PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA TI
S I A K,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu untuk menetapkan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah Bupati Siak; b. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; f.
Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa atau putra Desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
g. Calon adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa; h. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapat pengesahan dari BPD; i.
Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
j.
Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD untuk melaksanakan hak, tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
k. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya; l.
Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
m. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa atau putra Desa setempat; n. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi maupun pengetahuan, dan kepemimpinan para Bakal Calon; o. Putra Desa adalah mereka yang dilahirkan di Desa dari orangtua yang terdaftar sebagai penduduk Desa, baik dibesarkan atau tidak dibesarkan di Desa yang bersangkutan; p. Tim monitoring adalah DPRD, Pemerintah Kabupaten, dan Camat.
BAB II Bagian Pertama PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD, dan dapat dibantu oleh Perangkat Desa, maupun pemuka-pemuka masyarakat lainnya di Desa yang bersangkutan; (2) Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat; (3) Rapat BPD dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan dapat dihadiri oleh Camat selaku pembimbing dan pengarah; (4) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan; (5) BPD bertanggungjawab atas terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa.
Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN Pasal 3 Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi : a. Menyusun Rencana Kerja Panitia Pemilihan dan Rencana Biaya Pemilihan; b. Melaksanakan penjaringan Bakal Calon; c. Melaksanakan penyaringan Bakal Calon; d. Mengajukan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh BPD; e. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD;
f.
Mempersiapkan sarana dan prasarana Pemilihan (pemungutan dan penghitungan suara);
g. Mengajukan Rencana Kerja Pemilihan; h. Menetapkan jadwal Pemilihan setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat; i.
Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dan tanda gambar masingmasing;
j.
Melaksanakan Pemilihan (pemungutan dan penghitungan suara);
k. Membuat Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Calon atau Saksi-saksi yang ditunjuk oleh Calon, untuk mendapatkan penetapan dari BPD dan diketahui oleh Camat; l.
Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan.
Pasal 4 Apabila di antara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon, atau Calon, atau berhalangan, maka keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh anggota BPD lainnya, atau Perangkat Desa yang lain, ataupun masyarakat lainnya berdasarkan Keputusan BPD.
BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 5 Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Terdafar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah; b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin; c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; d. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 6 (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945; c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya; d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun; f.
Sehat jasmani dan rohani;
g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; h. Berkelakuan baik, jujur, dan adil; i.
Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
j.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; l.
Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah; n. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputusputus. (2) Bagi Pegawai Negeri (Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota Polri) yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal 7 Dalam Pemilihan Kepala Desa, Pemilih dan Calon yang berhak dipilih wajib hadir untuk melaksanakan hak pilihnya dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA Pasal 8 (1) 6 (enam) bulan sebelumya berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada Badan Perwakilan Desa; (2) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa tersebut, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati dan memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; (3) BPD segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk periode berikutnya.
Pasal 9 Setelah terbentuk Panitia Pemilihan, Pimpinan BPD bersama Panitia Pemilihan segera melaksanakan sosialisasi mengenai rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Pasal 10 Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pendaftaran Pemilih dan jadwal pendaftaran Bakal Calon, disertai penjelasan syarat-syarat Pemilih dan syarat-syarat Bakal Calon.
Pasal 11 (1) Bakal Calon selain harus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6, juga harus menyampaikan persyaratan administrasi sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Surat Permohonan menjadi Calon Kepala Desa; Photokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); Photokopi Kartu Keluarga; Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (hitam putih atau berwarna); Photokopi Akte Lahir; Photokopi Ijazah atau STTB yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; Daftar Riwayat Hidup; Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari instansi yang berwenang; Keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri; Pernyataan tidak terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila dan Undangundang Dasar 1945; k. Surat Izin/Pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari atasan yang berwenang bagi PNS, TNI, dan Polri Aktif; l. Pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat (khusus bagi Pegawai Negeri). (2) Persyaratan administrasi sebagaimana ayat (1) Pasal ini dibuat rangkap 3 (tiga).
Pasal 12 Semua anggota Panitia Pemilihan aktif melaksanakan penjaringan Bakal Calon, sehingga diperoleh dan terdaftar Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.
