PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG
TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DIPERBANYAK OLEH:
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWOREJO, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Lurah Desa sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan, perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dipandang perlu untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
tentang Dalam
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO
MEMUTUSKAN: Menetapkn
:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
CARA DAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Bupati adalah Bupati Purworejo.
2.
Pejabat yang berwenang adalah Bupati Purworejo.
3.
Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
4.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
5.
Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
6.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.
Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
8.
Badan Permusyawaratan Desa yang -selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 11. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. 12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
13. Tim Pengawas adalah Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 14. Tim Monitoring adalah Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten. ' 15. Putra Desa adalah mereka yang lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan, dan pernah terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan. 16. Bakal Calon adalah pelamar yang ketentuan yang berlaku oleh Panitia.
mengajukan
persyaratan
sesuai
17. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi penyaringan dan oleh BPD telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. 18. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa yang sah dan memperoleh dukungan suara terbanyak. 19. Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah Perangkat Desa atau Pejabat lain yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas Kepaia Desa dalam kurun waktu tertentu. 20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap. 21. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa. 22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat. 23. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon, baik segi administrasi maupun identitas Bakal Calon, berdasarkan persyaratan yang ditentukan. 24. Kampanye adalah suatu kegiatan penyampaian program kerja yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menarik simpati dan dukungan pemilih. 25. Saksi adalah pemilih yang diberikan kewenangan oleh Calon atau Panitia Pemilihan untuk menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani berita acara pemilihan.
BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 (1). BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. (2). BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
BAB III PEMBENTUKAN KEPANITIAAN Bagian Pertama Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 (1). Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD. (2). Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua merangkap anggota ; b. Wakil Ketua merangkap anggota ; c. Sekretaris merangkap anggota ; d. Bendahara merangkap anggota ; dan e. Beberapa anggota sebagai seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. (3). Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat. (4). Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon dan / atau isteri/suami Bakal Calon. (5). Apabila diantara anggota panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon / Calon dan / atau karena suatu sebab lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang ditunjuk, berdasarkan usul Ketua Panitia Pemilihan dan ditetapkan oleh BPD. (6). Pembentukan Panitia Pemilihan dan susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 4 Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang : a. membuat tata tertib pemilihan Kepala Desa yang diumumkan kepada masyarakat. b. menyusun rencana anggaran pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. c. merencanakan dan melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang ditentukan Bupati sebagai berikut: 1. mengumumkan rencana Pemilihan Kepala Desa ; 2. melakukan penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon ; 3. melaksanakan penyaringan yang meliputi penelitian persyaratan administrasi, pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan melaporkan hasilnya kepada BPD ; 4. menetapkan Calon yang memenuhi persyaratan; 5. mengumumkan nama-nama. Calon yang berhak dipilih di tempat tprhuka atau dengan cara lain yang ditetapkan ;
6. mengadakan pendaftaran pemilih ; 7. mengumumkan daftar pemilih sementara di tempat terbuka atau dengan cara lain yang ditetapkan ; 8. menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang diketahui Kepala Desa (Pj. Kepala Desa) dan disahkan BPD ; 9. menyiapkan surat suara atau yang sejenis ; 10. menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara; 11. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan l2.melaporkan Calon terpilih kepada BPD dengan disertai Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara dan Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa ; d. membuat laporan pelaksanaan keuangan kepada BPD.
