KONSEPSI REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TTG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KONSEPSI REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TTG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK OLEH DRS. SYAMSUDDIN, M.Si DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

1

UU NO 2/2011 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 2/2008 TTG PARPOL

DASAR HUKUM

PP NO 83/2012 TTG PERUBAHAN ATAS PP NO 5/2009 TTG BANTUAN KEUANGAN PARPOL

PERMENDAGRI NO 6/2017 TTG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 77/2014 TTG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LPJ PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

2

LATAR BELAKANG  Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.  Dalam rangka mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat Nasional dan Modern, Negara mendorong kemandirian Partai Politik melalui Pemberian Bantuan Keuangan.  Bantuan keuangan parpol dimaksudkan untuk menunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.  Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3

PERAN PARTAI POLITIK

 SEBAGAI POROS DALAM PROSES DEMOKRASI

 SEBAGAI PENYALUR PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA  MENGINTEGRASIKAN PARA INDIVIDU DAN KELOMPOK DALAM MASYARAKAT KE DALAM SISTEM POLITIK  MEMPERSIAPKAN PARA KADER CALON PEMIMPIN BANGSA  MEMPERJUANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK ASPIRASI DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT

BERDASARKAN

 MENGEMBANGKAN KAPASITAS BERSAING DALAM PEMILU, DAN BERKONTRIBUSI SECARA KREATIF DALAM PERDEBATAN KEBIJAKAN PUBLIK

4

FUNGSI PARTAI POLITIK

 SEBAGAI SARANA MASYARAKAT

PENDIDIKAN

 SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN PERSATUAN DAN KESATUAN

POLITIK

IKLIM

YG

ANGGOTA

DAN

KONDUSIF

BAGI

 SEBAGAI SARANA PENYERAP, PENGHIMPUN DAN PENYALUR ASPIRASI POLITIK MASYARAKAT DLM MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN NEGARA  SEBAGAI SARANA ASPIRASI POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA  SEBAGAI SARANA REKRUTMEN PENGISIAN JABATAN POLITIK

POLITIK

DALAM

PROESES

5

UU NO.2/1999 DAN PSL 2 DAN PSL 7 PP 51 THN 2001 SYARATNYA MEMPEROLEH SUARA DLM PEMILU BESARNYA Rp 1.000,-

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBERIAN BANPOL

UU NO.31/2002 PSL 2 DAN PSL 4 PP 29 THN 2005 SYARATNYA MENDAPATKAN KURSI DI DPR/DPRD SETIAP KURSI DITETAPKAN SEBESAR RP. 21.000.000,- PER TAHUN

UU 2/2008 JO UU 2/2011 DAN PP 5/2009 JO PP 83/2012 DIBERIKAN KPD PARPOL YG MEMPUNYAI KURSI DI DPR/DPRD DIBERIKAN SECARA PROPRSIONAL BERDASARKAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA BESARNYA = RP.108,-

6

PARPOL BERHAK MEMPEROLEH BANTUAN KEU DARI APBN/APBD YG DIBERIKAN SECARA PROPORSIONAL KPD PARPOL YG MENDAPATKAN KURSI DI DPR, DPRD RPOV/KAB/KOTA YG HITUNGANNYA BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA (Psl PSL 34 Ayat (1) dan (3)

UU NO.2/2008 jo UU NO. 2/2011

- PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DIPRIORITASKAN UTK PENDIDIKAN POLITIK DAN OPERASIONAL SEKRETARIAT - DIKELOLA MELALUI REKENING KAS UMUM PARPOL - PARPOL DISEMUA TINGKATAN MELAKUKAN PENCATATAN ATAS SEMUA KEUANGAN PARPOL (Psl 34 Ayat (3a)

PARPOL BERKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LPJ PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DARI APBN/APBD KPD BPK SECARA BERKALA 1 THN SEKALI UTK PALING LAMBAT 1 BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR (Psl 34A)

