RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, Menimbang :
Mengingat :
a.
sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah;
b.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan/Atau Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga perlu ditinjau kembali;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.
Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9.
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 ); 14. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.
Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.
Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
7.
Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang.
8.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
9.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. 12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. BAB II KEDUDUKAN PERANGKAT DESA Pasal 2 (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2) Perangkat Desa terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana kewilayahan; dan c. Pelaksana teknis. Pasal 3 (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang urusan. Pasal 4 (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Pasal 5 (1) Pelaksana teknis merupakan pelaksana tugas operasional.
unsur
pembantu
kepala
Desa
sebagai
(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi. BAB III PENGANGKATAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 6 (1)
Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; c. berkelakuan baik dengan melampirkan surat keterangan dari Kepolisian; d. tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; f. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. bukan sebagai anggota TNI, POLRI dan pegawai tetap dari lembaga /badan hukum. i. sehat jasmani dan rohani; dan j. mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer. Pasal 7 (1)
Pegawai negeri sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)
Dalam hal pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Bagian Kedua Mekanisme Pasal 8
Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Desa; c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. Pasal 9 (1)
Dalam rangka penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
(2)
Panitia pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 7 (tujuh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)
Panitia pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(4)
Panitia dapat dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengangkatan dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang bertanggungjawab kepada Panitia.
(5)
Panitia pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. mengajukan rencana anggaran biaya; b. menyusun tata cara penyeleksian bakal calon; c. melaksanakan penjaringan bakal calon; d. melaksanakan penyaringan calon; e. mengusulkan calon terpilih kepada Kepala Desa. (6)
Pengajuan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus sesuai dengan prinsip efisiensi serta mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Panitia.
(7)
Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan dengan cara :
a. membuat pengumuman lowongan Perangkat Desa; b. menerima berkas pendaftaran bakal calon; (8)
Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dilakukan dengan cara : a. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon; b. melaksanakan seleksi bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon;
(9)
Pengusulan calon terpilih kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, sesuai dengan hasil akhir penyaringan.
(10) Dari hasil usulan calon terpilih, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, huruf c, dan huruf d. Bagian Ketiga Sumpah /Janji Dan Pelantikan Pasal 10 (1) Sebelum menjabat, Perangkat dipandu oleh Kepala Desa.
Desa
mengucapkan
sumpah
/
janji
(2) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : ” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji : bahwa saya, untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara, dan Pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. ” BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 11 Perangkat Desa berhak: a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; dan b. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Pasal 12 Perangkat Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; c. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; f. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; h. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan i. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Pasal 13 Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. BAB V SANKSI Pasal 14 (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. BAB VI PEMBERHENTIAN Pasal 15 (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Pasal 16 Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena : a. berkaitan dengan masalah hukum; b. berkaitan dengan sanksi administratif. Pasal 17 Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, setelah : a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 18 Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, apabila : a. Perangkat Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan telah mendapatkan teguran lisan dan/atau teguran tertulis. b. Perangkat Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan telah mendapatkan teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Pasal 19 Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 20 Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberhentikan oleh Kepala Desa apabila tidak melaksanakan teguran lisan dan/atau teguran tertulis . Pasal 21 Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. Pasal 22 (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (a) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
Pasal 23 Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perangkat Desa yang lain dapat ditunjuk sebagai Pelaksana tugas dan berkewajiban sebagai Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 24 Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya; b. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan/Atau Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal BUPATI SEMARANG, MUNDJIRIN
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I.
UMUM Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, maka ketentuan yang mengatur tentang tacara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu aspek terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah adanya Perangkat Desa yang kompeten di bidangnya. Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya Perangkat Desa yang kompeten di bidangnya adalah dengan menyelenggarakan pemilihan Perangkat Desa yang transparan, akuntabel dan objektif. Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur kembali TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pelaksana Kewilayahan” adalah Kepala Dusun.
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pejabat Pembina” adalah bupati Semarang. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Dalam pembentukan Panitia Pemilihan Perangkat Desa, Kepala Desa dan BPD mengadakan musyawarah untuk memilih Panitia Pemilihan Perangkat Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah lembaga independen yang memiliki kompentensi di bidang Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan Kepemimpinan yang direkomendasi Bupati. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Yang dimaksud dengan teguran lisan dan/atau teguran tertulis adalah teguran yang disampaikan secara lisan dan/atau tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran 1 (satu) bulan. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas
