PERAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BITUNG KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Abstrak
Oleh : Ricky Tambajong NIM 080813258 Hal ini menjadi penting mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan yang paling terkecil dalam tatanan pemerintahan yang ada dalam Negara kesatuan republik Indonesia dan langsung terhubung dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan bahwa aparatur pemerintahan khususnya pemerintah kelurahan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakatnya.Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Dalam hal pemberdayaan, masyarakat di Kelurahan Bitung masih menghadapi kendala dan gejala-gejala yang kurang dan harus diatasi, tidakterlepas dari latar belakang keadaan penduduknya sendiri yang masih menunjukkan lemahnya pemberdayaan masyarakat. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bitung adalah 2352 jiwa dan 595 kepalah keluarga. Dari jumlah tersebut sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai wiraswasta, petani, karyawan swata, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran dan prakarsa lurah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan/pembimbingan kepada masyarakat bekerja sama instansi teknis terkait. Dari hasil penelitian pemberdayaan fisik oleh pemerintah belum maksimal sedangkan fisik sudah berjalan dengan baik.
Keywords : Peran. Lurah, Pemberdayaan
1
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan, namun sayangnya sampai dengan saat ini belum dibuatkan petunjuk pelaksanaan setingkat peraturan pemerintah, sehingga dalam implementasinya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang pemerintahan kelurahan dijadikan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang, yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingan sendiri. Di sini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan serta kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan. Masyarakat lapisan bawah perlu di berdayakan karena masih mencerminkanadanya kelemahan, kekurangan dan, kemandirian,partisipasi, solidaritas sosial dan keterampilan. Selain itu, dengan jenispekerjaan yang berat, dengan pendapat kecil, belum bisa meningkatkankesejahteraan hidup mereka. Apalagi tanpa didukung keahlian lain yangdimiliki, hal itu akan memperburuk keberlangsungan kehidupan mereka. Fenomena yang penulis temui dilapangan melalui observasi awal, bahwa pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas bagi pemerintah kelurahan yang ada di kelurahan Bitung, hal ini dapat di temui melalui program kerja pemerintah kelurahan disepanjang tahun 2015 ini, dimana pemerintah kelurahan Bitung hanya terfokus menyelenggarakan kegiatan rutin dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan, seperti administrasi kependudukan, pelayanan pengaduan masyarakat, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya, sedangkan perhatian khusus memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya belum menjadi prioritas bahkan dapat dikatakan belum mencakup pada bidang tersebut. Peran Lurah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pengentasan Kemiskinan, dikelurahan Bitung masih belum intens dilaksanakan hal ini lebih ditekankan pada faktor kekurangan anggaran, sehingga program untuk mensosialisasikan program-program yang ada kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan. Peran lainnya yang sebenarnya dapat dilakukan oleh lurah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat adalah dengan melalui: pertama, peran lurah dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk memperluas wawasan masyarakat agar dapat menciptakan kreatifitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan mata pencaharian masyarakat. Kedua, peran lurah dalam perencanaan pembangunan, yaitu keikutsertaan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kebijakan perencanaan Pembangunan fisik dan non fisik, menggerakkan dan meminta pendapat masyarakat dalam bentuk saran untuk pembangunan fisik dan non fisik, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan. Dengan demikian mengindikasikan bahwa peran lurah dalam melakukan pemberdayaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, pasal 229 ayat 4 huruf (c) yang ada di kelurahan Bitung masih kurang memadai, karena tidak di dukung oleh program-program kerja ditingkat pemerintah kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul peran lurah dalam pembaerdayaan masyarakat di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 2
Bagaimana peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lurah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang, melalui kegiatan: 1. Peran dan prakarsa lurah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan/pembimbingan kepada masyarakat bekerja sama instansi teknis terkait. 2. Peran Lurah dalam Perencanaan Pembangunan, yang meliputi: - Keikutkutsertaan dalam Penyusunan Perencanaan dan penetapan kebijakan perencanaan Pembangunan fisik dan non fisik. - Menggerakkan dan meminta pendapat masyarakat dalam bentuk saran untuk pembangunan fisik dan non fisik. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu: 1. Bagi ilmu pengetahuan Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian ilmu pemerintahan. 2. Bagi instansi terkait dan masyarakat Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Instansi terkait, serta pemerintah tingkat kelurahan sendiri di dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang. 3. Bagi peneliti lainnya Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang mengkaji bidang pemberdayaan masyarakat.
