KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 414 /KPTS/013/2016 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, perlu memberikan Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4. Peraturan
-2-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45758); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A); 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Jawa Timur; 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp 2.187.743.823,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEDUA
: Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur hasiI Pemilihan Umum Tahun 2014.
KETIGA
-3-
KETIGA
: Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
KEEMPAT
: Partai politik penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur Jawa Timur setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
KELIMA
: Membebankan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kode Rekening 5.1.7.11.01.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
-2SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
