RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH VISA DAN IZIN MASUK

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH VISA DAN IZIN MASUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 [Rancangan]

Undang-Undang Nomor.... Tahun.... tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Visa dan Izin Masuk; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.

Undang-Undang Nomor... Tahun... tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH VISA DAN IZIN MASUK.

www.djpp.depkumham.go.id

2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis/dokumen yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

2.

Izin Masuk adalah izin yang diberikan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan kepada orang asing untuk masuk wilayah Indonesia.

3.

Pemohon Visa adalah orang asing yang mengajukan permintaan Visa pada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

4.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. (mengacu RUU yang sudah disepakati DPR)

5.

Penjamin adalah orang perseorangan, korporasi yang mendatangkan, menjamin dan bertanggung jawab terhadap hal ikhwal keberadaan orang asing selama di wilayah Indonesia sampai dengan batas pemulangannya ke negara asal atau ke luar wilayah Indonesia.

6.

Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.


3 7.

Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia.

BAB II VISA

Bagian Kesatu Jenis Visa

Pasal 2 Visa terdiri atas: a. Visa Diplomatik; b. Visa Dinas; c. Visa Kunjungan; dan d. Visa Tinggal Terbatas. (sudah disetujui di dalam RUU) Pasal 3 Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik atau Laissez-Passer Diplomatik yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat diplomatik. Catatan rapat 240910: Alternatif rumusan Kemlu : Visa diplomatik diberikan kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik berdasarkan perjanjian


4

internasional prinsip resiprositas /timbal balik penghormatan, termasuk anggota keluarganya pemberian paspor diplomatik.

Catatan : Rumusan pasal ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat selanjutnya (ditunda)

Pasal 4 Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau yang diutus oleh organisasi internasional.

Catatan : Rumusan pasal ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat selanjutnya (ditunda)

Pasal 5 Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan untuk tugas pemerintahan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Catatan rapat 240910 : Usulan rumusan : kata bisnis di tambah kata niaga Usulan untuk istilah “bisnis” agar mengacu pada standar BPS Usulan untuk istilah bisnis mengacu aturan di Negara lain, atau perjanjian internasional seperti ASEAN. Penjelasan kata “bisnis” Menurut kamus KBBI Niaga : kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung dagang.


5

Bisnis : usaha komersial dalam dunia perdagangan bidang usaha, usaha dagang. -----------------------------------------24 September 2010----------------------------------

BPK DJONI M : 081389033271

Pasal 6 Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.

Bagian Kedua Jenis Visa Berdasarkan Kegiatan

Pasal 7 Orang asing yang telah memperoleh Visa, setelah mendapat Izin Masuk dan diberikan Izin Tinggal, hanya dapat berada di wilayah Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dan hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan Visa yang dimilikinya.

Pasal 8 (1)

Visa Diplomatik dipergunakan untuk melakukan kegiatan kenegaraan atau kegiatan lainnya yang bersifat diplomatik.

(2)

Visa Dinas dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak bersifat diplomatik berupa tugas resmi dari pemerintah asing atau organisasi internasional.


6

Pasal 9 Visa Kunjungan dipergunakan untuk melakukan kegiatan tidak dalam rangka bekerja atau singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Pasal 10 (1)

Visa Tinggal Terbatas dipergunakan untuk melakukan kegiatan dalam jangka waktu yang terbatas kepada: a.

penanam modal;

b.

tenaga ahli;

c.

pekerja singkat dan pekerja darurat;

d.

rohaniwan;

e.

pelajar/mahasiswa atau peserta pelatihan;

f.

peneliti;

g.

orang tua, suami, isteri dan anak-anak dalam rangka penyatuan hukum dalam keluarga.

h.

wisatawan asing lanjut usia dan isterinya atau sebaliknya; atau

i.

warga negara asing yang akan memperoleh kembali kewarganegaran Republik Indonesia sesuai Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2)

Visa Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang bekerja di atas kapal laut atau alat apung yang diberi kemudahan khusus keimigrasian untuk melakukan kegiatan di perairan Indonesia, laut teritorial, landas kontinen, atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.