pemilihan
dan
pertanggungjawaban
Bagian Kedua Tim Pengawas, dan Tim Monitoring Pasal 5 (1). Untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Tim Pengawas Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat dan Tim Monitoring Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati. (2). Tim Pengawas terdiri dan unsur- unsur: a. MUSPIKA ; b. Perangkat desa ; dan c. Tokoh masyarakat; (3). Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang : a. menghadiri musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ; b. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; c. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa , d. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; e. menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa ; f. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ; g. meneruskan laporan atau pengaduan dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang ; h. melakukan koordinasi dengan unsur Instansi terkait, TNI/POLRI untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. i. melaporkan perkembangan tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa ; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. (4). Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang : a. memonitor pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; b. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati ; c. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
BAB IV KETENTUAN HAK MEMIL1H DAN DIPILIH Bagian Pertama Hak Memilih Pasal 6 Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang : a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan / atau KK ; b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah menikah ; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; d. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; dan e. terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
Pasal 7 Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 6, dalam menggunakan hak pilihnya tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
Bagian Kedua Hak Dipilih Pasal 8 Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UndangUndang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajad ; d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat penutupan pendaftaran ; e. sehat jasmani dan rohani; f. berkelakuan baik, jujur dan adil; g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ; h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; i. penduduk setempat dan mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat di desa setempat; j. terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali Putra Desa ; k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; I. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (tahun) atau dua kali masa jabatan ;
m. belum pernah diberhentikan karena belum berakhir masa jabatan sebagai Kepala Desa; dan n. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 (1)Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI, atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain hams memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga hams memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasan atau pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu. (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa hams bettempat tinggal di desa yang bersangkutan beserta isteri atau suami. (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, diwajibkan melepaskan jabatan organiknya sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa hams membuat surat pernyataan non aktif dari keanggotaan BPD yang diketahui oleh Camat selama proses pemilihan. (5) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa hams mengajukan cuti selama proses pemilihan.
BAB V PENCALONAN KEPALA DESA Bagian Pertama Mekanisme Pasal 10 Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan Bakal Calon yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
Bagian Kedua Persyaratan Pasal 11 (1). Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan : a. surat pernyataan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ; c. surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon ; d. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak ;
e. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri setempat; f. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; g. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ; h. surat keterangan catatan kepolisian ; i. surat keterangan terdaftar dan bertempat tinggal tetap di C G 3 ^ y«r,g bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan KTP dan KK kecuali putra desa ; j. surat keterangan Putra Desa yang dikeluarkan oleh Desa yang bersangkutan bagi Bakal Calon dari Putra Desa ; k. daftar Riwayat Hidup ; I. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir; m.foto copy akte kelahiran yang dilegalisir; n. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir; o. foto copy Surat Nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah ; p. surat Ijin Tertulis dari Atasan yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI, atau Perangkat Desa ; q. pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan r. persyaratan lain yang ditentukan Panitia Pemilihan. (2). Bagi Putra Desa, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, h, dan n dibuat oleh instansi dari daerah tempat tinggal yang bersangkutan ; (3). Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan berkas lamaran para Bakal Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak penutupan pendaftaran. (4). Dalam hal lamaran Bakal Calon masih ada yang kurang, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan melengkapi paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan secara tertulis. (5). Apabila Bakal Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dinyatakan gugur dan surat permohonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.
Bagian Ketiga Penyaringan Bakal Calon Pasal 12 (1). Panitia Pemilihan melaporkan Bakal Calon yang berhak mengikuti penyaringan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan penyaringan. (2). Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan bagi Bakal Calon dan melaporkan hasilnya kepada BPD. (3). Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seleksi administrasi yang meliputi penelitian persyaratan administrasi, identitas dan terhadap Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih. (4). Panitia menetapkan Calon yang berhak dipilih berdasarkan penyaringan yang akan diumumkan kepada masyarakat.
hasil
BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 13 (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman di t e™p*t terbuka tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa. (2) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada mempunyai hak pilih dengan surat undangan.
penduduk
Desa
yang
Pasal 14 (1). Pemilihan bersifat langsung, demokratis.
umum,
(2). Pemilihan dilaksanakan pada hah, ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
bebas, tanggal
rahasia, jujur, dan
tempat
adil dan
yang
telah
(3). Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan. (4). Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Bupati menerbitkan petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
BAB VII KAMPANYE Pasal 15 (1) Untuk memperoleh dukungan suara sebanyak-banyaknya, Calon dapat melakukan kampanye di desa bersangkutan. (2) Kampanye hanya dapat dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum pemilihan. (3) Tatacara Kampanye hanya dilakukan dengan cara : a. Penyampaian program kerja (Visi, Misi) oleh Calon; b. pemasangan atribut atau tanda gambar; dan c. sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat yang disepakati bersama. (4) Larangan kampanye : a. mempersoalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar 1945, SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan); b. memfitnah, melakukan kekerasan, mengintimidasi, menghina dan menyinggung kehormatan calon lain, pemerintah dan pejabatnya, peranan organisasi sosial politik; c. mengganggu keamanan dan ketertiban umum; d. melibatkan Panitia Pemilihan, Perangkat Desa dan BPD; e. melakukan kegiatan yang dapat merugikan calon lain; f. menggunakan tempat-tempat ibadah dan sarana pendidikan; dan g. menyebarkan brosur, selebaran yang bersifat menghasut yang dapat meretakkan persatuan dan kesatuan masyarakat serta stabilitas pemerintahan desa. (5) Pelaksanaan kampanye dilarang dalam bentuk penghamburan uang dan adu domba serta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pemilih dengan dalih apapun. (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA Pasal 16 (1) Sebelum diadakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan bersama Bakal Calon disaksikan BPD membuat kesepakatan kelengkapan pemungutan suara antar lain : surat suara atau bentuk lain, gambar, bilik, kotak suara yang digunakan untuk pemungutan suara serta tanda gambar untuk calon. (2) Gambar untuk Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar Calon atau gambar lain yang tidak berkonotasi SARA, lambang partai politik, Lambang Negara dan Daerah serta bukan lambang gerakan yang dilarang pemerintah.
