BAB II MEKANISME PENYALURAN DANA RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MEDAN. F. Landasan Hukum Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah

BAB II MEKANISME PENYALURAN DANA RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MEDAN

F. Landasan Hukum Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Dasar hukum pemberian Dana Rintisan BOS-SM kepada sekolah meliputi: 33 1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 2. Undang-Undang

Nomor

20

Tahun

2003

tentang

Sistem

Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. 33

Buku Panduan Pelaksanaan Rintisan Operasional Sekolah Menengah Direktorat Jendaral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, hal 1

Universitas Sumatera Utara

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

G. Pengertian Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dalam Permendiknas no 37 tahun 2010 tentang petunjuk teknis BOS tahun 2011 disebutkan bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 34 Berikut ini beberapa pengertian dasar dari Program Rintisan BOS SM: 1. R-BOS SM adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada Sekolah Menengah (SMA/SMK) yang besarnya dihitung dari jumlah siswa masing-masing sekolah.

34

Permendiknas no 37 tahun 2010 tentang petunjuk teknis BOS tahun 2011


2. Bantuan R-BOS SM mempunyai 2 fungsi yang dapat digunakan sekolah untuk: a. Dari sisi penerimaan (revenue) digunakan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau memberi potongan (discount fee) kepada siswa miskin dari kewajiban membayar tagihan biaya sekolah seperti iuran sekolah/sumbangan pembangunan pendidikan (SPP)/uang komite, biaya ujian, biaya praktek dan sebagainya. Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat potongan biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan (diskresi) sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah. Skenario pembebasan dan pemberian potongan biaya sekolah dapat dilihat pada bab 2 (dua) buku panduan ini. b. Dari sisi pengeluaran (expenditure) dapat digunakan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia dengan jenis pengeluaran ataiu biaya sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun 2009. 3. Bantuan R-BOS SM bertujuan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada sekolah, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin mengikuti pendidikan di SM. Oleh karena itu, pada tahap rintisan ini, perlu dicari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa miskin dengan cara melibatkan peran pemda melalui BOS Daerah


(BOSDA) dan atau menerapkan subsidi silang kepada orang tua dari keluarga mampu.

H. Tujuan Program Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara umum program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah SM bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung rintisan wajib belajar 12 tahun. Sedangkan secara khusus bertujuan : 1. Mengurangi angka putus sekolah SM 2. meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa SM 3. Membebaskan (free waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin SM. 4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa miskin di bidang pendidikan SM.


5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SM untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

I. Implementasi Kebijakan Pembiayaan Gratis Bantuan Operasional Sekolah merupakan pengembangan lebih lajut dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah pada kurun 1998-2003, dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM yang dilaksanakan dalam kurun 2003-2005. BOS dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada semua peserta didik wajib belajar, yang untuk tahun 2009 jumlahnya mencapai 26.866.992 siswa sekolah dasar, yang disalurkan melalui satuan pendidikan. Dengan Program BOS, satuan pendidikan diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik, terutama mereka yang miskin. Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan panjang. Namun sampai saat ini masih banyak penduduk miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).


Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti kebijakan kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu berdampak besar pada sektor pendidikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka peserta didik putus sekolah karena menurunnya kemampuan untuk membeli alat tulis, membayar sekolah dan mengikuti kegiatan sekolah lainnya. Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (BLSM). Salah satu program di bidang pendidikan adalah BOS yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsep pendidikan untuk semua (education for all) memberikan kesempatan yang seluas-luas kepada setiap individu untuk mendapat layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan potensi siswa. Sesuai dengan perkembangan jaman, sekolah bermutu di dominasi oleh siswa dari keluarga mampu. Siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi, kurang mempunyai kesempatan belajar di sekolah bermutu serta menutup kesempatan mereka untuk merubah nasib dan status sosialnya. Peranan Program BOS SMA dalam konteks tersebut di atas adalah memberikan keadilan dan kesempatan kepada siswa miskin untuk memperoleh


layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah membebaskan (fee waive) dan/atau memberikan keringanan (discount fee) tagihan biaya sekolah kepada siswa miskin. 35 Komposisi jumlah siswa miskin yang mendapat pembebasan (fee waive) dan keringanan (discount fee), menjadi diskresi/kewenangan sekolah sesuai dengan konsep MBS. Namun demikian sekolah tetap harus memperhatikan kriteria siswa miskin dan faktor lainnya, yaitu: (a) biaya pendidikan per siswa, (b) jumlah siswa miskin dan, (c) dana BOS yang diterima sekolah. Untuk memperjelas di bawah ini disajikan ilustrasi cara kerja konsep fee waive dan discount fee di suatu sekolah. Pemerintah dan masyarakat menutut sekolah untuk memberikan layanan bermutu pendidikan kepada peserta didik. Tuntutan tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya pendidikan sekolah yang tinggi. Semakin tinggi tuntutannya, maka akan semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan bermutu. Mekanisme pembiayaan partisipatif memungkinkan sekolah untuk mendapatkan sumber pembiayaan tambahan dari orang tua siswa yang mampu secara ekonomi. Secara tidak langsung hal ini berakibat pada meningkatnya sumber dana bagi sekolah yang berbanding lurus dengan kualitas sekolah. Sekolah yang bermutu umumnya dihuni oleh siswa dengan orang tua siswa yang mampu/kaya. Sedangkan orang tua siswa yang kurang mampu secara ekonomi tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu yang 35