7

- PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

- PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK SETIAP 1 (SATU) TAHUN DAN DIUMUMKAN SECARA PERIODIK

UU NO.2/2008 jo UU NO. 2/2011

- PARPOL WAJIB MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN (Psl 39)

PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENGHENTIAN BANTUAN APBN/APBD SAMPAI LAPORAN DITERIMA OLEH PEMERINTAH DALAM TAHUN ANGGARAN BERKENAAN Psl 47 Ayat (3)

8

PEMERINTAH/PEMDA SETIAP TAHUNNYA MEMBERIKAN BANTUAN KEUANGAN SECARA PROPORSIONAL KPD PARPOL YG MENDAPATKAN KURSI DI DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA PP No 83 Thn 2012 TTG PERUBAHAN PP 5/2009 ttg Bantuan Keuangan kpd Partai Politik sbgmn tlh diubah

(PSL 2)

Penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan dipergunakan untuk pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dan sisanya untuk menunjang kegiatan operasional sekretariat Partai Politik (Psl 9) 9

PENERIMA: PARPOL YG MEMPUNYAI KURSI DI DPR/DPRD

URGENSI BANTUAN KEUANGAN PARPOL

METODE: DIHITUNG SECARA PROPORSIONAL BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA.

DIT POLITIK DALAM NEGERI Sanksi: apabila parpol tdk menyampaikan LPJ maka bantuan keuangan akan dihentikan sampai laporan diterima

PERUNTUKAN: PENDIDIKAN POLITIK (60 %) DAN OPERASIONAL SEKRETARIAT

Laporan: disampaikan kpd pemerintah setelah diperiksa BPK, yaitu 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir

10

SUMBER KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2011

IURAN ANGGOTA Perseorangan anggota partai politik (pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART)

SUMBANGAN YG SAH MENURUT HUKUM

Berupa Uang, barang atau jasa

Perseorangan bukan anggota parpol maksimal 1 milyar dlm 1 tahun anggaran Perusahaan dan/atau badan usaha Maksimal 7,5 milyar dlm 1 tahun anggaran

APBN/APBD Pasal 34 ayat (3) Diberikan secara proporsional kepada parpol yg mendapatkan kursi di DPR, DPRD Prov dan Kab/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

PERMENDAGRI NO 6 Tahun 2017

11

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL PARTAI POLITIK BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARPOL LAPORAN KEUANGAN INTERNAL IURAN ANGGOTA DAN SUMBANGAN

TERBUKA UTK MASY

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

DIAUDIT BPK

LAPORAN KEUANGAN YG BERSUMBER DARI APBN/APBD

PARPOL MENYAMPAIKAN LPJ PALING LAMBAT 1 BULN SETELAH THN ANGGARAN BERAKHIR

12

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK UU NO.2/2011

Parpol menyampaikan Laporan paling lambat 1 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir

1 bulan setelah audit

Pemerintah Pusat/Prov/Kab/ Kota

Psl 12A dan 34 A

BPK mengaudit 3 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir

1 bulan setelah audit

13

UU NO.2/1999 DAN PSL 2 DAN PSL 7 PP 51 THN 2001 SYARATNYA MEMPEROLEH SUARA DLM PEMILU BESARNYA Rp 1.000,-

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBERIAN BANPOL

UU NO.31/2002 PSL 2 DAN PSL 4 PP 29 THN 2005 SYARATNYA MENDAPATKAN KURSI DI DPR/DPRD SETIAP KURSI DITETAPKAN SEBESAR RP. 21.000.000,- PER TAHUN

UU 2/2008 JO UU 2/2011 DAN PP 5/2009 JO PP 83/2012 DIBERIKAN KPD PARPOL YG MEMPUNYAI KURSI DI DPR/DPRD DIBERIKAN SECARA PROPRSIONAL BERDASARKAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA BESARNYA = RP.108,-

