SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAROS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 203 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu dibentuk dalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2) ; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3) ; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ; 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ) ;
1
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 ) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 ) ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 23); 21. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Maros. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros.
2
d. Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. h. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang dicalonkan dan/atau mencalonkan diri dalam penjaringan Bakal Calon Kepala Desa. i. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa. j. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul Camat untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. k. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. l. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih. m. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya. n. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa setempat. o. Penyaringan adalah seleksi yang dilakuakan oleh Panitia Pemilihan dari segi administrasi dan tes pengetahuan. p. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah sekelompok orang yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan proses kegiatan pemilihan Kepala Desa. BAB II PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. (2) Empat bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan. (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
3
(5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya. (6) Susunan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : a. Ketua merangkap sebagai anggota b. Wakil Ketua merangkap anggota c. Sekretaris merangkap anggota d. wakil sekretaris merangkap anggota e. Bendahara merangkap anggota f. Wakil bendahara merangkap anggota g. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan Pasal 3 Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas : a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa. b. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa. c. Merencanakan biaya pemilihan. d. Menyusun tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. e. Melakukan pemeriksaan identitas dan persyaratan bakal calon Kepala Desa. f. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap. g. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa. h. Menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dari bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat. i. Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat. j. Melaksanakan pemungutan suara/pemilihan calon Kepala Desa. k. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan melaporkan hasilnya kepada BPD. Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitasnya dan berlaku adil serta tidak bersikap dan bertindak diskriminatif kepada setiap Calon Kepala Desa maupun pemilih. (2) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan tindakan sesuai dengan tata tertib pelaksanaan pemilihan. Pasal 5 Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD. BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 6 Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang : a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan KTP ;
4
b. c.
Sudah mencapai usia 17 ( Tujuh belas ) tahun pada hari pemungutan suara dilaksanakan atau telah pernah kawin. Tidak dicabut hak pilihnya bedasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 7
Hak pemilih tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan alasan apapun. Pasal 8 Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Bebas buta aksara Al Quran bagi yang beragama Islam c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah. d. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat. f Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun atau telah pernah kawin, dan setinggitingginya 56 tahun. g. Sehat dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan Surat Keterangan dari dokter pemerintah. h. Berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa. i. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan/penyelidikan yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun. k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. l. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan KTP ; m. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat n. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan. Pasal 9 (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terpilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara dari jabatan struktural maupun fungsionalnya dan dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dicalonkan/mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa. (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mundur dari status CPNS.
5
(5) Anggota TNI/Polri yang akan dicalonkan dan/atau mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya dan/atau telah pensiun. BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA DAN KAMPANYE CALON YANG BERHAK DIPILIH Pasal 10 (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (2) Panitia Pemilihan segera melakukan penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa serta pendaftaran pemilih dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (3) Penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran dibuka. (4) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat seorang Bakal Calon Kepala Desa, maka dengan persetujuan BPD Panitia Pemilihan memperpanjang waktu penjaringan dan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja. (5) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata juga belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat seorang Bakal Calon Kepala Desa, maka dengan persetujuan BPD Panitia Pemilihan memperpanjang waktu penjaringan dan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja lagi. (6) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata masih juga belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat seorang Bakal Calon Kepala Desa, maka diberlakukan ketentuan pengangkatan Penjabat Kepala Desa. (7) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam Berita Acara. Pasal 11 (1) Hasil penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (7), selanjutnya dilakukan penyaringan. (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyeleksi/meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif serta seleksi dalam bentuk tes pengetahuan tentang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan tes baca Al-Quran bagi yang beragama Islam. (3) Seleksi dalam bentuk tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan. (4) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. (5) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan minimal 2 (dua) orang atau maksimal 5 (lima) orang. Pasal 12 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) terdiri dari : a. Surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa ;
6
b. c.