Petunjuk teknis Bantuan operasional sekolah (bos) Sekolah menengah atas Tahun 2013, hal 9-11


umumnya berbiaya mahal. Pilihan bagi orang tua siswa yang kurang mampu secara ekonomi adalah sekolah dengan layanan mutu yang minimal dengan biaya pendidikan yang murah. Peranan pemerintah melalui program BOS SMA ini adalah: 1. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi untuk bersekolah di sekolah bermutu agar kelak mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya dengan bekal kemampuan dan keahlian yang mereka dapatkan dan mampu mengangkat ekonomi keluarga (eskalasi sosial). 2. Melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah mendorong siswa lulusan SMP untuk melanjutkan ke pendidikan menengah.

J. Mekanisme Penyaluran Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah. Mekanisme penyaluran dana rintisan BOS dilakukan dengan harmonisasi perundang-undangan seperti peraturan menteri dan peraturan pemerintah terkait antara lain permendagri yang mengatur hibah untuk sekolah negeri. Kemudian sosialisasi kepada pemerintah provinsi untuk menyalurkan dana dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adanya klausul dalam Undang-Undang Angggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2012 menjadi patokan untuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan


Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 36 Penyaluran dana rintisan BOS sebaiknya diberikan secara langsung kepada pihak sekolah tanpa harus melalui pemerintah kabupaten/kota, karena hal itu lebih rumit dengan proses yang panjang sehingga daqna sering terlambat diterima sekolah. Tetapi sistem itu ditujukan agar penyaluran dana BOS lebih terkendali dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Karena dalam Undang-Undang Otonomi Daerah diatur bahwa pemberian dana BOS harus melalui pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. 37 Penggunaan Dana BOS menurut Juknis BOS 2011 dapat digunakan untuk 13 Jenis Komponen, yaitu: 38 1. Pembelian/penggandaan

buku

teks

pelajaran.

Jenis

buku

yang

dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk

36

http://www.sumbawanews.com/berita/pendidikan/mekanisme-penyaluran-dana-bos2012-melalui-provinsi.html,diakses tanggal 1 Juni 2013 37 Yuliati. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN, 2001, hal. 8 38 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012


pembelian/ penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa. 2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan); 3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba); 4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa); 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;


6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset; 7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya; 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS; 9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll); 11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif


bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; 12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; 13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah. Larangan dalam Penggunaan Dana BOS antara lain : 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. 4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Sekolah hanya

diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah). 7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.


8. Membangun gedung/ruangan baru. 9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 10. Menanamkan saham. 11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu. 12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan. 13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional. Mekanisme Dana Program Rintisan BOS SM 1. Syarat Penyaluran Dana Rintisan BOS SM a. SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang daftar sekolah penerima dana program Rintisan BOS SM. b. Dokumen lainnya yang terkait dengan penyaluran dana Rintisan BOS SM. 2. Batas Waktu Penyaluran Dana Rintisan BOS SM Dana Rintisan BOS SM akan disalurkan dalam dua tahap penyaluran yaitu pada bulan minggu ke-3 Februari dan Agustus 2012. Waktu penyaluran dana program ini akan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,


apabila seluruh pihak terkait secara tepat waktu mengikuti timeline yang telah ditetapkan Timeline Penyaluran Dana Rintisan BOS SM 2012 Tahap I

Timeline Penyaluran Dana Rintisan BOS SM 2012 Tahap II


Mekanisme Penyaluran Dana Rintisan BOS SM a. Penyaluran dana Rintisan BOS SM dilakukan dua tahap. Jumlahnya sesuai dengan dana yang tercantum dalam alokasi masing-masing sekolah dan unit cost yang sudah ditetapkan. b. Untuk memperlancar penyaluran dana R-BOS SM, Dinas Pendidikan Propinsi dapat bekerjasama dengan Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah sebagai Bank Penyalur. c. Kerjasama dengan Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah sebagai Bank Penyalur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Bank tidak memungut biaya administrasi dalam proses penyaluran dana Rintisan BOS SM ke Rekening Sekolah; (2) Bank mempunyai sistem perbankan on-line sampai dengan cabang Kecamatan; (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dana dari KPPN diterima oleh Bank, dana tersebut harus dikirimkan ke rekening sekolah. d. Penyaluran dana Rintisan BOS SM diterima oleh sekolah tanpa potongan atau biaya apa pun.


BAB II MEKANISME PENYALURAN DANA RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MEDAN. F. Landasan Hukum Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah

Recommend Documents