KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI DI KELURAHAN BITUNG KECAMATAN AMURANG KAB. MINAHASA SELATAN
Oleh : HILKIA FENDRI SARIJOWAN
Abstrak
Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat guna menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, Pemerintah telah membuat suatu Peraturan yang disebut dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan kinerja Birokrasi yakni Lurah sebagai katalisator, Lurah sebagai fasilitator, Lurah sebagai pemecah masalah, dan Lurah sebagai komunikator. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga dapat menggambarkan secara mendalam mengenai tujuan penelitian yang dimaksud. Dari hasil penelitian didapati Lurah Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang sebagai katalisator, fasilitator, pemecah masalah dan komunikator dapat dikatakan lurah menjalankan tugas tersebut dengan baik.
Key word : Lurah , Kinerja, Birokrasi
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurusi rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Lurah merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai seorang pemimpin Lurah banyak peran dalam kepemimpinannya antara lain, peran sebagai katalisator, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pemecah masalah dan peran sebagai komunikator. Aparat kelurahan sebagai birokrat di tingkat kelurahan dituntut untuk mampu menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-usaha pembangunan yang digalakkan pemerintah. Aparat kelurahan harus mampu melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cekatan, efektif dan efisien. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, kepemimpinan Lurah sangatlah berperan penting dalam seluruh kegiatan birokrasi yang ada di kelurahan, serta berperan dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam mencapai suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut aparatur kelurahan di tuntut untuk memberi suatu kualitas pelayanan yang prima tercermin dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Kelurahan sebagai tingkat paling rendah dalam struktur pemerintahan, harus dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Parah aparatur juga harus dapat memperlihatkan kinerja yang baik, Namun kenyataan di lapangan sering di jumpai adanya keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh parah aparatur pemerintah di kelurahan. Masyarakat juga mengelukan prosedur pelayanan serta fasilitas, sarana dan prasarana, Dengan demikian peran seorang Lurah sangatlah berperan penting terlebih khusus dalam Kepemimpinan di Kelurahan Bitung dalam meningkatkan kinerja parah aparatur kelurahan, atas dasar itulah peneliti tertarik untuk mengambil judul “Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi Di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang”. B. Perumusan masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini masalah sebagai berikut : Bagaimana Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang? C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan Latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui peran kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan kinerja Birokrasi yakni Lurah sebagai katalisator, Lurah sebagai fasilitator, Lurah sebagai pemecah masalah, dan Lurah sebagai komunikator. D. Manfaat Penelitian adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 2
a) Manfaat Akedemik Dapat berguna untuk memberikan sumbangsi di bidang ilmu pemerintahan dan bidang lain yang berkomputen dan yang ada kitannya dengan Peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kinerja birokrasi di kelurahan b) Manfaat Secara Praktis Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembagalembaga lain yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.
3
BAB II KERANGKA TEORI A. Konsep Kepemimpinan A. Pengertian Kepemimpinan Menurut Danin (2004;56) Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung diwadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Pada bukunya yang berjudul Kepemimpinan : Dasar-Dasar dan Pengembanganya, (Bernadine R. Wirjana dan Susilo Supardo,2006;3) mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau sasaran, dan mengarahkan organisasi dengan cara yang membuatanya lebih kohesif dan lebih masuk akal. Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan mempunyai peran sebagai pemberi dorongan atau motivator mengarahkan kegiatan-kegiatan bersama orang yang mampu memperhatikan kepentingan bawahan penentu hubungan kerjasama. Kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam sebuah organisasi/lembaga. Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut maka ia haruslah mempunyai pengaruh untuk memimpin para bawahannya. B. Kepemimpinan Dalam Organisasi Sementara pimpinan dapat muncul dalam organisasi informal yang terkadang justru pimpinan yang “diakui” oleh bawahan dalam organisasi tersebut, karenanya pimpinan dapat merangkap sebagai manajer. Fungsi manajer dalam kapasitasnya sebagai pimpinan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua. Kedua fungsi tersebut harus dijalankan agar organisasi/lembaga beroperasi secara efektif dan efisien. Fungsi pertama adalah fungsi-fungsi yang dihubungkan dengan tugas-tugas atau pemecah masalah. Hal tersebut menyangkut pemberian saran penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan operasi organisasi. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pemeliharaan kelompok atau sosial. Fungsi ini mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok (formal atau pun informal) berjalan lebih lancar, penengah perbedaan pendapat diantara mereka, membina keharmonisan mereka dan sebagainya. Kepemimpinan juga dibutuhkan para bawahannya, terutama mereka yang bersemangat ingin memberikan sumbangan kepada pencapaian tujuan organisasi. Mereka memerlukan pimpinan sebagai motivator eksternal untuk menjaga agar tujuan organisasi selaras dengan tujuan individu mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin dalam organisasi terutama bagi bawahan, adalah sebagai motivator. Adapun fungsi kepemimpinan organisasi pemimpin didalam organisasi ialah: 1) Memprakarsai struktur organisasi. 2) Menjaga adanya koordinasi dan intregritas organisasi supaya semua beroperasi secara efektif. 3) Merumuskan tujuan institutional atau organisasional. 4) Menengahi pertentangan dan konflik-konflik yang muncul, danmengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. 5) Mengadakan refisi, perubahan,inovasi pengembangan dan penyempurnaan dalam organisasi. C. Fungsi Kepemimpinan Fungsi sering diartikan dengan kegunaan sesuatu hal. Sedangkan, fungsi kepemimpinan sangat berhubungan dengan situasi sosial dalam kelompok atau organisasi dimana seorang pemimpin kelompok itu berbeda. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Hadari Nawawi (1997;28) fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi interaksi sosial yang harus diperhatikan. 4
1). Dimensi Kemampuan Pemimpin Mengarahkan (Direction) Dimensi ini merupakan aktivitas yang berisi tindakan-tindakan pemimpin dalam interaksi dengan anggota organisasinya, yang mengakibatkan semuanya berbuat sesuatu di bidangnya masing-masing yang tertuju pada tujuan organisasi. Dimensi ini tidak boleh dilihat dari segi aktivitas pemimpin, tetapi nampak dalam aktivitas anggota organisasinya. 2). Dimensi Tingkat Dukungan (Support) Dari Anggota Organisasinya. Dimensi ini terbentuk keikut-sertaan (keterlibatan) anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Hadari Nawawi menjelaskan lebih lanjut bahwa dari kedua dimensi tersebut, secara operasional dapat dibedakan enam fungsi pokok kepemimpinan, kemudian selanjutnya keenam fungsi tersebut dikelompokkan kedalam dua dimensi, pengelompokannya adalah dimensi kemampuan pemimpin didalam mengarahkan terdiri dari fungsi instruktif, funsi konsultatif, fungsi pengendalian dan fungsi keteladanan. E. Faktor-Faktor Kepemimpinan Ada berbagai faktor yang memp engaruhi kepemimpinan, ada tiga fariabel kritis yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu pemimpin, pengikut atau bawahan dan situasi. Ketiganya saling berhubungan dan berinteraksi. F. Kepemimpinan Yang Efektif Dua konsepsi utama untuk mengukur prestasi kerja dalam manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Seorang manajer yang efisien adalah seorang yang mencapai keluaran yang lebih (hasil, produktivitas dan performance) dibanding masukan-masukan (tenagakerja, bahan, uang, mesin dan waktu) yang digunakan. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain seorang manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Dari pengertian efektivitas tersebut dapat diartikan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang dilakukan dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi yang dipimpin. Kepemimpinan yang efektif itu adalah kepemimpinan yang sangat pemimpin menerjemahkan fungsinya dengan prilaku. Efektivitasnya bukan hanya karena perintah yang menggema dimana-mana, akan tetapi terletak pada perilaku yang memperkaya pembicaraan, menerjemahkan tugas kepemimpinannya dalam suasana penuh kehati-hatian dan ketenangan, sehingga hasil pekerjaan semakin maju, produktivitas meningkat dan target pun dapat tercapai. Dalam hal efektivitas kepemimpinan paradigma yang mendekati kebenaran ilmiah yang didukung oleh pengalaman para praktisi mengatakan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dilandasi dengan modal yang dibawa sejak lahir, akan tetapi ditumbuhkan dan dikembangkan melalui dua jalur yaitu adanya kesempatan untuk menduduki jabatan pemimpin dan tersedianya kesempatan yang cukup luas menempuh pendidikan dan latihan, Akan tetapi dalam diri seorang pemimpin harus terpenuhi beberapa karakter efektivitas berikut : 1) .Dia merupakan anggota yang baik dalam kelompok 2). Meyakini kapasitas masing-masing anggota. 3). Mahir berinteraksi dengan mereka. 4). Bekerja menciptakan iklim kerja yang penuh dengan toleransi. Pemimpin yang mampu menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi untuk sementara dikategorikan sebagai kepemimpinan yang efektif. B. Konsep Lurah Dan Pemerintah Kelurahan Dalam Kepmendagri No. 72 tahun 2005 dikatakan bahwa Pemerintah kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan (lurah) dan perangkat kelurahan. Sedangkan perngkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002: 12). 5
Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengat syarat yaitu pendidikan minimal sekolah lanjutan pertama atau yang berpengathuan/berpengalaman sederajat dengan itu Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan.Sekretaris kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di kelurahan maka dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan. Kepala kelurahan sebagai pemegang utama dibidang pembangunan maka ia juga dapat dibantu oleh satu lembaga masyarakat yang dulunya dikenal dengan LKMD kini berubah menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu mitra pemerintah kelurahan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan A.W. Wijaya. Menurut pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. C. Konsep Kinerja Menurut (Mangkunegara,2010;9) kinerja adalah: hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kerja kelompok personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi (Ilyas,2001;66). Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu: tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan memengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel. Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan penting. D. Konsep Birokrasi Birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Dalam konsep bahasa Inggris secara umum, birokrasi disebut dengan “civil service”. Selain itu juga sering disebut dengan public sector, public service atau public administration. Definisi birokrasi telah tercantum dalam kamus awal secara sangat konsisten. Kamus akademi Perancis memasukan kata tersebut pada tahun 1978 dengan arti kekuasaan, pengaruh, dari kepala dan staf biro pemerintahan. Kamus bahasa Jerman edisi 1813, mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memeperebutkan diri untuk mereka sendiri atas sesama warga negara. Kamus teknik bahasa Italia terbit 1823 mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan. Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar disarikan dari (Blau & Meyer,1971;79).
6
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. B. Lokasi Penelitian Lokasi penelian adalah suatu tempat dimana penelitian dilakukan, dan lokasi yang dipilih adalah Kantor Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. C. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Kepemimpinan Lurah di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang yang Meliputih : Lurah sebagai Katalisator yang terdiri dari berpemikiran luas, pendekatan secara menyeluruh,dan mampu menggerakan inisiatif pribadi orang lain, Lurah sebagai Fasilitator yang terdiri dari Menstrukturkan, memiliki ketrampilan dalam memimpin, dan memotivasi, Lurah sebagai Pemecah masalah yang terdiri dari Pengambilan keputusan, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi, Lurah sebagai Komunikator yang terdiri dari mampu berkomunikasi, dapat menyalurkan gagasan-gagasan dan mampu menguasai teknik bekomunikasi secara efektif. D. Informan Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prosedur pengambilan informan awal selanjutnya dengan teknik snowball, yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga di peroleh sejumlah informan yang diperlukan. Jumlah informan adalah 7 orang terdiri dari pemerintah kelurahan Bitung (Lurah), dua aparatur kelurahan dan empat orang masyarakat. E. Teknik Pengumpulan Data Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 1. Data Primer Teknik pengumulan data primer yaitu data yang di peroleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang di teliti. Teknik ini di lakukan melalui : - Observasi - Wawancara, - Studi Dokumen, untuk lebih mengakuratkan data-data penelitian, penulis juga akan mengunakan studi dokumen, data dan dokumentasi yang di peroleh di lapangan yang berhubungan fokus penelitian 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang di peroleh baik yang belum di olah maupun yang telah di olah, baik dalam bentuk angka maupuan uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang di perlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal , waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. F. Teknik Analisa Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpatokan pada penelitian kualitatif yang lazim digunakan oleh setiap peneliti, oleh karena itu penulis mengambil petunjuk yang dikembangkan oleh para ahli peneliti kualitatif, yakni berpatokan pada konsep yang dibangun oleh Miles dan Huberman dalam Moleong.
