BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
: bahwa untuk memenuhi maksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Dearah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2007).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN : MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan unsur pelaksana Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 11. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB II PERANGKAT DESA Bagian Pertama Pengangkatan Sekretaris Desa Pasal 2 (1) Sekretaris Desa sesuai dengan kedudukannya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
Bagian Kedua Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Pasal 3 (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi Persyaratan : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpengetahuan sederajat; d. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada hari terakhir pendaftaran; e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; h. Bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa; i. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus; j. Tidak dalam status jabatan rangkap dalam Pemerintahan Desa. (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia tidak diperbolehkan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya. (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan pembinaan oleh Kepala Desa.
Paragraf 1 Kepala Urusan Pasal 4 (1)
Kepala Desa mengumumkan secara tertulis/terbuka penerimaan bakal calon Kepala Urusan selama kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman dan tidak dapat diperpanjang lagi.
(2)
Bakal calon Kepala Urusan mengajukan surat permohonan beserta persyaratan administrasi lainnya kepada Kepala Desa.
(3)
Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penelitian administrasi calon Kepala Urusan paling lama 3 (tiga) hari setelah penutupan penjaringan. Pasal 5
(1)
Kepala Desa menetapkan calon Kepala Urusan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan Kepala Urusan dan segera menyampaikan usulan nama-nama calon kepala urusan kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
(2)
Camat memilih dan memberikan persetujuan terhadap salah satu nama calon kepala urusan, hasil persetujuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari semenjak diterimanya usulan nama calon kepala urusan dari Kepala Desa.
Pasal 6 Kepala Desa dapat langsung menunjuk salah satu warga desa yang memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan camat, apabila tidak ada yang mengajukan permohonan atau memenuhi persyaratan menjadi bakal calon Kepala Urusan.
Paragraf 2 Unsur Pelaksana Teknis Pasal 7 Unsur pelaksana teknis adalah bagian dari Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat untuk suatu bidang/jenis pekerjaan tertentu dan memenuhi persyaratan. Pasal 8 (1)
Kepala Desa mengumumkan secara tertulis atau terbuka penerimaan bakal calon pelaksana teknis dengan kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.
(2)
Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penelitian administrasi calon Pelaksana Teknis selama 3 (tiga) hari setelah penutupan penjaringan.
(3)
Kepala Desa menetapkan calon Pelaksana Teknis minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan Pelaksana Teknis dan segera menyampaikan usulan nama-nama calon Pelaksana Teknis kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
(4)
Camat memilih dan memberikan persetujuan terhadap salah satu nama calon Pelaksana Teknis, hasil persetujuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari semenjak diterimanya usulan nama calon Pelaksana Teknis dari Kepala Desa.
Pasal 9 Kepala Desa dapat langsung menunjuk salah satu warga desa yang memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan camat, apabila tidak ada yang mengajukan permohonan atau memenuhi persyaratan menjadi bakal calon Pelaksana Teknis. Paragraf 3 Kepala Dusun Pasal 10 (1)
Kepala Dusun adalah bagian dari perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk dalam wilayah dusun setempat yang memenuhi persyaratan.
(2)
Pengangkatan Kepala Dusun tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah yang dihadiri seluruh Ketua RT dan RW dusun setempat.
(3)
Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang dan menyampaikan usulan nama-nama calon kepala dusun kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penutupan musyawarah.
(4)
Camat memilih dan memberikan persetujuan terhadap salah satu nama calon kepala dusun, hasil persetujuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari semenjak diterimanya usulan nama calon kepala urusan dari Kepala Desa. Pasal 11
Kepala Desa dapat langsung menunjuk salah satu warga desa yang memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan Camat, apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan
Bagian Ketiga Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya Pasal 12 (1)
Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa.
(2)
Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan persetujuan camat. Pasal 13
(1)
Perangkat Desa lainnya sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya dilakukan pengambilan sumpah atau janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
(2)
Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pemuka masyarakat lainnya didesa yang bersangkutan.
(3)
Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadiladilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
(4)
Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan. Pasal 14
(1)
Pelantikan Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menunda selama-lamanya 2 (dua) minggu sejak tanggal berakhir masa jabatan Perangkat Desa dengan ketentuan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi penjabat Perangkat Desa lainnya.
Bagian Keempat Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya Pasal 15 Masa jabatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan setelah itu dapat diangkat kembali sesuai Prosedur sebagaimana tercantum pada paragraf 1, 2 dan 3.
Bagian Kelima Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Pasal 16 (1)
Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan Pidana / Perdata dapat diberhentikan sementara dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
(2)
Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya dengan jabatan rangkap yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa.
(3)
Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kapala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tersebut tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir.
(4)
Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan upaya banding belum selesai maka Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan harus diberhentikan. Pasal 17
(1)
Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran.
(2)
Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa dapat mengangkat penjabat sementara dengan masa bakti paling lama 3 (tiga) bulan dan harus sudah diangkat pejabat definitif.
(3)
Bagi Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan status jabatan rangkap sampai terisi oleh perangkat desa lainnya yang definitif.
Pasal 18 Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena : a. habis masa jabatannya; b. meninggal dunia; c. mengajukan permintaan berhenti sendiri; d. menjadi pengurus partai politik; e. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/ janjinya; f. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa lainnya yang baru; g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; h. dipandang tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pasal 19 (1)
Biaya pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20 (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa; b. Memberikan pedoman teknis Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan Pemberhentian Perangkat Desa;
Pengangkatan,
Pelantikan,
dan
d. Memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan peraturan berkaitan dengan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa; b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Desa; c. Memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1)
Masa jabatan Perangkat Desa lainnya yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
(2)
Desa yang Perangkat Desa lain, tidak dibatasi masa jabatannya harus sudah melakukan proses pengangkatan perangkat desa lainnya paling lambat 1 (satu) Tahun semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 11 Maret 2009 B U P A T I S I A K,
H. ARWIN. AS, SH Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. ADLI MALIK Pembina Utama Muda NIP. 420003914 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2009 NOMOR 4
PENJELASAN (tidak dipakai) ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
I. UMUM
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f
Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2009
