PERATURAN
DAERAH
NOMOR
KABUPATEN 11
TAHUN
KLUNGKUNG
2010
TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL
DENGAN
RAHMAT BUPATI
Menimbang : a.
b.
Mengingat
TUHAN YANG MAHA ESA KLUNGKUNG,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa. Dusun dan Kepala Dusun, maka perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan Pelantikan,dan Pemberhentian Perbekel;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN
KLUNGKUNG
dan BUPATI
KLUNGKUNG,
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klungkung. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndoneiaTahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Klungkung. 6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjunya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 11. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan dari hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan Panitia Pemilihan. 12. Calon Perbekel adalah calon yang berhak dipilih yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dari bakal calon yang telah memenuhi syarat yang diajukan oleh Panitia Pemilihan. 13. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. 2
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat. 15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan,baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan bakal calon. 16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh panitia pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 17. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN Pasal 2 (1) BPD memberitahukan kepada Perbekel mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perbekel yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Setelah menerima pemberitahuan tertulis dari BPD, Perbekel mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Camat segera memberikan persetujuan tertulis kepada yang bersangkutan dan memerintahkan BPD untuk segera memproses pemilihan Perbekel sesuai kewenangannya. BAB III PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN Pasal 3 (1) Setelah menerima surat persetujuan dari Bupati, BPD membentuk Panitia Pemilihan Perbekel paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya Perbekel. (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus BPD dan tokoh masyarakat.
BAB IV SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN Pasal 4 (1) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan. (2) Jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal 7 (tujuh) orang; Pasal 5 (1) Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang maju sebagai Bakal Calon atau Calon Perbekel, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan; (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, keanggotaannya diisi dari unsur yang sama;
3
Pasal 6 (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas menyelenggarakan pemilihan
perbekel. (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas: a. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perbekel sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; b. melaksanakan pemeriksaan indentitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan; c. melaksanakan pendaftaran dan pengumuman pemilih; d. melaksanakan pemungutan suara; e. melaporkan pelaksanaan pemilihan Perbekel kepada Badan Permusyawaratan Desa; f. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa; g. membuat Berita Acara Pemilihan; dan h. mempersiapkan pelantikan Perbekel terpilih. (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 membuat rencana dan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel sesuai dengan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 7 Panitia Pemilihan Perbekel memiliki wewenang : a. menetapkan bakal calon Perbekel menjadi calon Perbekel; dan b. mengatur tata cara dan mekanisma kampanye calon Perbekel.
Pasal 8 (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Pemilihan Perbekel. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemilihan Perbekel bertanggung jawab kepada BPD.
ASAS
Pemilihan Perbekel
BAB V PEMILIHAN PERBEKEL
Pasal 9 bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
BAB VI HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 10 Yang berhak memilih Perbekel adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat : a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah; b. telah berumur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun, tetapi sudah/pernah kawin; c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;dan d. tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
4
Pasal 11 Setiap penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam memberikan suaranya tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel.
Pasal 12 Yang dapat dipilih menjadi Perbekel adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia; c. berkelakuan baik; d. penduduk desa setempat; e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/yang dipersamakan dengan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah/surat keterangan; f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggitingginya 54 (lima puluh empat) tahun; g. sehat jasmani dan rohani; h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; j. belum pernah menjabat sebagai Perbekel paling lama dua kali masa jabatan; k. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel; dan l. tidak dalam status sebagai Penjabat Perbekel.
