Biro Keuangan , Pebruari 2012
Dasar Hukum 1.
PERGUB NO.49 TAHUN 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang bersumber dari APBD Prov Jateng
2.
PERGUB NO.67 TAHUN 2015 tentang Perubahan Pergub 49 Tahun 2015 Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang bersumber dari APBD Prov Jateng
3.
PERGUB NO.56 TAHUN 2015 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Prov Jateng
4.
PERGUB NO.66 TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Pergub Jateng Nomor 56 Tahun 2015 Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Prov Jateng
2
8
1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/kota dianggarakan pada DPA-PPKD/ DPPA-PPKD Provinsi Jawa Tengah. 2. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, pada objek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/ Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kab/Kota yang berasngkutan 8
3. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah daerah kepada Kab/Kota, dianggarkan dalam APBD Kab/kota sepanjang telah ada kepastian penganggaran atau setelah adanya informasi/pemberitahuan dari Pemda. 4. Dalam hal penetapan APBD Kab/kota mendahului penetapan APBD, penganggaran Bankeu pada APBD kab/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perbub/walikota tentang penjabaran APBD Kab/Kota dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD Kab/kota atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan 8
5. Dalam hal Bankeu diterima setelh penetapan Perubahan APBD Kab/Kota, maka bankeu tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran Pem Kab/Kota. 6. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa masuk dalam APBdes.
8
1. Penyaluran Bankeu kepada Kab/Kota dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah 2. Penyaluran Bankeu kepada Pemdes dilakukan melalui Rekening Kas Desa 3. Pencairan Bankeu Kab/Kota harus melalui SKPD/Unit kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota selaku PPKD.
8
1.
Surat permohonan pencairan dana dari Bupati/ Walikota
2.
Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota
3.
Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, satu bermaterai cukup
4.
Rencana Anggaran Biaya, jadwal dan lokasi kegiatan
5.
RKO
9
SURAT PERMOHONAN Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Wali kota atau kepala SKPD/Unit kerja SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah atas nama
01
KUITANSI
Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau kepala SKPD/Unit kerja SKPD yang
membidangi pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota (Penandatanganan kuitansi disesuaikan dengan penandatangan surat permohonan);
01
FOTOCOPY REKENING KAS UMUM DAERAH Sebagai bukti keberadaan Rekening Kas Umum Daerah dan mengurangi resiko kesalahan pengetikan nomor rekening, maka harus dilampirkan fotocopy rekening
kas umum daerah yang diterbitkan oleh bank.
01
RKO
Lembar pengesahan RKO yang telah diverifikasi. Jumlah 2 (dua) rangkap, asli cap basah,
01
Surat permohonan pencairan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Gub. Cq. Kepala Biro Keuangan dilampiri :
1.
Kuitansi rangkap 6 (enam) lembar, satu bermaterai cukup
2.
Rencana Penggunaan dana (RPD) rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa bestempel basah , satu bermaterai cukup
3.
Surat pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk mengerjakan Kegiatan minimal sesuai dengan proposal kegiatan berstempel basah rangkap 6 (enam), satu bermaterai cukup.
4.
Surat pernyataan Kesanggupan TPK untuk mengerjakan Kegiatan dengan tanda tangan ketua TPK dan disetujui Kepala Desa berstempel basah rangkap 6 (enam), satu bermaterai cukup. 9
5.
Surat pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dan bankeu kepada TPK sesuai dengan proposal kegiatan perencanaan Usaha, berstempel basah rangkap 6 (enam), satu bermaterai cukup.
6.
Surat pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bankeu Pemdes, berstempel basah rangkap 6 (enam), satu bermaterai cukup.
7.
Foto Copy Buku rekening Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng rangkap 6 (enam)
8.
Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam)
9
VERIFIKASI KECAMATAN
BERKAS DARI DESA
1.
2. Camat membuat Rekomendasi Pencairan Dana
Rekapitulasi No. Rekening Penerima Bantuan
VERIFIKASI KABUPATEN
BERKAS DARI KECAMATAN
2.
1. Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten membuat Rekomendasi Pencairan Dana
Rekapitulasi No. Rekening Penerima Bantuan
BERKAS DARI KABUPATEN
VERIFIKASI BAPERMADES PROV. JATENG
Kepala BAPERMADES PROV. JATENG membuat Rekomendasi Pencairan Dana & Rekapitulasi No. Rekening Penerima Dana.