3
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Peran Lurah 1. Pengertian Peranan Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut : a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:18), mengemukakan 2. Peran Lurah Lurah sebagai pemimpin formal yang langsung berhadapan dengan masyarakat, melaksanakan teknis administrasi Pemerintahan dan tugas pembangunan di Kelurahan. Maka dari itu tugas seorang lurah dalam memimpin kelurahan sangat diperlukan guna menggali dan mengembangkan potensi serta memberdayakan masyarakatnya sehingga dengan demikian diharapkan agar pembangunan yang dikehendaki oleh pemerintah dan diperlukan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik. B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995:34) menyatakan bahwa: Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on. Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul dalam Prijono dan Pranarka (1996:63) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap ”proses dan hasil-hasil pembangunan”. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992:52) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. 2. Proses Pemberdayaan Pranarka & Vidhyandika (1996:141) menjelaskan bahwa ”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang mene-kankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungansekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apayang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. Sumardjo (1999:67) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: 4
1. Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan) 2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri 3. Memiliki kekuatan untuk berunding 4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan Bertanggungjawab atas tindakannya. Slamet (2003:23) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud denganmasyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi,berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengansituasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab. 3. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat Jamasy (2004:61) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pe mberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. 4. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Berdasar pendapat Sunyoto Usman (2003:40-47) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. 5. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut : 1) Belajar Dari Masyarakat Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri. 2) Pendamping sebagai Fasilitator Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.
5
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Yaitu suatu jenis penelitian yang bersifat melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat. Menurut Danzin dan Lincoln (dalam Lexy J. Moleong, 2008:4-5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. B. Fokus Penelitian Penelitian ini difokuskan pada peran Lurah memberdayakan masyarakat di Kelurahan Bitung dalam pelaksanaan pembangunan fisik. C. Informan Penelitian Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut didasari atas pendapat Harun Nasution (Sugiyono, 2007:60) yang menyatakan bahwa: dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen pemelitian. Informan yang diteliti adalah: - Kepala Kelurahan (1) Orang - Sekertaris Kelurahan (1) Orang - Tokoh Masyarakat (2) Orang - Tokoh Pemuda (2) Orang - Tokoh Agama (2) Orang - Masyarakat (3) Orang Jumlah: (11) Orang D. Teknik Pengumpulan Data Pencarian data dalam menyusun penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni : a. Observasi, yakni teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. b. Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap informan, untuk mendapatkan data terkait dengan masalah yang akan diteliti. c. Studi Literatur, merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. E. Teknik Analisis data Setelah data yang dibutuhkan diperolehdalam proses pengumpulan data, makaselanjutnya dilakukan pengolahan dan analisisdata. Menurut Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman (Sugiyono, 2007:246), mengatakanbahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatifdilakukan secara interaktif dan berlangsungsecara terus menerus sampai tuntas, sehinggadatanya sudah jenuh‟.Prosedur dan analisis data dilakukan denganberbagai tahapan yang meliputi: (a). Datareduction (reduksi data). (b) Datadisplay (penyajian data). (c) Conclution drawing(penarikan kesimpulan).
6
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Kajian dalam penelitian ini adalah peran lurah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu: Lurah, sekretaris kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan masyarakat yang bersedia diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang dianggap sebagai informan kunci, seperti lurah, dan sekretaris kelurahan, dengan wawancara secara berulang-ulang, apabila peneliti dapati dalam wawancara ada hal-hal khusus yang harus dikonformasikan dengan lurah. Hasil wawancara dalam bagian ini merupakan penjabaran dari fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan fisik, agar penelitian ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang ingin diketahui secara mendalam. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Di sini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain. Hasil wawancara dengan lurah diperoleh informasi bahwa kelurahan telah menetapkan program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembangunan fisik, berikut kutipan hasil wawancaranya: “Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan setapak, dan saluran pembuangan air,sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pembinaan generasi muda dan pembinaan kemasyarakatan khususnya dalam hal stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat”. Pembangunan fisik berupa jalan setapak dan saluran pembuangan air merupakan program utama dari lurah, karena sering didapati bahwa terdapat rumah penduduk yang berada di loronglorong belum memiliki jalan yang memadai, sehingga pada musim penghujan adakalanya tergenang air yang menyulitkan warga untuk dapat beraktifitas keluar rumah, demikian pula halnya dengan pembangunan atau normalisasi saluran pembuangan air, karena sering terjadi banjir sesaat karena saluran air tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk pembangunan non fisik, khususnya pembinaan generasi muda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan karenaterdapat kurang lebih hamper tiga ratus orang pemuda, dimana terdapat keanekaragaman dalam melakukan aktifitas mata pencahariannya,dan di dapati pula ada beberapa penduduk kelurahan menikah di usia dini,hal ini senada dengan yang dikatakan oleh lurah, bahwa: “mata pencaharian penduduk kelurahan ini adalah beranekaragam, ada yang serabutan, buruh, pegawai negeri, pegawai swasta, ojek, dan lain-lain sebagainya.Dalam kondisi saat ini keadaan ekonomi semakin sulit. Ada juga beberapa penduduk yang tidak sampai tamat sekolah,walaupun Pemerintah Kabupaten sudah memberlakukan pendidikan gratis namun kesadaran penduduk khususnya pemuda akan pentingnya pendidikan masih kurang. Hanya sedikit yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTA bahkan perguruan tinggi,mereka lebih suka pergi cari uang. Pemuda di sini juga banyak yang pergi merantau,sehingga saya sebagai lurah merasa perlu melakukan pembinaan generasi muda supaya pemuda di sini tidak perlu lagi merantau ke luar daerah bahkan ke luar negeri untuk mencari kerja, atau hanya sekedar jadi kuli bangunan saja, karenapembangunan bukan hanya fisik semata,tetapi pembangunan non fisik juga sangat penting”. Sebagian besar program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan ini sumber pembiayaannya berasal dari APBN melalui PNPM, maupun dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan, seperti untuk pembangunan jalan setapak, atau dalam hal pembangunan fisik. 7
Pembinaan generasi muda di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang dilakukan dengan dua pendekatan, yakni berupa pendekatan dari sisi keagamaan. Pendekatan dari sisi keagamaan dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kerohanian, memperingati hari-hari besar keagamaan, dan melakukan pembinaan bagi warga yang bermasalah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan kaidah, seperti melakukan tindak pidana, tindakan asusila, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sekretaris kelurahanbahwa: “Untuk program pemberdayaan masyarakat yang bersifat non-fisik, PNPM memiliki program yang namanya SPP atau simpan pinjam yang diberikan kepada warga yang bersifat pinjaman modal dengan bunga yang hanya sebesar satu setengah persen dari jumlah pinjaman. Pemberian pinjaman dilakukan dengan cara perkelompok”. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin “pendamping” sebagai pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya “pendamping” harus mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka di kemudian hari pada saat “pendamping” meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau mandiri. Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yaitu lurah, bahwa: “pemberdayaan sebenarnya dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan di tempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding, namun hal ini dalam skala kelurahan selalu terkendala pada anggaran, dimana anggaran kelurahan sangatlah kecil, sangat berbeda dengan desa”. Dinamika masyarakat yang ada di kelurahan bitung berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan di luar masyarakat tersebut. Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusankeputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran. Pendamping dalam pemberdayaan masyarakat antara lain kabupaten, Fasilitator Kecamatan, Asisten Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Desa, Camat, atau nama pendamping lainnya. Pada dasarnya siapa saja yang berperan mendampingi masyarakat dikategorikan sebagai pendamping. Secara garis besar pendamping masyarakat memiliki tiga peran yaitu pembimbing, enabler, dan ahli. Seperti hasilo wawancara dengan lurah bahwa: “sebagai pembimbing, pendamping memiliki tugas utama yaitu membantu masyarakat untuk memutuskan/menetapkan tindakan. Di sini pendamping perlu memberikan banyak informasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Sebagai enabler, dengan kemampuan fasilitasinya pendamping mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya berikut potensinya. Mendorong masyarakat untuk mengenali kondisinya, menjadi begitu penting karena hal ini adalah langkah awal untuk memulai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat. Keterampilan fasilitasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran ini”. Sebagai ahli, pendamping dengan keterampilan khusus yang diperoleh dari lingkup pendidikannya atau dari pengalamannya dapat memberikan keterangan-keterangan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat saat mereka melaksanakan kegiatannya.Keterangan-keterangan yang 8
diberikan oleh pendamping bukan bersifat mendikte masyarakat melainkan berupa penyampaian fakta-fakta saja. Biarkan masyarakat yang memutuskan tindakan yang akan diambil. Untuk itu pendamping perlu memberikan banyak fakta atau contoh -contoh agar masyarakat lebih mudah untuk mengambil sikap atau keputusan dengan benar.Pendamping dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat perlu menyadari, bahwa peran utamanya melakukan pembelajaran kepada masyarakat. Berdasarkan peran pendamping sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi persyaratan pendamping adalah sebagai berikut: Mampu membangun kepercayaan bersama masyarakat, mampu mengenali potensi masyarakat, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, profesional dalam pendekatan kepada masyarakat, memahami kondisi masyarakat, punya keterampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persyaratan lainnya bagi pendamping adalah mengetahui keterbatasan diri sehingga tahu kapan meminta nasehat, di mana mendapatkan nasehat tenaga ahli, siapa yang harus didekati, ruang lingkup tugas dari berbagai dinas dan sumber-sumber bantuan tambahan. Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bitung perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama, begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat. dan proses transpormasi ini harus dapat digerakan sendiri oleh masyarakat. Pendapat senada seperti yang diungkapkan oleh lurah yang mengatakan bahwa: “kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu: pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. ketiga, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus”. Ditambahkan pula oleh lurah bahwa: “Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui beberapa kegiatan: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah”. B. Pembahasan Peran pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peran yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Daerah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antar wilayah yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda. Secara umum berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan peran lurah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan yaitu: 1) Penguatan; pengembangan ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, melalui penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya 9
