RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR... TAHUN... TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ....... TAHUN ...... TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

2.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

3.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum 1

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 4.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

5.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

6.

Litigasi adalah proses penanganan perkara atau kasus hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

7.

Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara atau kasus hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

8.

Verifikasi dan Akreditasi adalah proses penilaian dan penetapan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

urusan

Perlu diputuskan apakah perkara atau kasus BAB II SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum Pasal 2 Pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Standar Bantuan Hukum. (1) Pemberian bantuan hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3 (1) Bantuan Hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa, atau pejabat setingkat. (2) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Raskin atau sejenisnya dapat berlaku sebagai Surat Keterangan Tidak Mampu.

2

(3) Dalam hal calon penerima bantuan tidak memiliki identitas, Lurah/Kepala Desa di tempat kejadian perkara wajib mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 4 Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas resmi, maka penerima dapat mengajukan alamat sementara secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dimana pemberi bantuan hukum berdomisili.

Pasal 5 (1) Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; e. memiliki program Bantuan Hukum; dan f. tidak berafiliasi ke partai politik. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a adalah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b adalah telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c adalah memiliki kantor tetap dan alamat yang jelas dibuktikan dengan surat-surat yang sah. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d adalah memiliki ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta advokat yang mempunyai izin beracara. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e adalah mempunyai program Bantuan Hukum sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum. 3

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f adalah partai politik baik yang telah lulus verifikasi maupun yang belum lulus verifikasi di Kementerian. Pasal 6 Pemberi Bantuan Hukum yang akan menerima dana Bantuan Hukum harus lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pasal 7 (1) Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, panitia bersifat independen yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 8 Panitia bertugas menyeleksi dan mengevaluasi calon Pemberi Bantuan Hukum untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum.

Pasal 9 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua dari Kementerian; b. 1 (satu) orang sekretaris; c. 5 (lima) orang anggota. (2) Panitia Verifikasi dan Akreditasi terdiri atas: a. 2 (dua) orang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. 2 (dua) orang Akademisi; c. 2 (dua) orang tokoh masyarakat; dan d. 1 (satu) orang dari lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum. (3) Panitia Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggungjawab kepada Menteri.

4

(4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota panitia verifikasi dan akreditasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun; c. memahami asas, tujuan, dan fungsi lembaga pemberi bantuan hukum; d. pendidikan minimal S1; dan e. khusus anggota dari organisasi Pemberi Bantuan Hukum, harus berpengalaman dalam pemberian bantuan hukum minimal 2 (dua) tahun dan tidak berafiliasi ke partai politik.

Pasal 10 Panitia Verifikasi dan Akreditasi bersifat ad hoc dan ditetapkan dengan keputusan menteri.

Pasal 11 Penetapan hasil Verifikasi dan Akreditasi bagi Pemberi Bantuan Hukum berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas Verifikasi dan Akreditasi, panitia menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Panitia menjalankan fungsi memeriksa mengenai kebenaran dari sebuah laporan, pernyataan, keberadaan, menetapkan tingkat/kelas/ranking serta memberikan sertifikasi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Pasal 14 Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Panitia, dibantu sekretariat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi. 5

Pasal 15 Sekretariat panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua panitia.

Pasal 16 Sekretariat Panitia Verifikasi dan Akreditasi dipimpin oleh seorang Kepala ketua yang tugas dan fungsinya terkait dengan Bantuan Hukum di lingkungan Kementerian. Usulan: Ketua diganti Kepala

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Pasal 17 (1) Pemberian Bantuan hukum meliputi masalah hukum perdata, dan/atau masalah hukum pidana, dan/atau masalah hukum tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi (2) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan secara litigasi dan non litigasi diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan. (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam sebuah kontrak. Pasal 18 (1) Pemohon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. identitas Penerima Bantuan Hukum, dan

6

b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Pasal 19 (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. (2) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis dengan dibantu oleh Pemberi Bantuan Hukum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum. Pasal 20 (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kepastian pemberian Bantuan Hukum secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan bantuan hukum. Usulan: Alasan penolakan harus dijelaskan Beberapa alasan: 

Dana sudah habis



Data tidak benar



Kerugian perkara tidak signifikan



Satu orang penerima bantuan hukum, satu perkara

Pasal 21 Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berhak meminta surat kuasa dari penerima bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari. 7

