KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN Oleh EARLITA KOROMPIS 090813170 ABSTRAKSI Badan permusyawaratan desa atau BPD sebagai lembaga pemerintahan di desa memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan lembaga BPD ini di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pada pasal 200 angka 1 disebutkan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Salah satu peran BPD adalah pengawasan ADD yaitu sumber pembiayaan utama untuk itu diharapkan kepala desa lebih memposisikan ADD dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek/kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa. Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD-nya untuk perbaikan/peningkatan fisik jalan, yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Kata Kunci :Kinerja. BPD, Pengawasan A. Latar Belakang Dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kedudukan yang penting inilah telah menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wadah penampung aspirasi masyarakat yang dibentuk oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah sejajar dengan Pemerintah Desa serta Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa adalah fungsi legislasi, menjaring aspirasi dari masyarakat dan pengawasan. Adapun pelaksanaan kewenangan BPD di Desa Temboan belum optimal dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.belum optimalnya yang dimaksud dalam hal ini misalnya kewenangan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat BPD bersama kepala desa tidak pernah menerima
masukan
dari
masyarakat.selanjutnya
dalam
hal
tata
kerja
anggota/pimpinan BPD juga belum optimal dengan berbagai permasalahan yang timbul.kondisi ini dibuktikan dengan adanya kegiatan BPD yang banyak didominasi oleh peran pimpinan BPD sementara anggota BPD belum berperan sebagaimana mestinya.mekanisme demokrasi dalam tubuh BPD termasuk dalam pelaksanaan rapat-rapat BPD dan hubungan kelembagaan masih perlu mendapatkan pengaturan dan penjelasan.hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tata tertib BPD yang mengakomodir pengaturan sebagaimana dijelaskan tersebut belum maksimal. Berangkat dari permasalahan diatas diperlukan adanya solusi atau pemecahan dalam bentuk kebijakan yang mengarah kepada percepatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejalan dengan kewenangan tersebut dalam hal ini bentuk Pengawasan meliputi pengawasan terhadap Peraturan Pemerintah Desa dan Keputusan Kepala Desa serta Program kerja desa yaitu bagian dari pelaksanaan peraturan desa oleh Pemerintah Desa. Dalam hal ini program kerja desa tidak semua berjalan dengan baik . Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Namun BPD Desa Temboan kinerjanya belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah.dikatakan kinerja BPD belum optimal misalnya dalam hal pengawasan tentang ADD yang tidak transparan kepada masyarakat dan tidak ada pertanggung jawaban kepada masyarakat dan kepala desa hanya merahasiakan dana yang masuk serta dalam hal mambahas dana yang masuk masyarakat tidak pernah diundang dalam pertemuan tersebut.Fungsi pengawasan BPD Desa Temboan hanya dilakukan oleh segelintir orang saja dan dalam menjalankan pengawasan tersebut seringkali tidak efektif dengan membawa urusan-urusan pribadi ataupun kelompok. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa untuk membangun Cheks and Balances serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas dalam kebijakan tentang desa. Badan permusyawaratan Desa mempunyai beberapa fungsi dan wewenang melakukan pengawasan, diantaranya pengawasan dalam pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Kepala Desa, dan pembangunan yang dilaksanakan didesa. Seiring dengan perjalanan Badan Permusyawaratan Desa yang bisa dibilang masih muda dan keanggotaannya merupakan wakil-wakil dari masyarakat maka masyarakat berharap Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan kinerjanya dengan baik. Pengawasan adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana kinerja badan permusyawaratan desa dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintah? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneliti adalah Untuk mengetahui kinerja badan permusyawaratan desa dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintah PEMBAHASAN A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.Namun peran BPD di desa Temboan masih saja tidak transparan kepada masyarakat dalam hal pengawasan ADD.Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Adapun Tugas dan Kewajiban yang harus dilakukan oleh BPD yaitu : 1. Mengayomi adat istiadat 2. Merumuskan rencana Pembangunan Desa bersama dengan Pemerintah Desa 3. Menampung aspirasi masyarakat. 4. Menyampaikan aspirasi yang diterima masyarakat. 5. Mengawasi atas kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa, 6. Melaksanakan peraturan desa 7. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Sesuai dengan kedudukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD diberi kewenangan yang telah diatur dalam PP 72 tahun 2005. Inti dari kewenangan yang dimiliki : 1).
