PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA Oleh
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH Surakarta, 24 Februari 2016
TUJUAN PEMERIKSAAN Untuk menilai/menguji apakah pelaksanaan kegiatan telah : A. Patuh dan taat thd Peraturan Perundangundangan. B. Efesiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. C. Bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan dari program yang ditetapkan.
PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN BANKEU KEPADA PEMDES keberpihakan pada masyarakat miskin; transparansi; swakelola dan gotong royong; swadaya;
partisipatif; acountable (dapat dipertangungjawabkan); sustainable (berkelanjutan);
berorientasi pengembangan kawasan; responsif gender.
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN A. PERENCANAAN B. PELAKSANAAN - Tepat Jumlah - Tepat Sasaran - Tepat Waktu - Tepat Guna/Manfaat - Tepat Administrasi C. PENGENDALIAN D. LAIN-LAIN
PERENCANAAN Perencanaan kegiatan hrs berdasarkan hasil musyawarah desa /
rembug desa yg ditetapkan dalam RPJMDes, RKP Desa; Bankeu kpd Pemdes dimasukkan dlm APBDes. Bankeu kpd Pemdes diprioritaskan untuk desa-desa dengan kategori Desa dg tk kemiskinan tinggi dan sedang sbgmn hasil PPLS Tahun 2011. Pemdes dapat mengusulkan maks. 2 (dua) rencana kegiatan prioritas yang menjadi kewenangannya. Rencana usulan kegiatan dikaji dan direkomendasikan oleh Tim Verifikasi yang dikoordinir oleh SKPD Kab. yg membidangi pemberdayaan masy. dan desa diusulkan kpd Gubernur Cq. Bapermasdes Prov. Jateng Rencana kegiatan dilakukan verifikasi administrasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur. Pemdes penerima Bankeu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. SK Kades tentang Pembentukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai kegiatan: a. peningkatan Sarpras Perdesaan; - bidang Infrastruktur; - bidang Ekonomi; - bidang Kesehatan; - bidang Pendidikan; - bidang Sosial Budaya. b. rintisan Desa Berdikari : pengembangan ekonomi produktif tidak termasuk untuk simpan pinjam atau usaha dagang. c. peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa : pengelolaan BUMDesa, Lumbung Desa, CPPD, TTG, UP2K-PKK, UED-SP, KPMD
PELAKSANAAN Tepat Jumlah Penetapan besaran nominal dan jumlah desa
Bankeu kpd Pemdes ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Dana Bankeu dpt digunakan unt operasional maks 5 % dari besaran biaya pelaksanaan kegiatan Standarisasi bantuan keuangan mendasarkan indeks harga setempat Bankeu Pemprov langsung ditransfer ke Rekening Kas Desa, meskipun demikian tetap perlu dicermati adanya beban/ imbalan tertentu yg ditanggung oleh Pemdes/TPK (Tim Pengelola Kegiatan).
Tepat Sasaran Keg harus sesuai dg proposal yang telah disetujui
dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan. Pemeriksaan thd dana bankeu yg dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Pemeriksaan thd pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan/bidang atau melanggar kewajiban. Pemeriksaan thd bentuk swadaya yang telah disediakan oleh masyarakat (uang, material, tenaga kerja).
Peningkatan Sarpras Perdesaan : Prioritas Bidang Infrastruktur : a. pembangunan atau rehabilitasi : - jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan; - sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri; - serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; b. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan : - sarana air bersih berskala desa; - embung desa; - sarana bidang lingkungan; - JITUT/JIDES.
Prioritas Bidang Ekonomi : a. pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu; b. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan : - pasar desa dan/atau kios desa; - lumbung pangan desa; c. pengembangan sarpras produksi dan/atau perekonomian.
Prioritas Bidang Kesehatan : a. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan Posyandu dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD); b. penyediaan sarana penunjang kegiatan PKD
Prioritas Bidang Pendidikan : Pengadaan sarpras perpustakaan desa atau taman bacaan.
Prioritas Bidang Sosial Budaya : a. pembangunan sarpras kesenian desa; b. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarpras sanggaranak.