Pasal 22 Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Pasal 23 (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat dalam kepengurusan Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi. Usulan: Ditambah: bersama-sama dengan paralegal, dosen dan mahasiswa (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara: a. pendampingan dan/atau kuasa hukum dimulai dari tingkat penyidikan kepolisian dan kejaksaan. b. pendampingan dan/atau kuasa hukum untuk memberikan Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan; c. pendampingan dan/atau kuasa hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara; atau (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh paralegal dan/atau dosen dengan syarat melampirkan bukti tertulis pendelegasian dan/atau pendampingan dari advokat yang bersangkutan. - Pending Catatan: - Advokat bukan perorangan, tapi atas nama kelembagaan - Ditambah mahasiswa

Pasal 24 (1) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi (2) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan pada pelaku dan korban. (3) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan : a. penyuluhan Hukum, yaitu salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang–undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. 8

b. konsultasi Hukum, yaitu pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. investigasi kasus, yaitu upaya untuk mengungkap suatu kasus pelanggaran hukum sampai memperoleh informasi tentang kasus. d. pendokumentasian hukum, yaitu upaya penyimpanan data hukum, baik secara elektronik maupun non elektronik e. penelitian hukum, yaitu upaya sistematis dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengetahui berbagai permasalahan yang terkait dengan hukum. f. mediasi, yaitu upaya penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan jasa pihak ketiga. g. negosiasi, yaitu pertemuan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama. h. pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. i.

pendampingan di luar pengadilan adalah suatu upaya atau proses pemberdayaan pelaku dan korban dalam menghadapi permasalahan hukumnya; dan/atau

j.

drafting dokumen hukum adalah penyusunan dokumen hukum secara profesional sebagaimana dikehendaki para pihak.

BAB III TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Pengajuan Anggaran Dana Pasal 25 (1) Menteri mengajukan Rencana Anggaran Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap tahun anggaran. (2) Rencana pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dengan: a.

Rencana pembangunan jangka panjang, 9

b.

Rencana pembangunan jangka menengah, dan

c.

Rencana kerja Pemerintah.

(3) Rencana pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait keuangan negara. Pasal 26 Dalam pengajuan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri wajib mempertimbangkan sisa anggaran yang tidak terserap karena kasus yang ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya. Pasal 27 Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum pada pertengahan tahun untuk tahun berikutnya. Usul: Dihapus dan Diganti: penambahan pasal 29 ayat 1 Pasal 28 Dana Bantuan Hukum diberikan berdasarkan jumlah kasus yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum di setiap provinsi. Usul: 1. Perkara 2. bukan diajukan, tapi disetujui Isi: Pengalokasian anggaran bantuan hukum kepada masing-masing pemberi bantuan hukum ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang dikuasakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sbb: a. Total alokasi anggaran bantuan hukum per propinsi

10

b. Data historis penyelesaian pemberian bantuan hukum oleh masingmasing pemberi bantuan hukum c. Jumlah Kasus yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai rencana kerja atau estimasi jumlah kasus/perkara yang akan diberikan bantuan hukum d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh pemberi bantuan hukum e. penilaian kinerja pemberi bantuan hukum pada tahun-tahun anggaran sebelumnya f. pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan hukum pada tahun-tahun anggaran sebelumnya g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh menteri untjuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran bantuan hukum

Pasal 29 (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara tertulis. Usul: Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum tahun anggaran berikutnya kepada menteri secara tertulis setelah rencana kerja anggaran kementerian disetujui DPR (2) Dalam pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum harus melampirkan bukti lulus Verifikasi dan Akreditasi dari Menteri. (3) Pengajuan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. (4) Pengajuan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a.

Identitas Pemberi Bantuan Hukum

b.

Proposal dan jumlah kasus yang akan diberikan bantuan hukum Pasal 30

11

(1) Menteri atau pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan anggaran Bantuan Hukum. (2) Menteri atau pejabat yang berwenang memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas. Alternative Tambahan pasal: Dalam hal anggaran disetujui, dituangkan dalam suatu perjanjian Pasal 31 (1) Dalam hal pengajuan anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri atau pejabat berwenang wajib memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan. (2) Dalam hal pengajuan anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi. (3) Dalam hal pengajuan anggaran Bantuan Hukum ditolak, Menteri atau pejabat berwenang wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis. Usulan: Alasan harus diperjelas

Bagian Kedua Pencairan Dana Pasal 32 Pencairan dana Bantuan Hukum dilakukan dengan Penunjukan Langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi mengacu pada Peraturan Pemerintah terkait Bantuan Hukum. Usulan: Pindah sebelum kontrak. 12

Pasal 33 (1) Pemberian dana Bantuan Hukum litigasi mempertimbangkan jumlah kasus yang ditangani.

diberikan

dengan

(2) Pencairan dana Bantuan Hukum litigasi dihitung per kasus sampai kasusnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Catatan: 

Istilah yang cocok akan dicari reza



Kemungkinan masuk pengertian dalam ketentuan umum Pasal 34

Pencairan Dana Bantuan Hukum litigasi dari Menteri kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan dengan cara memberikan uang muka kepada Pemberi Bantuan Hukum sebesar 20% dari anggaran yang diajukan.