14

PENGATURAN BESARAN BANPOL

THN 2002-2003

PERSUARA SAH Rp1000 x 104.099.785

Rp104.099.785.000

THN 2004-2008

PER KURSI Rp21.000.000 x 550

Rp11.550.000.000

THN 2009-2016

PERSUARA SAH Rp108 x 121.920.762

Rp13.167.442.296

THN 2017

PERSUARA SAH

Pusat 5.400 Prov 10.000 Kab/kota 15.000

DASAR PERTIMBANGAN KENAIKAN BANPOL

• Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini bantuan keuangan pada Parpol belum mengalami peningkatan • Secara filosofis alokasi anggaran yang tersedia adalah hanya untuk menunjang kegiatan operasional kesekretariatan, dan hal tersebut tercermin dari nilai bantuan keuangan kepada Parpol yang ada saat ini • Inflasi yang terjadi dari tahun 2004 sampai dengan saat ini besaran bantuan keuangan belum berubah 16

KAJIAN KENAIKAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KPK 1. Dialokasikan utk 10 Parpol Rp. 9,3 T (DPP = Rp. 2,6 T, DPD Rp. 2,5 T dan DPW Rp. 4,2 T. 2. Alokasi 9,3 T dibebankan kpd Parpol 50% dan APBN 50% selama 10 tahun 3. Penyesuaian kenaikan besaran dari Rp108,menjadi Rp 10.706,persuara sah

ICW 1. Proposi banpol dari APBN hanya mampu menutupi kebutuhan parpol 0,63% dari total pengeluaran 2. Banpol saat ini hanya 0,0006 % dari jmlh APBN dan 0,0245 % dari jmlh keseluruhan bantuan dari APBN/APBD 3. Pemerintah menetapkan besaran banpol utk DPP maks 0,0125% dari total APBN, 4. Pandangan ICW Banpol hanya menutup 30% dari kebutuhan dasar parpol sedangkan sisanya sebesar 70% ditutup dari sumbangan anggota dan masyarakat.

PERLUDEM 1. Nilai Banpol dari APBN sangat kecil hanya 1.3% dari total pengeluaran parpol per tahun 2. Peningkatan secara bertahap besaran Banpol dari 5% (Rp 540) s.d. 51,2% (Rp 40.807) dari total belanja parpol dgn pembagian 50% diberikan langsung atas perhitungan jumlah suara dan 50% diberikan atas kemampuannya dalam menggalang dana publik

17

KAJIAN KENAIKAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PENGALAMAN NEGARA LAIN

BPK 1. Melakukan perubahan

terhadap sistem pemilihan legislatif

2. Negara mengambil peran dalam mendanai kegiatan2 parpol tidak melebihi 0,01% dari total kebutuhan partai politik.

3. Membentuk panitia perumusan pembiayaan parpol dengan melibatkan pihak pemerintah, LSM Masyarakat, Partai politik, kampus dan Akademisi.

Mengambil perbandingan dari negara lain seperti : 1. Usbekistan (100%) 2. Inggris, Italia dan Australia (30%) 3. Austria, Swedia dan Meksiko (70%) 4. Perancis, Denmark dan Jepang (50%) dari kebutuhan partai politik

Berapa keamampuan dari pemerintah untuk menaikan bantuan keuangan kepada parpol yg ideal

Kementerian Keuangan 18

DASAR KEMENDAGRI PERTIMBANGAN KENAIKAN BESARAN BANPOL 1.

Kebutuhan Parpol Apabila diusulkan kenaikan dari Rp 108 menjadi Rp5.400,- per suara maka total Banpol yang diterima baru mencapai angka Rp 658.372.111.650 (45.53%) dari total kebutuhan parpol per tahunnya, atau jika dikaitkan dengan total APBN Rp 2.000 T saat ini maka total anggaran yg diberikan kepada parpol hanya menutup sebesar 0,033% dari kebutuhan parpol.

