KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara) Oleh : James Sajangbati
ABSTRAK Kepemimpinan merupakan suatu faktor yang paling sering menentukan keberhasilan suatu organisasi pemerintahan, dengan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seorang pemimpin yang baik dapat memberikan motivasi kepada bawahannya untuk dapat bekerja secara maksimal, demi terwujudnya pelayanan publik. Di kecamatan talawaan terindikasi bahwa kepemimpinan camat dalam memberikan pelayanan publik di bidang E-KTP masih sangat lemah, hal ini dibuktikan dengan masih belum efektif dan efisien pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam pelayanan publik di bidang pembuatan E-KTP, Dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan Talawaan masih belum efektif untuk meningkatkan semangat kerja aparaturnya, sehingga pelayanan yang diberikan belum memberikan nilai kepuasan di masyarakat Kecamatan Talawaan, sehingga dalam penelitian ini, untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat penting memilih pemimpin yang berkompeten, dan mampu memimpin dibidangnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Camat, Pelayanan Publik. Pendahuluan
Dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan Nasional diperlukan peran serta dari aparatur pemerintah baik pusat dan daerah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur pemerintah yang fungsinya untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Peran dari aparat pemerintah sangatlah penting karena terlaksananya roda pemerintahan yang baik serta pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sikap profesional dari setiap aparat 1
pemerintah baik pimpinan sampai bawahan. Sikap professional yang melekat pada setiap aparat pemerintah maka tentunya akan dapat meningkatkan produktifitas kerja dan terwujudnya kesejahtraan masyarakat lewat pelayanan publik yang baik. Profesionalis merupakan suatu hal yang mutlak dan harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah. Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat terdepan setelah kelurahan dalam mengurusi berbagai kepentingan publik. Hal ini disebabkan terdapatnya hubungan hirarkis antara kecamatan dengan kelurahan. Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota (kewenangan delegatif), pemimpin kecamatan dapat melaksanakan berbagai peran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Perbedaan kondisi dan karakteristik wilayah yang menuntut camat untuk dapat memahami kemudian menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi yang ada di kecamatan. Kehadiran dan eksistensi pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi kehidupan masyarakat yang secara kolektif dengan berbagai kepentingan dari yang sederhana sampai yang kompleks, dalam hal ini para ahli pemerintah telah menemukan fungsi utama pemerintah yaitu fungsi pengaturan (regulation) dan fungsi pelayanan (service) dan
tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban didalam dimana masyarakat bisa mengalami kehidupan secara wajar. Dalam organisasi pemerintahan diperlukan aktor untuk melakukan kegiatan pemerintahan yaitu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah dimana pihak yang memerintah diberikan legitimasi kewenangan oleh yang diperintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, sebagai organ negara. Di dalamnya ada pemimpin, baik dalam organisasi pemerintahan yang kompleks seperti negara bahkan sampai pada level yang lebih sederhana. Camat dalam perspektif ini memiliki posisi penting dan fungsi yang sangat strategis, sekaligus kejelian dalam memahami kondisi daerah binaannya, bagi penyusunan usulan lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu pemerintah kabupaten/kota, dan peran penting camat lainnya adalah kemampuannya dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat daerah binaan, ke dalam bentuk-bentuk pelayanan melalui kebijakan-kebijakan internal organisasi kecamatan. 2
Pemimpin atau leader menjalankan kepemimpinannya dengan cara atau gaya yang mungkin berbeda bila kedudukan atau jabatan dijalankan oleh setiap orang lain (Kartini-Kartono, 2000: 11). Prinsip-prinsip kepemimpinan kerja para pemimpin yang ada di Indonesia saat ini, baik level pusat maupun daerah dari pejabat nomor satu sampai kepala desa, dalam berbagai organisasi yang ada menimbulkan pertanyaan, apakah para pemimpin publik kita memiliki tingkat pemahaman dan intelejensi yang relevan dan memadai, serta energi yang mereka miliki untuk menjalankan yang diamanatkan kepadanya? Serangkaian pertanyaan ini senantiasa datang mengingat kondisi yang belum kunjung beranjak menuju perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.Khususnya komunitas masyarakat desa ditingkat kecamatan.Tugas pokok aparatur pemerintah kecamatan pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan kepada masyarakat. Demikian juga dengan
pemerintahan kecamatan yang merupakan ujung tombak pertama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Dalam melayani masyarakat, pemerintah kecamatan juga tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan.Hal ini terutama berkaitan dengan baik buruknya sumber daya aparatur pemerintah yang profesional. Penyelengaraan pelayanan publik khusunya pelayanan E-KTP oleh aparatur pemerintah merupakan amanat dari Undang-undang no. 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan undang-undang no 35 tahun 2010
