaan oleh Pemerintah untuk sekolah adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Juli tahun 2005, berperan besar dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun. Sejak Tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program BOS. Program BOS bukan commit to user


digilib.uns.ac.id

hanya berperan untuk mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun harus juga berkontribusi besar untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Pengelolaan pendanaan yang baik dengan adanya dukungan manajemen pengelolaan yang handal tentu saja sangat diperlukan dalam usaha perbaikan pengelolaan dana BOS dengan mekanisme baru 2011. Bagi sekolah penerima dana bantuan, kas atau dana adalah unsur yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kas merupakan aktiva yang paling likuid, paling mudah dipindahkan dan relatif mudah terjadi resiko penyelewengan. Kas juga merupakan suatu alat pembayaran yang sah dan mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga paling sering dijadikan sasaran penyelewengan dan pencurian terhadap kas tersebut. (Arif Supriatna; 2008) Keuangan sekolah terutama dana BOS di tingkat SD semestinya tidak lagi ditangani guru atau Kepala Sekolah, melainkan perlu dibentuknya seksi Tata Usaha (TU) agar administrasi sekolah dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari kemungkinan manipulasi atau penyelewengan oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab dan pengawasan keuangan sekolah dapat berlansung efektif. Dengan pembagian tugas yang jelas pengawasan keuangan sekolah dapat diketahui seberapa efektif pengurus sekolah memanfaatkan sumber daya keuangan dalam menunjang program-program sekolah. (Bukit Berbunga; 2011). Sistem penerimaan dan pengeluaran kas commit to user


digilib.uns.ac.id

harus jelas karena berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada sekolah penerima dana BOS. Sehingga mekanisme penyaluran dana BOS dapat sesuai seperti tertera dalam Permendiknas Nomor 247 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Banyak anggaran kurang transparan. Masyarakat kesulitan mengakses informasi

program

BOS

sehingga

membuka

peluang

terjadinya

penyelewengan dana BOS. (Saptono Irawan; 2008 ). Khususnya penyaluran dana BOS di Sekolah Dasar sangat sulit menilai keberhasilan mekanisme baru BOS 2011 karena tidak ada bagian Tata Usaha yang secara khusus mengurus penerimaan dan pengeluaran kas sekolah. Atas dasar perlunya pengawasan dalam menilai keberhasilan suatu program tentu sangatlah penting dibentuknya sistem administrasi yang baik dalam sebuah Sekolah Dasar. Tiga Kemeterian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional mulai tahun 2011 akan mengawal pelaksanaan program BOS. Keterlibatan tiga Kementerian ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan program BOS terkait dengan perubahan mekanisme penyalurannya. “Jika pada Tahun 2010, penyaluran dana BOS mengikuti skema APBN yang disaluurkan dari Propinsi langsung ke sekolah, mulai Tahun 20011 mekanisme berubah menjadi mekanisme transfer ke Daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2010 tentang commit to user


digilib.uns.ac.id

APBN Tahun 2011” (dikutip dari Mendiknas Mohammad Nuh dalam bataviase.co.id/2010). Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan di Indonesia yang terus diperbaharui akan dapat menjawab tuntutan pencapaian Sistem Pendidikan yang semakin berkualitas di Indonesia khususnya di Kabupaten Dompu. “Pembentukan sebuah sistem pendidikan yang efektif serta masyarakat yang komprehensif secara keseluruhan tidak bisa dicapai hanya dalam satu pencapaian sekaligus, pasti memiliki banyak hambatan dan oleh karenanya diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas jadi tonggak pencapaian pendidikan.” (dikutip dari Arnodly Laurie, 2010). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI, bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang dilakukan baik oleh jajaran Departemen Pendidikan Nasional maupun jajaran Departemen Agama masih membutuhkan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan, antara lain (Media Pendidikan; 2010): 1. Sistem pengendalian intern atas penetapan alokasi penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban dana BOS belum memadai. Dana BOS belum diterima seko-lah dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat. 2. Dana BOS belum dipergunakan dengan tepat sesuai petunjuk pelaksanaan. 3.

Tujuan program dana BOS untuk membebaskan beaya pendidikan bagi siswa tidak mampu masih belum sepenuhnya tercapai. commit to user


digilib.uns.ac.id

Dari uraian diatas kemudian penulis tertarik memilih judul “EVALUASI

SISTEM

PENYALURAN

DANA

BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) STUDI KASUS PADA SDN NO. 43 WOJA DI KABUPATEN DOMPU”. B.

Perumusan Masalah Peneliti membatasi penelitian pada penyaluran dana BOS, yaitu tentang mekanisme pengalokasian, mekanisme penyaluran dan mekanisme penggunaan dana BOS dari pemerintah sampai akhirnya ke sekolah dan kemudian dilaporkan kembali penggunaan dana tersebut. Dalam siklus penyaluran dana BOS terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut sumber daya manusia yang bertugas mengelola administrasi dana BOS. Hal ini karena masing-masing sekolah kesulitan dalam menerapkan peraturan yang sudah ada. Khususnya Sekolah Dasar terkendala karena belum adanya seksi Tata Usaha di sekolah. Sering kali urusan administrasi dilakukan oleh Kepala Sekolah (Kepsek) atau guru yang ditunjuk, sehingga Kepsek dan guru tidak dapat fokus pada tugas masingmasing. Dari masalah diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme sistem penyaluran dana BOS dari Pemerintah ke sekolah (terkait mekanisme pengalokasian, penyaluran dan penggunaan)? 2. Bagaimana evaluasi sistem penyaluran dana BOS pada SDN No. 43 Woja apakah sudah sesuai dengan juknis terkait mekanisme pengalokasian, penyaluran dan penggunaan? commit to user


C.

digilib.uns.ac.id

Tujuan Penelitian Untuk memudahkan penulisan kami merumuskan tujuan penulisan yaitu: 1. Menguraikan gambaran mekanisme penyaluran dana BOS yang meliputi pengalokasian, penyaluran dan penggunaannya. 2. Evaluasi penyaluran dana BOS studi kasus pada SDN No. 43 Woja apakah sudah sesuai dengan juknis terkait mekanisme pengalokasian, penyaluran dan penggunaan.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini merupakan pengembangan dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. b.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan

ilmu

pengetahuan

untuk

perkembangan

dan

kemajuan dunia pendidikan. 2. Manfaat Praktis a. Penelitian ini dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Dompu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, khususnya masalah pengelolaan program dana BOS juga bagi SDN 43 Woja. b. Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana BOS. commit to user


digilib.uns.ac.id

E. Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dalam setiap bab-nya akan menguraikan mengenai: BAB I: PENDAHULUAN Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : LANDASAN TEORI Landasan teori berisi teori-teori yang mendasari penelitian. Bagian ini berisi tinjauan tentang Pendanaan Pendidikan, tinjauan tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK07/2010, dan tinjauan tentang Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 BAB III: METODE PENELITIAN Metode penelitian berisi: A) Desain Penelitian; B) Jenis dan Sumber Data; C) Setting Penelitian; dan D) Analisis Data BAB IV: ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN Berisi pelaksanaan penelitian, gambaran umum pelaksanaan kegiatan, serta analisis dan evaluasi kegiatan sebagai hasil penelitian. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN Berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran penulis sehubungan dengan hasil penelitian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 1. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kerangka prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan disusun dengan skema yang menyeluruh dengan melalui suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu entitas tertentu. Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan (clerical), yang baiasanya melibaatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih. Sehingga penyusunan dapat menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi menurut W. Gerald Cole (dalam terjemahan Baridwan; 2002:3) 2. Arti dan Pentingnya Pengendalian Penerimaan serta Pengeluaran Kas