Pasal 13 (1) Sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, Panitia Pemilihan menutup kegiatan pendaftaran Bakal Calon dan melaksanakan penyaringan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan; (2) Penyaringan Bakal Calon dapat dilaksanakan dengan melakukan ujian saringan berupa tes pengetahuan kepemimpinan dari Bakal Calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan; (3) Hasil penyaringan Bakal Calon harus diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon untuk diajukan ke BPD dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; (4) Hasil penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara penyaringan Bakal Calon.
Pasal 14 (1) Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD;
(2) Pimpinan BPD wajib melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan Calon dan selanjutnya mengadakan musyawarah untuk ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih; (3) Calon yang berhak dipilih diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat disertai dengan 1 (satu) berkas persyaratan administrasi Calon dan surat pengantar dari Camat. BAB V TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 15 (1) Sebelum melaksanakan pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan pengumuman kepada seluruh masyarakat Desa tentang waktu pelaksanaan pendaftaran; (2) Anggota Panitia Pemilihan yang melaksanakan tugas sebagai petugas pendaftar harus dibekali dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang penunjukan sebagai petugas pendaftar dan Surat Tugas; (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pendaftaran Pemilih dibantu oleh pengurus RT dan RW; (4) Pendaftaran pemilih dilakukan dengan teliti berdasarkan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5; (5) Daftar pemilih minimal dibuat 3 (tiga) rangkap atau dapat diperbanyak sesuai kebutuhan; (6) Perubahan daftar pemilih atau pembuatan daftar pemilih tambahan dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari atau 24 jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara; (7) Daftar pemilih ditandatangani oleh Panitia Pemilihan (Ketua dan Sekretaris), dan diajukan kepada BPD untuk disahkan, selanjutnya daftar pemilih tersebut diberitahukan kepada Camat; (8) Setelah mendapat pengesahan dari BPD, Panitia Pemilihan mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat, baik melalui papan pengumuman maupun media lainnya.
BAB VI PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH Pasal 16 (1) Panitia Camat seluruh dipilih,
Pemilihan setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui tentang Calon yang berhak dipilih, menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, angggota BPD, dan para Calon yang berhak serta Camat, dengan agenda rapat sebagai berikut :
a. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih; b. Membahas dan menetapkan tanda gambar Calon yang akan digunakan dalam Pemilihan;
c. Membahas dan menetapkan jadwal pemilihan (waktu dan tempat pemungutan suara); d. Mengevaluasi kesiapan prasarana, sarana, dan biaya pemilihan; e. Melaksanakan pembagian tugas dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; f.
Membahas dan menetapkan pembuatan surat undangan untuk pemilih dan petugas yang akan menyampaikannya;
g. Membahas dan menetapkan pembuatan Surat Suara; h. Membahas pengajuan saksi dari masing- masing calon yang berhak dipilih. (2) Penentuan tanda gambar Calon yang berhak dipilih diserahkan kepada Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD; (3) Penetapan lokasi tempat pemungutan suara adalah dengan memperhatikan jarak tempuh dan kemudahan sarana transportasi para pemilih serta memperhatikan faktor gangguan cuaca; (4) Sarana dan prasarana pemilihan yang diperlukan dalam Pemungutan Suara adalah : a. Bangunan untuk berteduh panitia; b. Bilik Suara; c. Kotak Suara; d. Surat Suara; e. Tempat duduk calon yang berhak dipilih; f.
Meja dan kursi untuk bekerja panitia;
g. Papan pengumuman; h. Papan untuk penghitungan suara; i.
Bantalan dan paku untuk pencoblosan Surat Suara;
j.
Pengeras suara;
k. Formulir-formulir Berita Acara, daftar hadir, laporan, dan Sarana kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (5) Pembagian tugas panitia dalam pelaksanaan pemungutan suara, antara lain : a. Penerimaan Surat Undangan; b. Pemegang Daftar Pemilih; c. Pencatat Pemilih yang hadir; d. Pemberi Surat Suara; e. Pengatur antrian pemilih; f.
Penjaga Bilik Suara;
g. Penjaga Kotak Suara; h. Petugas penerangan; i.
Petugas konsumsi;
j.
Petugas keamanan;
k. Petugas pemberi tanda bagi yang sudah memilih; l.
Petugas kesehatan.