Pasal 13 (1) Pegawai Negeri yang dicalonkan/mencalonkan diri sebagai Perbekel, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga harus mendapat surat ijin dari atasannya yang berwenang untuk itu. (2) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Perbekel dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Perbekel tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Pasal 14 (1) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Perbekel tetap dibayar oleh instansi induknya dan tetap menerima hak-haknya sebagai Perbekel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Perbekel dapat dinaikkan pangkatnya dan diberikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 15 Bagi Calon Perbekel terpilih, terhitung sejak tanggal pelantikannya sebagai Perbekel, harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
5
BAB VII PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON PERBEKEL Pasal 16 (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perbekel sesuai persyaratan. (2) Bakal Calon Perbekel yang ditetapkan sebagai Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang, dan paling banyak 5 (lima) orang. Pasal 17 (1) Apabila proses penjaringan bakal calon Perbekel terdapat lebih dari 5 (lima) orang maka dapat dilakukan penyaringan dengan ujian lisan atau tertulis. (2) Ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Perbekel. BAB VIII PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH Pasal 18 (1) Bakal Calon Perbekel yang memenuhi syarat hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Perbekel. (2) Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon perbekel yang berhak dipilih. (3) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan mengundurkan diri, kecuali dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. BAB IX KAMPANYE CALON PERBEKEL Pasal 19 (1) Setelah penetapan calon yang berhak dipilih, Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan kampanye calon perbekel dan menetapkan tanda gambar masing-masing calon. (2) Tanda gambar yang telah mendapat kesepakatan dan ditetapkan oleh Panitia, segera diumumkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan. Pasal 20 (1) Calon Perbekel yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (2) Calon Perbekel dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (3) Tata cara kampanye calon Perbekel diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
6
BAB X PEMILIHAN CALON PERBEKEL YANG BERHAK DIPILIH Pasal 21 (1) Pemilihan calon Perbekel yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan Calon Perbekel yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah panitia pemilihan yang disahkan ketua panitia pemilihan. (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan pada saat penghitungan suara dimulai. (3) Apabila kuorum tidak tercapai, maka pemilihan Calon Perbekel diundur paling lama dalam waktu 3 (tiga) jam dari waktu yang telah ditetapkan. (4) Setelah penundaan waktu 3 (tiga) jam belum memenuhi jumlah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah. Pasal 22 Para anggota panitia pemilihan yang berhak memilih dan para calon yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Calon Perbekel. Pasal 23 (1) Paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan harus sudah menyampaikan surat panggilan memberikan suara kepada para pemilih yang terdaftar. (2) Dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan dengan jelas mengenai waktu dan tempat pemberian suara. BAB XI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Pasal 24 (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemungutan suara, disiapkan sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan membentuk KPPS yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan dan diambil dari warga masyarakat setempat. (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk membantu panitia pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara di masing-masing TPS. (4) Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokratis, panitia menetapkan masing-masing seorang saksi di masing-masing TPS bagi setiap calon, yang ditentukan sendiri oleh para calon paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakannya. (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas menyaksikan jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
7
Pasal 25 (1) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos/mencontreng salah satu tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan. (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih. Pasal 26 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan : a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih; b. surat suara yang memuat tanda gambar para calon yang berhak dipilih yang bagian bawahnya ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara; c. kotak suara berikut kuncinya yang jumlah dan besarnya sesuai dengan kebutuhan; d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;dan e. alas dan alat pencoblos/contreng di dalam bilik suara. (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan. Pasal 27 Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas segel yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan Pasal 28 (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh KPPS melalui pemanggilan berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih. (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara yang diterima. (3) Apabila surat suara yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada KPPS. Pasal 29 (1) Pencoblosan/pencontrengan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan. (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya. (3) Pemilih yang keliru mencoblos/mencontreng surat suara dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos/dicontreng kepada KPPS, hanya satu kali. (4) Setelah surat suara dicoblos/dicontreng, pemilih memasukkannya ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat. Pasal 30 (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan dan KPPS berkewajiban : a. Menjamin agar Tata Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, dan aman; dan 8
b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, lancar, aman, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. (2) Pada saat pemilihan calon Perbekel, para calon yang berhak dipilih harus berada di suatu tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan. (3) Panitia pemilihan dan KPPS menjaga agar setiap pemilih yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun. Pasal 31 Waktu pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan dengan Calon Perbekel.
BAB XII PENGHITUNGAN SUARA Pasal 32 (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai KPPS menyegel kotak suara dan lanjut membawanya ke tempat penghitungan suara. (2) Tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan. Pasal 33 (1) KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk selembar demi selembar disaksikan oleh para calon saksi dan pemilih yang hadir. (2) Setiap lembar surat suara diteliti lembar demi lembar untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian KPPS membacakan nama calon yang mendapatkan suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh semua pemilih yang hadir. Pasal 34 (1) Suara dianggap tidak sah apabila : a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan; b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara; c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih; d. mencoblos/mencontreng kepada lebih dari satu tanda gambar calon yang berhak dipilih; e. mencoblos/mencontreng diluar garis batas tanda gambar calon yang berhak dipilih yang ditentukan; f. surat suara yang rusak atau cacat atau ada nodanya;dan g. coblosannya/contrengannya tidak jelas/memakai alat lain dari alat pencoblosan/pencontrengan yang telah disediakan. (2) Alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara. (3) Suara yang sah adalah: a. surat suara yang dicoblos/dicontreng sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan; b. coblosan/contrengan berada didalam atau pada garis batas tanda gambar calon yang berhak dipilih; dan
9
c. coblosan/contrengan hanya ada pada satu tanda gambar dengan memakai alat yang telah ditentukan. Pasal 35 Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon Perbekel terpilih BAB XIII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal 36 (1) Pengaduan masalah terhadap pelaksanaan pemilihan Perbekel, dilakukan sebelum Berita Acara ditandatangani. (2) Penanganan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara musyawarah mufakat. (3) Apabila pengaduan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Berita Acara ditandatangani maka proses pemilihan Perbekel tersebut dinyatakan sah. BAB XIV PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH Pasal 37 (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Perbekel yang berhak dipilih mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan jumlah yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang hanya terhadap calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama. (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan. (3) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka BPD melaksanakan musyawarah untuk menetapkan penjabat Perbekel setelah menerima laporan dari panitia pemilihan. (4) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 38 (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat Berita Acara dan mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih serta menyatakan sahnya pelaksanaan pemilihan. (2) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, ketua panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan dan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara. Pasal 39 (1) Calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara dari panitia pemilihan. (2) Calon Perbekel terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.
