PERAN LURAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN RANOMEA KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Oleh : Osvaldo Romario Paulus Walujan
ABSTRAK
Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Peran Lurah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, dalam proses pelaksanaan pelayanan publik itu belum memberikan rasa puas bagi masyarakat yang berada di Kelurahan Ranomea karena salah satu penyebab pelayanan yang kurang memuaskan yang di berikan oleh lurah bersangkutan adalah tidak adanya keharmonisan antara lurah dengan perangkat kelurahan. serta tidak adanya Sekertaris Kelurahan. Pelayanan Publik yang diberikan Lurah atau Perangkat Kelurahan sesuai dengan realita yang ada di Kelurahan Ranomea yaitu pelayanan yang belum maksimal salah satu contoh yang ada sesuai dengan penemuan penulis pada saat salah seeorang masyarakat ingin mengurus surat-surat tidak ada satupun pegawai yang ada atau hanya Lurah sendiri yang berada dikantor kelurahan Ranomea. Sebenarnya masyarakat yang ada di Kelurahan Ranomea menerima pelayanan yang maksimal atau memuaskan, dan juga seharusnya Pemerintah yang ada di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan harus mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berisi mengenai Kewajiban Negara adalah melayani hak dasar masyarakat. Esensi sebuah Pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakatnya.
Kata Kunci : Peran Lurah, Pelayanan Publik, Masyarakat
PENDAHULUAN
iii
Pelayanan publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesian yang komprehensif. Argumen seperti itu secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan melalui berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari – hari banyak kita lihat. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 / 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berisi mengenai Kewajiban Negara adalah melayani hak dasar masyarakat. Esensi sebuah pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakatnya. Pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggotanya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan begitu, pemerintah sebagai pelayan masyarakat sudah selayaknya memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga berdampak terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri. Pemerintah sebagaimana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yaitu pemerintah yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrat, dengan adanya kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah, Pelayanan yang diberikan birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien. Pemerintah milik masyarakat akan tercipta jika birokrasi dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka, jawaban bahwa banyak birokrat yang tidak memahami secara pasti atau tidak mengerti filosofi pelayanan yang akan diberikannya sehingga pelayanan publik yang dimimpikan masyarakat jauh dari kenyataan yang mereka alami. Pelayanan Publik melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh.Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan salah satunya Pelayanan publik. Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur sebagai salah satu organisasi pemerintah/birokrasi publik yang berhadapan langsung sekaligus berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya berkaitan iii
dengan produk jasa administrasi, seperti pengurusan Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga, surat keterangan (Gakin, Mutasi penduduk, Nikah,Lahir, Mati/Meniggal, dan lain-lain), tetapi pelayanan di kelurahan ini belum secara optimal memberikan layanan yang memuaskan masyarakat pengguna. Hal ini diindikasikan dengan sering munculnya keluhan masyarakat pengguna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan di kelurahan, terutama berkaitan dengan kesiapan dan respon dalam memberikan pelayanan serta lamanya pengurusan pengurusan surat-surat tertentu. Peran Lurah juga merupakan bagian yang penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dilihat dari masalah tersbut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian : “Peran Lurah dalam meningkatkan pelayanan publik dengan mengambil lokasi di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan”. A. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan pemikiran tersebut maka masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Peran Lurah dalam meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur? B. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peranan Lurah dalam meningkatkan Pelayanan Publik yang ada di Desa Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.