7

Bagian Ketiga Permohonan Visa

Pasal 11 Permohonan Visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Catatan: Kata ”di tempat lain” perlu dipertegas tempat/lokasinya. Penjelasan Yang dimaksud dengan ”di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia” dalam ketentuan ini adalah perwakilan RI di kedutaan luar negeri, di atas alat angkut, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pasal 12 (1) Visa Diplomatik dan Visa Dinas hanya dapat diberikan kepada pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas. (2) Kepala Perwakilan Republik Indonesia berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa Diplomatik atau Visa Dinas. (3) Dalam keadaan tertentu, Kepala Perwakilan Republik Indonesia dapat memberikan Visa Diplomatik atau Visa Dinas setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri atau pejabat Departemen Luar Negeri yang ditunjuk. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga terhadap penolakan pemberian Visa Diplomatik atau Visa Dinas.

Pasal 13 (1) Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas hanya dapat diberikan kepada pemegang Paspor Biasa.


8

(2) Kepala Perwakilan Republik Indonesia berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas. (3) Dalam keadaan tertentu, Kepala Perwakilan Republik Indonesia dapat memberikan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas setelah mendapat persetujuan dari Menteri. (4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga terhadap penolakan pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

Pasal 14 (1)

Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang memberikan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(2)

Pimpinan dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan/Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa Perwakilan untuk memberikan atau menolak Visa Kunjungan.

Pasal 15 (1)

Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia tidak ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kewenangan pemberian Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Terbatas, dilaksanakan oleh Pejabat yang ditentukan oleh Kepala Perwakilan.

(2)

Pejabat yang ditentukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

Pasal 16


9

(1)

Terhadap orang asing dari negara tertentu dapat diberikan Visa Kunjungan pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditetapkan Pemerintah.

(2)

Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan oleh Pejabat Imigrasi.

(3)

Ketentuan mengenai orang asing dari negara tertentu serta Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17 (1)

Dalam keadaan tertentu Visa Kunjungan Saat Kedatangan dapat diberikan kepada orang asing di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan dapat dilaksanakan di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2)

Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 18 (1)

Permintaan untuk memperoleh Visa Diplomatik dan Visa Dinas diajukan dengan Nota Diplomatik oleh Departemen atau Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan Asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesai di negara akreditasi.

(2)

Permintaan untuk memperoleh Visa Diplomatik dan Visa Dinas tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 19 Permintaan Visa Diplomatik diajukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dengan melampirkan:


10

a.

paspor diplomatik yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan;

b.

nota Diplomatik yang berisi keterangan penugasan yang bersangkutan yang bersifat diplomatik;

c.

identitas lengkap pemohon; dan

d.

pasfoto ukuran 4 X 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 20 Permintaan Visa Dinas diajukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dengan melampirkan: a.

paspor dinas yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan;

b.

nota dinas yang berisi keterangan penugasan yang bersangkutan yang tidak bersifat diplomatik;

c.

identitas lengkap pemohon; dan

d.

pasfoto ukuran 4 X 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 21 Permintaan Visa Kunjungan diajukan oleh pemohon atau kuasanya dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dengan melampirkan: a.

paspor yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan;

b.

tiket untuk keberangkatan dan tiket untuk kembali, atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;

c.

pasfoto ukuran 4 X 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;


11

d.

apabila diperlukan, keterangan tentang jaminan tersedianya

biaya hidup

selama berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan e.

rekomendasi dari penjamin di Indonesia, kecuali bagi mereka yang akan melakukan perjalanan wisata.