Pasal 17 (1) 2 (dua) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dan melaksanakan undian nomor urut tanda gambar di hadapan para Calon dan penduduk Desa. (2) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Calon sudah menyerahkan nama-nama saksi.
Pasal 18 Apabila dalam pemilihan hanya terdapat Calon Tunggal, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda dalam surat suara, satu bergambar dan satu kosong.
Pasal 19 (1). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan : a. Panitia Pemilihan wajib menjaga agar Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur. b. Para calon Kepala Desa berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara. (2). Dalam hal Calon yang berhak dcipilih berhalangan hadir, harus mendapat ijin tertulis dari Panitia Pemilihan setelah dipertimbangkan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3). Apabila sampai menjelang atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara ada Calon yang meninggal dunia, maka pemilihan tetap dilaksanakan, apabila terdapat jumlah calon 2 (dua) orang maka diberlakukan sebagaimana calon tunggal, jika calon lebih dari 2 (dua) orang maka calon yang tersisa dan memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon terpilih.
G: PERDA DESA MOGPs^eMhar. Pncb Kadesdoc
Pasal 20 (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB atau setelah semua pemilih yang berada dalam ruang tunggu selesai menggunakan hak pilihnya. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa dipenuhi, maka harus ada kesepakatan bersama antara Panitia Pemilihan, Calon dan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh BPD.
Pasal 21 (1). Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dihadiri dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih tetap. (2). Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan yang pertama. (3). Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya Ya (satu perdua) dari jumlah pemilih tetap. (4). Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari Vi (satu perdua) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selanjutnya dilakukan pendaftaran ulang.
Pasal 22 (1). Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya, kecuali Calon tunggal. (2). Apabila suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai oleh lebih dari satu calon dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama. (3). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan. (4). Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal, dan selanjutnya dilakukan pendaftaran ulang. Pasal 23 (1). Dalam hal Calon Tunggal, maka Calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya V2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya. (2). Apabila Calon Tunggal tersebut mendapat perolehan suara kurang dari V2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal serta diberlakukan pendaftaran ulang. (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA Pasal 24 (1). Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan terlebih dahulu menutup pelaksanaan pemungutan suara sesuai ketentuan dalam Pasal 20. (2). Panitia Pemilihan membuat berita acara jalannya pemungutan suara yang ditandatangani oleh para Calon, saksi serta Ketua Panitia Pemilihan dan dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
Pasal 25 (1). Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara atau sejenisnya yang masuk disaksikan oleh para saksi dan pemilih kemudian mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir. (2). Apabila saksi tidak hadir, maka panitia berwenang menunjuk saksi yang berasal dari pemilih. (3). Panitia Pemilihan mengumumkan perolehan suara yang diperoleh masingmasing Calon pada saat itu.
Pasal 26 (1). Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan Surat Suara, maka surat suara yang dinyatakan sah adalah : a. menggunakan Surat Suara yang ditentukan Panitia Pemilihan; b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan; dan c. terdapat 1 (satu) lubang tusukan dalam 1 (satu) tanda gambar di dalam bingkai luar (tebal) serta tidak ada lubang atau kerusakan pada tanda gambar yang lain. (2). Apabila Pemilihan Kepala Desa tidak menggunakan surat suara sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X PENETAPAN CALON TERPILIH Pasal 27 (1). Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, membuat dan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara. (2). Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani para saksi, Ketua Panitia Pemilihan dan diketahui Ketua BPD pada saat itu juga. (3). Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa dan menyatakan sahnya pemilihan.