REKOMENDASI & Rekapitulasi No. Rekening BERKAS SETELAH DIVERIFIKASI
BIRO KEUANGAN PROV. JATENG
GUNA TERTIB ADMINISTRASI
TEKNIK PENYUSUNAN BERKAS PENCAIRAN
TUJUAN : 1. Memudahkan dalam verifikasi data. 2. Memudahkan pencarian data dalam kaitan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Dana. 3. Percepatan pencairan
Susunan Berkas Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun
2015
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan/Kantor yang
membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten mengetahui Bupati beserta lampirannya (rekapitulasi no.Rekening) *per Katagori 2. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Desa Pemohon
dilampiri : •Syarat Pencairan bantuan Keuangan
Teknis Penyusunan permohonan pencairan : 1. Dikelompokkan sesuai dengan kategori kegiatan. 2. Disusun 6 Bendel. 1.Asli, 2.Arsip, 3.Arsip, 4.Arsip,5.Arsip 3. Rekapitulasi Nomor rekening Bank disusun urut abjad nama kecamatan A-Z. 4. Dari Kabupaten Berkas dari Desa Di nomori sesuai dengan Nomor pada Rekapitulasi Nomor rekening Bank. 5. Kwitansi Asli (disusun+dikelompokkan), foto copy buku rekening + KTP Kades&Bendahara Desa (disusun+dikelompokkan) pada asli permohonan pencairan diletakkan didepan surat permohonan pencairan, arsip didalam permohonan pencairan. Dinomori, disusun sesuai dengan no. urut rekapitulasi buku rekening. 6. Disusun sesuai dengan nomor urut rekapitulasi nomor rekening penerima bantuan keuangan.
1. Dikelompokkan sesuai dengan kategori kegiatan.
3. Rekapitulasi Nomor rekening Bank disusun urut abjad nama kecamatan A-Z.
4. Dari Kabupaten Berkas dari Desa Di nomori sesuai dengan Nomor pada Rekapitulasi Nomor rekening Bank.
5. Kwitansi Asli (disusun+dikelompokkan), foto copy buku rekening + KTP Kades&Bendahara Desa (disusun+dikelompokkan) pada asli permohonan pencairan diletakkan didepan surat permohonan pencairan, arsip didalam permohonan pencairan. Dinomori, disusun sesuai dengan no. urut rekapitulasi buku rekening. .
5. Kwitansi Asli (disusun+dikelompokkan), foto copy buku rekening + KTP Kades&Bendahara Desa (disusun+dikelompokkan) pada asli permohonan pencairan diletakkan didepan surat permohonan pencairan, arsip didalam permohonan pencairan. Dinomori, disusun sesuai dengan no. urut rekapitulasi buku rekening. .
FC. BUKU REKENING DAN KTP KEPALA + BENDAHARA DESA
6. Disusun sesuai dengan nomor urut rekapitulasi nomor rekening penerima bantuan keuangan.
1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diatur sebagai berikut: a. Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa digunakan sesuai dengan Proposal yang telah direncanakan, dan pelaksanaan dilakukan secara swakelola dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa penerima bantuan; b. Pencairan Bankeu Pemdes dicairkan langsung 100 % (seratus persen) dan dilaksanakan 15 (lima belas) hari setelah dana masuk Rekening Kas Desa.
2) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan. 3) Apabila Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran maka Bantuan Keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. 4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan Kegiatan Lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. 8
1) Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh SKPD pengampu kegiatan, dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi. 2) Guna pengendalian Bantuan Keuangan dibentuk: a. Tim Koordinasi di tingkat Provinsi yang dikoordinir di Tingkat Provinsi yang dikoordinir oleh Bapermades Prov Jateng. b. Tim Koordinasi di tingkat Provinsi yang dikoordinir di Tingkat Kabupaten yang dikoordinir oleh SKPD Pemberdayaan Masyarkat Desa .
3) Pengendalian Bankeu Kepada Pemdes di Tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat
8
Pemerintah Desa penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Jateng Cq. Kepala BapermadesProv. Jateng dengan tembusan kepada Kepala Biro Ad. Bangda dan Biro Kepala Biro Keuangan setda Prov. Jateng paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.
8
1. Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan meliputi: Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa memuat informasi tentang : 1) Pendahuluan; 2) Nama kegiatan; 3) Maksud dan tujuan; 4) Susunan TPK 5) Realisasi Anggaran Biaya (Bantuan dan Swadaya Masyarakat); 6) Realisasi Kegiatan 7) Waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan; 8) Manfaat /Out come kegiatan; 9) Kendala dan Permasalahan; 10) Lampiran-lampiran : a) Foto copy bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen Asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Keuangan selaku obyek Periksa); b) Realisasi Biaya beserta lampiran bukti pembayaran; c) Foto kegiatan berwarna/Dokumentasi (kondisi 0%, 50% dan 100%t diambil dari sudut pengambilan yang sama, bagi kegiatan Sarana Prasarana Perdesaan untuk Fisik); d) Berita Acara Pengambilan Uang (Kepala Desa & Bendahara); e) Berita Acara Penyerahan Uang dari Kepala Desa kepada Pengelola Kegiatan; f) Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan oleh Kepala Desa; g) Realisasi Biaya beserta lampiran bukti pembayaran; h) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa telah mengerjakan Kegiatan minimal sesuai dengan proposal kegiatan, bermeterai dan berstempel basah; i) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK mengerjakan kegiatan dengan tanda tangan Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa, bermeterai dan berstempel basah; 2. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan dibuat dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten. 8
BAGUS PRIYO HANDONO BIRO KEUANGAN SETDA PROV JATENG TELP : 081227760989 EMAIL :
[email protected]