Pasal 22 Permintaan Visa Tinggal Terbatas diajukan oleh pemohon atau kuasanya dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dengan melampirkan: a.

paspor yang masih berlaku minimal 24 (dua puluh empat) bulan;

b.

pasfoto ukuran 4 X 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;

c.

rekomendasi dari penjamin di Indonesia;

d.

daftar riwayat hidup;

e.

rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau instansi teknis terkait sesuai dengan maksud kedatangannya di Indonesia;

f.

fotokopi akte perkawinan atau akte kelahiran bagi seorang isteri/suami atau anak di bawah umur yang akan mengikuti suami/isteri atau orang tuanya seorang warga negara Indonesia atau warga negara asing pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan

g.

surat bukti atau keterangan yang menyatakan warga negara asing adalah mantan warga negara Indonesia, bagi mereka yang akan melakukan repatriasi.

Pasal 23 Permintaan Visa Kunjungan Saat Kedatangan diajukan oleh orang asing yang bersangkutan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan mengisi kartu kedatangan dan keberangkatan yang telah ditentukan dan melampirkan:


12

a.

paspor yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan; dan

b.

tiket untuk kembali ke negaranya atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Pasal 24 (1)

Permintaan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dikenakan biaya.

(2)

Permintaan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dikenakan biaya.

(3)

Pimpinan

setelah

mendapatkan

persetujuan

dari Menteri Keuangan

berwenang untuk memberikan pembebasan biaya Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada orang asing yang maksud kedatangannya ke Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan Pemerintah Negara Republik Indonesia. (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya permintaan visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberian Dan Penolakan Visa

Pasal 25 (1)

Permintaan visa disetujui dan diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta telah membayar biaya permintaan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

(2)

Permintaan visa ditolak apabila yang bersangkutan:


13

a.

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23;

b.

termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor ... Tahun … tentang Keimigrasian;

c.

warga negara dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 26 Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan dalam bentuk: a.

stiker yang dilekatkan pada halaman paspor atau surat perjalanan lain yang masih berlaku;

b.

lembaran atau kartu biasa yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor; atau

c.

kartu elektronik.

Bagian kelima Jangka Waktu Visa

Pasal 27 (1)

Visa berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan.

(2)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan visa belum dipergunakan, orang asing yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan visa baru.

Pasal 28


14

(1)

Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk.

(2)

Visa Dinas diberikan kepada orang asing untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk.

(3)

Visa Diplomatik dan Visa Dinas berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan.

(4)

Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan untuk beberapa kali perjalanan masuk dan berkunjung di wilayah Indonesia.

Pasal 29 (1)

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing untuk masuk dan berkunjung di wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk.

(2)

Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk beberapa kali perjalanan masuk dan berkunjung di wilayah Indonesia.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30 Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk masuk dan tinggal sementara di wilayah Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk.


15

BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN MASUK

Pasal 31 (1)

Setiap orang asing dapat masuk wilayah Negara Republik Indonesia setelah mendapat Izin Masuk dari Petugas Pemeriksa Pendaratan yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2)

Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk cap yang diterakan pada halaman paspor atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan atau dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(3)

Izin Masuk diberikan sesuai dengan jenis visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan.

Pasal 32 (1)

Untuk mendapat Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, orang asing yang bersangkutan harus mengisi kartu kedatangan/keberangkatan yang tersedia di tempat Pemeriksaan Imigrasi atau dapat diperoleh dari penanggung jawab alat angkut yang membawanya ke Indonesia.

(2)

Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan paspor atau surat perjalanan dan kartu kedatangan/keberangkatan yang telah diisi kepada Petugas Pemeriksa Pendaratan.

(3)

Petugas Pemeriksa Pendaratan dapat memberikan atau menolak memberikan Izin Masuk sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (R)Undang-Undang tentang Keimigrasian.

Pasal 33


16

(1)

Izin Masuk Darurat dapat diberikan kepada orang asing Awak kapal atau Penumpang dari alat angkut yang mendarat atau berlabuh darurat disuatu tempat di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (R)Undang-Undang tentang Keimigrasian.