Usulan: Seharusnya ada kata ‘dapat’ dan ‘maksimal’ Redaksinya: (1) pada awal tahun anggaran, pemberi bantuan hukum dapat memperoleh uang muka kerja pelaksanaan bantuan hukum sebesar maksimal 20 % dari anggaran yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang berwenang (2) pemberian uang muka kerja dilaksanakan setelah pemberi bantuan hukum menyerahkan sertifikat garansi kepada menteri atua pejabat yang berwenang Catatan: 1. pilihan: uang muka atau reimburse Pasal 35 (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum litigasi dapat dilakukan setelah penanganan kasus selesai dalam tahun anggaran berjalan. (2) penanganan kasus baru dalam tahun anggaran berjalan, dapat diajukan untuk dibayarkan tahun berikutnya setelah menyelesaikan kasus. Pasal 36 13

Pencairan dana Bantuan Hukum non litigasi diberikan per paket dengan minimal telah mengerjakan 5 (lima) kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24. Usulan: Telah mengerjakan artinya baru dibayar setelah 5 kegiatan. (berdasarkan prestasi) Frasa ‘minimal 5 kegiatan’ Redaksi Pencairan dana bantuan hukum non litigasi dilaksanakan setelah menyelesaikan 1 (satu) atau lebih kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 24 berdasarkan perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Pasal 37 Pencairan dana APBN dilaksanakan melalui unit kerja kementerian yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

Pasal 38 (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian. (3) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah yang bersangkutan. (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dapat berasal dari hibah dan/atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat. Pasal 39

14

Pemberi Bantuan Hukum dalam menangani satu perkara hanya dapat memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Usulan: (1) Pemberian bantuan hukum per perkara hanya dapat dibiayai oleh salah satu sumber dana yaitu ABPN atau APBD (2) Pendanaan pemberian bantuan hukum per perkara berupa hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat dibeirkan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD Disisipkan pasal baru Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan anggaran bantuan hukum diatur dalam peraturan menteri keuangan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Pasal 40 (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pemberian Bantuan Hukum wajib dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntasi Pemerintahan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara. (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum wajib dilaporkan kepada Menteri setiap akhir tahun anggaran. Usulan: Akhir tahun anggaran diganti dengan triwulan atau semester (3) Jika realisasi pengeluaran kurang dari penerimaan, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib mengembalikan sisa dana yang diterima. Ayat 3 akan dipindah ke depan dengan Usulan redaksi: (3) jika sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi pengeluaran yang memenuhi syarat lebih kecil dari uang muka yang diterima maka pemberi bantuan hukum wajib mengembalikan sisa dana yang diterima. 15

Pasal 41 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk perkara litigasi harus disertai: 1. Salinan putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2. Perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian; Alternative: Laporan pelaksanaan bantuan hukum perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 harus disertai:

litigasi

1. laporan jalannya proses persidangan

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, untuk non litigasi harus disertai laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Alternative: Laporan kegiatan non litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 harus disertai laporan kegiatan yang telah dilaksanakan

Pasal 42 Menteri wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran pemberian bantuan hukum pada setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 43 (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mengelola secara terpisah administrasi keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan administrasi keuangan lainnya. (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan dana pemberian bantuan hukum kepada Menteri. 16

Usulan: (3) mekanisme pertanggungjawaban lebih lanjut diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Bagian Keempat Pengawasan Pasal 44 (1) Menteri bertanggung jawab melakukan pengawasan atas penerimaan dan penggunaan anggaran Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum di pusat dan daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah provinsi, kabupaten/kota dibantu oleh unit kerja kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemberian bantuan hukum. (3) Pengawasan penyelenggaraan Bantuan bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Hukum

di

daerah

Usulan: Ada kerjasama dengan PA atau PN untuk memberikan pengawasan

Pasal 45 Dalam hal ditemukan adanya penyalahgunaan penggunaan dana pemberian bantuan hukum, Menteri dapat meneruskan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan ayat baru tentang kesalahan administrasi: Derajad masalah, dengan derajad sanksi. Pasal 46 Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan kepada Menteri atau kepada instansi yang berwenang di tingkat Pusat maupun di tingkat