7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi Di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang 1. Lurah Sebagai Katalisator Katalisator adalah seorang yang mampu menggerakkan inisiatif pribadi dalam diri orang lain, Menjadi seorang katalisator berarti adalah seorang yang memiliki pola pikir yang luas pendekatan secara menyeluruh untuk memimpin orang lain. Dari hasil wawancara pernyataan dalam hal ini Lurah sebagai Katalisator yaitu : menjadi seorang pemimpin harus bisa menumbuhkan pemahaman-pemahaman dan kesadaran orang-orang yang dipimpin supaya yakin bahwa tindakan yang di lakukan adalah untuk kepentingan semua anggota organisasi yang ada, sehingga pemerintahan yang di pimpin dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang di harapkan. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, Pemerintah Kelurahan Bitung sudah bagus di dalam mendorong dan menggerakkan parah aparatur kelurahan untuk lebih baik didalam melakukan suatu kegiatan-kegiatan birokrasi di kelurahan. 2. Lurah Sebagai Fasilitator Fasilitator adalah orang yang membuat kerja kelompok menjadi lebih mudah karena kemampuannya dalam menstrukturkan dan memandu partisipasi anggota-anggota kelompok. Seorang fasilitator yang baik harus memiliki ketrampilan dalam hal memimpin sebuah pertemuan termasuk juga dalam ketepatan waktu mengikuti agenda yang sudah disepakati. Berdasarkan hasil penelitian penulis, hasil wawancara dengan Lurah : Menjadi fasilitator bagaimana kita mampu memimpin memberikan motifasi, kemudahan kepada bawahan sampai dengan arahan yang jelas, ini dilakukan untuk menunjang hasil kerja yang maksimal dan memberi kenyamanan kepada bawahan agar dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Itu semua dilakukan agar masyarakat merasa nyaman untuk datang dan menerima pelayanan dikantor Kelurahan. 3. Lurah Sebagai Pemecah Masalah Lurah sebagai pemecah masalah yaitu seorang pemimpin harus mampu bertindak cepat, tepat dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, dan berusaha memecahkan masalah tersebut. Dia harus mampu menentukan waktu pengambilan keputusan yang tepat, dan dapat memberikan bantuan kepada anggota atau kelompok, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan setiap gerak langkah yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Lurah sebagai pemimpin dituntut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di Kantor Kelurahan Bitung dan diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan setiap gerak langkah yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Lurah : Sebagai pemimpin kita hendak dituntut untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang di hadapi, untuk menyelesaikan itu semua sebaiknya di diskusikan secara bersama dengan aparatur kelurahan yang ada agar dapat memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan permasalahan yang di hadapi di Kantor Kelurahan sesuai dengan prosedur yang ada, itu dilakukan supaya dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi di Kantor Kelurahan. 4. Lurah Sebagai Komunikator Lurah sebagai pemimpin dituntut untuk berkomunikasi dengan para pegawainya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau pemahaman pegawainya dalam menerima perintah pimpinan karena dengan komunikasi memungkinkan parah pemimpin menjalankan tanggung jawab tugas mereka. Komunikator adalah orang atau kelompok orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Lurah sebagai komunikator yaitu pemimpin harus mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasannya kepada orang lain, yang selanjutnya menyampaikannya kepada orang lainnya secara berlanjut. Bentuk komunikasi yang harus dilakukan secara dua arah supaya gagasan yang 8
disampaikan dapat dibahas secara luas, yang mencakup para pelaksana dan layak sasaran perlu menguasi teknik berkomunikasi secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Lurah : Komunikasi adalah suatu bagian penting dalam organisasi dimana menjadi seorang pemimpin hendaknya kita mampu menyampaikan suatu gagasan ide-ide kepada parah aparatur Kelurahan untuk menjalankan tugas sesuai apa yang kita inginkan, tentunya di harapkan parah pegawai juga dapat memahami apa yang menjadi maksud yang di sampaikan, agar supaya proses Birokrasi yang berlangsung di Kantor Kelurahan dapat berjalan dengan baik. B. Aparatur Kelurahan Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Peran Pemerintah kelurahan sangatlah berperan penting dalam meningkatkan kinerja aparutur pemerintah kelurahan dalam mencapai suatu tujuan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan masyarakat tersebut aparatur pemerintah kelurahan di tuntut untuk memberikan suatau kualitas pelayanan yang prima yang tercermin dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. 