Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan
(Suatu Studi di Kantor Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa) Oleh : Indra Jaya La Udi ABSTRAKSI Dalam era globalisasi sekarang ini pemerintah telah merancangkan dan menjalankan program nasional administrasi kependudukan yaitu dalam bentuk EKTP dalam rangka implementasi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.Akan tetapi dalam pembuatan e-KTP, Kendalakendala pelaksanaan e-KTP telah terlihat sejak awal pelaksanaan, program ini rencana dimulai. Proses tersebut masih berlanjut yaitu dengan adanya peralatan yang terbatas, pendistribusian yang tidak merata yang menyebabkan masih banyak masyrakat yang belum memiliki e-KTP padahal sudah melakukan pembuatan e-KTP. Berdasarkan masalah tersebut, respon dari aparat pemerintah kecamatan masih sangat lambat dalam mencari jalan keluar dari masalah ini. Sehingga masyarakat pun menjadi resah karena KTP yang lama sudah akan habis masa berlakunya sehingga kebingungan pada waktu pengurusan administrasi yanga membutuhkan identitas diri. Berdasarkan hasil penelitian aparat kecamatan sudah melakukan yang terbaik dalam proses pembuatan e-KTP ini namun ternyata di kecamatan mereka hanya manyediakan sarana dan prasarana untuk pengurusan e-KTP sedangkan produksi e-KTP dilakukan oleh pemerintah pusat yang harus membuat e-KTP untuk seluruh Indonesia.
PENDAHULUAN Kinerja aparatur pemerintah sangatlah penting untuk pencapaian tujuan organisasi
pemerintahan
melaksanakan
kegiatan
dalam
pelayanan
pembangunan
dan
kepada juga
masyarakat
dalam
(publik),
penyelenggaraan
pemerintahan.Oleh sebab itu, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sangatlah dibutuhkan profesionalisme para pegawai yang bekerja pada suatu instansi pemerintahan, agar kinerjanya memuaskan dan dapat dikatakan maksimal serta sesuai dengan harapan masyarakat.
1
Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu pengembangan kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik, yakni: unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanannya serta sumber daya manusia pemberi layanan. Dalam hubungan ini maka upaya peningkatan kinerja pelayanan publik
senantiasa
berkenan
dengan
pengembangan
tiga
unsur
pokok
tersebut.Dalam era globalisasi sekarang ini pemerintah telah merancangkan dan menjalankan program nasional administrasi kependudukan yaitu dalam bentuk EKTP dalam rangka implementasi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi dalam pembuatan e-KTP, Kendala-kendala pelaksanaan e-KTP telah terlihat sejak awal pelaksanaan, program ini rencana dimulai. Proses tersebut masih berlanjut yaitu dengan adanya peralatan yang terbatas. Dalam hal pendistribusian,masyarakat sering mengkomplain karena ketika pembuatan e-KTP dilakukan bersamaan namun pada saat pendistribusian ada yang sudah mendapatkan dan ada yang belum. Sampai sekarang ini data capaian keberhasilan penyelesaian dan penyaluran E-KTP masih belum berhasil karena dari sekitar 9100 masyarakat yang telah membuat E-KTP baru 1237 E-KTP yang sudah tersalur sampai saat ini atau baru sekitar 13,6 % yang telah selesai dan tersalur di kecamatan Tondano selatan ini. Dapat dikatakan produktifitas dari pelayanan ektp sangat rendah. Masih banyak masyarakat yang telah menyelesaikan administrasi untuk pembuatan E-KTP, sudah mengisi data sidik jari sampai dengan rekam tanda tangan untuk pembuatannya namun sampai sekarang belum menerima E-KTP dan pemerintahan kecamatan pun belum bisa memastikan kapan akan selesainya. Dalam hal ini juga dapat kita lihat bahwa akuntabilitas dari kinerja dari aparat pemerintahan dinilai sangat rendah karena hal yang sangat penting dari kegiatan ini pun yaitu produktifitasnya sangat rendah.
Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :
2
1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah khasana pengetahuan di bidang akademik mengenaikinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan E-KTP di kantor kecamatan Tondano Selatan, sehingga dapat menjadi
sumbangsih
pemikiran
bagi
ilmu
pengetahuan
di
bidang
pemerintahan terlebih khusus mengenai pelayanan publik sebagai fokus disiplin Ilmu Pemerintahan. 2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu bahan masukkan bagi pemerintah setempat, khususnya bagi pemerintah Kecamatan Tondano Selatan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan publik, sehingga pegawai yang bekerja pada instansi tersebut dapat menghasilkan kinerja yang maksimal dan pelayanan yang prima. PEMBAHASAN Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, menggambarkan serta menunjukkan mengenai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Pengurusan e-ktp di Kantor Kecamatan Tondano Selatan terlihat dari keseluruhan kegiatan yang mereka (pegawai) lakukan. Dalam Menilai dan mengukur kinerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Pengurusan e-ktp di Kantor Kecamatan Tondano Selatan ada banyak indikator pendukung menyangkut hal ini, dan peneliti menggunakan lima (5) indikator yang dikemukakan oleh Dwiyanto (dalam Pasolong, 2011:178), yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: 1. Produktivitas Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input denga output. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.
3
Menurut Clay Dondokambey (Sekcam) bahwa pelayanan pengurusan e-ktp masih belum maksimal dari segi produktifitas.Keluhan dari masyarakat yang melakukan proses pembuatan e-ktp, mereka menunggu hingga bermingguminggu, itupun masih belum selesai, karena para pegawai yang menginput data merupakan pegawai catatan sipil bukan dari pegawai kecamatan di sini dan proses pembuatan e-ktpnya masih di pusat jadi kami belum bisa memastikan kapan e-ktp selesai. Dari hasil wawancara yang telah diatas terlihat dari pemaparan yang di katakana oleh bapak Rouvie Mumpel SE bahwa dari hasil hasil data yang telah di tabulasi secara kasar dari sekitar 9100 masyarakat yang telah membuat E-KTP baru 1237 E-KTP yang sudah tersalur sampai saat ini atau baru sekitar 13,6 % yang telah selesai dan tersalur di kecamatan Tondano selatan ini. Inilah yang menjadi keluhan dari para masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tondano selatan ini karena sebagian besar masih belum menerima E-KTP yang telah mereka urus. Hal ini merupakan hal yang paling mengejutkan karena sangat jauh dari sasaran keberhasilan. Dan penyebab dari hal ini juga masih belum dikonfirmasi ke Dinas Catatan sipil karena dari pemerintah kecamatan masih belum mendapat penjelasan yang lebih rinci mengenai data apa yang invalid dari 7863 penduduk yang sudah melakukan proses pengambilan data. 2. Kualitas Layanan Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah
4
dan murah dipergunakan.Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik. Dari hasil wawancara diatas masyarakat sudah merasa nyaman akan pelayanan yang telah dilakukan oleh aparat kecamatan dalam pelayanan e-ktp di kantor kecamatan Tondano Selatan ini, kesiapan aparat dalam menyediakan sarana dan prasarana dapat diacungi jempol karena mampu menyediakan tempat yang nyaman serta memperhatikan akan kebutuhan masyarakat selama dalam proses pembuatan e-ktp ini. Selain itu juga kurangnya complain dari masyarakat dapat menjadi tolak ukur dari tingkat kepuasan dari masyarakat yang puas dan nyaman dari kinerja aparat pemerintah di kantor kecamatan. 3. Resposivitas Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik.Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. Pemerintah kecamatan sangat berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya mereka sealalu mempersiapkan tempat di kantor kecamatan sehari sebelum kegiatan dilakukan dan selalu membersihkan ketika kegiatan selesai agar bersih dan siap digunakan kembali di esok harinya. Mereka sigap dalam melihat dan memenuhi tuntutan masyarakat yang sedang melakukan proses pembuatan e-ktp, misalnya ketika antrian kekurangan kursi para aparat di
5