Pasal 28 (1). Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagai Calon Terpilih berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. (2). BPD mengusulkan pengangkatan Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
BAB XI PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Bagian Pertama Pengesahan dan Pengangkatan Pasal 29 (1). Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. (2). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak saat pelantikan.
Pasal 30 (1). Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2). Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dccc yang bersangkutan mengucapkan sumpah / janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dengan dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Pimpinan Lembaga yang ada di Desa dan Tokoh Masyarakat dari wilayah desa yang bersangkutan. (3). Susunan kata-kata Sumpah / Janji Kepala Desa adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"; (4). Kepada Kepala Desa yang dilantik diberikan petikan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan. (5). Setelah pengambilan sumpah janji dan pelantikan, dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama atau Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa terlantik.
Bagian Kedua Pelantikan Pasal 31 Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja di desa masing-masing atau tempat lain yang ditentukan.
Pasal 32 Dalam hal Pelantikan Calon terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelantikan dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan.bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
BAB XII MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 33 (1). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, terhitung mulai tanggal pelantikan. (2). Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BAB XIII LARANGAN KEPALA DESA Pasal 34 Kepala Desa dilarang : a. menjadi pengurus partai politik ; b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ; c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ; d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah ; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya ; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; g. menyalahgunakan wewenang ; h. melanggar sumpah / janji jabatan ; i. melaiaikan tugas dan kewajiban atau melakukan kegiatan yang merugikan pemerintah desa dan pemerintah daerah ; dan j. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat serta melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
BAB XIV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Pertama Pemberhentian Sementara Pasal 35 (1). Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati karena : a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ; b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara ; c. menjalani penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana ; atau d. ada indikasi kuat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini, berdasarkan hasil pemeriksaan aparat yang berwenang. (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c tanpa didahului usulan dari BPD. (3). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didahului dengan pemberian teguran lisan dan tertulis dari pejabat yang berwenang. (4). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun. (5). Setelah menetapkan pemberhentian sementara Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 36 (1). Apabila sampai dengan berakhirnya pemberhentian sementara Kepala Desa masih dalam proses penyidikan dan / atau pemeriksaan pengadilan akibat adanya dugaan dan atau tuduhan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini, maka Bupati memperpanjang pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan dari jabatannya sampai adanya kekuatan hukum tetap. (2). Apabila hasil penyidikan dan / atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata Kepala Desa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan. (3). Apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Kepala Desa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan, tanpa usulan BPD Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan dari jabatannya.
Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa Pasal 37 (1). Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena : a. meninggal dunia ; b. atas permintaan sendiri; c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; e. melanggar sumpah atau janji; f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini ; g. meninggalkan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ijin pejabat yang berwenang ; h. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; atau i. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2). Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, g, h dan i dilakukan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat. (3). Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat yang berwenang dengan memperhatikan usulan BPD melalui Camat. (4). Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didahului pemberian sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
Pasal 38 Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI.
Pasal 39 Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.
Pasal 40 Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, apabila berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil / TNI/ POLRI, maka kembali ke Instansi induknya.
G:\PERDA D E S A 200
BAB XV TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA Pasal 41 (1)Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Bupati dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, maka proses penyidikan dapat dilaksanakan. (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; atau b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
BAB XVI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 42 (1). Pengangkatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui Camat. (2). Masa jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun. (3). Apabila telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terjadi kekosongan Kepala Desa, maka Bupati dapat mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa lagi atas usul BPD melalui Camat. (4). Kedudukan keuangan Kepala Desa yang diberhentikan, diberhentikan sementara atau dinonaktifkan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5). Hak, wewenang, tugas dan kewajiban Penjabat (Pj.) Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 43 (1). Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2). Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan / atau sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. (3). Bupati memberikan petunjuk lebih lanjut tentang biaya pemilihan.