1. Transparansi dan akuntabilitas Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadikan semakin penting seiring dengan semakin kuatnya keinginan untuk terus mengembangkan praktik good governance yang mensyaratkan adanya ruang khusus transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegitan yang di laksanakan seorang petugas yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya(Ledvina V. Carino). Pelayanan yang bersifat terbuka muda dan dapat diakses oleh semua pihak yang menbutuhkan, masyarakat tentunya akan sangat mendambahkan akan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu informan yang mengurus surat pengantar KK, “Pelayanan di Kantor Kelurahan Bitung sudah cukup baik dan trasparansi dalam pembuatan surat pengantar KK mengenai biaya yang di tetapkan pada waktu itu adalah gratis. Namun dalam proses pembuatan surat pengantar KK seringkali membutuhkan waktu beberapa hari dikarenakan lambatnya proses pembuatan.” Berdasarkan data ini data ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan serta transparansi dan akuntabilitas yang ada di Kantor Kelurahan Bitung cukup baik, namum masih kurangnya pelayanan pendukung seperti tinta, kertas dan sarana pendukung lainnya. Yang perlu di perhatikan agar dapat bermanfaat dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat dalam proses pelayanan yang efektif. 2. Partisipasi Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan dan merupakan suatu aktifitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Jika dihubungkan dengan kegiatan sosial, maka partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sosial untuk mencapai tujuan sosial kemasyarakatan yakni meningkatkan keadaan sosial masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partisipasi membutuhkan suatu interaksi antara masyarakat dan pemerintah, interaksi yang dimaksud adalah saling pengertian dan mendukung antara pemerintah dan masyarakat, tanpa ada itu maka partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan social akan sulit terjadi. Tentu saja hal ini sangat mendukung pemerintah dalam pembangunan di tingkat Kelurahan. wawancara dengan informan selaku masyarakat di Kelurahan Bitung menyatakan : kami turut memberikan diri karena sudah menjadi taggung jawab kami sebagai warga masyarakat yang ada, 9
selain itu juga sudah di publikasikan melalui pengeras suara, dan melalui kepala-kepala lingkungan. Hal ini juga di pertegas dengan pernyataan dari Lurah mengenai Partisipasi masyarakat menyatakan : masyarakat turut berperan dalam kegiatan atau program yang dibuat pemerintah kelurahan baik dalam kerja bakti atau pun dalam pembangunan Kantor Kelurahan masyrakat ikut berpartisipasi memberikan diri. Berdasarkan data tersebut mengenai partisipasi masyarakat di dalam program-program Pemerintah Kelurahan sudah baik terlaksana itu dapat di litahat dari antusias masyarakat yang ikut memberi diri dalam program Pemerintah Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang. 3. Kesamaan Hak Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi di lihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama golongan, dan status. Hak berarti boleh, ini berarti bahwa hak merupakan sesuatu yang boleh dimiliki oleh manusia atau wewenang yang dimiliki manusia. Dalam kehidupan manusia terdapat dua jenis hak, yakni hak yang bersifat absolut dan hak yang bersifat relatif. Jadi disimpulkan bahwa kesamaan hak masyarakat dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang sudah sangat baik. Hal ini dapat memberikan contoh bahwa pelayanan yang dilakukan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, agama, golongan, status, dan lain-lain. Sehingga dengan ini dapat terwujud kerukunan antar sesama warga masyarakat yang ada. 4. keseimbangan hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi kewajiban masing-masing pihak. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan publik. Masyarakat hendaknya menuntut haknya yang ingin dilayani dengan baik oleh parah pemberi pelayanan, sejalan dengan itu masyarakat juga harus memperhatikan kewajibannya sebagai masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sejalan dengan itu hasil wawancara dengan informan selaku masyarakat, yang menerima pelayanan dikantor Kelurahan Bitung menyatakan : pelayanan yang diberikan sudah baik, walaupun dalam proses pembuatannya sedikit memakan waktu yang lama, namun urusan saya bisa selesai, mungkin disebabkan karena parah pegawai Kelurahan banyak kesibukan pembuatan berkas-berkas lain, hal ini dapat saya maklumi. Jadi berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan publik yang ada dikantor Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi masih perluh adanya peningkatan hak dan kewajiban agar supaya dapat bener-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
10