kecamatan selalu menambah jumlah kursi agar masyarakat tidak ada yang berdiri selama proses antrian. Mereka selalu berusaha yang terbaik untuk menjaga kenyamanan selama dalam proses pembuatan e-ktp tersebut. Namun sayang hal ini tidak seimbang dengan produktivitas e-ktp yang jauh dibawah tingkat keberhasilan, sedangkan ini yang menjadi tujuan utama dari kegiatan ini. Hal ini sangat disayangkan karena pihak aparat kecamatan hanya menyediakan sarana dan prasarana saja untuk melakukan proses pembuatan e-ktp sedangkan orang yang mengambil data harus dari dinas Catatan Sipil dan yang memproduksi e-ktp tersebut adalah pemerintah pusat jadi patut dimaklumi karena pemerintah kecamatan tidak bisa berbuat banyak akan hal ini. 4. Responsibilitas Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit, Levine dalam Dwiyanto (dalam Pasolong, 20011:179).Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena ini merupakan program nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 yang di berlakukan dan berlaku wajib bagi setiap warga Negara Indonesia. Dapat dilihat karena tidak ada yang dipersulit dan kegiatan ini juga berlangsung dengan waktu yang tidak lama, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena sudah seperti luput dari pengawasan aparat seperti waktu penyelesaian e-ktp yang lama sekali, serta petugas tidak mengingatkan kembali untuk aktivasi e-ktp. Hampir semua penduduk yang telah memiliki e-ktp belum mengaktifasikannya bukan karena sengaja tetapi mereka tidak mengetahuinya. 5. Akuntabilitas Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan
6
kehendak publik.Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target.Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Pemerintah kecamatan sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik dalam proses penyediaan sarana dan prasarana dengan baik karena dilihat dari kepuasan dan respon positif dari masyarakat yang mengaku senang dalam pelayanan selama proses pengambilan data e-ktp, namun masih ada beberapa hal yang luput dari pengawasan aparat yaitu pada proses penyaluran e-ktp yang sudah selesai dimana pemerintah keamatan hanya menyalurkan begitu saja e-ktp yang sudah selesai tanpa mengingatkan kembali untuk pengaktivan e-ktp tersebut serta tidak menarik KTP yang lama sehingga para masyarakat memiliki 2 buah KTP. Hal ini tidak bisa dianggap remeh karena bisa menyababkan status kependudukan ganda serta kekacauan saat pendataan diwaktu Pilkada atau Pemilu dikemudian hari, bisa saja 1 orang memiliki 2 suara karena memiliki nama pemilih di 2 tempat berbeda jika KTP yang lama masih berlaku. Kinerja yang maksimal merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan dan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Jika dengan adanya kinerja yeng berkualitas dari pegawai yang bekerja pada suatu organisasi, maka suda pasti organisasi itu akan dinilai telah menunjukkan hasil kerja yang memuaskan. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari suatu instansi. PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan setelah menganalisanya, maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Produktifitas kinerja aparatur pemerintah kecamatan dalam pelayanan e-KTP sangat rendah didasarkan pada data masyarakat yang telah melakukan proses pengambilan data yang mencapai 9100 masyarakat baru 1237 e-KTP yang
7
sudah tersalur atau hanya 13,6% masyarakat yang sudah memiliki e-KTP di kecamatan Tondano Selatan. 2. Tingkat kepuasan masyarakat dari pelayanan e-KTP dapat dikatakan baik didasarkan pada hasil penelitian yang menyatakan bahwa masyarakat merasa senang dan nyaman dengan pelayanan dari aparat kecamatan. 3. Responsibilitas aparat pemerintah kecamatan juga sudah dapat dikatakan baik didasarkan pada proses pengambilan data yang tidak dipersulit, serta prosesnya cepat tidak memakan waktu yang lama dalam pengambilan data eKTP. Namun sayangnya masyarakat merasa kecewa dengan produksifitas yang sangat rendah disebabkan leh Human eror dalam input data sehinggan menyebabkan masih banyak juga masyarakat yang belum memiliki e-KTP. 4. Resposivitas aparat kecamatan juga sudah baik didasarkan pada prioritas pelayanan e-ktp ini bahwa mereka selalu menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun seadanya saja. Akan tetapi karena adanya kelalaian petugas kecamatan yang menginput data sehingga manyebabkan sebagian besar e-KTP tidak dapat diproses untuk dibuat di pemerintah pusat. 5. Akuntabilitas aparat kecamatan dalam pelayanan e-KTP masih perlu mendapat perhatian khusus didasarkan pada penyaluran e-ktp yang yang hanya serta merta begitu saja tanpa adanya aktivasi karena aparat tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak adanya penarikan KTP yang lama sehingga dapat mengakibatkan status kependudukan ganda apabila KTP yang lama masih berlaku. B. SARAN Dalam rangka untuk meningkatkan atau memperbaiki Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kantor KecamatanTondano Selatan, disarankan kepada pemerintah setempat agar: 1. Para pegawai disarankan terus meningkat kinerja agar selalu dapat memberikan pelayanan yang prima agar kepuasan masyarakat dapat selalu terjaga dan terjalin kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah kecamatan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik.