17

Daerah dalam hal tidak mendapatkan haknya sesuai Pasal 12 UndangUndang Bantuan Hukum. Pasal 47 Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan advokat pengganti jika menelantarkan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 48 Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak bisa mencarikan advokat pengganti, Pemberi Batuan Hukum tidak dapat memperoleh dana Bantuan Hukum pada tahun berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 (1) Penyelenggaraan Bantuan hukum yang selama ini dilaksanakan melalui Posbakum di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dapat dilaksanakan untuk kelancaran pemberian bantuan hukum. (2) Dalam hal peningkatan pelayanan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk Posbakum baru selain di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Usulan PTUN dimasukkan redaksional: (..selain sampai pengadilan agama..) dihilangkan Istilah:

18

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan tentang Bantuan Hukum yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga, dinyatakan tidak berlaku. Usulan Redaksi: Ketentuan/pengaturan mengenai bantuan hukum yang ada di berbagai K/L harus disesuiakn dengan PP ini paling lama…..

Pasal 51 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Kementerian. Pasal 52 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal .............2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta, Pada tanggal .......2012

19

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR ......

20

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ....... TAHUN ...... TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

I.

UMUM Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan. Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan bantuan hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan bantuan hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para penerima bantuan hukum itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian bantuan hukum meliputi ranah pidana dan perdata, baik secara litigasi maupun non litigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh Para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari Organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerjasama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan 1

Pemerintah Daerah maupun antar sesama pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud pejabat setingkat antara lain : Banjar, Kepala Nagari, Gampong, Kampung, Negeri atau dengan nama lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

2

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Surat-surat yang sah dimaksud adalah surat hak milik, sewa, pinjam pakai, hibah, wakaf, dan sebagainya Ayat (5) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang masih berlaku dan diakui oleh pengurus dan anggota. Bagi advokat yang beracara harus memiliki ijin dari Pengadilan Tinggi yang masih berlaku. Ayat (6) Program tersebut sudah ada sebelum Undang-Undang berlaku. Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang lahir setelah Undang-Undang ini baru dapat mengajukan anggaran bantuan hukum mulai tahun 2015. Program Bantuan Hukum yang dimaksud sekurang-kurangnya berisi tentang jumlah kasus yang ditangani termasuk yang melibatkan orang miskin, jenis kasus, waktu penanganan kasus, dan jumlah personalia yang menangani kasus. Usulan: OBH yang lahir setelah UU ini baru dapat mengajukan anggaran bantuan hukum setelah 2 tahun UU. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 6 Hasil verifikasi diumumkan langsung secara tertulis di media massa nasional baik cetak maupun elektronik paling lambat 1 (satu) bulan setelah verifikasi. Pasal 7 (1) Dalam hal pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi di daerah, panitia dibantu oleh unit kerja kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bantuan hukum bekerjasama dengan pemerintah daerah. (2) Yang dimaksud independen adalah bebas dari pengaruh pihak manapun dan tidak terikat dengan struktur jabatan birokrasi. Pasal 8 Cukup jelas. 3

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Akademisi dimaksud direkomendasikan secara tertulis oleh Dekan. Huruf c Tokoh masyarakat dimaksud direkomendasikan oleh ketua organisasi kemasyarakatan berskala nasional. Huruf d Direkomendasikan secara tertulis oleh ketua umum lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf e: Khusus keanggotaan dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dibuktikan dengan keanggotaan di Organisasi Bantuan Hukum. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Koordinasi adalah suatu proses penyatupaduan berbagai sub sistem yang ada dalam suatu sistem untuk mencapai kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Integrasi adalah satu proses yang menyatupadukan berbagai kelompok untuk membentuk satu kesatuan bersama.

4

Sinkronisasi adalah proses penyeragaman beberapa proses pada saat yang bersamaan. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Berupa surat keterangan tertulis yang ditandatangani dan stempel oleh pemberi Bantuan Hukum Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Surat Kuasa dimaksud adalah Surat Kuasa khusus pemberian bantuan hukum yang ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum 5

Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Pejabat yang berwenang adalah Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian yang tugas dan fungsinya menangani Bantuan Hukum. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 31 6

Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kasusnya dianggap selesai jika telah mencapai kesepakatan atau penerima bantuan hukum mencabut pengaduan/gugatan/tuntutan. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. 7

Pasal 41 Ayat (1) Dalam hal pertanggungjawaban keuangan perkara pidana harus disertai Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kejaksaan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bentuk pertanggungjawaban dituangkan dalam kontrak dengan memperhatikan harga satuan dan standar biaya umum yang berlaku di daerah setempat Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Instansi berwenang dimaksud adalah polisi, jaksa, dan pimpinan organisasi Pemberi Bantuan Hukum. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.

8

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....

9