BAB XVIII SANKSI PELANGGARAN Pasal 44 (1) Bakal Calon atau Calon yang terbukti memalsukan keterangan dirinya dan / atau melakukan kecurangan dan hal tersebut diketahui sebelum pemilihan dilaksanakan, maka Bakal Calon atau Calon dinyatakan gugur. (2) Dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat (1) diketahui setelah pemilihan dilaksanakan, maka Calon terpilih tetap dilantik dan kepadanya tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam hal Panitia Pemilihan dan / atau pemilih terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan pemilihan, maka akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIX MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal 45 (1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, masyarakat desa setempat atau Calon melaporkan kepada Tim Pengawas. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi: a. nama dan alamat pelapor; b. waktu dan tempat kejadian perkara ; c. nama dan alamat pelanggar; d. nama dan alamat saksi-saksi; dan e. uraian kejadian. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
Pasal 46 (1) Tim Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. (2) Tim Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. (3) Dalam hal Tim Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima. (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Tim Pengawas. (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik. (6) Tim Pengawas memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada aparat penyidik. (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat Calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon oleh Bupati.
Pasal 47 (1) Tim Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dilakukan melalui tahapan : a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan ; b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut huruf a, Tim Pengawas membuat keputusan ; c. keputusan tersebut pada huruf b bersifat final dan mengikat. (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 48 (1) Apabila pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktu untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan dapat tetap melaksanakan tugas atas usul BPD kepada Bupati melalui Camat. (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat (Pj.) Kepala Desa atas usul BPD selama-lamanya 1 (satu) tahun.
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.
Disahkan di Purworejo pada tanggal 11 Juli 2006
Diundangkan di : Purworejo pada tanggal 11 J u l i 2006 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Kepaja Bapeda
MEDI PRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E NOMOR 2
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PENJELASAN UMUM Sudan sejak lama Desa memiliki sistem dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya termasuk dalam menentukan/memilih pemimpinnya sendiri. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas, maka pimpinan pemerintahan desa harus mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemilihan pimpinan pemerintahan desa dengan memperhatikan aspek demokratisasi, aspirasi dan otonomi asli desa serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Purworejo. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang, diantaranya adalah sebagai berikut: (1). Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undangundang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adaiah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. (2). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab pada rakyat dan menyampaikan pertanggungjawabannya tersebut kepada Supat; melalui Camat. (3). Bahwa agar proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dapat terlaksana dengan baik, maka BPD perlu membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang dipandang mampu, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
(4). Setiap warga di desa pemilihan yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa. Agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan lancar diperlukan ketelitian dan kecermatan khususnya yang menyangkut domisili dan identitas warga yang berhak memilih dan dipilih dengan memperhatihan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5). Dalam proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sangat diperlukan kewaspadaan, kecermatan dan kehati-hatian baik panitia, calon Kepala Desa maupun pemilih, karena mereka adalah pihak-pihak yang terlibat dan sangat mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (6). Pengesahan dan pelantikan Kepala Desa oleh Bupati merupakan bentuk legitimasi desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten dan sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (7). Masa jabatan Kepala Desa ditentukan 6 (enam) tahun dan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Hal ini dipandang cukup dalam pengabdian seorang Kepala Desa kepada masyarakat dengan harapan dalam masa 6 (enam) tahun terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat desa. (8). Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibutuhkan biaya yang menjadi tanggung jawab masyarakat desa yang dalam hal ini dikelola oleh Panitia Pemilihan. Biaya tersebut dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan pihak ketiga. Pemerintah Daerah hanya membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan tidak terdapat ikatan apapun. Panitia Pemilihan dalam mengelola biaya Pemilihan Kepala Desa wajib memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta menghindari pemborosan penggunaan anggaran.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Cukup jelas