(6) Pembagian tugas dalam penghitungan suara terdiri dari : a. Petugas yang membuka dan menjaga Kotak Suara; b. Petugas yang menyusun Surat Suara yang telah dihitung; c. Petugas yang membaca Surat Suara; d. Petugas yang mencatat hasil pemungutan Suara; e. Petugas yang membuat Berita Acara Pemilihan. (7) Surat undangan untuk pemilih ditandatangani oleh Ketua Panita Pemilihan dan berisi keterangan yang jelas mengenai hari, tanggal, waktu, pemilihan dan tanggal surat; (8) Surat Suara berisi tanda gambar sebanyak tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan di sudut kiri bawah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; (9) Saksi dari masing-masing Calon yang berhak dipilih, dibekali dengan Surat Mandat/Surat Tugas/Surat Keterangan dari calon yang bersangkutan.
Pasal 17 Pada proses pemungutan suara, dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon yang berhak dipilih Pemilih, anggota BPD, serta Tim Monitoring yeang terdiri dari unsur DPRD, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan.
Pasal 18 Panitia Pemilihan yang mempunyai Hak Pilih, serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa, tetap mempunyai Hak untuk menggunakan Hak Pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.
BAB VII PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Pasal 19 (1) Kampaye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan, apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa; (2) BPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur pelaksanaan kampaye berjalan tampa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; (3) Pelaksanaan kampaye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal– hal yang bersifat positif serta menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan; (4) Pelaksanaan kampaye para calon yang berhak dipilih dimulai 7 (tujuh) hari sebelum hari H sampai 2 (dua) hari sebelum hari H;
(5) Kampaye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang, dan fasilitas lainnya serta tidak di benarkan mengadakan pawai sehingga menganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Pasal 20 (1) Pemungutan suara di laksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Kepala desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang terdaftar disyahkan oleh BPD; (2) Apabila pada pembukaan rapat pemungutan suara calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini jumlah pemilih belum mencapai Quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan Quorum tetap 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih; (3) Apabila Quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dapat tercapai Quorum dapat ditentukan pada saat penghitungan suara akan dimulai; (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dimundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan Quorum ½ (setengah) ditambah 1 (satu) jumlah pemilih; (5) Pengunduran waktu rapat pemungutan suara calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan diterangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.
Pasal 21 (1) Pemungutan Suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil; (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan; (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih; (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
Pasal 22 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyediakan sarana atau kelengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4); (2) Bentuk dan model Surat Suara sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (8) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD;
(3) Apabila dipandang perlu Panitia Pemilihan dapat menyediakan sarana dan prasarana lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan.
Pasal 23 Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan saksi masing-masing Calon yang berhak dipilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menutupnya kembali, mengunci, dan menyerahkan kuncinya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
Pasal 24 (1) Pemilih yang hadir diberikan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan setelah menyerahkan surat undangan; (2) Setelah menerima Surat Suara, pemilih memeriksa atau meneliti, apabila Surat Suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta Surat Suara baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak; (3) Bagi pemilih yang tidak bisa hadir karena sakit, cacat, atau usia lanjut, dalam melaksanakan Hak Pilihnya dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan.
Pasal 25 (1) Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan; (2) Pemilih yang melakukan kesalahan pada waktu mencoblos Surat Suara, dapat meminta Surat Suara baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang salah tersebut kepada Panitia Pemilihan; (3) Setelah Surat Suara dicoblos, pemilih memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara yang disediakan dan diusahakan dalam keadaan terlipat.
Pasal 26 (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan; (2) Bagi Calon yang tidak memungkinkan hadir karena sakit maka dapat diwakilkan kehadirannya oleh saksi Calon yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu diumumkan kepada khalayak; (3) Tempat Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) harus strategis sehingga dapat terlihat oleh para pemilih, dan Calon dapat melihat jalannya pemungutan suara.
Pasal 27 (1) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin berjalannya pemungutan suara dengan aman, tertib, lancar, dan demokratis; (2) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun; (3) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menangani masalah yang timbul, penyelesaiannya diputuskan dengan musyawarah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan pertimbangan yang objektif rasional, serta dapat meminta pendapat dari Tim Monitoring.
Pasal 28 (1) Panitia Pemilihan menetukan batas waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara; (2) Pemungutan suara ditutup tepat pada waktu yang ditentukan, setelah semua pemilih yang hadir telah melaksanakan hak pilihnya.