menyatakan
aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Program E-KTP diindonesia telah dimulai semenjak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan E-KTP nasional, adapun kota tersebut adalah Makassar, yogyakarta,padang,denpasar. Ditunjuknya empat kota ini sesuai dengan surat Dirjen administrasi kependudukan Departemen dalam negeri nomor 471.13/3350/MD tentang pelaksanaan E-KTP berbasis NIK nasional diempat kota percontohan tersebut. Sedangkan penerapan E-KTP secara nasional baru dimulai pada bulan februari 2012 meliputi 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota pada tahun 2011 dan di 3886 di kecamatan dan 300 dikabupaten/kota pada tahun 2012. Untuk melaksanakan serta merealisasikan hal tersebut, maka pemerintah harus lebih responsif dan akuntabel guna memberikan pelayanan prima dan dapat memuaskan 3
masyarakat. Maka dengan demikian pelayananE-KTP dapat ditafsirkan
sebagai
tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan umum dan masyarakat yang mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan setra kesiapan dari pelaksana pelayanan tersebut. Untuk itu aparatur pemerintah kecamatan tentunya lebih meningkatkan ketrampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi sebagai pelayan umum, sehingga pelayanan dapat secara maksimal diterima dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlunya suatu kepemimpinan yang baik dari seorang camat dalam mengatur sehingga aparatur kecamatan dapat memberikan pelayananan yang benar-benar baik terhadap masyarakat.Dalam hal ini calon peneliti mencoba untuk mencari tahu lewat suatu penelitian mengenai kepemimpinan camat kecamatan dalam penyelengaraan pelayanan publik khususnya dalam pelayanan E-KTP.Karena suatu perilaku melahirkan tindakan, dan dalam hal pengambilan tindakan khususnya dalam pelayanan umum, sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Di Kecamatan Talawaan menurut pengamatan sementara penulis, ada beberapa masalah yang terjadi menyangkut pelayanan
E-KTP, masih lambatya proses
pembuatan, sering rusaknya alat perekaman data E-KTP, berbelit-belitnya birokrasi dalam pembuatan E-KTP sehingga menimbulkan pertanyaan apakah camat sebagai pemimpin di kecamatan menjalankan tugasnya untuk mengatur pegawai-pegawainya dalam pelayanan publik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengemukakan perumusan masalah
adalah
sebagai
berikut:bBagaimana
Kepemimpinan
penyelengaraan pelayanan E-KTP di Kecamatan Talawaan?
Camat
Sehingga
dalam tujuan
penelitian ini adalah: untuk mengetahui Kepemimpinan Camat dalam penyelengaraan pelayanan E-KTP di Kecamatan Talawaan. Metode Penelitian Jenis Penelitian Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Menurut Sugiyono (2007:17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang
4
diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Fokus Penelitian Oleh sebab itu, berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah: Berdasarkan judul penelitian “Kepemimpinan Camat dalam Pelayanan Publik (Studi tentang Pelayanan E-KTP di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara)” maka tentunya penelitian difokuskan pada Kepemimpinan Camat dalam penyelengaraan pelayanan E-KTP di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa, sehingga dapat mempengaruhi, mengatur pegawai kecamatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat sesuai dengan aturan,
ketentuan serta Undang-undang yang berlaku, kepemimpinan camat dimaksud menjadi petunjuk keberhasilan kepemimpinan indikatornya adalah: 1. Efektivitas Kepemimpinan Camat dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik (e-KTP) 2. Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Informan Informan adalah narasumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal yang ada di lokasi penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakatsecara umum yang ada di Kecamatan Talawaan. Informan yang akan diambil dalam penelitian ini berjumlah10 informan, yang terdapat di Kecamatan Talawaan, masing-masing 5 informan masyarakat, Camat Talawaan, Sekretaris Camat, 3 pegawai kecamatan Talawaan. Teknik Pengumpulan Data Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut: -
Daftar pertanyaan kepada beberapa informan yang sudah ditentukan oleh peneliti.
-
Sebagai pengakurat data-data penelitian, penulis juga menggunakan beberapa langkah dalam penelitian ini, yaitu : 1. Data primer, sebagai pendukung yang diambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan informan dalam penelitian. 5
2. Data sekunder, sebagai pendukung dan tambahan atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini yang diperoleh melalui arsipdan dokumen dari kantor yang terkait. 3. Wawancara, dilakukan melalui proses tanya jawab kepada informan yang berkenan dengan tujuan penelitian.
Teknik Analisis data Dalam
menganalisa
data
kualitatif,
penulis
mengambil
langkah-langkah
sebagaiberikut: 1.
Data yang telah diperoleh di lapangan, dikelompokan antara data akhir dan data yang akan diolah/ dianalisis dengan kemungkinan ditemukannya kekurangan data sehingga diperlukan pengumpulan data atau informasi baru.