BANKEU KPD PEMDES TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK : Upah tenaga kerja/honorarium kecuali warga
miskin, Sewa alat, Pembebasan tanah. Pembangunan sarpras peribadatan, Pembangunan sarpras kelembagaan Kantor/Balai Desa, Balai RW/RT, Gedung PKK Gapuro/Tugu Batas Desa, Pagar/Talud/Jalan di dalam Makam Sarpras milik pribadi/bukan milik Desa Pos Kamling, Rumah Lagan/Gudang
HAL-HAL YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN ATAU MELANGGAR KEWAJIBAN : Merubah lokasi kegiatan, tanpa mll
musyawarah desa yg dituangkan dlm BA dan dilampiri perubahan proposal (krn bencana alam). Kegiatan yang sehrsnya diswakelola, tetapi diborongkan kepada Pihak Ketiga. Pembelian material tidak dipungut pajak Kegiatan peningkatan sarpras dasar pedesaan melebihi 2 (dua) kegiatan pada setiap desa
Tepat Waktu TPK melaksanakan kegiatan paling lambat 15 (limabelas) hari setelah bantuan masuk rekening kas desa. TPK/Pokmas wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kades paling lambat 1 (satu) minggu
setelah kegiatan berakhir. Pemdes wajib menyampaikan LPJ kpd Gubernur Cq. Kepala Bapermasdes Prov. Jateng dg tembusan kpd Kepala Biro Adbangda dan Biro Keuangan SETDA Prov. Jateng paling lambat tgl. 10 Januari tahun berikutnya.
Tepat Guna/Manfaat Pemeriksaan apakah hasil kegiatan dari
dana bantuan keuangan telah berfungsi sesuai usulan yang direncanakan. Pemeriksaan apakah dengan berfungsinya hasil kegiatan tersebut, maksud dan tujuan pemberian batuan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Pergub No.56/2015 telah dapat dicapai.
Tepat Administrasi Proposal keg dan dokumen permohonan pencairan dana telah
diverifikasi adm. & teknis dr tk Kec. dan tk Kab., sedangkan verifikasi adm dilakukan di tk Prov. Kepengurusan TPK ditetapkan dengan SK Kades Surat Pernyataan Kesanggupan Kades untuk mengerjakan Keg minimal sesuai dg proposal kegiatan. Surat Pernyataan Kesanggupan TPK mengerjakan keg dg tanda tangan Ketua TPK dan disetujui Kades Surat pernyataan Kades bertanggung jawab atas kebenaran dan validitas data, informasi dan lampiran dalam proposal Penyerahan dana Bankeu ke TPK disaksikan masyarakat Desa didukung dengan Dokumentasi dan Berita Acara Pemeriksaan atas ketertiban pencatatan dan dokumentasi bukti pelaksanaan kegiatan
PENGENDALIAN Monev sebagai upaya pengendalian keg agar tepat
guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan scr berjenjang oleh tim Prov., Kab. dan Kecamatan. Waktu monev secara berkala/insidentil baik pd saat Persiapan, Pelaks. maupun pasca kegiatan Pengendalian kegiatan dilaksanakan mll pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan Pemeriksaan terhadap pelaksanaan monev kegiatan oleh Instansi/SKPD terkait baik dari Provinsi, Kabupaten maupaun Kecamatan sesuai Pergub No. 56 Thn 2015.
LAIN-LAIN Pemkab wajib menyediakan dana pendampingan se-kurang2 nya unt keg identifikasi, sosialisasi, verifikasi, penyusunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi keg. dll. Bankeu Rintisan Desa Berdikari : SKPD Kab. yg membidangi pemberdayaan masyarakat mendpt BOP : - sebesar Rp.25.000.000,00 unt lokasi baru - sebesar Rp.35.000.000,00 unt lokasi baru dan lama Kecamatan sebesar Rp.2.500.000,00 per desa Bantuan dukungan pendampingan desa bagi Kecamtan sebesar Rp.1.000.000,00 per desa
BEBERAPA PERMASALAHAN BANKEU KPD PEMDES, al : Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan usulan/proposal Harga satuan barang/jasa belum sepenuhnya berpedoman pada indeks harga setempat.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