TINJAUAN PUSTAKA Sebelum mengetahui pegertian dari kata peranan, maka sebaiknya terlebih dahulu kita kaji asal usul asalnya. Kata peranan secara etimologi terdiri dari kata “peran” kemudian ditambah dengan akhiran “an” sehingga menjadi kata “peranan” yang artinya sesuatu yang memegang pemimpin utama, atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa (http://Kamus Bahasa Indonesia.org/peranan). Peranan seorang pemimpin, Hendry Mintzberg dalam suharto (2001:44) mengklarifikasikannya dalam tiga bagian, yaitu pertama, peranan hubungan antar pribadi (Interpersonal role), Kedua, peranan yang berhubungan dengan informasi (Informational role), dan yang ketiga, peranan pembuat keputusan atau kebijakan (Desisional role). Menurut Veger dalam suharto (2001:45) peranan adalah suatu yang menjadi bagian dari aktivitas manusia yang diharapkan mendapat manfaat. Jadi pada dasarnya batasan-batasan tersebut menekankan pada aktifitas seseorang yang mebawa manfaat. Selanjutnya peranan adalah aspek dinamis dalam status, peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpianan yang berusaha melaksanakan, menyaksikan suatu yang menjadi kepentingan bersama. Peranan mencakup tiga hal utama :
iii
1. Peranan adalah meliputi kaidah-kaidah atau norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, misalnya seorang pemimpin yaitu Bupati/Walikota. Dengan demikian pengertian peranan merupakan seperangkat pengaturan-pengaturan yang membimbing seseroang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Peranan adalah merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan/dikerjakan oleh seseorang dalam masyarakat atau suatu organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial serta bidang kehidupan lainnya. Peranan yang melekat pada diri seseorang lebih banyak menanjak atau bersumber dari aktivitas yang dilakukan sesuai fungsi atau penyesuaian diri terhadap posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Sebagai suatu fungsi merupakan proses, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran, sehingga kata peranan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilakukan terhadap sesuatu. Secara etimologi pemimpin berasal dari kata dasar “pimpin” (lead) berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang dipimpin (rakyat) dan yang memimpin (imam). Setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Stephen P. Robbins (dalam Robbins, 2003:40) mendefinisikan(leadership as the ability to influence a group toward the achievement of goals) Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suaru kelompok kearah tercapainya tujuan. Richard L. Daft (dalam Daft, 2003:50) mendefinisikan Kepemimpinan (Leadership) adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Kemudian G. R. Terry (dalam Brantas, 2009:125) memberikan definisi : (Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives) yang artinya Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang untuk berusaha rela untuk tujuan bersama. Ricky W. Griffin (dalam Griffin, 2003:68) mendefinisikan pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan; prmimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Dalam menjelaskan konsep pemimpin dan kepemimpinan, maka perlu pula memberikan definisi konsep-konsep yang erat kaitannya dengan kepemimpinan sebagai berikut. 1. Kekuasaan adalah kewenangan untuk bertindak bagi pemimpin dalam menggerakkan orang lain agar menerima dengan ikhlas kehendaknya. Stoner 1996:161 (dalam pasolang, 2014), mengatakan kekuasaan adalah
iii
2.
3.
4. 5.
6.
7.
kemampuan untuk menggunakan pengaruh, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Stoner menyebut sumber – sumber kekuasaan, yaitu : (1) kekuasaan menghargai, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari fakta bahwa seseorang dikenal sebagai pemberi pengaruh, mempunyai kemampuan untuk memberi imbalan orang lain, dikenal sebagai orang yang dipengaruhi, untuk melaksanakan perintah, yang mungkin dinyatakan atau tersirat. (2) Kekuasaan memaksa adalah sisi negatif dari kekuasaan memberi penghargaan, berdasarkan kepada kemampuan pemberi pengaruh untuk menghukum orang yang dipengaruhi. (3) Kekuasaan sah atau kekuasaan formal adalah kekuasaan yang ada ketika seorang bawahan atau orang yang