10
BAB XV PELANTIKAN CALON PERBEKEL TERPILIH Pasal 40 (1) Sebelum memangku jabatannya, Perbekel mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agamanya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :“ Demi Allah / Demi Tuhan / Om Attah Parama Wisesa / Demi Sang Hyang Aji Budha, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 41 Pelantikan Perbekel dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Perbekel dan sekaligus ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. Pasal 42 (1) Pelantikan Perbekel yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Perbekel yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa Perbekel yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. (2) Apabila pelantikan Perbekel tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat situasi keamanan di Desa yang bersangkutan tidak mengijinkan, maka pelantikan Perbekel dapat dilaksanakan di Kantor Camat setempat atau di Ibukota Kabupaten. BAB XVI MASA JABATAN PERBEKEL Pasal 43 (1) Masa jabatan Perbekel adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan. (3) Apabila masa jabatan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir 2 (dua) kali masa jabatan yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya. BAB XVII LARANGAN BAGI PERBEKEL Pasal 44 Perbekel dilarang : a. menjadi pengurus partai politik;
11
b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan; c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; d. terlibat dalam kampanye pemilihan Umum, pemilihan Presiden dan pemilihan kepala Daerah; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menyalah gunakan wewenang; h. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan; dan i. melanggar sumpah / janji jabatan
BAB XVIII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP
PERBEKEL
Pasal 45 (1) Tindakan penyidikan terhadap Perbekel dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;dan b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
BAB XIX PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERBEKEL
Pasal 46 (1) Perbekel berhenti, karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri;dan c. diberhentikan. (2) Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Perbekel yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel sebagaimana dimaksud dalam pasal 11; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); e. tidak melaksanakan kewajiban Perbekel;dan f. melanggar larangan bagi Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
12
Pasal 47 (1) Usul pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota BPD. (2) Pengesahan pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. (3) Setelah dilakukan pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Perbekel. Pasal 48 (1) Perbekel diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila telah berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi..tindak pidana terorisme, makar tindak pidana terhadap keamanan Negara atau dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Perbekel diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 49 (1) Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) setelah melalui proses peradilan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan tersebut, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perbekel yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (2) Apabila Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Perbekel yang bersangkutan. Pasal 50 Apabila Perbekel diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Sekretaris Desa ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 51 Apabila Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) , Bupati mengangkat Penjabat Perbekel dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Perbekel paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 52 Perbekel yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif, pemberhentian sementara, dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13
Pasal 53 Perbekel yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan Negara Republik Indonesia atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 54 (1) Bagi Perbekel yang tidak dapat melaksanakan tugas ,wewenang, dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai Perbekel. (2) Apabila selama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah bahwa Perbekel dimaksud pada ayat (1) belum dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, maka Bupati atas usul BPD memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Perbekel dari salah satu Perangkat Desa.
Pasal 55 (1) Perbekel dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai pegawai negeri. (2) Perbekel dari pegawai negeri setelah berhenti atau diberhentikan, dikembalikan ke instansi induknya.
Pasal 56 (1) Perbekel yang akan berakhir masa jabatannya , dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan. (3) Perbekel yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan oleh Bupati
BAB XX PENGANGKATAN PENJABAT PERBEKEL Pasal 57 (1) Pengangkatan Penjabat Perbekel ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. (2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Perangkat Desa yang bersangkutan. (3) Masa jabatan penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang atau diganti oleh penjabat lain atas usul BPD. (4) Penjabat Perbekel diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati. (5) paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat penjabat Perbekel, Badan Permusyawaratan Desa segera melaksanakan pemilihan perbekel.
14
Pasal 58 Hak, wewenang, dan kewajiban Penjabat Perbekel adalah sama dengan hak, wewenang, dan kewajiban Perbekel. BAB XXI BIAYA PEMILIHAN PERBEKEL Pasal 59 (1) Rencana biaya pemilihan Perbekel diajukan oleh panitia pemilihan kepada BPD. (2) BPD bersama-sama Pemerintah Desa menetapkan besarnya biaya pemilihan Perbekel. (3) Biaya pemilihan Perbekel dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (4) Biaya pemilihan Perbekel digunakan antara lain untuk : a. biaya administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara, surat suara, tanda gambar calon, alat tulis kantor dan lain sebagainya yang sejenis); b. pendaftaran pemilih; c. pembuatan bilik pemungutan suara; d. penelitian syarat-syarat calon;dan e. konsumsi dan biaya rapat-rapat. (5) Panitia pemilihan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Perbekel kepada BPD, paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Perbekel.