(2)

Pemberian Izin Masuk Darurat diputuskan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat dimana alat angkut tersebut mendarat atau berlabuh darurat berdasarkan pemberitahuan dan permintaan secara tertulis dari Penanggung Jawab alat angkut tersebut.

(3)

Pemberitahuan dan permintaan dari penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat daftar nama Awak kapal dan Penumpang alat angkut serta kewarganegaraannya, Surat Perjalanan atau identitas lainnya serta alasan-alasan yang menyebabkan alat angkut tersebut mendarat atau berlabuh darurat.

Pasal 34 (1)

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi tentang Pemberian Izin Masuk Darurat dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

(2)

Izin Masuk Darurat dibubuhkan dalam bentuk cap pada Surat Perjalanan orang asing yang bersangkutan dan berlaku sebagai Izin Kunjungan Darurat paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 35 Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) wajib memberitahukan tentang perkembangan keadaan darurat pada alat angkutnya dan memberitahukan keberangkatan alat angkutnya kepada Pejabat Imigrasi yang memberikan Izin Masuk Darurat.


17

Pasal 36 (1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara permintaan, pemberian atau penolakan pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara permintaan, pemberian atau penolakan pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta ketentuan mengenai bentuk, tatacara pemberian atau penolakan Izin Masuk diatur dengan Peraturan Pimpinan .

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37 (1)

Permohonan Visa dan Izin Masuk yang telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

(2)

Permohonan Visa dan Izin Masuk yang telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(3)

Visa dan Izin Masuk yang telah diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana


18

terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian dan tetap berlaku sampai berakhirnya waktu yang telah ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495); dan

c.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541)


19

sepanjang yang mengatur tentang Visa dan Izin Masuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …


20

RANCANGAN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR…… TAHUN….. TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH VISA DAN IZIN MASUK

I.

UMUM Perkembangan globalisasi telah membawa kecenderungan negaranegara di dunia memberikan kemudahan di bidang keimigrasian baik dalam rangka kerjasama internasional maupun berdasarkan asas resiprositas. Pemberian visa bagi orang asing adalah merupakan hak dari suatu negara


21

yang berdaulat. Negara Republik Indonesia yang merupakan negara yang berdaulat berhak untuk menentukan siapa saja orang asing yang diperkenankan untuk masuk wilayah Indonesia. Orang asing yang diperkenankan masuk wilayah Indonesia adalah hanya orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk masuk wilayah Indonesia, seorang asing diwajibkan untuk memiliki visa. Dengan visa dimaksudkan seorang asing telah diperiksa terlebih dahulu identitasnya dan dapat diketahui apakah kedatangan orang asing tersebut di Indonesia akan membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi keamanan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sesuai

dengan

jiwa

Undang-undang

Nomor

…Tahun

…tentang

Keimigrasian, pengaturan mengenai jenis-jenis visa lebih disederhanakan lagi. Hal itu dimaksudkan agar lebih mudah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan maupun pengawasan pemberian visa. Visa untuk Republik Indonesia terdiri atas Visa Diplomatik dan Visa Dinas yang pemberian dan penolakannya merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri, serta Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas yang pemberian dan penolakannya merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor …

Tahun … tentang Keimigrasian, untuk Visa Singgah yang semula terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian kini sudah tidak ditemukan lahi pengaturannya. Terhadap orang asing yang semula diberikan Visa Singgah, untuk selanjutnya dapat diberikan Visa Kunjungan.


22

Dengan demikian diharapkan pelayanan dan pengawasannya akan lebih mudah dilakukan oleh Pejabat Imigrasi terkait. Selain itu Undang-undang Nomor … Tahun … tentang Keimigrasian telah mengisyaratkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang Jenis Kegiatan, Tata Cara, Persyaratan dan Besarnya Biaya untuk memperoleh Visa, serta Tata Cara Pemberian Ijin Masuk diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan alasan sebagaimana tersebut, maka disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Visa dan Izin Masuk.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Yang dimaksud dengan

“Paspor Diplomatik” dalam ketentuan ini

termasuk Laissez-Passer diplomatik atau dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.