dipengaruhi mengakui bahwa pemberi pengaruh “berhak” atau secara hukum boleh menggunakan pengaruh dalam kaitan tertentu. (4) Kekuasaan keahlian adalah berdasarkan pada keyakinan atau pengertian bahwa pemberi pengaruh mempunyai pengetahuai spesifik atau kepakaran relevan yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. (5) Kekuasaan rujukan adalah kekuasaan berdasarkan pada keinginan dari orang yang dipengaruhi untuk menjadi seperti atau menyamakan dirinya dengan pemberi pengaruh. Kredibilitas adalah fondasi kepemimpinan menurut Kouzes 2004 (dalam Pasolong, 2014). Menurut Kouzes tanpa kredibilita anda tak dapat pemimpin, karena dengan kredibilitas para peimpin mendapatkan kepercayaan dan keyakinan. Kredibilitas berakar dari masa lalu dan berhubungan dengan reputasi. Sedangkan yang dimaksud reputasi menurut Kouzes adalah jaminan manusia karena masa lalunya yang baik. Integritas menurut Maxwell 1995 (dalam Pasolong, 2014), adalah faktor kepemimpinan yang paling penting. Maxwell menyatakan bahwa denganintegritas kepemimpinan menjadi lengkap, ijjmerupakan kesatuan dari perkataan dan perbuatan. Integritas adalah apa diri kita yang sesungguhnya, atau dengan kata lain integritas bukan apa yang kita lakukan tetapi lebih banyak siapa diri kita, karena dengan integritas dapat membantu kepercayaan. Kedudukan menurut Maxwell 1995 (dalam Pasolong, 2014), adalah sekumpulan tugas, tanggung jawab dan wewenang seseorang. Jabatan adalah pekerjaan yang telah melembaga dalam suatu instansi atau telah membudaya dalam masyarakat. Jabatan mencakup tanggung jawab dan wewenang. Wewenang (authority) menurut Stoner 1996 (dalam Pasolong 2014, adalah suatu bentuk kekuasaan, seringkali dipergunakan secara lebih luas untuk menunjuk kemampuan manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari ciri – ciri seperti pengetahuan atau gelar. Tanggung jawab adalah hal yang menjadi keharusan pemegang jawaban untuk: (1) menerima diri sebagai penyebab utama mengenai suatu kejadian, baik atau buruk, benar atau salah. (2) menerima diri untuk dibenarkan atau disalahkan mengenai suatu kejadian. (3) menerima hukuman jika salah melakukan sesuatu, (4) memberi jawaban dan penjelasan dalam hal tertentu.
iii
8. Kewibaan adalah berbagai kelebihan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang lain dapat mematuhi kehendaknya tanpa tekanan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. 9. Kemampuan adalah totalitas kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan untu mencapai tujuan. 10. Pengaruh (influence) menurut Stoner 1961:161 (dalam Pasolong, 2014) adalah tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku oran atau kelompok lain. 11. Pemerintahan, menurut Pamudji 1989:23 (dalam Pasolong, 2014) adalah perbuatan (cara,hal urusan dan sebagainya). Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara. Sedangkan perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Monir 2003 (dalam Pasolang, 2014) mengatakan bahwa Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Kemudian Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 1993, mengemukakan bahwa Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004 Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, Kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Mutu sebenarnya tidak dapat diukur karena merupakan hal yang maya (imaginer) jadi bukan suatu besaran yang terukur. Oleh sebab itu, perlu dibuat indikator yang merupakan besaran yang terukur demi untuk menentukan kualitas baik produk maupun jasa. Berbagai upaya dilakukan untuk membuat indikator yang terukur dan cocok bagi masalah penentuan kualitas sedemikian rupa sehingga pembuatan produk atau pelayanan jasa dan pengontrolan kualitasnya terjamin keterlaksanaanya. METODE PENELITIAN iii
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana penelitia adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara trigulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, (Sugiyono : 2014 ). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong : 2006 ). Penelitian kualitatif menurut Flick (dalam Gunawan, 2013) adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan.Penelitian kualitatif mengaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.