Surat pernyataan kesediaan menjadi calon ; Surat Pernyataan tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Rebublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; d. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ; e. Surat Izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil ; f. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa, 2 x 24 jam sebelum Hari H Pemilihan ; g. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; h. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ; i. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian ; j. Salinan Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ; k. Akte Kelahiran/Surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang ; l. Pas Foto ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 4 (empat) lembar ; m. Surat Pernyataan Kesediaan Berdomisili pada Desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa. Pasal 13 (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. (2) Panitia pemilihan menetapkan nomor urut calon kepala desa dengan cara diundi. (3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimanan dimaksud ayat (1) dan (2) di atas dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan. Pasal 14 (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. (2) Materi yang dikampanyekan adalah Visi, Misi dan Rencana Program penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan ; (4) Kampanye dilaksanakan secara dialogis dan/atau monologis, terkendali, aman dan tertib dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ; (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk : a. Pawai dan arak-arakan ; b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain kepada calon pemilih ; (6) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berakibat gugurnya calon yang bersangkutan ; (7) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
7
BAB V PEMUNGUTAN SUARA Pasal 15 (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa dan mengumumkannya secara terbuka nama-nama Calon Kepala Desa. (2) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan. (4) Setiap pemilih mempunyai hak pilih hanya 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan. (5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat pemungutan suara. (6) Penentuan tempat duduk didasarkan pada nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana yang telah ditetapkan. (7) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan suara. (8) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nomor urut Calon Kepala Desa pada kertas suara dalam bilik suara yang telah disediakan. Pasal 16 (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dianggap sah apabila diikuti sekurang-kurangnya oleh lebih dari 50 % dari jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia. (2) Apabila pada saat berakhirnya batas waktu pemungutan suara yang telah disepakati antara calon dan panitia pemilihan, kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, pemungutan suara dapat diundur paling lama 2 (dua) jam. (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kuorum belum juga tercapai, maka pemilihan calon Kepala Desa dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan merencanakan proses pemilihan ulang. (4) Apabila diadakan pengulangan dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir, maka diberlakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Pasal 17 Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta Calon Kepala Desa, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Pasal 18 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan : a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon kepala desa sebagaimana yang telah ditetapkan ; b. Surat suara yang memuat nomor urut calon kepala desa dan telah ditandatangani dan dicap/stempel oleh ketua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
8
c. Kotak suara berikut kuncinya dengan jumlah dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan ; d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ; e. Alat pencoblos di dalam bilik suara ; f. Papan tulis untuk menghitung suara ; (2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 19 (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para calon pemilih ; (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat tentang waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya, dan pada surat tersebut diberikan nomor urut pada daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan ; (3) Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan surat undangan dan dicocokkan dengan daftar pemilih tetap maupun tambahan yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan ; (4) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara, Panitia Pemilihan dapat menerima pemilih tambahan bagi warga desa yang tidak terdaftar namun memenuhi syarat dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Pasal 20 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan. (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir. (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan. (4) Penggantian surat suara yang cacat atau rusak hanya dapat dilakukan paling banyak hanya 2 (dua) kali. Pasal 21 (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik dengan menggunakan alat yang telah disediakan. (2) Pemilih yang telah masuk ke bilik suara dianggap telah menggunakan hak pilihnya. (3) Pemilih yang keliru mencoblos, dapat meminta surat suara baru maksimal hanya 2 (dua) kali setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan. (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak yang disediakan dalam keadaan terlipat.