Pasal 5


23

Yang dimaksud dengan “ bisnis” adalah menjalankan kegiatan usaha yang tidak memperoleh upah secara rutin, tetapi mencari keuntungan..

Pasal 6 Yang dimaksud dengan “ jangka waktu yang terbatas” adalah orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 7 Yang dimaksud dengan “ dokumen keimigrasian” dalam ketentuan ini termasuk di dalamnya Izin Tinggal. Setiap orang asing yang telah diberikan visa, ketika berada di wilayah Indonesia dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan visa yang dimilikinya, dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan visa yang dimilikinya.



Pasal 10 Catatan huruf c: Diberi penjelasan makna atau contoh pekerja singkat dan pekerja darurat

Pasal 11


24

Yang dimaksud dengan ”tempat lain” adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (untuk mengajukan visa kunjungan saat kedatangan) atau tempat yang tidak ada perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” misalnya pemegang paspor berasal dari negara yang dianggap “diwaspadai”. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 13 Yang dimaksud dengan “Paspor Diplomatik” atau “Paspor Dinas” termasuk di dalamnya Laissez-Passer. Laissez-Passer adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlaku sama dengan dengan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.

Pasal 14 Ayat (1)


25

Pada dasarnya, Pejabat Imigrasi dapat memberikan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi. Namun Direktur Jenderal Imigrasi dapat memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi Atas Kuasa Sendiri memberikan Visa Kunjungan kepada orang asing tertentu yang tidak termasuk dalam kategori Rawan Keimigrasian, Pemberian Visa Kunjungan bagi orang asing yang termasuk dalam kategori Rawan Keimigrasian serta pemberian Visa Tinggal Terbatas tetap memerlukan persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi. Ayat (2) Cukup jelas


Pasal 16 Ayat (1) Orang asing dari negara tertentu yang dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan antara lain orang asing dari negaranegara yang termasuk

dalam kategori tourist generating

countries atau dari negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik dengan negara Indonesia. Ayat (2)


26

Yang dimaksud dengan “Visa Kunjungan Saat Kedatangan” adalah Visa yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada pemohon visa pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah di negara pemohon tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, atau adanya kebutuhan Pemerintah yang mendesak. Ayat (2) Cukup jelas.




Pasal 21 Huruf a


27

Dalam hal permintaan Visa, termasuk pengertian paspor antara lain Certificate of Identity. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “keterangan jaminan tersedianya biaya hidup” dalam ayat ini adalah keterangan yang menyatakan tersedianya dana dalam jumlah tertentu untuk biaya hidup selama berada di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang dibawa dari negara asal atau yang disediakan oleh pihak tertentu yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.





Pasal 26


28

Kartu elektronik adalah kartu-kartu: Smart Card, Shafire dan ABTC



Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan”

adalah Visa Kunjungan untuk beberapa kali

melakukan perjalanan dari dan ke luar wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka kegiatan usaha.


Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)


29

Yang dimaksud dengan “diterakan” pada visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan adalah memberikan tanda yang dapat dibaca, dapat berupa Cap Dinas atau kartu biasa atau kartu elektronik, lembaran yang dilekatkan atau lembaran yang dilampirkan pada paspor. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Izin Masuk diberikan sesuai dengan jenis visa misalnya orang asing pemegang paspor atau Visa Diplomatik tidakdibenarkan untuk kegiatan lainnya di luar kegiatan diplomatik.

Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kartu kedatangan/keberangkatan” adalah kartu Arrival/Departure (kartu A/D). Ayat (3) Cukup jelas.



Pasal 35


30

Cukup jelas.





TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.........


RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH VISA DAN IZIN MASUK

Recommend Documents