BAB VIII PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA Pasal 29 Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan disaksikan oleh yang berhak dipilih atau saksi yang mewakilinya, Pimpinan BPD, dan Tim Monitoring.
Pasal 30 Para pemilih dapat melihat dan mendengar penghitungan suara yang diperoleh dari hasil pemugutan suara, dengan tenang, dan tertib, serta tidak menganggu kelancaran tugas Panitia Pemilihan.
Pasal 31 (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung Surat Suara yang masuk dihadapan para saksi; (2) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar Surat Suara, untuk mengetahui sah atau tidaknya serta memperlihatkan kepada para saksi; (3) Suara yang diperoleh dicatat oleh petugas yang ditunjuk, di dalam kertas/formulir penghitungan suara dan pada papan penghitungan suara, sehinggga dapat dilihat oleh pemilih yang hadir; (4) Berkas cacatan penghitungan suara ditandatangani oleh petugas pencatat, ketua panitia Pemilihan, dan para saksi.
Pasal 32 (1) Surat Suara dianggap tidak sah apabila : a. Tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditentukan; b. Surat Suara yang digunakan tidak ditantatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; c. Dalam Surat Suara terdapat coretan, tulisan, atau tandatangan pemilih; d. Terdapat tanda coblosan pada lebih dari satu tanda gambar, atau memberikan suara untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih; e. Mencoblos di luar garis batas tanda gambar Calon yang berhak dipilih; f.
Melubangi tanda gambar dengan tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan, misalnya dengan disulut rokok, disobek, ditusuk dengan pisau, atau gunting dan sebagainya;
g. Surat Suara yang digunakan dalan keadaan rusak atau robek. (2) Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan/diumumkan alasannya kepada pemilih yang hadir pada saat itu juga; (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, antara panitia dengan calon atau saksi mengenai syah atau tidak syahnya maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
Pasal 33 (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan sekurang- kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih ; (2) Apabila tidak seorang calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia menyatakan Pemilihan ulang; (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari saat penanda tanganan Berita Acara Pemilihan; (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
BAB IX PENETAPAN CALON TERPILIH Pasal 34 (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkannya kepada Ketua BPD untuk mendapat penetapan dari BPD; (2) Calon yang berhak dipilih atau saksi yang ditunjuk, menandatangani Berita Acara Pemilihan, sebelum Berita Acara Pemilihan tersebut ditetapkan oleh BPD;
(3) Setelah Berita Acara dinyatakan sah oleh BPD maka ketua Pemilihan atau yang mewakili mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dihadapan yang hadir. BAB X PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 35 (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calonmendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang memperoleh jumlah suara yang sama tersebut; (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penanda tanganan berita acara pemilihan; (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana ayat (2) pasal ini, hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.
Pasal 36 (1) Setelah Calon terpilih dinyatakan sah oleh BPD, selanjutnya BPD memberitahukan secara tertulis Calon terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa; (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini harus disertai dengan Berita Acara Pemilihan.
BAB X PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 37 (1) Hasil Pemilihan Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengesahan sebagai Kepala Desa, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Berita Acara Pemilihan diterima ; (2) Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ; (3) Kepada Calon Terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa, pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan dari Peraturan Daerah tentang Pengesahaanya sebagai Kepala Desa.
Pasal 38 (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Peraturan Daerah, Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh
dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat lain di wilayah Desanya; (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah sebagai berikut : “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
Pasal 39 (1) Pelantikan Kepala Desa Baru hasil pemilihan diusahakan dilaksanakan tepat pada masa berakhirnya jabatan Kepala Desa sebelumnya ; (2) Apabila akhir masa jabatan jatuh pada hari libur, maka pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya ; (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Calon Kepala Desa terpilih belum dilantik oleh Bupati maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dan dilantik oleh BPD menjadi Kepala Desa Definitif.
Pasal 40 (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa untuk melaksanakan tugas diangkat Penjabat oleh BPD; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula pada Desa-Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.
Pasal 41 (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya ; (2) Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan, dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya ; (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya.
BAB XI LARANGAN BAGI KEPALA DESA Pasal 42 Kepala Desa dilarang : a. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ; b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah dan masyarakat ; c. Melanggar Sumpah/Janji sebagaimana tersebut pada Pasal 98 ayat (3) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 ; d. Melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya atau melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Desa; e. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang dan melakukan penyelewengan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; f.
Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan atau Norma-norma adat istiadat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
BAB XII TINDAKAN ADMINISTRATIF, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 43 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatannya; (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan Pertanggung Jawaban akhir masa Jabatan kepada BPD; (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru; (4) Apabila sampai akhir masa jabatan Kepala Desa belum terselenggara Pemilihan Kepala Desa, maka BPD mengangkat Penjabat Kepala Desa dan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 44 Kepala Desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan tindakan administratif berupa teguran oleh BPD, Camat dan atau Bupati. Pasal 45 (1) Kepala Desa yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud Pasal 41 di atas dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Sementara oleh BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
(2) Pemberhentian Sementara sebagaimana diatur ayat (1) Pasal ini juga berlaku bagi Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu Tindak Pidana .
Pasal 46 (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu Tindak Pidana dapat diberhentikan sementara oleh BPD atas Persetujuan Bupati; (2) Selama Kepala Desa dikenakan Pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa; (3) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat; (4) Apabila Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Kepala Desa terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding yang dimaksud belum selesai, BPD dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan. Pasal 47 (1) Kepala Desa berhenti karena : a. Meninggal dunia; b. Mengajukan permintaan sendiri; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999; d. Melanggar Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999; e. Berakhir masa Jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang Baru; f.
Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa; (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul BPD. Pasal 48 (1) Apabila Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut maka BPD dapat menunjuk Sekretaris Desa atau Pejabat lainnya untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat; (2) Apabila selama 6 (enam) bulan Kepala Desa yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa tersebut dari Jabatannya dan BPD mengangkat Penjabat Kepala Desa.
Pasal 49 Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri apabila yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan, maka akan dikembalikan kepada Instansi Induknya. BAB XIII TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA Pasal 50 (1) Sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir Tahun Anggaran, Kepala Desa menyampaikan Pertanggungjawaban mengenai Pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada rakyat melalui BPD dan memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat; (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, maka Kepala Desa harus melengkapi atau menyempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; (3) Apabila pada pertanggungjawaban Kepala Desa tidak dapat diterima, maka BPD meminta pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
BAB XIV PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 51 (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati dan tembusannya disampaikan kepada camat; (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon ditetapkan oleh BPD dari Perangkat Desa atau warga Desa yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa ; (3) Penjabat Kepala Desa diambil supah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 52 Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
BAB XV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 53 (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat dengan tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; (3) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan;
(4) Biaya Pemilihan Kepala Desa tidak dibenarkan dibebankan kepada Calon atau kelompok tertentu yang mendukung salah satu Calon .
BAB XVI PEMBINAAN KEPALA DESA Pasal 54 Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 55 Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah ini harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan jaman.
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 Lembaga Musyawarah Desa yang pada saat ini, tetap melaksanakan tugas Pemilihan Kepala Desa sampai terbentuknya BPD yang Definitif.
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku; (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah atau Peraturan BPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 58 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 59 Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 31 Agustus 2001 B U P A T I S I A K,
ARWIN AS.
Di undangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 September 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL Pembina NIP. 010086330
LEMBAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI D
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. PENJELASAN UMUM Kepala Desa merupakan pimpinan yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat dan merupakan ujung tombak karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, urusan Pemerintah Umum termasuk ketentraman dan ketertiban umum. Disamping itu Kepala Desa juga mengemban tugas mental masyarakat desa dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan semangat untuk membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan (gotong royong). Sejalan dengan beratnya beban tugas kepala desa, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan adanya pembantu tersebut diharapkan kepala desa dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dengan baik, serasi dan seimbang sesuai dengan dengan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu persyaratan tertentu yang harus di penuhi oleh kepala desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah ini Masa jabatan kepala desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan 8 (delapan) tahun menurut Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dianggap cukup lama bagi seorang Kepala Desa untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diharuskan mengajukan permohonan berhenti kepada pejabat yang berwenang melalui Camat. Ditinjau dari segi kelancaran pekerjaan waktu 5 (lima) tahun ini cukup untuk memberikan jaminan terhindarnya perombakan-perombakan kebijaksanaan sebagai akibat dari penggantian atau mutasi Kepala Desa. Ketentuan pembatasan untuk dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya adalah dengan maksud untuk menghindarkan kemungkinan menurunnya kegairahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa. Sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL . Pasal 1
:
Cukup jelas
Pasal 2
:
Cukup jelas
Pasal 3
:
Cukup jelas
Pasal 4
:
Cukup jelas
Pasal 5
:
Yang dimaksud dengan Penduduk Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dan memenuhi syarat untuk memilih.