Pengendalian

intern

dibutuhkan

sebagai

usaha

untuk

mengendalikan setiap kegiatan atau manajemen dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor berikut dapat dipandang sebagai alasan mengapa SPI diperlukan (Hartadi dalam Arif Supriatna, 2008) 1. Luas dan ukuran kesatuan usaha yang menjadi begitu komplek dan meluas. Sehingga manajemen harus mempercayai berbagai macam laporan-laporan dan analisis, untuk mengendalikan operasi secara efektif. 2. Pengawasan

dan

penelahaan

dengan

melihat

pada

sistem

pengendalian interncommit yangto baik, user mampu melndungi terhadap


digilib.uns.ac.id

kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakberesan. 3. Tidak praktis apabila akuntan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dengan keterbatasan uang jasa (fee), tanpa mempercayai sistem pengendalian intern. a) Pengertian Sistem Pengendalian Intern Definisi lain dari sistem pengendalian intern (Munawir dalam Arif S; 2008) adalah sistem di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat terkoordinasi yang digunakan dengan tujuan untuk hal-hal sebagai berikut: §

Menjaga keamanan harta milik perusahaan

§

Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi

§

Memajukan efisiensi di dalam organisasi

§

Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, sehingga akan memberikan jaminan bahwa tujuan suatu usaha akan daat dicapai. Menurut Hartadi dalam Arif. S; 2008, sistem pengendlaian intern

sebagai suatu alat pengawasan yang mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, yaitu sama dengan internal check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa dan ketelitian administrasi. Seperti misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan penjumlahan menurun (vertical). Dalam arti luas istilah tersebut disamakan dengan manajemen kontrol. Kontrol manajemen yaitu suatu sistem yang melalui semua cara commit to user


yang

digunakan

digilib.uns.ac.id

pimpinan

perusanaan

untuk

mengawasi

atau

mengendalikan perusahaan. Dalam penelitian pengendalian intern meliputi struktur organisasi, prosedur, pembukuan dan laporan (administrasi, anggaran dan standar pemeriksaan intern). Sedangkan definisi menurut Muladi dan Puradiredja (2002;171-172). Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu: keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. b) Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Penerimaan kas dari suatu perusahaan berasal dari dua sumber utama, penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Berdasarkan pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas mengharuskan penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah yang penuh. Dilakukan dengan cara melibatkan pihak lain, Selain kasir untuk melakukan internal check (Muladi, 2001;445) c) Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam penerimaan kas: 1. Organisasi a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas Fungsi penjualan merupakan fungsi operasi yang harus terpisah dari fungsi kas, yang merupakan fungsi penyimapnan. Pemisahan commit to user


digilib.uns.ac.id

ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjulan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek. b. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi Berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain, fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. c. Transaksi penjualan tunai harus dilaksnakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi penyimpanan, fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi dalam penjualan tunai dapat dilaksanakan secara lengkap oleh satu fungsi. Dengan dilaksanakannya setiap tansaksi penjualan tunai, oleh berbagai fungsi akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. 2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan a. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas, dengan cara membubuhkan cap”lunas” pada faktur penjualan tunai dan peenempetan pita register kas pada faktur tersebut. b. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntasni dengan cara memberikan tanda faktur penjualan tunai. 3. Praktek yang Sehat a. Faktur penjualan bernomor urut cetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan leh fungsi penjualan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor hanya ke bank hari itu juga dan harus sama dengan transaksi penjulan tunai attau pada hari kerja berikutnya. c. Perhitungan saldo kas yang ada ditangani fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. d) Pengertian Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Sistem

pengeluaran

kas

dirancang

untuk

mengendalikan

pengeluaran dengan melalui cek dan pengeluaran kas dengan uang tunai. Sistem pengeluaran kas dengan cek berhubungan erat dengan sistem pencatatan utang, sehingga sistem pengeluaran kas dengan cek dibagi menjadi empat macam: 1. Sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. 2. Sistem pengeluaran kas dengan cek dalam one time voucher system cash basis. 3. Sistem pengeluaran kas dengn cek dalam one time voucher system accrual basis. 4. Sistem pengeluaran kas dengan cek dalam buil up voucher payable system. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian intern pengeluaran kas adalah cek, bukti kas keluar, cek dan permintaan cek. Catatan akuntansi yang biasa digunakan yaitu jurnal pengeluaran kas dan register cek. Fungsi-fungsi yang terkait yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi dan pemeriksaan intern. commit to user


digilib.uns.ac.id

Sedangkan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan dua macam sistem yaitu: imprest system dan ftluctuating fund balance system. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian intern pengeluaran kas dengan kas kecil yaitu dengan bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, dan permintaan pengisiankembali kas kecil. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal pengeluaran kas, register kas, jurnal pengeluaran dana kas kecil,. Fungsi yang terkai yaitu fungsi kas, akuntansi, pemegang kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai dan pemeriksaan intern. e) Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pengeluaran dengan cek memungkinkan pihak ketiga seperti bank ikut serta dalam mengawasi pengeluaran kas perusahaan tersebut, dengan cara membandingkan rekening koran bank yang diterima secara periodik dari bank. Menurut Muladi (2002:373), untuk melakukan pengawasan atau pengendalian intern sebaiknya juga harus memperlihatkan elemen-elemen sistem pengendalian intern diantaranya: 1) Organisasi a) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntasni b) Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh fungsi penyimpanan kas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain. 2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan commit to user


digilib.uns.ac.id

a) Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang b) Debitur biasanya diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindahbukuan c) Fungsi penagihan dilakukan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih dan dibuat oleh fungsi akuntansi. d) Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari yang berwenamg. e) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan pada bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 3) Praktek yang sehat a) Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. b) Dokumen sumber dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap “lunas” oleh fungsi penyimpanan kas setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan c) Penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh unti organisasi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas (bagian pemeriksa intern) d) Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayarn atau dengan pemindahbukuan commit to user