manusia, yang didukung oleh manajemen pembangunan partisipatif yang efektif, serta pelaksanaan Evaluasi perkembangannya yang akurat. 2) Peningkatan; pemantapan kondisi sosial budaya yang kondusif dalam proses pembangunan, melalui motivasi pendayagunaan potensi adat istiadat, tradisi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, penumbuhkembangan partisipasi, keswadayaan dan kepedulian sosial dalamkehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemberdayaan keluarga, peningkatan pendidikan, perlindungan, serta pengembangan potensi anak dan remaja. 3) Pengetahuan; penguatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, sehingga basis perekonomian, melalui pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha masyarakat secara berkelanjutan. 4) Peningkatan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan, merehabilitasi, dan mengkonservasi sumber daya alam secara berkesinambungan utamanyapenanggulan, penanganan dan pemanfaatan lahan kritis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5) Pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menciptakan, pengembangan inovasi melalui pemanfaatan teknologi perdesaan dalam pengelolaan sumber daya alam dansumber daya bantuan dalam rangka memningkatkan kesejahteraan melalui pemasyarakatan spesifikasi teknologi tepat guna sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, perlu didukung kerjasama dan kolaborasi anatara pemerintah dan perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan prasarana pelayanan teknologi tepat guna, serta peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan. Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itumisalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang yang harus dibangun juga memiliki aspekkehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi,sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yangotoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyekpembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan,maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyekpembangunan menjadi subyek pembangunan.
10
PENUTUP A. Kesimpulan Peran Lurah dalam melakukan pemberdayaan di Kelurahan Bitung sesuai dengan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam melakukan pemberdayaan fisik, lurah telah membuat program pemberdayaan khususnya dalam pembangunan jalan setapak dan normalisasi saluran pembuangan air, namun dalam realisasinya belum dapat tercapai secara penuh karena terkendala dengan anggaran yang tersedia, karena anggaran kelurahan sangat tidak memadai untuk tindak lanjut program pemberdayaan tersebut. 2. Pemberdayaan non fisik yang dilakukan adalah melalui pembinaan generasi muda dengan melakukan pendekatan secara keagamaan seperti melalui ibadah hari-hari besar kerohanian, agar nampak partisipasi aktif dari generasi muda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Saran 1. Agar pemerintah kelurahan lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat kedepannya, memprogramkan untuk anak-anak yang benar-benar kurang mampu dalam mengemban pendidikan, dan mengutamakan lulusan sarjana agar memudahkan mendapatkan kerja serta memberi lebih banyak wawasan kepada setiap masyarakat sehingga sumber daya akan lebih berkembang. 2. Pemerintah kelurahan perlu meninjau dan mengawai dengan ketat jalannya programprogram pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran sehingga pemerintah akan lebih mengetahui kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
11
DAFTAR PUSTAKA Cathart, R.S., and Larry A. Samovar, 1974. Small Group Communication : A Reader. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc. Chamala, R.S., 1995. Overview of Participative Action Approaches in Australian Land and Water Management. Dalam Chamala, S. and Keith, K. (eds), 1995. Participative Approaches for Landcare: Perspective, Policies, Program. Brisbane: Australian Academic Press. Chambers, R. (1985). Rural development : putting the last first. London ; New York: Longman. Friedman, John, 1992. Empowerment The Politics of Alternative Development. Blackwell Publishers, Cambridge, USA. Hikmat, H., 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Humoniora, Bandung. Hatimah, Ihat. 2007. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press. Jane S. Lopus. 2006. Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan. Jakarta: Universitas Terbuka. Kartasasmita, Ginandjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat – Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Penerbit PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta. Khairuddin, 2000. Pembangunan Masyarakat., Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Liberty, Yogyakarta. Lexy, Moleong, J, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya. Ife, J.W., 1995. Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysiis and Practice. Melbourne : Longman. Muktasam, A. (2000). A Longitudinal Study of Group Roles in Indonesian Rural Development: An Analysis of Policy Formulation, Implementation and Learning Outcomes. The University of Queensland (Ph.D Thesis). Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta. Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial Jakarta: Gramedia. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. CV.Alfabeta.Bandung Syahyuti, 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta : Bina Rena Pariwara. Sumodiningrat,G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Gramedia Todaro, Michael. 2000. Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Pelajar. Tohir Mudjahirin. 2008. Ekonomi Pembangunan (edisi ketujuh). Jakarta: Erlangga.Tohir Mudjahirin. 2008.
12