BAB XXII TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 60 (1) Anggota panitia pemilihan Perbekel atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Perbekel, untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan hukum dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Apa bila ada calon yang mengundurkan diri tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan segala biaya yang dikeluarkan akibat pemilihan Perbekel BAB XXIII KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 61 (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengesahan calon Perbekel yang berhak dipilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Perbekel yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Perbekel hasil pemilihan.
15
(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan Penjabat Perbekel.
BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62 Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sebagai Perbekel sampai dengan berakhir masa jabatannya. BAB XXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 64 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 BUPATI KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
KETUT JANAPRIA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2010 NOMOR 11
16
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL
I.
UMUM 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Perbekel dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat haruslah mampu mencerminkan hati nurani penduduk Desa. Oleh karena itu cara pengisian jabatan Perbekel yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah dengan cara pemilihan. Dengan demikian Perbekel hasil pemilihan tersebut akan benar-benar mampu memancarkan kewibawaan ke bawah, yaitu dipatuhi, ditaati, dan disegani oleh warganya. Perbekel diharapkan mampu menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dan pasal 101 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Perbekel dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Yang dimaksud dengan pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia adalah masyarakat harus memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya dan tidak boleh mewakilkan kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun. Pemilih dapat memberikan suaranya pada siapa pun sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga Pemberian suara oleh pemilih dibilik suara tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan cara apa pun.
II
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal Pasal
1 Cukup jelas. 2 Cukup jelas. 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya selain BPD. 4 Cukup jelas. 5 Cukup jelas. 6 Cukup jelas. 7 Cukup jelas.
17
Pasal Pasal Pasal
Pasal
8 Cukup jelas. 9 Cukup jelas. 10 Huruf a Yang dimaksud dengan “terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. 11 Huruf a Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b Yang dimaksud dengan :setia: adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “ penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu tanda Penduduk desa bersangkutan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa”. Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Perbekel selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas.
18
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
12 Cukup jelas. 13 Cukup jelas. 14 Cukup jelas. 15 Cukup jelas. 16 Cukup jelas. 17 Cukup jelas. 18 Cukup jelas. 19 Cukup jelas. 20 Cukup jelas. 21 Cukup jelas. 22 Cukup jelas. 23 Cukup jelas. 24 Cukup jelas. 25 Cukup jelas. 26 Cukup jelas. 27 Cukup jelas. 28 Cukup jelas. 29 Cukup jelas. 30 Cukup jelas. 31 Cukup jelas. 32 Cukup jelas. 33 Cukup jelas. 34 Cukup jelas. 35 Cukup jelas. 36 Cukup jelas. 37 ayat 1 : ayat 2
Yang dimaksud “Berita Acara” adalah Berita Acara Jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara. : cukup jelas
19
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
38 Cukup jelas. 39 Cukup jelas. 40 Cukup jelas. 41 Cukup jelas. 42 Cukup jelas. 43 Ayat (1) Seseorang hanya boleh menjabat sebagai Perbekel paling lama 12 (dua belas) tahun secara berturut-turut setelah melalui proses kepemimpinan lima tahun. Pada akhir masa jabatan jabatan 5 tahun pertama, BPD memberikan penilaian kepada Perbekel atas pelaksanaan pemerintahan desa selama lima tahun. Bila menurut BPD pelaksanaan pemerintahan desa selama lima tahun berjalan baik dan sukses, maka Perbekel yang bersangkutan dapat dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilihan calon Perbekel berikutnya. Pada masa lima tahun kedua, Perbekel yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel periode berikutnya. ayat 2 Cukup jelas. ayat 3 Cukup jelas. 44 Cukup jelas. 45 Cukup jelas. 46 : Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 : - huruf a : cukup jelas. - huruf b : Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. - huruf c : cukup jelas - huruf j : Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan - huruf e s/d f : cukup jelas 47 Cukup jelas 48 Cukup jelas 49 Cukup jelas 50 Cukup jelas 51 Cukup jelas
20
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
52 Cukup jelas 53 Cukup jelas 54 Cukup jelas 55 Cukup jelas 56 Cukup jelas 57 Cukup jelas 58 Cukup jelas 59 Cukup jelas 60 Cukup jelas 61 Cukup jelas 62 Cukup jelas 63 Cukup jelas 64 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 6
21