digilib.uns.ac.id

e) Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah kas kecil, pengeluaran ini dilaukuan dengan dana kas keci dengan sistem akuntansinya diselenggarakan dengan sistem imprest. f) Kasir dan para penagih harus diasuransikan g) Semua nomor cek harus di pertanggungjawabakan oleh bagian kasir. 3. Tinjauan tentang Pendanaan Pendidikan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendanaan pendidikan dalam kacamata UUD 1945 dan Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 dapat dijelaskan sebagai berikut: “Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan yaitu penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat”. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Dijelaskan dalam panduan BOS Tahun 2010, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diartikan sebagai “Dana bantuan pemerintah yang pada commit dana to user dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi


digilib.uns.ac.id

satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.” Dengan standar biaya operasi nonpersonalia dana BOS ini dikhususkan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dijelaskan mengenai jenis-jenis pendanaan atau biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik. 1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi: a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; b. Biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll;

commit to user


digilib.uns.ac.id

c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. 2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau penyelenggara/ satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. 3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sedangkan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 s/d 15 Tahun. Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pendidikan sebagai berikut: a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. commit to user


digilib.uns.ac.id

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menerima biaya nonpersonalia dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bila terjadi penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia maka satuan pendidikan harus sesuai dengan yang telah diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wakil peserta didik. Jika terjadi pemungutan maka satuan pendidikan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 4. Tinjauan

tentang

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

247

/PMK07/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2010 mengatur tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011. Menurut pasal 1 ayat (1) dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS, merupakan dana yang dialokasikan kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu. Menurut pasal 1 ayat (3), alokasi per siswa per tahun dari BOS Tahun Anggaran 2011 terhitung 1 Januari 2011 antara lain: a.

Alokasi untuk SD/SDLB di Kota adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per siswa/tahun;

b.

Alokasi

untuk

SD/SDLB

di

Kabupaten

adalah

sebesar

Rp397.000,00 (tiga ratus sembilah puluh tujuh ribu rupiah) per siswa/tahun;

commit to user


c.

digilib.uns.ac.id

Alokasi untuk SMP/SMPLB/SMPT di Kota adalah sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa/tahun; dan

d.

Alokasi untuk SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten adalah sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per siswa/tahun.

Dalam pasal (2) juga dijelaskan bahwa BOS Tahun Anggaran 2011 merupakan komponen “Transfer ke Daerah” sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. BOS merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2011 pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah. Dana BOS ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik untuk BOS Daerah dan atau Bantuan Operasional Pendidikan. Penggunaan BOS harus tetap bersinergi dengan BOS Daerah dan atau Bantuan Operasional Pendidikan. Dana BOS sebesar Rp16.812.005.760.000,00 (enam belas triliun delapan ratus dua belas miliar lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah). Komponen tentang BOS dijelaskan pasal 3 ayat (2) bahwa:

commit to user


digilib.uns.ac.id

a. Dana BOS yang dialokasikan ke daerah sebesar Rp16.266.039.176.000,00 (enam belas triliun dua ratus enam puluh enam miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk jumlah siswa total 36.751.515 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima belas) orang yang terdiri dari 27.225.299 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) orang siswa SD/SDLB dan 9.526.216 (sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam belas) orang siswa SMP/SMPLB/SMPT; dan b. Dana

cadangan

BOS

(Buffer

fund)

yang

dipergunakan

untuk

mengantisipasi bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula karena berlakunya Tahun Ajaran 2011/2012 di pertengahan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp545.966.584.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Rincian

alokasi

BOS

untuk

masing-masing

Kabupaten/Kota

ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa dari Kementerian Pendidikan Nasional. Rincian alokasi BOS untuk masing-masing sekolah per Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan data nama sekolah, jumlah sekolah dan jumlah siswa serta ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam Petunjuk Teknis penggunaan BOS. Alokasi BOS merupakan alokasi sementara untuk Tahun Anggaran 2011. Dana cadangan BOS (Buffer Fund) pencairannya dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan ketersediaan dan perkembangan data jumlah siswa yang riil dalam tahun ajaran berjalan. commit to user


digilib.uns.ac.id

5. Tinjauan tentang Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada Tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada Tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program Wajar 9 Tahun telah tuntas 7 Tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program Wajar 9 Tahun. Oleh karena itu, mulai Tahun 2009 Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Mulai Tahun 2011 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah commit to user


digilib.uns.ac.id

untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan Pendidikan Dasar sebagai pelaksana program Wajib Belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya. Secara umum mekanisme pelaksanaan program yang meliputi mekanisme alokasi, mekanisme penyaluran dana, dan penggunaan dana. a) Mekanisme Pengalokasian 1) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan koordinasi Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data jumlah siswa tiap sekolah kepada Kementerian Pendidikan Nasional; 2) Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan; 3) Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran sementara per kabupaten/kota melalui Peraturan Menteri Keuangan; 4) Alokasi prognosa definitif BOS akan ditetapkan, setelah Kementerian Keuangan menerima data rekonsiliasi mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa tahun ajaran baru (2011-2012) dari Kementerian Pendidikan Nasional; 5) Alokasi dana BOS per sekolah negeri ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan alokasi per sekolah swasta ditetapkan oleh pemerintah daerah (melalui Pejabat Pengelola Keuangan commit to user


digilib.uns.ac.id

Daerah) atas usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan data jumlah siswa; 6) Alokasi dana BOS per sekolah untuk periode Januari-Juni 2011 didasarkan

jumlah siswa tahun pelajaran 2010-2011, sedangkan

periode Juli-Desember 2011 didasarkan pada data tahun pelajaran 2011-2012. Untuk alokasi dana BOS per sekolah negeri ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan alokasi per sekolah swasta ditetapkan oleh pemerintah daerah (melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) atas usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan data jumlah siswa. b) Mekanisme Penyaluran Dana Untuk sekolah yang akan menerima dana BOS diharuskan mencukupi 2 syarat sebagai berikut: 1) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi). 2) Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk alokasi dana BOS per sekolah periode Januari-Juni 2011 didasarkan jumlah siswa tahun pelajaran 2010-2011, sedangkan periode Juli-Desember 2011 didasarkan pada data tahun pelajaran 2011-2012. Tahapan penyaluran dana BOS untuk tahun 2011 dilakukan dengan 2 tahap: tahap pertama, penyaluran BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas commit to user


digilib.uns.ac.id

Umum Daerah. Penyaluran Triwulan Pertama, Kedua, dan Ketiga adalah masing-masing sebesar ¼ (satu perempat) dari alokasi sementara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Penyaluran Triwulan Keempat sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa definitif BOS dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari Triwulan Pertama sampai dengan Triwulan Ketiga. Tahap kedua, yaitu penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke Sekolah. c) Mekanisme Penggunaan Dana Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama anatara Kepala Sekolah/Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus di daftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS disamping dana dari sumber lain. Selanjutnya dana BOS dapat digunakan untuk: 1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut ; 2) Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. § Jenis buku yang dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Ketrampilan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

§ Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak

jumlah

siswa,

maka

sekolah

wajib

membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. § Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah

tidak

harus

menggunakan

dana

BOS

untuk

pembelian/penggandaan buku tersebut. § Dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa. 3) Pembiayaan kegiatan pembelajaran § Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan

hasil

belajar

siswa

(misalnya

untuk

fotocopy/

penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa). § Remedial, pembelajaran, pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya honor jam mengajar tambahan, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba). 4) Pembelian bahan-bahan habis pakai

commit to user


digilib.uns.ac.id

§ Digunakan untuk membeli bahan pendukung proses belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, § Langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor. 5) Pembiayaan langganan daya dan jasa · Seperti pembiayaan listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. · Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset. 6) Pembiayaan perawatan sekolah Pembiayaan pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 7) Pembayaran honorarium · Digunakan untuk membayar honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. · Untuk SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS. 8) Pengembangan profesi guru · Dapat

digunakan

untuk

membiayai

KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. commit to user

kegiatan

pelatihan,


digilib.uns.ac.id

· Khusus untuk sekolah yang memperoleh Hibah/Block Grant pengembangan

KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun

anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. 9) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin · Dipergunakan untuk meringankan biaya transport bagi siswa miskin. · Jika dinilai lebih ekonomis, dapat membeli alat transportasi sederhana untuk menjadi inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll). 10) Pembiayaan pengelolaan BOS · Dapat digunakan untuk biaya alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos. · Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih ada sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah. 11) Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran. Dana BOS tidak boleh digunakan: 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. commit to user


digilib.uns.ac.id

2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. 4. Membiayai

kegiatan

yang

diselenggarakan

Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat,

atau

oleh

UPTD

pihak

lainnya,

walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah). 7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 8. Membangun gedung/ruangan baru. 9. Membeli

bahan/peralatan

yang

tidak

mendukung

proses

pembelajaran. 10. Menanamkan saham. 11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu. 12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, 13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang commit to user


digilib.uns.ac.id

diselenggarakan

lembaga

di

luar

Dinas

Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional. 6. Biaya Operasional Pemerintahan Terkait Sektor Publik Anggaran diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands) (Freeman; 2003). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi

publik.

Organisasi

sektor

publik

tentunya

berkeinginan

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran. Dalam pelaksanaan akuntansi dana, pemerintah membagi kelompok dananya menjadi dua (Nordiawan Deddi, 2006), yaitu: 1) Expendable Fund, disebut juga Governmental Fund, yang digunakan untuk belanja operasional/pengurusan keperluan pemerintah sehari-hari. Dana pemerintah (Governmental Fund) kemudian dibagi menjadi beberapa dana mengingat pemerintah memiliki beragam keperluan. Dalam praktik akuntansi pemerintahan, dana pemerintah dibagi menjadi: a) Dana Umum (General Fund), digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Dana umum adalah dana yang berisi tentang pengeluaran dan pendapatan rutin suatu unit Pemerintah. Sebagai sebuah dana commit to user


digilib.uns.ac.id

yang berdiri sendiri, dana umum merupakan kesatuan entitas akuntansi yang berdiri sendiri. b) Dana Proyek Modal (Capital Project Fund), digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. c) Dana Pelunasan Utang (Debt Service Fund), digunakan untuk membiayai utang-utang pemerintah. 2) Non-Expendable Fund, disebut juga Proprietary Fund, yang tidak boleh dibelanjakan untuk urusan Pemerintah karena telah dipisahkan dan digunakan untuk aktivitas bisnis. Dana BOS termasuk dalam Dana Proyek Modal (Capital Project Fund), yaitu membiayai pembangunan sektor pendidikan guna meningkatkan mutu Pendidikan Dasar. Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang memang bukanlah segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan uang. Oleh karena itu jika performance sistem pendidikan diperbaiki, manajemen penganggarannya juga tidak mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran mesti mendukung kegiatan. Tidak semua masyarakat Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa biaya pendidikan yang cukup akan dapat mengatasi berbagai masalah pendidikan, meskipun tidak semua masalah akan dapat dipecahkan secara tuntas (Sudarmanto: 2010). 7. Penelitian Terdahulu Tentang BOS commit to user


digilib.uns.ac.id

Penelitian ini didasari oleh penelitian sebelumnya oleh Bukit; 2011 bahwa diperlukan pengawasan keuangan sekolah yang melekat, agar dapat mengelola keuangan sekolah secara efektif dan efesien. Dengan pengawasan yang melekat akan dapat diketahui seberapa efektif pengurus sekolah dapat memanfaatkan sumber daya keuangan dalam menunjang program-program sekolah. Sehingga dengan pengawasan dan penggunaan keuangan secara efektif dan efisien, program sekolah yang telah direncanakan akan dapat terlaksana. Untuk dapat mengefisienkan pengawasan tentu diperlukan pembagian tugas yang jelas agar sistem pengendalian intern keuangan sekolah dapat berjalan sesuai PMK No. 247 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 yang menjadi petunjuk teknis bagi pemegang pemerintah (Pusat/Daerah) dan Sekolah. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern commit to user


digilib.uns.ac.id

(internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Pengelolaan pendanaan yang baik dengan adanya dukungan manajemen pengelolaan yang handal tentu saja sangat diperlukan dalam usaha perbaikan pengelolaan dana BOS dengan mekanisme baru 2011. Bagi sekolah penerima dana bantuan, kas atau dana adalah unsur yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kas merupakan aktiva yang paling likuid, paling mudah dipindahkan dan relatif mudah terjadi resiko penyelewengan. Kas juga merupakan suatu alat pembayaran yang sah dan mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga paling sering dijadikan sasaran penyelewengan dan pencurian terhadap kas tersebut. (Arif Supriatna; 2008). Ada pula hasil pemeriksaan BPK-RI bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang dilakukan baik oleh jajaran Departemen Pendidikan Nasional maupun jajaran Departemen Agama masih membutuhkan perbaikanperbaikan yang sangat signifikan, antara lain (Media Pendidikan; 2010): 1.

Sistem pengendalian intern atas penetapan alokasi penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban dana BOS belum memadai. Dana BOS belum diterima seko-lah dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat.

2.

Dana BOS belum dipergunakan dengan tepat sesuai petunjuk pelaksanaan.

3.