9
Pasal 22 (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur. (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara. (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun. Pasal 23 (1) Setelah pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara Pemungutan Suara. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para Calon Kepala Desa. BAB VI PENGHITUNGAN SUARA Pasal 24 (1) Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan meminta masing-masing Calon Kepala Desa untuk menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara. (2) Penunjukan saksi oleh para Calon Kepala Desa dilakukan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 25 (1) Penghitungan suara dimulai setelah berakhir batas waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan atas kesepakatan para Calon Kepala Desa. (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan saksi-saksi. (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan dengan jelas oleh para Calon Kepala Desa dan pemilih yang hadir. (4) Pembacaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara tegas dan jelas kemudian ditunjukkan kepada para Calon Kepala Desa dan para saksi dihadapan seluruh pemilih yang hadir. Pasal 26 (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila : a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan ; b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan ; c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ; d. Mencoblos surat suara lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih ;
10
e. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan ; f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan. (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan sebelum penghitungan suara ; Pasal 27 (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon Terpilih. (2) Apabila Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa Terpilih harus diadakan pemilihan ulang ; (3) Pemilihan ulang sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapat suara terbanyak dalam jumlah yang sama ; (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih keputusannya diserahkan kepada Keputusan BPD. (5) BPD dalam hal menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendengarkana pertimbangan Ketua Panitia Pemilihan serta melihat hasil dari penjaringan dari Calon Kepala Desa. BAB VII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal 28 (1) Pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia maupun para calon dapat diajukan kepada BPD. (2) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melakukan rapat dan musyawarah bersama Panitia Pemilihan guna mencari solusi secara mufakat. (3) Apabila ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana, maka BPD atas saran dan pertimbangan Panitia Pemilihan dapat melaporkan kepada pihak berwenang. Pasal 29 (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan hasil pemilihan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon. (3) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon, maka Ketua BPD dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 15 hari.
11
BAB VIII PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH Pasal 30 (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara ; (2) Berita Acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan para saksi yang telah ditunjuk. (3) Apabila terdapat Calon Kepala Desa atau saksi tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa alasan yang jelas dan hasilnya tetap dapat dipertanggungjawabkan, maka penghitungan suara tetap dinyatakan sah. Pasal 31 (1) Panitia pemilihan membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan menyertakan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Pengitungan Suara. (2) Laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD. (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dengan Keputusan BPD. BAB IX PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA Pasal 32 (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Pasal 33 (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati. (2) Pelantikan Kepala Desa Terpilih dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat. (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sebagai berikut : “ Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
12
Pasal 34 Pada saat mengucapkan sumpah/janji pada Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3), diselenggarakan di dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Pasal 35 Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara yang telah ditentukan. Pasal 36 (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. (2) Apabila akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau hari sebelum libur. Pasal 37 Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasanalasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut. Pasal 38 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa. Pasal 39 Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. BAB X MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 40 Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. BAB XI BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 41 (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan
13
(2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan antara lain untuk : a. Biaya administrasi ; b. Biaya pendaftaran pemilih ; c. Biaya pembuatan surat suara ; d. Biaya pembuatan bilik suara ; e. Biaya rapat ; f. Biaya konsumsi ; g. Honorarium panitia ; h. Biaya lainnya sesuai dengan kebutuhan ; (4) BPD memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pengajuan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa. BAB XII TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA Pasal 42 Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ; b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ; c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ; d. Menyusun dan mengajukan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ; e. Membina kehidupan masyarakat desa; f. Membina perekonomian desa; g. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; h. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa ; i. Mengembangkan pendapatan desa ; j. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ; l. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di desa ; m. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ; n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan ; Pasal 43 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 41, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ; c. Mememlihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ; d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ; e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan baik ; f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ; g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ; h. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
14
i. j. k.
Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ; Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ; Melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati ; BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA Pasal 44
(1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. (2) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk : a. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ; b. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati ; c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat ; (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat satu kali dalam satu tahun ; (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam sidang pleno BPD ; (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan tindak lanjut. Pasal 45 (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2), Kepala Desa juga mempunyai kewajiban membuat laporan akhir masa jabatan. (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. BAB XIV LARANGAN KEPALA DESA DAN TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 46 Kepala Desa dilarang : a. Menjadi pengurus partai politik ; b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan ; c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ; d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; e. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, yang bertentangan dengan
15
f.
g. h.
peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain ; Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan ; Melakukan tindakan/perbuatan asusila dan amoral yang bertentangan dengan norma agama, adat dan norma sosial. Pasal 47
(1) Tindakan penyelidikan terhadap Kepala Desa dilakukan oleh penyidik setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak berlaku dalam hal : a. Kepala Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana kurungan atau penjara. b. Diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaporkan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam. BAB XV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 48 (1) Kepala Desa berhenti karena : a. Meninggal dunia ; b. Permintaan sendiri ; c. Diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan yang ditetapkan dengan keputusan pengadilan; e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa. (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh ⅔ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
16
Pasal 49 (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ; (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; Pasal 50 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindakan pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 51 (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 tidak dapat dipenuhi. (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila paling lama 3 (tiga) bulan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 tetap tidak dapat dipenuhi. Pasal 52 (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dan pasal 49, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan. (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan. Pasal 53 Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dan pasal 49, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 54 Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) dan pasal 49, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17
Pasal 55 (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 56 Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal 57 Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional. Pasal 58 Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya. BAB XVI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 59 (1) Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Kepala Desa tidak dapat terlaksana tepat waktu sesuai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa. (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetepkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berasal dari perangkat desa yang bersangkutan, tokoh masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkup Kecamatan dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. (4) Salah satu tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Pasal 60 (1) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (2), adalah 6 bulan terhitung mulai tanggal pelantikan. (3) Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Kepala Desa tidak dapat terlaksanan tepat waktu sesuai berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, Bupati atas usul Camat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
18
(4) Apabila setelah perpanjangan masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) masih belum terlaksana pelantikan Kepala Desa terpilih, maka Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa yang baru kepada Bupati. Pasal 61 Hak, tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62 Penjabat Kepala Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Pasal 63 Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 beserta perubahannya, pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya. Pasal 64 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 26) dan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 27) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
19
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 66 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros. Ditetapkan di Maros pada tanggal BUPATI MAROS, TTD H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH Diundangkan di Maros pada tanggal SEKRETARIS DAERAH, TTD Ir. BAHARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda N I P : 010 202 342 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2006 NOMOR ….. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001
20
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I.
UMUM Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus dilakukan penyesuaian. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan pata dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat/masyarakat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya dengan tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut tentang hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas 21
Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Huruf a Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b Yang dimaksud “bebas buta aksara Al-Quran” dalam ketentuan ini adalah mengenal huruf hijaiyah dan mampu membaca Al-Quran secara benar. Huruf c Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf d Cukup jelas Huruf e Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah yang sah. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas
22
Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf n Cukup jelas Huruf o Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” dalam ketentuan ini adalah Bupati Maros sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Tingkat Kabupaten. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan “mengundurkan diri dari keanggotaannya dan/atau telah pensiun” adalah tidak lagi berstatus anggota TNI/Polri Aktif yang dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang dalam kesatuannya. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas
23
Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Seleksi dalam dalam bentuk tes pengetahuan dalam ketentuan ini dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berkompeten. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kondisi masyarakat setempat” adalah kondisi kehidupan sosial dan budaya masyarakat dalam desa yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mengumumkan secara terbuka” dalam ketentuan ini adalah menyampaikan kepada masyarakat luas melalui media sesuai kondisi masyarakat setempat misalnya melalui papan informasi atau melalui mesjid-mesjid. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
24
Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
25
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
26
Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas
27
Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber pembiayaan pemilihan kepala desa yang berasal dari sumbangan dari pihak ketiga secara sukarela dan tidak mengikat, misalnya dari Pemerintah Kabupaten. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas
28
Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 46 Huruf a Pengurus partai politik yang akan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan non aktif dari kepengurusan Partai Politik, dan setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil pemilihan, wajib mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik sebelum diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih. Huruf b Ketua dan/atau anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan di desa yang akan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan non aktif dari kepengurusan tersebut, dan setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil pemilihan, wajib mengundurkan diri dari kepengurusan tersebut sebelum diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Huruf a Cukup jelas Huruf b Dalam ketentuan ini tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
29
Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas
30
Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 01 TAHUN 2006
31
