DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH)
BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. http://bos.kemdikbud.go.id/home
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia http://bos.kemdikbud.go.id/home
Sehingga penerima BOS dapat diklasifikasi : 1. Sekolah Negeri 2. Sekolah Swasta Konsekuensinya : Aspek Perpajakannya pun berbeda
Penggunaan Dana BOS dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Belanja Barang/Jasa, 2. Pengeluaran untuk Honorarium Guru dan bantuan Siswa (SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJ./2006)
Antara lain meliputi : 1) Pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain: a) untuk keperluan pengadaan formulir pendaftaran; b) untuk keperluan ujian sekolah, ulangan umum bersama dan ulangan umum harian. 2) Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; 3) Pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah; 4) Pembelian peralatan ibadah oleh pesantren salafiyah; 5) Pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan; 6) Pembayaran honor atas jasa tenaga kerja lepas, seperti tukang bangunan atau tukang kebun, untuk pekerjaan perawatan dan pemeliharaan Bangunan sekolah; 7) Pembayaran imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan gedung sekolah kepada pemberi jasa berbentuk badan usaha bukan orang pribadi.
1) Pembayaran honorarium guru honorer (non PNS) dan guru PNS yang merangkap di sekolah swasta; 2) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
Jika Dana BOS diberikan ke Sekolah Negeri , maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan pemungut PPN Jika Dana BOS diberikan ke Sekolah Swasta, maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan bukan pemungut PPN Atas belanja barang yang dananya berasal dari dana BOS maka : -PPh Pasal 22 nya tidak dipungut (PMK Nomor 154/PMK.03/2010 tgl 31 Agustus 2010) -Akan tetapi bendahawan BOS yang pemungut PPN tetap wajib memungut PPN nya jika nilai belanja lebih dari Rp.1.000.000
Kewajiban Perpajakan Yang Terkait Dengan Penggunaan BOS 1) Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa honorarium atau gaji; 2) Pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan pemberi jasa; 3) Pemungutan PPN atas pembelian Barang Kena Pajak dan Perolehan Jasa Kena Pajak, dalam hal penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPN. 4) Pelunasan Bea Meterai
Penanggung jawab atau bendaharawan BOS pada sekolah swasta penerima dana BOS harus terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.
GAJI PEMBAYARAN HONOR UPAH UANG TRANSPORT DLL
UU No.7 Tahun 1983 stdtd UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 PP No. 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD Permenkeu 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD PerdirjenPajak Nomor 31/PJ/2009 diubah dengan Nomor 57/PJ/2009 tentang pedoman teknis Pemotongan PPh Pasal 21
1.
2.
GAJI & TUNJANGAN dikurangi Biaya Jabatan, Iuran Pensiun dan PTKP = Penghasilan Kena Pajak (Tarif PPh pasal 17)
HONOR*)
PNS NON PNS
Gol. IV = 15% (FINAL) Gol. III = 5% (FINAL) Gol. I dan II = 0% ber NPWP = 5% Tdk ber NPWP = 6%
*) Pembayaran lain dengan nama apa pun, kecuali
biaya perjalanan dinas perlakuannya dipersamakan dengan honor
3.
HONOR kepada BUKAN PEGAWAI (NON PNS)
Yang termasuk kategori bukan pegawai (non PNS) antara lain : tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; olahragawan penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; pengawas atau pengelola proyek;
Jika diberikan secara bulanan maka dapat diklasifikasikan sebagai pegawai tetap, tarif : -BerNPWP : Bruto dikurangi Biaya Jabatan, iuran Pensiun dan PTKP x 5% -Tidak BerNPWP : Bruto dikurangi Biaya Jabatan, Iuran Pensiun dan PTKP x 6% Jika honorarium merupakan insentif atau tambahan dan hanya diberikan dalam hal GTT/PTT tersebut melaksanakan kegiatan tertentu lainnya maka masuk dalam kategori : Peserta Kegiatan tarif : 5% X Bruto --- ber NPWP 6% X Bruto --- tidak ber NPWP
(Sumber : Surat Dirjend pajak Nomor S-03/PJ.43/2006)
Bantuan Biaya Transpor Untuk Siswa Miskin : Bukan Obyek Pajak (Tidak Dipotong PPh Pasal 21)
UPAH HARIAN/MINGGUAN (PMK.206/PMK.011/2012) UPAH PERHARI<200.000 TDK DIPOTONG PAJAK UPAH PERHARI>200.000 MAKA SISANYA DIKENAKAN PAJAK 5% yg ber NPWP DAN 6%(TDK berNPWP) CONTOH Upah Budi 40.000 maka tdk dipotong pajak Upah Anto 210.000 maka 210.000200.000=10.000 PPh 21 Anto = 5% X 10.000 = Rp 500
4.
PPh Pasal 21 dipotong oleh bendaharawan pada saat pembayaran penghasilan (membuat bukti potong) Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP atas nama Bendaharawan dan ditandatangani dan dicap oleh bendaharawan pemotong dengan kode setor 411121-402 untuk PNS dan kode setor 411121-100 untuk selain PNS Pelaporan menggunakan formulir SPT 1721 ke KPP Pratama
URAIAN
SETAHUN SEBULAN
DIRI PEGAWAI
24.300.000
2.025.000
TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI YANG KAWIN
2.025.000
168.750
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA DLM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG DITANGGUNG SEPENUHNYA, MAKS 3 ORANG
2.025.000
168.750
STATUS TK/0 TK/1 TK/2 TK/3
Mulai 2013 24.300.000 26.325.000 28.350.000 30.375.000
STATUS K/0 K/1 K/2 K/3
Mulai 2013 26.325.000 28.350.000 30.375.000 32.400.000
PTKP UNTUK KARYAWATI
STATUS KAWIN
HANYA UTK DIRI SENDIRI, YAITU RP 13.200.000,00 SETAHUN
STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
SYARAT. MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
STATUS TDK KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
BELANJA JASA
UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 23 Permenkeu 244/PJ.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008
PEMOTONG PPh PASAL 23/26
Pasal 23 ayat (1)dan ayat (3) ADALAH : • BADAN PEMERINTAH • SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI • PENYELENGGARA KEGIATAN • BENTUK USAHA TETAP • PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA • ORANG PRIBADI TERTENTU YANG DITUNJUK DIRJEN PAJAK
Saat MEMBERIKAN PENGHASILAN YANG BERASAL
BARANG MODAL
PENYERAHAN JASA
PENYELENG. KEGIATAN SELAIN YG TLH DIPOTONG PPh PSL 21
(berNPWP)
(tidak berNPWP)
No.
Jenis Penghasilan
1
Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh
15%
30%
2
Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh
15%
30%
3
Royalti
15%
30%
4.
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21
15%
30%
5.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)
2%
4%
6.
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan
2%
4%
7 Jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan PMK244/PMK.03/2008 dengan tarif 2% a. Jasa penilai (appraisal); b.
Jasa aktuaris;
c.