Tujuan program dana BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu masih belum sepenuhnya tercapai. commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Kerangka Pemikiran Bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah di Kabupaten/Kota dilihat dari aspek regulasi dan mekanisme penyalurannya? Reformasi pendidikan merupakan sebuah langkah strategis sebagai respons sekaligus penguatan terhadap reformasi politik yang ditempuh Pemerintah Indonesia yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi kepada daerah. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Hal yang esensial dari otonomi daerah adalah semakin besarnya tanggung jawab Daerah untuk mengurus tuntas segala permasalahan yang tercakup di dalam pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk bidang pendidikan (Supriadi, 2010). Dengan memberikan peluang yang besar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan dasar dan menengah kepada masyarakat. Kewenangan besar yang dimiliki oleh Daerah dengan Undang-undang otonomi daerah tentu saja hanya akan bermanfaat apabila diikuti dengan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akurat yang diarahkan untuk meningkatkan input dan proses pembelajaran.

Tentang

bagaimana

mekanisme

penyusunan

anggaran

pendidikan, sumber-sumber anggaran pendidikan dan alokasi pengeluaran commit to user


digilib.uns.ac.id

pendidikan? Ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten /Kota masing-masing. Disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya. Manajemen perawatan preventif sarana dan prasana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik, seperti gedung, mebeler, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan pra sarana sekolah (Weda; 2006). Dalam manajemen ini perlu dibuat program perawatan preventif di sekolah dengan cara pembentukan tim pelaksana, membuat daftar sarana dan pra sarana, menyiapkan jadwal kegiatan perawatan, menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan : pengarahan kepada tim pelaksana, mengupayakan pemantauan bulanan ke lokasi tempat sarana dan prasarana, menyebarluaskan informasi tentang program perawatan preventif untuk seluruh warga sekolah, dan membuat program lomba perawatan commit to user


digilib.uns.ac.id

terhadap sarana dan fasilitas sekolah untuk memotivasi warga sekolah. Agar program dapat dimonitor dan ditindaklanjuti maka perlu melibatkan semua

pihak

untuk

berpartisipasi

dalam

pengambilan

keputusan.

Pengambilan keputusan partisipatif ialah suatu cara pengambilan keputusan yang terbuka dan demokratis yang melibatkan seluruh stakeholders di dewan sekolah. Asumsinya jika seseorang diundang untuk pengambilan keputusan, maka ia kan merasa dihargai, dilibatkan, memiliki, bertanggung jawab. Pelibatan stakeholders didasarkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinyan dengan tujuan pengambilan keputusan.

Gambar 2.1 Model Pemikiran

Otonomi daerah

feedback

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan

Peraturan Perundang-undangan

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus karena meneliti keberadaan sistem penyaluran dana BOS dengan mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten selaku pelaksana di daerah dan sekolah sebagai objek penerima dana bantuan pemerintah pada Kabupaten Dompu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana BOS di Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, studi kasus adalah media yang tepat untuk melakukan penelitian ini karena studi kasus adalah strategi dipilih untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, ketika peneliti memiliki kendali yang sedikit terhadap suatu peristiwa dan ketika fokus berada dalam fenomena terkini dalam konteks nyata. B. Jenis dan Sumber Data Metode pengumpulan data untuk studi kasus ini terdiri dari dokumen, wawancara, pengamatan langsung, dan pengamatan Peneliti menggunakan, wawancara, analisis dokumen, archival report perusahaan dan voice call untuk mengumpulkan data. Wawancara. terstruktur dan tidak

Penelitian

ini

menggunakan

metode

wawancara

terstruktur, keduanya digunakan untuk mendapatkan

informasi selengkap mungkin dari departemen/bidang pendidikan menengah dan pendidikan dasar yang bertanggung jawab terhadap pendataan dan commit to user


digilib.uns.ac.id

pelaporan penyaluran dana BOS. Selain itu juga wawancara dengan kepala sekolah SDN No. 43 Woja sebagai salah satu sekolah penerima dana BOS. Analisis dokumen. Dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten dan SDN 43 Woja merupakan sumber data yang didapat langsung oleh peneliti untuk mendukung penelitian ini. Dokumen yang dikumpulkan untuk studi kasus meliputi dokumen administratif yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan archival report atau catatan perusahaan (dinas dan sekolah) adalah segala pernyataan yang tertulis yang dipersiapkan oleh atau untuk individu atau organisasi dengan tujuan untuk membuktikan suatu kejadian atau menyediakan catatan. C. Setting Penelitian Setting penelitian ini adalah SDN No. 43 Woja Alasan pemilihan sekolah ini karena terkait dengan Sekolah Dasar sebagai salah satu penerima dana BOS namun belum memiliki struktur administrasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Permendiknas No 37 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis penyaluran dana BOS 2011 yang mengalami perubahan mekanisme penyaluran yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011. Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Dompu ditunjuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam membantu pelaksanaan dan penyaluran dana BOS di Kabupaten Dompu. Memantau apakah mekanimenya telah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. commit to user


digilib.uns.ac.id

D. Analisis Data 1. Metode Pengumpulan Data yang Digunakan dalam Penelitian Sebagian besar data dari penelitian ini diperoleh dari wawancara. Namun, untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian maka digunakan metode pengumpulan data yang lain yaitu pengamatan langsung dan analisis dokumen serta catatan. Peneliti juga menggunakan media telepon dalam hal cross chek informasi yang telah didapat dalam wawancara. Kombinasi dari metode-metode tersebut memungkinkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana penyaluran dana BOS yang benar yang sesuai dengan juknis pada SDN No. 43 sebagai salah satu sekolah penerima dana BOS. Pertama, wawancara dilakukan dengan menggunakan kombinasi dua metode wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Subjek yang diwawancara khususnya Manajer Tim Manajemen BOS Kabupaten sebagai salah satu tim pelaksana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten, staf Dinas Pendidikan Kabupaten, Kepala Sekolah SDN No. 43 yang memegang wewenang dan tanggung jawab pengelolaan dana BOS di sekolah dan seorang guru yang ditunjuk untuk menjadi bendahara BOS pada SDN 43 Woja. Wawancara dilakukan secara individu dengan durasi antara tiga puluh menit sampai dua jam. Untuk wawancara yang berdurasi cukup singkat dicatat secara manual, terutama pertanyaan yang diajukan adalah seputar pendataan siswa sekolah penerima BOS, penetapan alokasi dana BOS untuk tiap sekolah, dan mekanisme pelaksanaan penyaluran dana BOS di sekolah. Di lain pihak, wawancara dengan individu terkait dilakukan commit to user