Analisis berdasarkan hasil kajian berdasarkan kebutuhan 10 parpol pertahun sebesar Rp1.417.112.015.660, maka banpol yg bersumber dari APBN hanya menutup 0.93% (Rp13.167.442.296) dari total kebutuhan sehingga Ruang menaikkan bantuan keuangan parpol masih sangat terbuka, mengingat total bantuan keuangan partai politik hanya 0,0002% dari nilai APBN dan total kebutuhan seluruh partai parpol per tahun hanyalah 0,0029% dari nilai APBN 2. Penyesuaian besaran bantuan keuangan Bantuan keuangan partai politik dari tahun ketahun mulai sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini tidak akan pernah mengalami perubahan atau peningkatan sehingga nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang di berikan kepada partai politik tingkat pusat dan di daerah yang bersumber dari APBN/APBD sekarang ini di nilai relatif sangat kecil jika mengikuti nilai inflasi yang setiap saat terjadi perubahan dan sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan politik dan dana operasional kesekretariatan

19

DASAR KEMENDAGRI PERTIMBANGAN KENAIKAN BESARAN BANPOL 1.

Kebutuhan Parpol Apabila diusulkan kenaikan dari Rp 108 menjadi Rp5.400,- per suara maka total Banpol yang diterima baru mencapai angka Rp 658.372.111.650 (45.53%) dari total kebutuhan parpol per tahunnya, atau jika dikaitkan dengan total APBN Rp 2.000 T saat ini maka total anggaran yg diberikan kepada parpol hanya menutup sebesar 0,033% dari kebutuhan parpol.

Analisis hasil kajian berdasarkan kebutuhan 10 parpol pertahun sebesar Rp1.417.112.015.660, maka banpol yg bersumber dari APBN hanya menutup 0.93% (Rp13.167.442.296) dari total kebutuhan sehingga Ruang menaikkan banpol masih sangat terbuka, mengingat total bantuan keuangan partai politik hanya 0,0002% dari nilai APBN dan total kebutuhan seluruh partai parpol per tahun hanyalah 0,0029% dari nilai APBN 2. Penyesuaian besaran bantuan keuangan Bantuan keuangan partai politik dari tahun ketahun mulai sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini tidak akan pernah mengalami perubahan atau peningkatan sehingga nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang di berikan kepada partai politik tingkat pusat dan di daerah yang bersumber dari APBN/APBD sekarang ini di nilai relatif sangat kecil jika mengikuti nilai inflasi yang setiap saat terjadi perubahan dan sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan politik dan dana operasional kesekretariatan

20

DASAR KEMENDAGRI PERTIMBANGAN KENAIKAN BESARAN BANPOL Kebutuhan operasional sekretariat parpol NO

NAMA PARTAI POLITIK

1

P. NASDEM

2

BANTUAN DARI APBN

KEBUTUHAN OPERASIONAL SET PARPOL

% KENAIKAN

908.598.492

125.000.000.000

1.00

PKB

1.219.552.308

100.000.000.000

1.22

3

PKS

913.206.312

170.000.000.000

0.54

4

PDIP

2.556.685.944

175.000.000.000

1.46

5

P. GOLKAR

1.989.869.220

180.000.000.000

1.11

6

P. GERINDRA

1.593.004.644

165.000.000.000

0.97

7

P. DEMOKRAT

1.374.246.972

145.000.000.000

0.95

8

PAN

1.021.616.820

155.000.000.000

0.66

9

PPP

880.519.356

150.000.000.000

0.59

P. HANURA

710.142.228

100.000.000.000

0.71

13.167.442.296

1.465.000.000.000

0.90

10

JUMLAH

21

DASAR KEMENDAGRI PERTIMBANGAN KENAIKAN BESARAN BANPOL 3.

Indeks Harga Konsumen (IHK) IHK dapat digunakan sebagai: (1) Indikator untuk melihat fluktuasi harga yang terjadi. (2) Sebagai data dasar untuk perhitungan pendapatan nasional/regional (3) Berbagai analisa harga dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan sosial ekonomi lainnya. Perbandingan laju inflasi dan IHK dari beberapa kota di Indonesia dpt digunakan sebagai dasar atau instrumen untuk menaikan banpol

Tahun

No 2009 1.