GAMBARAN UMUM Kelurahan Ranomea adalah salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.Kelurahan Ranomea mempunyai luas wilayah 21.454 Ha yang terdiri dari daerah pemukiman/perumahan, perkantoran, pertokoan, dan sebagainya. Adapun batasbatas Kelurahan Ranomea adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pondang Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bitung Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ranoketang Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai/TelukAmurang Sampai bulan Desember Tahun 2014 Jumlah Penduduk di Kelurahan Ranomea adalah 2887 Orang, terdiri dari 867 Kepala Keluarga. Dan juga jumlah lingkungan yang terdapat diwilayah Kelurahan Ranomea adalah sebanyak 12 (dubelas) lingkungan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Lurah Ranomea, menurut pak Lurah apakah dengan jumlah pegawai/staf yang ada di Kelurahan Ranomea cukup untuk melayani masyarakat setiap hari?
iii
“Menurut saya,belum cukup karena kebanyakan pekerjaan dikantor saya yang handle semuanya”(hasil wawancara dengan Bpk. Alfrits Miojo selaku Lurah Ranomea) Menurut pak Lurah, Bagaimana kemampuan pegawai/staf bapak dalam memberikan dalam membrikan pealayanan kepada masyarakat? “Daya kerja yang dimiliki oleh pegawai cukup memadai dan menyangkut keahlian kerja masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan penguasaan berbagai ketrampilan kerja, pengoprasian alat kerja, dan penguasaan kealihan lainnya. Pak Lurah, Bagaimana kondisi dan kesediaan sarana prasarana untuk menunjang kerja di kelurahan ini? “Sarana prasana yang ada dikantor kelurahan ini cukup memadai,tapi sebaiknya diganti atau ditambah karena sudah banyak yang rusak. Menurut pak Lurah, Apakah kendala-kendala yang menghambat dalam membreikan pelayanan kepada masyarakat? “Kendala yang pertama yaitu sarana prasarana yang rusak seperti Komputer dan Printer, yang kedua minimnya pegawai yang masuk kantor bahkan sering kali hanya saya sendiri jadi. Apa keluhan Pak Lurah dalam menjalankan Roda Pemerintahan di Kelurahan Ranomea? “Yang menjadi keluhan saya dalam menjalankan Roda Pemerintahan di Kelurahan ini sebenarnya banyak, yaitu : pertama tidak adanya Sekertaris Kelurahan, Sehingga menyebabkan kebanyakan tugas dan fungsi sekertaris saya yang kerjakan (Heandle), yang kedua kurangnya kesadaran pegawai/staf yang masuk kantor dan bahkan seringkali hanya saya sendiri, yang ketiga sarana prasarana yang rusak seperti komputer dan lain-lain. Jadi saya rasa wajar saja sering ada keterlambatan dalam mengurusi bagian administrasi contoh kecil seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan dan lain-lain”. (tutur kata dari Lurah Ranomea Bpk. Alfrits Miojo). Wawancara dengan Kepala-Kepala Lingkungan. Bagaimana Peran Lurah dalam menigkatkan pelayanan publik? “Cukup bagus, peran lurah dalam meningkatakan pelayanan kepada masyarakat banyak hal-hal yang baru yang dilakukan lurah atau terbosan baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan 1 Ibu. Detty Tani). Apakah Peran Lurah penting dalam Pelayanan Publik? “Sangat Penitng, karena saya rasa kalau tidak ada peranan dari Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tidak akan berjalan dengan baik. (Persepsi dari kepala lingkungan 5 Bpk. Jhonly Tombokan)
iii
Pelayanan publik apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Kelurahan Ranomea kepada masyarakat? “Pelayanan yang sudah di berikan kepada masyarakat seperi pembagian beras miskin(RasKin).” Tapi tidak ada koordinasi dari lurah dengan kepala-kepala lingkungan, dulunya kami yang mengkoordinir pada saat pembagian raskin. (Tutur kata dari kepala lingkungan 9 Bpk. Johan F. Polii). Persepsi masyarakat terhadap Pelayanan Publik. (Masyrakat yang pernah merasakan pelayanan publik) Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah umumnya kinerja masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat kepada pemerintah Kecamatan. Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurangnya infirmatsi, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, saranan dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masi banyak di jumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan Korupsi Kolusi Nepotisme(KKN). Sejauh ini apakah masyarakat di Kelurahan Ranomea mendapatkan pelayanan tepat waktu atau maksimal? “Pelayanan yang saya terima masi dikatakan lambat karena tidak tepat waktu yang diharapkan” (hasil wawancara dengan Varly Polii anggota masyarakat) Hal yang sama juga dikatakan oleh ‘Ibu Syane’. “Saya selalu menerima prosedur yang berbelit-belit dan lambat dalam pelayanan yang di berikan oleh para pegawai dan Lurah” Menurut masyarakat yang berinisial R.T mengatakan : pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kelurahan Ranomea belum maksimal, karena ada beberapa contoh yang kami rasakan dalam proses pelayanan yang diberiakan yaitu : Pegawai di kelurahan Ranomea pada saat kami akan mengurus surat – surat tidak ada satupun atau hanya seorang lurah yang biasanya ada dalam kantor kelurahan Istri dari seorang lurah yang biasanya mengambil alih pekerjaan dari para pegawai lainnya Efektivitas pekerjaan tidak tercapai dengan adanya keluarga yang ikut campur dalam proses pelaksanaan pemerintahan sehingga para pegawai menjadi malas untuk melakukan pekerjaan karena istri dari lurah yang sepertinya dia adalah lurah di kelurahan kami. Menurut Analisa Penulis : Menurut Penulis Lurah Ranomea dalam proses pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Ranomea belum memberikan rasa puas bagi masyarakat, dan juga
iii
lurah di kelurahan Ranomea merupakan Lurah yang tidak memiliki ketegasan dalam pemerintahannya. Dari sudut pandang penulis masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari pemerintah kelurahan Ranomea. Dan juga dalam hal Kepengurusan Pemerintahannya, Lurah tidak boleh melibatkan keluarga atau istrinya. PENUTUP KESIMPULAN Peran lurah dalam proses pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Ranomea belum memberikan rasa puas bagi masyarakat Lurah di kelurahan Ranomea merupakan Lurah yang tidak memiliki ketegasan baik dalam pemerintahannya maupun dalam keluarga Masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari pemerintah kelurahan Ranomea Pemerintah Kelurahan Ranomea belum memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat SARAN Lurah kelurahan Ranomea sebaiknya membatasi keluarganya dalam berpartisipasi proses pelaksanaan atau berjalannya pemerintahan Lurah Kelurahan ranomea sebaiknya meminta secepatnya pengadaan sekretaris kepada kepala daerah/camat di amurang timur Lurah sebaiknya lebih tegas kepada pegawai untuk lebih aktif dalam proses pelayanan publik Lurah tidak boleh memberikan kebebasan yang berlebihan kepada keluarga dalam pelaksanaan roda pemerintahan. DAFTAR PUSTAKA Anonimous, 2004, Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah Badeni 2014, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Penerbit Cv Alfabeta, Bandung. Brantas 2009, Dasar – dasar Manajemen, Cv Alfabeta, Bandung Fahmi Irham 2013, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi, Penerbit Cv Alfabeta, Bandung Kaelan, 2012, Metode Penelitian Kualitatif Paradigma.
Interdisipliner. Yogyakarta:
Moleong, L,J, 2006, Metode Penelitian kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Pasolong Harbani, 2012, Metode Penelitian Administrasi Publik, Bandung : Alfabeta iii
Pasolong Harbani 2014, Teori Administrasi Publik, Penerbit Cv Alfabeta, Bandung Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Richard L Daft 2003, Manajemen, Edisi Kelima, Jakarta, Erlangga. Stephen P. Robbins 2003, Perilaku Organisasi, Jakarta, Indeks. Sugiono, 2009, Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta. Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : CV. Alfabeta Suharto,Edi. 2006. Membangun Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama . Sumber lain : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. KEMENPAN Nomor. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik.
iii