digilib.uns.ac.id

untuk mengetahui sejauh mana aplikasi yang benar sesuai buku panduan atau juknis BOS 2011 dan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Yang terakhir adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan pada program BOS yang dilakukan oleh SDN 43 Woja. Kepada Kepala Sekolah dan bendahara sekolah kami tanyakan dan meminta untuk di tunjukkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana BOS, laporan pertanggungjawaban dan dokumen-dokumen lain yang sekiranya kami butuhkan dalam penelitian. Kedua, analisis annual report dan dokumen internal lainnya. Annual report ini didapat langsung dari Kepala Sekolah SDN 43 Woja yaitu Bapak Syahriar, S.Pd dan beberapa data pendukung lain didapat dari ibu Mulyati, A.Ma selaku guru yang merangkap sebagai bendahara BOS di SDN 43 Woja yang menjalankan fungsi pengadministrasian dan pelaporan keuangan sekolah tersebut. Peneliti melihat tanggal penyampaian laporan apakah dilakukan dengan tepat waktu. Ada batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh sekolah untuk pengambilan data-data tersebut yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan. Selain itu, penelitian itu juga menggunakan dokumen-dokumen yang berisi tentang program BOS yang diperoleh dari buku dan interpretasi yang didapat dari perpustakaan serta beberapa

file tentang BOS dari

internet sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui sejauh mana mekanisme penyaluran BOS yang dilakukan di Kabupaten Dompu. Dari sejumlah laporan keuangan sekolah yang ada diarsip sekolah kemudian kami teliti dan analisis lebih lanjut. Kami mencoba mencocokkan laporan commit to user


digilib.uns.ac.id

serapan dana yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten dengan laporan keuangan SDN 43 Woja. Ketiga, observasi. Observasi dilakukan untuk mendukung data dari wawancara dan analisis dokumen. Peneliti melakukan observasi tentang pengadministrasian laporan keuangan penggunaan dana serta dokumen pelaporan lainnya sesuai panduan (petunjuk teknis) BOS 2011 yang didapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Kami juga melakukan observasi ke sekolah apakah telah dilakukan pencantuman laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang harus ditempelkan pada dinding sekolah. 2. Menarik Kesimpulan Langkah terakhir ketika semua data telah dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dan dilakukan uji pemahaman, dimana data tersebut dipresentasikan dalam sebuah laporan kemudian peneliti meminta informan untuk membaca kembali semua informasi tersebut. Langkah terakhir ini biasanya paling komprehensif untuk menguji apakah semua informasi yang diberikan informan dipahami secara benar oleh peneliti.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di SDN No. 43 Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di Dusun Mada Fanda, Ria Desa Mumbu Kecamatan Woja Dompu. SDN No. 43 Woja ini dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 2006 sampai sekarang. Saat ini SDN 43 Woja memiliki 2 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang digunakan untuk Kantor Kepala Sekolah /Tata Usaha dan kantor dewan guru. Jumlah siswa 106 dan 8 orang guru, 1 orang penjaga sekolah serta 1 orang Kepala Sekolah. Seluruh gurunya berstatus Pegawai Tidak Tetap termasuk penjaga sekolah kecuali Kepala Sekolah sebagai satu-satunya pegawai tetap di sekolah ini. Sekolah ini juga dilengkapi dengan 1 unit PC komputer untuk administrasi sekolah. B. Evaluasi Sistem Penyaluran BOS 1. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Dompu selaku pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan telah menganggarkan dan menerima transfer dana dari pemerintah pusat untuk pendanaan pendidikan dengan tepat waktu. Dana BOS yang disediakan oleh pemerintah daerah sekitar 21 milyar untuk SD dan SMP negeri dan swasta di Kabupaten Dompu. Sebanyak Rp 13. 692.133.000,- untuk SD negeri, Rp 121.085.000,- untuk SD swasta. Untuk tingkat SMP masing-masing untuk SMP negeri sebesar Rp

7.575.300.000,- dan Rp 508.440.000,- untuk commit to user


digilib.uns.ac.id

swasta. Anggaran dana BOS untuk sekolah-sekolah swasta dianggarkan oleh daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Dompu. Mulai tahun 2011 daerah diikutkan untuk menganggarkan pendanaan BOS 20 % dari APBD daerah tersebut. Evaluasi Pendanaan Hasil observasi yang kami lakukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dompu pada tahun 2011 telah menganggarkan dana BOS dalam APBD dan menyalurkan ke sekolah-sekolah swasta di Kabupaten seperti yang diamanatkan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 2. Administrasi Keuangan a) Sistem Administrasi Keuangan Dana BOS SDN 43 Woja menyusun rencana keuangan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) disusun untuk kemudian dikirm ke Pusat atau Kementerian Pendidikan Nasional serta diarsip oleh sekolah 1 rangkap menurut tanggal (Date). Sekolah juga menyiapkan LKIS (Lembar Kegiatan Individu Sekolah) yang diserahkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu. LKIS menjadi dasar dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sekolah untuk kemudian dikirim ke KPA dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). SPM diserahkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Dompu untuk

kemudian

diterbitkan SP2D commit to user

yang

menjadi

dasar


digilib.uns.ac.id

penyerahan/transfer dana oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten. Sekolah lalu mencairkan dana di Bank Daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas. Dari Buku Kas Pembantu menjadi dasar menyusunan laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sekolah untuk dikirim ke Kementerian Pendidikan Nasional. Salah satu kewajiban lain yang harus dilakukan sekolah yaitu menempelkan laporan penggunaan dana BOS pada dinding sekolah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dari hasil observasi di lapangan, SDN 43 Woja tidak menempelkan laporan penggunaan dana pada dinding sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten kemudian membuat laporan keuangan triwulan untuk disampaikan ke Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional merekap hasil kegiatan untuk kemudian dibuatkan laporan hasil kegiatan yang disampaikan ke Kementerian Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Di SDN 43 Woja seluruh pelaksanaan administrasi keuangan dana BOS dilakukan oleh bendahara program yang memiliki tugas dan fungsi bertanggung jawab dalam pengadministrasian keuangan. Bendahara program yang ditunjuk tidak lain adalah guru yang sehariharinya mengajar di sekolah tersebut. Tentu saja ini tidak sesuai akitivitas pengendalian dalam sistem pengendalian intren. Aktivitas pengendalian digolongkan menjadi: pengendalian pengolahan informasi dan pemisahan fungsi yang memadai. Bila tidak ada pemisahan fungsi commit to user


digilib.uns.ac.id

yang memadai tentu akan sangat menyulitkan dalam aktivitas pengendalian. Pelaksanaan tugas bendahara tidak ditetapkan pada waktu khusus, tetapi lebih mengikuti kondisi bagaimana program sedang berjalan.