2.
Data yang telah terkumpul, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain dengan menggunakan proses berpikir yang rasional, analitik, sintetik, kritik dan logis, dicari persamaan dan perbedaannya. Disamping itu juga dicari hubungannya dalam suatu hubungan sebab-akibat atau ketergantungan yang satu dengan yang lain meskipun bukan dalam bentuk sebab-akibat.
3.
Setelah itu, penulis memberikan interpretasi yang bersifat rasional, analitik, sintetik, kritik dan logis mengenai penelitian ini berdasarkan data yang telah diperoleh.
Pembahasan Efektifitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan, maksudnya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, itu sangatlah tergantung pada bila mana tugas itu diselesaikan, cara melaksanakannya, berapa biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan tugas tersebut.Dari pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan pada masyarakat ditentukan oleh efektifitas kepemimpinan Camat yang melibatkan unsur instansi kecamatan dibantu oleh masyarakat sebagai mitra kerja camat. 6
Proses pengefektifan kepemimpinan Camat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat diharapkan mampu menciptakan keadaan yang lebih baik walaupun terdapat berbagai permasalahan yang ditemui langsung di kecamatan. Hal ini akan menjadi barometer utama dari kepemimpinan camat. Apakah sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkesan tidak apatis, tidak kaku, tidak berbelit-belit, tidak panjang dan melelahkan, serta tidak adanya berbagai bentuk pemungutan liar. Berdasarkan perumusan masalah yang ada tentang Kepemimpinan Camat dalam pelaksanaan Pelayanan Publik (e-KTP) sesuai dengan indikator-indikator yang telah dikemukakan di atas, penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Talawaan tentang bentuk kerjasama antara camat dengan aparat/staf yang ada di kecamatan dan Desa, tanggung jawab pelaksanaan program kerja dan Sikap Camat terhadap aparat Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban publik dan pelayanan publik dari aparat kecamatan sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh pihak intern, seperti perilakukepemimpinan camat, rangsangan yang memadai, kejelasan tugas dan prosedurkerja, kejelasan peran dan perlengkapan sarana dan prasarana kerja, dansejenisnya. Akan tetapi juga karena faktor ekstern, yang antara lain berupa normasosial dan sistem budaya.Seperti persepsi, sikap, nilai-nilai organisasi, dan sentimen masyarakatterhadap kinerja kecamatan dalam pelayanan publik.Dengan demikian, masalah tanggung jawabpublik dan pelayanan aparat sebenarnya bukan semata-mata masalahaparat, tetapi masalah semua pihak yang terlibat dalam urusanpemerintahan, sehingga butuh perhatian dari setiap komponen penyelenggara pemerintahan.Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
programpembangunan
daerahnya
telah
menegaskan
mengenai
arah
kebijakanmeningkatkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat disusun dalam beberapaprogram aksi dan indikator kinerja sebagai berikut: a. Pengkajian dan penyempurnaan organisasi, prosedur kerja, dan tata laksana pelayanan kepada masyarakat (restrukturisasi organisasi) serta evaluasi secara menyeluruh dan rutin dari suatu organisasi baik dari struktur, prosedur kerja, dan tata laksananya merupakan suatu keharusan dalam suatu organisasi pemerintahan. Dari penilaian ini perbaikan secara menyeluruh juga dapat dilakukan secara serentak, termasuk semangat debirokrasi dalam pelayanan publik. Indikator kinerja 7
dari program aksi ini antara lain dapat dilihat dari meningkatnya profesionalisme aparat yang diikuti dengan semangat dalam pelayanan publik, yang semuanya dapat dicapai apabila ada seorang pemimpin (camat) yang mampu memimpin bawahannya agar dapat bekerja secara maksimal. b. Perubahan dan pembaruan manajemen pemerintah sesuai dengan perkembangan zaman yang diikuti pula oleh perkembangan lainnya seperti masyarakat, tatanan sosial ekonomi, budaya dan sebagainya, maka perubahan dan pembaruan serta penyempurnaan manajemen pemerintah kecamatan harus senantiasa terus dilakukan. Perubahan ini akan meningkatkan efektivitas dan efesiensi kerja menuju good govermance adalah salah satu indikator kinerja dari program aksi ini. c. Peningkatan pelayanan melalui penyediaan informasi yang seluas-luasnya. Tersedianya informasi tentang pelayanan publik merupakan salah satu cara sosialisasi tidak langsung terhadap pelayanann publik yang diinginkan. d. Peningkatan sistem pelayanan masyarakat dalam kaitan mempersingkat waktu untuk urusan-urusan pemerintah. Dengan berkembangnya perekonomian yang diikuti pula oleh berkembangnya informasi, jarak dan waktu akan semakin dekat. Masyarakat dan dunia usaha sangat mendambakan efesiensi waktu utamanya dalam urusanyang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan. e. Pembersihan secara terus-menerus tubuh organisasi dari unsur KKN. Di dalam era keterbukaan dan demokrasi ini, pembersihan organisasi pemda dari setiap unsur KKN mutlak harus dilakukan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawasinternal dan pengawas eksternal: 1. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukanmelalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturanperundangundangan. 2. Pegawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukanmelalui : a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduanmasyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik. b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8
c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/kota. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukanmelalui: Pengawasan melekatyaitu pengawasan yang dilakukan olehatasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengawasan fungsional
yaitu pengawasan
yang
dilakukan oleh aparatpengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengawasan
masyarakatyaitu
pengawasan
yang
dilakukan
olehmasyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentangpenimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 1.