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Peran Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan kinerja Birokrasi Di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang a. Lurah sebagai katalisator dalam hal ini sudah baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di kantor kelurahan, hal ini dapat dilihat dari cara Lurah dalam memberikan arahan serta motivasi bagi parah pegawainya serta memacuh semangat kerja parah pegawainya untuk lebih maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. b. Lurah sebagai fasilitator sebagaimana yang dimaksud Seorang fasilitator yang baik harus memiliki ketrampilan dalam hal memimpin sebuah pertemuan termasuk juga dalam ketepatan waktu mengikuti agenda yang sudah disepakati, dalam hal ini Lurah cukup baik dalam perannya dalam memberikan motifasi, kemudahan kepada bawahan sampai dengan arahan yang jelas, hendaknya untuk menunjang hasil kerja yang maksimal dan dapat memberi kenyamanan kepada bawahan agar dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. c. Lurah sebagai pemecah masalah, menjadi seorang pemimpin harus mampu bertindak cepat, tepat dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, dan berusaha memecahkan masalah tersebut. Dalam hal pemecah masalah, kepemimpinan Lurah sudah sesuai prosedur dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dari mulai melakukan mengumpulkan parah pegawainya sampai bagaimana cara memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. a. Transparansi dan Akuntabilitas yang ada di Kantor Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Sudah cukup baik namun masih kurangnya bahan pendukung dalam penyelesaian sehingga dalam pemberian pelayanan kurang efektif. b. Partisipasi masyarakat Kelurahan Bitung sudah baik hal ini dapat dilihat dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh pemerintah Kelurahan Bitung masyarakat turut memberikan diri dan ikut terlibat di dalamnya. c. Kesamaan hak yang ada di Kantor Kelurahan Bitung sangat baik, ini menandakan pelayanan yang ada tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan, status, dan lain-lain sehingga terjalinnya hubungan yang baik dan saling menghormati antara masyarakat yang ada di Kelurahan Bitung. d. Keseimbangan hak dan kewajiban di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang sudah cukup baik antara pemberi dan penerima pelayanan, namun hendaknya perlu di tingkatkan lagi agar supaya apa yang menjadi hak pelayanan dari masyarakat benar-benar terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Bitung. B. SARAN a. Kepemimpinan Lurah Di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang sebagaimana yang sudah di uraikan sudah cukup baik, namun hendaknya lebih tegas dalam meningkatkan kedisiplin pegawainya, berdasarkan temuan dari penulis mengenai kedisiplinan pegawai masih kurang, didapati kehadiran dari aparatur Kelurahan di atas pukul 09.00 ini hendaknya dapat menjadi perhatian Pemerintah Kelurahan Bitung untuk lebih tegas dalam kedisiplinan pegawainya, agar supaya apa yang menjadi tugas dari pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat, serta seluruh kegiatan Birokrasi yang di Kantor Kelurahan Bitung dapat berjalan dengan baik. b. Pelayanan yang ada di Kantor Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang perlu di tingkatkan terlebih sarana dan fasilitas serta bahan penunjang lainnya dalam pembuatan surat-surat yang ada masih belum memadai untuk memberikan suatu pelayanan pada masyarakat Kelurahan Bitung. 11
DAFTAR PUSTAKA A.W. Wijaya, 2004, 0tonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Blau, P.M., & Meyer, M.W. (1971). Bureaucracy in modern society (Rev., 2nd ed.). New York:Random House. Bogdan dan Taylor dalam Moleong. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rosda Bahri Djamarah, Syaiful. Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo, 2006, Kepemimpinan, Dasar-Dasar Dan Pengembangannya. CV. Andi offset. Yogyakarta. C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Armico Bandung Danim, sudarwan, 2004. Motivasi, kepemimpinan dan efektifitas kelompok. Jakarta; PT. Rineka Cipta Hamalik, oemar. 2001. Pengembangan sumberdaya manusia manejemen peletihan Ketatanegaraan; pendekatan terpadu jakarta : Bumi Aksara Hadari Nawawi (1997), Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Ilyas (2001), kinerja teori penilaian dan penelitian pusat kajian ekonomi kesehatan Fkm UI, Depok. Ismail,HM, menuju pelayan prima, konsep dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, averroes press, malang, 2010 Joko siswanto,2003, administrasi pembentukan desa, memahami istilah pemerintah danPemerintahan Kirk dan miller (1989), Reliability and validity in qualitative Research Kerlinger dan Padhazur (2002), dalam Randhita 2009. Pengertian Kepemimpinan, Manejemen Sumber daya manusia Ledvina V. Carino 2004. Organization and Management in The Public sector,ahli bahasa. Jakarta:Grasindo Mangkunegara, evaluasi kinerja sumber daya manusia, PT. Refika aditama Bandung Moleong, Lexy, 1996 Metodologi Penelitian Kualitatif Rosdakarya Bandung Max Weber, 1947 The Theory of Economy and Social Organization Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) Analisis Data Kualitatif , Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta. Syafiie, 1994, Mengenal Ilmu Pemerintahan, Pustaka Pelajar. Sumber Lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendefinisian Birokrasi Kapmendagri No. 72 tahun 2005 Tentang Kelurahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Http://id.wikipedia.org/wiki/Hak
12