Pengadministrasian

keuangan

program

BOS

meliputi

pengadministrasian dana BOS pada buku kas, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), pelaporan dan pengarsipan. Penerimaan dan penggunaan keuangan BOS dibuatkan laporannya dan dikirim langsung ke Kementerian Pendidikan Nasional. Keseluruhan laporan ini disimpan pada file khusus laporan triwulanan BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Pengadministrasian dana BOS di SDN 43 Woja telah dicatat pada Buku Kas mulai dari periode Januari-Maret 2011 sampai periode akhir yaitu triwulan ke keempat 2011. Setiap penerimaan dicatat di lembaran sebelah kiri dan pengeluaran dicatat di lembaran sebelah kanan. Untuk setiap pengeluaran didukung oleh bukti pengeluaran yang telah disusun sesuai dengan tanggal pengeluaran. Seluruh bukti pengeluaran tersimpan pada file map yang di dalamnya terdapat penjepit seluruh berkas. b) Evaluasi Sistem Administrasi Keuangan Dana BOS Dari observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal dalam sistem administrasi keuangan dana BOS pada SDN 43 Woja, antara lain: tidak adanya pemisahan tugas yang cukup baik. Guru merangkap menjadi bendahara BOS sehingga akan sangat commit to user


digilib.uns.ac.id

diragukan independensi bendahara/guru tersebut. Misalnya untuk pembelian buku atau alat peraga sekolah, guru tersebut akan lebih memprioritaskan pada mata pelajaran yang diajarkannya sekalipun hal tersebut tidak terlalu perlu. SDN 43 Woja juga tidak menempelkan laporan penggunaan dana BOS-nya pada dinding sekolah. 3. Pengalokasian Dana BOS a) Sistem Pengalokasian Dana BOS Sistem pengalokasian dana BOS tahun 2011 dapat kami jelaskan sebagai berikut: Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan koordinasi Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data jumlah siswa tiap sekolah kepada Kementerian Pendidikan Nasional. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan. Oleh Kementerian Keuangan ditetapkan alokasi anggaran sementara per kabupaten/kota melalui Peraturan Menteri Keuangan. Alokasi prognosa definitif BOS akan ditetapkan, setelah Kementerian Keuangan menerima data rekonsiliasi mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa tahun ajaran baru (2011-2012) dari Kementerian Pendidikan Nasional. Alokasi dana BOS per sekolah negeri ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan alokasi per sekolah swasta ditetapkan oleh pemerintah daerah (melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) atas usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan data jumlah siswa. Alokasi dana BOS per sekolah untuk commit to user


digilib.uns.ac.id

periode Januari-Juni 2011 didasarkan jumlah siswa tahun pelajaran 2010-2011, sedangkan periode Juli-Desember 2011 didasarkan pada data tahun pelajaran 2011-2012. b) Evaluasi Sistem Pengalokasian Dana BOS Dari observasi yang kami lakukan, peneliti menemukan beberapa hal dalam sistem pengalokasian dana BOS tahun 2011 pada SDN 43 Woja. Sekolah ini telah melakukan pengisian LKIS untuk dikirimkan ke Kementerian Pendidikan yang berisi data siswa. Atas dasar data siswa Kementerian menetapkan alokasi dana tiap kabupaten/kota untuk dikirimkan ke Kementerian Keuangan. SDN 43 Woja mendapatkan alokasi dana BOS sebesar jumlah siswa dan data kebutuhan sekolah lainnya. 4. Penyaluran Dana BOS a) Sistem Penyaluran Dana BOS Penyaluran dana BOS dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama berupa penyaluran dana BOS dari kas umum negara ke kas umum daerah. Dana BOS disalurkan tiap triwulan, jadi selama tahun 2011 ada empat triwulan periode penyalurannya. Pada triwulan keempat penyalurannya merupakan selisih alokasi prognosa definitif BOS dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari

Triwulan Pertama

sampai dengan Triwulan Ketiga. Tahap kedua berupa penyaluran dari kas daerah ke sekolah. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA setiap commit to user

triwulan sesuai alokasi


digilib.uns.ac.id

anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D. Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan mentransfer Dana BOS yang diterima dari BUD langsung ke PBPP untuk pembayaran kegiatan BOS

di

masing-masing

sekolah.

PBPP

melaporkan

realisasi

penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan melampirkan rekap SPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang sah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan sebelum berakhirnya setiap triwulan. Laporan realisasi penggunaan dana dilengkapi dengan penjelasan tentang kelebihan atau kekurangan alokasi dana BOS berdasarkan jumlah murid di sekolah dengan melampirkan data jumlah murid. Realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan jumlah dan bukti-bukti yang sah dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA-SKPD Pendidikan berikut pengelompokan realisasi anggaran per jenis belanja. Pencairan triwulan kedua dan seterusnya diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dengan memperhatikan perubahan alokasi per sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional SKPD Pendidikan melaporkan kekurangan atau kelebihan dana BOS per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah. commit to user


digilib.uns.ac.id

b) Evaluasi Penyaluran Dana BOS Indikator kinerja program pada komponen penyaluran dana mencakup tersalurkannya dana BOS melalui Bank Daerah penyalur ke sekolah-sekolah di Kabupaten Dompu dengan tepat waktu. Selama empat triwulan penyaluran, SDN 43 Woja mendapat dana BOS sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tanpa ada kesulitan yang berarti pada proses penyaluran/pencairan yang baru tahun 2011 yang lebih singkat dari pada tahun-tahun sebelum. Dengan mendapat dana tepat waktu tentu SDN 43 Woja dapat segera menggunakan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah juga tepat waktu. Di akhir triwulan sekolah membuatkan laporan pertanggungjawaban untuk dikirimkan

ke

Kementerian

Pendidikan

Nasional.

Berdasarkan

observasi yang kami lakukan, seluruh penyaluran dan pelaporan SDN 43 Woja dilakukan tepat waktu. 5. Penggunaan Dana BOS a) Sistem Penggunaan Dana BOS Sejak awal perencanaan penggunaan dana BOS sudah menjadi materi pembahasan dalam pertemuan/musyawarah baik dengan guru, komite sekolah SDN 43 Woja maupun dengan orang tua siswa secara langsung. Bila diakhir periode terdapat sisa dana di masing-masing rekening sekolah, maka akan dikumpulkan kembali ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten yang kemudian akan disetorkan ke Kas Negara atau kemudian disimpan dan disalurkan kembali pada periode yang akan datang.

commit to user


digilib.uns.ac.id

b) Evaluasi Sistem Penggunaan Dana BOS Indikator kinerja program mencakup penggunaan dana yang sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS 2011. Telaahan terhadap dokumen penggunaan dana diperoleh informasi bahwa dana BOS di SDN 43 Woja digunakan untuk pembayaran : Tabel 4.1 Matriks Penggunaan Dana BOS pada SDN 43 Woja No 1.

Kegiatan dibiayai dana BOS (sesuai juknis) Kegiatan penerimaan siswa baru

2.

Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran

3.

Pembiayaan pembelajaran

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.

Kegiatan sekolah dibiayai dana BOS Pembiayaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Pembelian buku pelajaran

kegiatan · Pembiayaan kegiatan pembelajaran (remedial dan pengayaan, pemantapan persiapan ujian) · Pembelian rapor dan foto copy dokumen · Membiayai tim urusan kurikulum, kesiswaan, humas, sarana dan prasarana § Pembelian alat olah raga · Pembiyaan uji coba dan ujian nasional Pembelian bahan habis pakai Belanja ATK, materai Pembiayaan langganan daya Biaya daya dan jasa dan jasa listrik Pembiayaan perawatan Perawatan dan sekolah pengelolaan sekolah Pembayaran honorarium Honorarium guru dan tenaga kependidikan Pengembangan profesi guru Biaya transportasi siswa miskin Pembiayaan pengelolaan Biaya pengelolaan BOS dana BOS Pembelian komputer/PC, Belanja modal (printer) printer Kegiatan pengembangan / Pengembangan diri dan pembinaan kesiswaan pembinaan kesiswaan

commit to user

Kesimpulan Sesuai Juknis

Sesuai Juknis

Sesuai Juknis

Sesuai Juknis

Sesuai Juknis Sesuai Juknis

Sesuai Juknis Sesuai Juknis Sesuai Juknis Sesuai Juknis Tidak ada Tidak ada Sesuai Juknis Sesuai Juknis Sesuai Juknis


digilib.uns.ac.id

Dari observasi yang kami lakukan, peneliti mencocokkan jenis kegiatan yang dibiayai dengan dana BOS dengan jenis biaya yang diperbolehkan dalam Juknis BOS 2011, bahwa penggunaan dana SDN 43 Woja telah sesuai dengan Juknis BOS 2011. Hal ini dikarenakan monev program BOS dilakukan rutin tiap periode baik dari Pemerintah Daerah beserta Dinas Pendidikan Kabupaten dan juga dari Dinas Propinsi. Tidak ditemui biaya pengembangan profesi guru pada SDN 43 Woja ini. Padahal biaya pengembangan ini tentu sangat penting dalam pengembangan guru pada sekolah ini. Juga tidak ditemukan biaya transportasi siswa miskin. Menurut Kepala Sekolah, hal ini dikarenakan siswa-siswa bertempat tinggal tidak jauh dari sekolah dan masih dimungkinkan untuk berjalan kaki.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian kami tentang sistem penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) studi kasus pada SDN 43 Woja di Kabupaten Dompu. Kami menarik kesimpulan bahwa mekanisme penyaluran dana BOS di sekolah tersebut dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional No. 37 Tahun 2010. Langkah

pertama

yang kami

lakukan

dalam

mengevaluasi

mekanisme penyaluran dana BOS ini yaitu dengan mengevaluasi pendanaan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu telah menganggarkan kemudian menyalurkan dana BOS sebanyak 21 milyar untuk SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Kabupaten Dompu sesuai dengan PMK No. 37 Tahun 2010. Kami juga meneliti sistem administrasi keuangan yang harus dilakukan oleh sekolah sebagai kewajibannya menyiapkan laporan data siswa dan data kebutuhan sekolahnya yang disampaikan ke Kementerian Pendidikan Nasional. Administrasi pelaporan data sekolah ini telah dilakukan oleh SDN 43 Woja sesuai dengan petunjuk teknis dan dilakukan dengan tepat waktu. Namun dari hasil observasi kami di lapangan SDN 43 Woja tidak menempelkan laporan penggunaan dana BOS pada dinding sekolah. Administrasi keuangan SDN 43 commit to user Woja ini hanya dilakukan oleh seorang guru yang ditunjuk sebagai bendahara


digilib.uns.ac.id

dana BOS. Tidak tedapat pemisahan tugas yang baik dalam administrasi keuangan sekolah. Kedua, kami mengevaluasi sistem pengalokasian dana BOS di Kabupaten Dompu. Setelah sekolah melaporkan data sekolah ke Kementerian Pendidikan Nasional, pemerintah daerah kemudian mendapatkan rekonsiliasi sekolah dan jumlah siswa penerima dana BOS. Pemerintah Daerah juga telah mengalokasikan dana BOS untuk sekolah swasta sebanyak laporan rekonsiliasi dari Kementerian Pendidikan Nasional. Mekanisme sistem pengalokasian dana BOS di Kabupaten Dompu telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2010. Evaluasi tentang sistem penyaluran dana BOS yang dibagi menjadi dua tahap, menurut penelitian kami tahap pertama penyaluran dari kas umum negara ke kas umum daerah, Kabupaten Dompu telah mendapatkan penyaluran tahap pertama sesuai waktu yang ditetapkan. Tahap kedua penyaluran kas umum daerah ke sekolah. Kedua tahap ini dibagi menjadi empat triwulan penyaluran dengan harus melaporkan penggunaan dananya setiap akhir triwulan dengan tepat waktu agar bisa mendapatkan penyaluran triwulan berikutnya. Hasil penelitian di lapangan, SDN 43 Woja mendapatkan penyaluran dana sesuai waktu yang ditetapkan serta menyampaikan laporan penggunaan dananya dengan tepat waktu. Terakhir mengevaluasi sistem penggunaan dana BOS pada SDN 43 Woja. Dari laporan pertanggungjawaban sekolah didapatkan bahwa pembiayaan kegiatan sekolah telah dilakukan sesuai petunjuk teknis BOS 2010, hanya saja kami tidak menemukan biaya pengembangan guru/profesi commit to user


digilib.uns.ac.id

yang seharusnya perlu dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas guru di SDN 43 Woja. Sekolah juga tidak menyelenggarakan biaya transportasi bagi siswa miskin. Data yang kami peroleh bahwa hampir seluruh siswa bertempat tinggal tidak jauh dari sekolah dan dapat menempuhnya dengan hanya berjalan kaki. B. Saran Garis besar sistem penyaluran dana BOS pada SDN 43 Woja telah sesuai dengan petunjuk teknis. Namun juga didapatkan beberapa hal yang sekiranya belum atau tidak dilakukan oleh SDN 43 Woja ini. Saran kami, SDN 43 Woja ini tetap harus menempelkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada dinding sekolah. Ini dimaksudkan agar masyarakat juga dapat pengetahui penggunaan dana BOS tersebut. Juga untuk urusan administrasi keuangan perlu adanya staf khusus atau bendahara yang khusus menangani dana BOS ini tanpa harus mengganggu kegiatan dan fungsi guru di sekolah tersebut.

commit to user

EVALUASI SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) STUDI KASUS PADA SDN NO. 43 WOJA DI KABUPATEN DOMPU

Recommend Documents