Jasa akuntansi, pembukuan, dan asestasi laporan keuangan;
d
Jasa perancang (design);
e f
Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; Jasa penunjang di bidang penambangan migas :
g
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas :
h
i
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara: 1) bidang aeronautika, termasuk : 2) bidang non-aeronatika, termasuk : Jasa penebangan hutan;
j
Jasa pengolahan limbah;
k
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);
l
Jasa perantara dan/atau keagenan;
m
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
n
Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuail yang dilakukan oleh KSEI;
o
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
p
Jasa mixing film;
q
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
r
Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kable, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
s
t
Jasa maklon
u
Jasa penyelidikan dan keamanan;
v
Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan Jasa pengepakan;
w x y
Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; Jasa pembasmian hama;
z
Jasa kebersihan atau cleaning service;
aa Jasa catering atau Jasa boga
TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)= 10% DANA APBN = JASA (DPP) + PPN = KONTRAK JASA (DPP)
= 100% + 10%
= 110%
= 100/110 X DANA APBN (KONTRAK)
PPN = 10/110 X DANA APBN atau = 10% X JASA (DPP)
TARIF PPh 23 = 2%X DPP(Rekanan BerNPWP) 4% X DPP (Rekanan non NPWP)
Service Komputer
Rp 1.100.000,-
Tgl Pembayaran
20 April 2014
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
100/110 x 1.100.000
Rp 1.000.000,-
PPN
10 % x 1.000.000
Rp 100.000,-
PPh pasal 23
2% x 1.000.000
Rp 20.000,-
(Rekanan ber-NPWP)
4% x 1.000.000
Rp 40.000,-
(Rekanan Tidak ber-NPWP)
Batas Waktu Penyetoran
Batas Waktu Pelaporan
PPh pasal 23
10 Mei 2014
PPN
7 Mei 2014
PPh pasal 23
20 Mei 2014
PPN
14 Mei 2014
TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23
DILAKUKAN PADA SAAT PENGHASILAN DIBAYARKAN
BUKTI PEMOTONGAN
F.1.1.33.01
1 2 3
UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23 ARSIP PEMOTONG
TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23 JUMLAHKAN PPh PSL 23 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP atas nama Bendaharawan dan Kode Setor 411124-100 PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23/26 MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (KP.PPh 1.9/2000) RANGKAP 2 LAMPIRAN •LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 •(atas nama npwp bendaharawan, kode setor 411124-100, •ditandatangani dan dicap bendaharawan) * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 (D.1.1.32.05) * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN (F.1.1.33.01)
KE KPP PRATAMA PD HARI KERJA BERIKUTNYA
SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR
ATAS BELANJA BARANG DAN BELANJA JASA
UU Nomor 42 Tahun 2009 perubahan keempat atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai PP 144 tahun 2000 tentang barang dan jasa yg tidak kena PPN PP 12 tahun 2001 stdtd PP 31 tahun 2007 Tentang Impor dan atauPenyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yg bersifat strategis yg dibebaskan dari pengenaan PPN Kepmenkeu 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPPN untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean. Pengenaan PPN pada prinsipnya semua Barang dan Jasa dikenakan PPN, kecuali yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bendahara HARUS mencari rekanan PKP, apabila terpaksa/sulit menemukan rekanan PKP maka sementara dengan rekanan non PKP dengan syarat tidak boleh membuat Faktur Pajak/ membuatkan Faktur Pajak.
1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
Pembayaran yg jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 (termasuk PPN) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama Pembelian barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya Barang-barang kebutuhan pokok, barang hasil pertanian Makanan ternak,unggas dan ikan Bibit dan atau benih pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya
8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik seperti Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; Jasa di bidang pelayanan sosial; Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; Jasa di bidang keagamaan; Jasa di bidang pendidikan; Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
15. 16. 17.
18.
19. 20.
Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; Jasa di bidang tenaga kerja; Jasa dibidang perhotelan meliputi jasa persewaan kamar termasuk fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, penginapan, motel, losmen dan hostel Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum Jasa Catering (mulai 1 April 2010)
PPN dipungut oleh bendaharawan pada saat pembayaran Penyetoran menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak Rekanan, Kode Setor 411211-900 serta ditandatangani dan dicap oleh bendaharawan pemungut paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pelaporan menggunakan formulir 1107 PUT ke KPP Pratama
SOSIALISASI PERPAJAKAN
37
UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Permenkeu nomor 55/PMK.03/2009 KepdirjenPajak Nomor 02/PJ/2003 Bea Meterai adalah Pajak atas dokumen. Dokumen yg memuat jumlah uang atau dokumen kontrak /perjanjian. Penerima Dokumen terutang Bea Meterai -3.000 atas bukti pembayaran senilai 250.000 s.d 1 juta - 6.000 atas bukti pembayaran senilai diatas 1 juta - 6.000 atas dokumen kontrak/perjanjian