Pelayanan yang diberikan oleh Camat pada Masyarakat dinilai masih belum efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang merasa kurang dilayani dengan baik dan merasa puas. Dimana capaian seperti pelayanan camat dan aparat kecamatan belum dilakukan dengan mudah, lancar, tepat, tidak berbelitberlit, tidak melemahkan dan tidak sulit dengan proses penyelesaian yang tepat waktu dan biaya yang sesuai dengan administrasinya.
2.
Kepemimpinan camat memperlihatkan bahwa gaya yang paling sering digunakan oleh Kepala Kecamatan adalah kepemimpinan yang sifatnya instruksi dan konsultatif, hal ini terlihat dari pemberian tugas kepada para bawahan sering dengan memberi perintah-perintah dan juga sering menampung keluhan atau aspirasi dari bawahan, namun tanpa ditindak lanjuti secara jelas oleh camat sebagai pemimpin.
3.
Kendala-kendala dalam kepemimpinan camat juga antara lain di sebabkan oleh belum optimalnya penerapan kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tingkat kematanagan pegawai pada Kecamatan Talawaan saat ini, terutama menyangkut kualitas SDM yang belum memadai, artinya hal ini dapat dilihat dari rendahnya mutu pendidikan, pengalaman karja yang di miliki, serta kompetensi yang tidak di jalakan pada organisasi tersebut. Disamping itu juga layanan seperti KTP, yang di keluarkan oleh Kecamatan belum menunjukan pelayanan prima 9
sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat, hal ini terlihat dari adanya keluhan warga serta jalur birokrasi yang panjang serta kurangnya perlengkapan, tumbuhnya KKN sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk mau mengurus berbagai jenis layanan. Saran Bertitik tolak dari hasil-hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kepemimpinan camat dalam pelaksanaanpelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan saran sebagai implikasi penting bagi pihak-pihak terkait untuk menindak lanjutinya. Saran yang dimaksud sebagai berikut: 1.
Untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat penting memilih aparat kecamatan yang berkompeten dibidangnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2.
Membangun dan mengembangkan relasi fungsional baik secara teknis maupun organisatoris antara aparatur pemerintah kecamatan dan desa melalui pelaksanaan program-program pembangunan desa, yang berbentuk pengawasan dan pembinaan serta pelayanan pada masyarakat.
3.
Pemberianpelayanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah bersikap transparan dan jujur, untuk itu kepada pemerintah kecamatan diharapkan dapat memperlihatkan prosedur penyelesaian atau standar
Operasional Prosedur dari
tiap-tiap masalah dengan jelas agar masyarakat tidak merasa dibohongi ataupun dibodohi. Dalam artian setiap masalah yang memerlukan pengurusan diKecamatan harus dijelaskan ataupun ditulis dalam papan informasi, masalah tersebut memerlukan biaya berapa dan memerlukan waktu penyelesaian berapa lama. Sehingga semua itu bisa menjadi tolok ukur masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari Kecamatan.
10
DAFTAR PUSTAKA
Terry R. George. 2003, Prinsip-Prinsip Manajemen.Bumi Aksara; Jakarta Thoha, Miftah. 2003. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Moningka, Drs. “Pembinaan Kepemimpinan akar rumput” Moeljarto, T. 2001. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta. Suyianingrat, Bayu. 1981, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat.Pasco; Kartini Kartono, Dra. “Pemimpin dan Kepemimpinan”,CS. Rajawali, Jakarta, 1983 Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif.Alfabeta; Bandung. Siagian, Sondang. 1997. Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi. PT. Gunung Agung; Jakarta. Kotter, John P., 1997, Power & Influnce (Kekuasaan dan Pengaruh), Alih Bahasa Hendra Teguh, PT. Prenhallindo, Simon & Schuster (Asia) Pte Ltd. The Free Press. Stoner James, A. F. Manajemen, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986.
Sumber-sumberlain :
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang adminstrasi kependudukan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
Peraturan Presiden nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis nomor induk Kependudukan.
Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik.
11