2.78%

2010

2011

6.96% 3.79%

2012 4.3%

2013

Ket 2014

2015

2016

8.38% 8.36% 3.35% 0,69%

4. Perbandingan besaran bantuan keuangan parpol dari negara lain Perbandingan besaran Banpol dari negara lain maka tidak ada angka ideal yang berlaku umum di semua negara. Negara Uzbekistan yang membiayai semua kegiatan parpol (100%), sedangkan Inggris, Italia dan Australia membantu 30% dari kebutuhan Parpol. Selanjutnya Austria, Swedia dan Meksiko membantu 70% dari kebutuhan parpol, sedangkan Perancis, Denmark dan Jepang negara menyumbang 50% dari kebutuhan parpol.

Berapa keamampuan dari pemerintah untuk menaikan bantuan keuangan kepada parpol yg ideal

Kementerian Keuangan 22

KAJIAN KENAIKAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 1. tidak lagi ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota periode sebelumnya, namun berdasarkan kebutuhan dasar partai politik dengan formulasi penghitungan berdasarkan nilai per suara sah 2. usulan besaran kenaikan Bantuan Keuangan kepada partai poitik sebagai berikut:

a. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara bagi Partai Politik tingkat Pusat (DPP) yang mendapatkan kursi di DPR yang bersumber dari APBN semula diberikan sebesar Rp 108,- per suara sah menjadi sebesar Rp 5.400,- nilai persuara sah; b. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara bagi Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi (DPD) yang bersumber APBD Provinsi semula dialokasikan antara Rp450,- s.d. Rp 5.000 menjadi sebesar Rp 10.000,- per suara sah; c. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara bagi Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota (DPC) yang bersumber APBD kabupaten/kota semula dialokasikan antara Rp 1.500,- s.d. Rp 17.000 menjadi sebesar Rp 15.000,- per suara

Berapa keamampuan dari pemerintah untuk menaikan bantuan keuangan kepada parpol yg ideal

Kementerian Keuangan 23

KAJIAN PENINGKATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2015 Implikasi

BESARAN PER SUARA ATAU PROSENTASE DARI APBN/APBD

• Perlu adanya revisi UU No. 2 Tahun 2008 / UU No. 2 Tahun 2011 • Perlu adanya revisi PP No. 5 Tahun 2009 / PP No. 83 Tahun 2012 • Perlu adanya revisi Permendagri No. 77 Tahun 2014 Dampak 1.

2. 3.

4.

Pemberian bantuan Rp5.400 per suara atau Prosentase dari APBN dan pemberian bantuan setinggi-tingginya 15 kali lipat untuk provinsi dan Kabupaten/Kota dari APBD harus dilakukan Revisi UU 2/2008 jo UU 2/2011, karena penghitungannya adalah per suara sah. Kesiapan APBN/APBD dan kondisi perekonomian saat ini. Sesuai ketentuan UU No 2 Tahun 2011 bahwa Partai Politik harus transparan dan akuntabel, maka Partai Politik harus menyiapakan SDM kader Partai Politik yang paham dan mengerti pengelolaan keuangan terutama dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, dikarenakan laporan akan diperiksa/diaudit oleh BPK. Dan hal tersebut rawan penyimpangan. Pelaksanaan teknis verifikasi kelengkapan administrasi permohonan pengajuan bantuan keuangan dan fasilitasi bantuan keuangan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tindaklanjut 1.

2.

Telah ddilakukan kajian yang mendalam antara kementerian/ lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan, KPK, BPK, ICW. Perludem serta para pakar dan akademisi. Kesiapan Pemerintah dan Partai Politik dalam Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Keuangan dari segi manfaat/penggunaan dan pertanggungjawaban.

24

25 25

B A G I M U N E G E R I, 25 J I W A R A G A K A M25 I

25