PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun perlu menetapkan Peraturan Daerah Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Perangkat Desa;
Pasal 26 ayat (4) 2005 tentang Desa tentang Tata Cara dan Pemberhentian
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
1
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah daerah Kabupaten Pesawaran.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3.
Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5.
Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.
6.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
8.
Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.
Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.
10. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun dan pelaksana teknis lapangan. 11. Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pembantu kepala desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya 12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA Bagian kesatu Sekretaris Desa Pasal 2 Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan Pasal 3 Syarat untuk menjadi Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; c.
berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3
e. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; f.
terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun; h. sehat jasmani dan rohani; i.
sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat;
j.
telah lulus seleksi penjaringan. Pasal 4
Yang tidak bisa mencalonkan diri menjadi Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan adalah : a. Ayah, ibu kandung Kepala Desa b. Anak Kandung dari Kepala Desa c.
Suami/Istri Kepala Desa BAB III PENCALONAN KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN Pasal 5
(1)
Pencalonan Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)
Jumlah calon yang diusulkan paling banyak 3 (tiga) orang. BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pengangkatan Sekretaris Desa Pasal 6
Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
Bagian Kedua Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Dusun Dan Kepala Seksi Teknis Lapangan Pasal 7 (1)
Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan.
(2)
Pelaksanaan pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Kepala Desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. BAB V MASA JABATAN Pasal 8
(1)
Masa jabatan sekretaris desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Masa jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Teknis Lapangan adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali.
(3)
Masa jabatan kepala dusun ditetapkan sampai dengan batas usia 60 tahun.
(4)
Dalam hal masa jabatan perangkat desa akan berakhir, maka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan perangkat desa berakhir Kepala Desa secara tertulis memberitahukan kepada perangkat desa yang bersangkutan bahwa masa jabatannya akan segera berakhir.
(5)
Perangkat desa setelah menerima surat pemberitahuan sebagai dimaksud pada ayat 4 diproses pemberhentiannya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. BAB VI LARANGAN Pasal 9
Perangkat desa dilarang : a. menyalahgunakan wewenang; b. menyalahgunakan barang-barang, uang, surat-surat berharga milik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa;
5
c. menjadi pengurus partai politik; d. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD serta lembaga desa lainnya; e. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; f.
terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; h. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; i.
melanggar sumpah/janji jabatan;
j.
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa, melakukan kejahatan terhadap kesusilaan, perjudian, mabuk-mabukan dan harus dapat dibuktikan secara hukum. BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN Pasal 10
Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan berhenti atau diberhentikan karena : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. c. Berakhirnya masa jabatan dan telah diangkat pejabat yang baru. d. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 3. e. Tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagaimana seorang pejabat pemerintah desa. f.
Sebab lain yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
g. Telah berumur 60 Tahun.
6
BAB VIII MEKANISME PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Sekretaris Desa Pasal 11 (1)
Sekretaris Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Sekretaris Daerah Atas Nama Bupati setelah melalui usul dan saran atau tanpa melalui usul dan saran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
(2)
Selama Sekretaris Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Nama Bupati.
(3)
Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Nama Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Pasal 12
Sekretaris Desa berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Atas Nama Bupati, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Bagian Kedua Kepala Urusan, Kepala Dusun Dan Kepala Seksi Teknis Lapangan Pasal 13 (1)
Kepala urusan, kepala dusun dan kepala seksi teknis lapangan apabila dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
(2)
Pemberhentian sementara dilakukan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)
Selama pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-sehari dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa.
7
(4)
Kepala urusan, kepala dusun dan kepala seksi teknis lapangan yang diberhentikan sementara, ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka kepala desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.
Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 2 Desember 2011 BUPATI PESAWARAN, ttd ARIES SANDI DARMA PUTRA
Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 2 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, ttd KESUMA DEWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,
SUSI PATMININGTYAS, S.H. PEMBINA NIP. 19661015 199503 2 002
8
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA I. UMUM Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang sangat berperan dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan dan sendi-sendi kemasyarakatan. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi Teknis Lapangan. Tugas utama Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu dibutuhkan kualitas Perangkat Desa yang dapat diandalkan dan diharapkan yang memahami dan mengetahui hal ini adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka tatacara pencalonan, pemilihan, dan atau pengangkatan Perangkat Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas 9
Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 21
10