8
2. bagi pihak Kantor agar supaya mengadakan sarana dan prasarana yang cukup dalam hal ini alat administrasi untuk input data E-KTP Selajutnya disarankan juga agar mengirim beberapa pegawai untuk melakukan pelatihan bersama dengan petugas catatan sipil, supaya masyarakat juga dapat melakukan proses pembuatan e-ktp di kantor kecamatan setiap waktu. 3. Kemudian disarankan juga bagi para pegawai yang bertugas dalam penyaluran e-ktp yang sudah selesai agar mengingatkan kembali masyarakat untuk melakukan aktivasi serta menarik atau mengambil KTP yang lama ketika ektp di berikan. DAFTAR PUSTAKA Fahmi, Irham. (2010), Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi, Cetakan Kesatu, Desember 2010.Penerbit: Alfabeta,cv. Bandung. Fathoni, Abdurrahmat. H. (2006), Organisasi dan Sumber Daya Manusia; Cetakan Pertama, Februari 2006. Penerbit: PT RINEKA CIPTA. Jakarta. Ibrahim, Amin, Drs., MA.(2008), Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya; Cetakan Kesatu, Juli 2008. Penerbit: CV. Mandar Maju. Bandung. Kaelola, Akbar. (2009), Kamus Istilah Politik Kontemporer, Cetakan Pertama, penerbit : Cakrawala. Yogyakarta. Keban, T. Yeremias.(2008), Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu); Edisi Kedua, Cetakan Pertama 2008. Penerbit: GAVA MEDIA. Yogyakarta. Masengi. E. Evi.(2008), Manajemen Pelayanan Publik; Cetakan Pertama, Maret 2008.Penerbit : WINEKA MEDIA. Malang. Moleong, Lexy J. (1998), Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Ndraha, Taliziduhu. (2011), Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jillid 1, Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta. ..... (2011), Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jillid 2, Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta Pasolong, Harbani. (2011), Teori Administrasi Publik, Cetakan Ketiga, Mei 2011. Penerbit: ALFABETA. cv. Bandung. ..... (2010), Kepemimpinan Birokrasi, Cetakan Kedua, juli 2010, Penerbit : Alfabeta. Bandung. Poerwadaerminta, W.J.S, (1976), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit : Balai Pustaka. Jakarta. Ridwan, J.H & Sudrajat, S.A. (2010), Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, Dilampiri Undang-Undang Repiblik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayana Publik. Cetakan I Juli 2010. Penerbit: Penerbit NUANSA. Bandung.
9
Sugiyono, Prof. Dr. (2010), Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-6 November 2010. Penerbit: ALFABETA, cv. Bandung. Surjadi, H. Drs. (2009), Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, Agustus 2009. Penerbit: PT. Refika Aditama. Bandung. Suryaningrat, Bayu, (1979). Mengenal Ilmu Pemerintahan. Lip. Jakarta Sutedi, Adrian S.H, M.H (2010), Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, April 2010. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. Wagio, Yudi. (1991), Mengenal Ilmu Pemerintahan, Penerbit : PT. Karya Nusantara. Bandung http//: www. Wikipedia Bahasa Indonesia.com/pengertian e-ktp.
10