Pasal 6
:
Ayat (1)
:
Cukup jelas
Ayat (2)
:
Cukup jelas
Ayat (3)
:
Yang dimaksud dengan Putra Desa dalam Peraturan Daerah ini adalah mereka yang lahir di Desa dari Orang tua yang terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di Desa kemudian pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal desa tersebut.
Pasal 7
:
Cukup jelas
Pasal 8
:
Cukup jelas
Pasal 9
:
Cukup jelas
Pasal 10
:
Cukup jelas
Pasal 11
:
Cukup jelas
Pasal 12
:
Cukup jelas
Pasal 13
:
Ayat (1)
:
Cukup jelas
Ayat (2)
:
Cukup jelas
Ayat (3)
:
Hasil penjaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang Bakal Calon agar diartikan bahwa Peraturan Daerah ini telah memberikan kemungkinan adanya calon tunggal Kepala Desa yang berhak dipilih.
Pasal 14
:
Cukup jelas
Pasal 15
:
Cukup jelas
Pasal 16
:
Cukup jelas
Pasal 17
:
Cukup jelas
Pasal 18
:
Cukup jelas
Pasal 19
:
Cukup jelas
Pasal 20
:
Ayat (1)
:
Cukup jelas
Ayat (2)
:
Cukup jelas
Ayat (3)
:
Cukup jelas
Ayat (4)
:
Penempatan quorum ½ dari jumlah pemilih sebagaimana dimaksud ayat ini adalah apabila dalam kurun waktu pengunduran 3 jam belum juga mencapai quorum 2/3, maka
pada jam ke 4 berikutnya sudah dapat diartikan pengunduran waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dengan demikian pada jam ke 4 pelaksanaan pemilihan dapat dilaksanakan dengan quorum ½ ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih dengan pengunduran waktu tersebut disepakati oleh calon dan dituangkan dalam berita acara. Ayat (5)
:
Cukup jelas
Pasal 21
:
Cukup jelas
Pasal 22
:
Cukup jelas
Pasal 23
:
Cukup jelas
Pasal 24
:
Cukup jelas
Pasal 25
:
Ayat (1)
:
Surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih hanya satu tanda gambar yang dipilih, apabila pencoblosan dalam satu suara lebih dari satu tanda gambar maka surat suara dimaksud batal.
Ayat (2)
:
Pungutan surat suara yang lain hanya berlaku satu kali.
Pasal 26
:
Cukup jelas
Pasal 27
:
Cukup jelas
Pasal 28
:
Cukup jelas
Pasal 29
:
Cukup jelas
Pasal 30
:
Cukup jelas
Pasal 31
:
Cukup jelas
Pasal 32
:
Cukup jelas
Pasal 33
:
Ayat (1)
:
Yang dinyatakan sebagai calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan banyaknya kertas suara (blangko) yang kosong.
Pasal 34
:
Cukup jelas
Pasal 35
:
Cukup jelas
Pasal 36
:
Cukup jelas
Pasal 37
:
Cukup jelas
Pasal 38
:
Cukup jelas
Pasal 39
:
Cukup jelas
Pasal 40
:
Cukup jelas
Pasal 41
:
Cukup jelas
Pasal 42
:
Cukup jelas
Pasal 43
:
Cukup jelas
Pasal 44
:
Cukup jelas
Pasal 45
:
Cukup jelas
Pasal 46
:
Cukup jelas
Pasal 47
:
Cukup jelas
Pasal 48
:
Cukup jelas
Pasal 49
:
Cukup jelas
Pasal 50
:
Cukup jelas
Pasal 51
:
Cukup jelas
Pasal 52
:
Cukup jelas
Pasal 53
:
Cukup jelas
Pasal 54
:
Cukup jelas
Pasal 55
:
Cukup jelas
Pasal 56
:
Cukup jelas
Pasal 57
:
Cukup jelas
Pasal 58
:
Cukup jelas
Pasal 59
:
Cukup jelas
Pasal 60
:
Cukup jelas