Menggali,menampung,menghimpun,merumuskan,dan
menyalurkan
aspirasi
masyarakat yang mengarah kepada terwujudnya pemerintah desa yang telah mengadopsi/memperhatikan keinginan masyarakat. 2). Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa yang mengarah kepada adanya kepastian hokum yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dengan BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa. 3). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa dengan meminta keterangan kepada pemerintah desa dan menyatakan pendapat yang mengarah kepada pengawalan penyelenggaraan pemerintahan desa. 4). Mengusulkan pengangkatan dengan mempertimbangkan masukan dari panitia pemilihan kepada desa dan pemberhentian kepala desa yang mengarah kepada tersedianya kepala desa sebagai unsure penyelenggara yang dapat menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih,transparan serta tertib. B. Kinerja BPD dalam hal pengawasan ADD Ada fenomena yang memberikan indikasi bahwa pembangunan desa tidak merata dan kurang efisien. Kelemahan pembangunan desa ini dapat dicermati dari 2
sisi. Pertama, aparat pemerintahan desa (human-actors) kadang-kadang menghadapi ketidakberdayaan dalam menggalang kekuatan lokal dalam membangun kesadaran kolektif, bagi perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Menurut J.M.Tarumingkeng sebagai ketua BPD pengawasan ADD di desa Temboan ”sudah berjalan dengan baik dan sudah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik”.dan dalam hal ini Kelembagaan pemerintahan desa sering menghadapi persoalan kepercayaan (social trust) yang diperlukan bagi perubahan kolektivitas sosial desa.ADD adalah sumber pembiayaan utama untuk itu diharapkan kepala desa lebih memposisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek/kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa. Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD-nya untuk perbaikan / peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.dan dalam hal ini
menurut F.Maleke selaku anggota
masyarakat “kinerja BPD dalam hal pengawasan masih belum baik karena dilihat dalam peningkatan fisik jalan yang ada di desa Temboan sampai sekarang ini kepala desa hanya mengumumkan saja akan adanya pembuatan jalan tetapi sampai sekarang kenyataannya hasilnya belum direalisasikan.dan sangat disayangkan sampai sekarang ini keadaan infrastruktur jalan yang ada di desa Temboan sangat memprihatinkan”.
KESIMPULAN - Badan permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. mengingat tugas, kedudukan, fungsinya BPD memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, efektif, terarah sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.maka dapat disimpulkan bahwa badan permusyawaratan desa belum melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik maka dalam hal tersebut kinerja BPD harus ditingkatkan. - Badan Permusyawaratan Desa Temboan secara umum kinerjanya dalam pengawasan harus ditingkatkan lagi karena masih saja ada permasalahan yang terjadi dan karena mengingat banyak masyarakat yang menilai kinerja BPD khususnya masyarakat yang belum paham tentang keadaan BPD. - Pengawasan BPD harus ditingkatkan lagi dalam hal pembangunan yang ada di desa karena pengawasan merupakan sesuatu yang penting dalam pembangunan. - Kinerja BPD dalam pengawasan harus lebih dipertegas lagi agar supaya masyarakat terdorong dalam berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desa. -
BPD harus menunjukkan bagaimana menjalankan pengawasan sesuai dengan
aturan yang ditetapkan agar masyarakat bisa menilai kinerja BPD dalam mengawasi pembangunan yang ada di desa. SARAN 1) Mempertahankan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai bukti kinerja BPD difokuskan sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat;
2) Perlu dikembangkan lebih intensif komunikasi yang sehat, baik secara horizontal maupun vertikal dan komunikasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi / kelompok; 3) Perlu adanya masukan dari lembaga-lembaga lain misal Pemdes, LPMD, yang bersifat membangun dan meningkatkan kinerja BPD demi tercapainya kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; 4) Perlu mempertahankan kebersamaan antara BPD, Pemdes, LPMD dan masyarakat dalam menyikapi program yang diharapkan pemerintah dan keinginan masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman; 5) Masyarakat harus lebih aktif dan kritis di dalam menyikapi berbagai kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh BPD, serta di dalam proses penyusunan kebijakan. 6) BPD harus lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam hal pengawasan. DAFTAR PUSTAKA Ardiwilaga, Anwar R, 1970, Pemerintahan Desa, Tarase, Bandung Beratha, N. 1992. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta : Ghalia Indonesia Moleong Lexi j.. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung 2006 PT .Remaja Rosdkarya. Moeheriono,2009.Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi.Bogor: Ghalia Indonesia Ridwan Nasrulloh, (Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Tahun 2008