Pasal 1 Pasal 2 ayat (1) ayat(2) Pasal 3 ayat (1)
Cukup jelas Cukup jelas
ayat (2)
:
ayat (3) ayat (4)
: :
ayat (5) ayat (6)
: :
Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua BPD dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati. Jumlah anggota panitia pemilihan dengan memperhatikan antara lain kemampuan keuangan Desa, jumlah penduduk dan sumber daya manusia yang ada. Kepanitiaan ini tidak termasuk Kepala Desa dan Ketua BPD. Yang dimaksud hubungan keluarga derajat pertama adalah hubungan keluarga derajat pertama dengan Kepala Desa dan istrinya baik ke atas (ayah dan ibu ), ke samping (adik dan kakak) maupun ke bawah (anak dan menantu). Cukup jelas Cukup jelas
G l ' K R i ) \ D E S A 2006Pei!gesahar Peril Kadc< i k x
Pasa! 4 Pasal 5 ayat (1) ayat(2) ayat(3) ayat(4)
Pasal 6 Pasal 7 Pasa! 8 huruf a huruf b huruf c
huruf d huruf e huruf f huruf g huruf h huruf i huruf j huruf k huruf I
huruf m huruf n Pasal 9 ayat(1) ayat(2) ayat(3) ayat(4) ayat(5) Pasal 10 Pasal 11 ayat(1)
ayat (2) ayat(3) ayat (4) ayat(5)
G: PERDA DESA 201
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Semua ketentuan dalam pasa! ini dibuktikan dengan surat keterangan yang sah. Cukup jelas Cukup jelas Yang dimaksud sederajad adalah telah lulus dan berijazah SMP, MTs, ST, SMEP, Kejar Paket B dan setingkat, apabila tidak ada pendaftar syarat ijasah tersebut maka pendaftaran diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila telah diperpanjang 30 (tiga puluh) hari tetap tidak ada yang mendaftar maka pelaksanaan pemilihan dihentikan dan BPD dapat mengusulkan Pj. Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas -Yang dimaksud dengan masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; - Yang dimaksud 2 (dua) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas - Setiap surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, disaksikan minimal 2 orang saksi dan diketahui Kepala Desa dan Camat. - Setiap foto copy dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cakup jelas
Pasal 12 ayat (1) ayat(2) ayat(3) ayat (4) Pasal 13 ayat (1) ayat (2) Pasal 14 ayat (1)
ayat(2) ayat (3) ayat(4) Pasal 15 ayat(1) ayat(2) ayat(3) huruf a huruf b huruf c
Cukup jelas Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani anggota Panitia dan Calon. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Yang dimaksud dengan : a. Langsung adalah : Pemilih yang mempunya hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. b. Umum adalah : Pada dasarnya semua penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak memilih dalam pemilihan. c. Bebas adalah : Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun. d. Rahasia adalah : Pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun. e. Jujur adalah : Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dijamin adanya kejujuran baik dari yang mempunyai hak dipilih maupun dari yang mempunyai hak memilih. f. Adil adalah : Bahwa Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya berdiri di atas semua kepentingan dan tidak memihak pada golongan, kepentingan maupun pendidikan. g. Demokratis adalah : Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa hams mencerminkan demokratisasi di desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak menggunakan hari libur nasional. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Hanya boleh bertempat di Balai Desa atau di rumah calon yang bersangkutan; Dapat dilakukan oleh pemilih pendukung, secara tertib dan memberitahukan kepada Panitia; Sesuai kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan para Calon, Misalnya penyampaian pesan pada acara kenduri/selamatan, pemberian foto calon, dan brosur visi / misi.
ayat(4) huruf a huruf b huruf c
huruf d huruf e huruf f huruf g ayat(5) ayat(6) Pasal 16 ayat (1) ayat(2) Pasal 17 ayat(1) ayat(2) Pasal 18 Pasal 19 ayat (1) huruf a
huruf b ayat (2)
ayat(3)
Pasal 20 ayat (1) ayat(2) Pasal 21 ayat (1) ayat(2)
Cukup jelas Cukup jelas Misalnya dengan mengadakan konvoi kendaraan, pertunjukan musik/organ tunggal, dilakukan di jalan dan Iainlain Cukup jelas Antara lain merusak alat peraga/tanda gambar calon lain Cukup jelas Antara lain berisi isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), gender dan Iain-Iain. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Panitia Pemilihan wajib menjaga agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan teratur, sehingga pemilihan Kepala Desa dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari. Apabila ternyata terjadi sesuatu yang disebabkan terjadinya kerusuhan atau bencana alam yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sepanjang tidak mengakibatkan rusaknya peralatan pemilihan Kepala Desa khususnya kartu suara, maka pelaksanaan dapat diteruskan apabila kondisi dan situasi sudah dapat terkendali. Namun apabila ternyata situasi dan kondisi tetap tidak dapat terkendali, maka dengan persetujuan BPD, Pemilihan Kepala Desa dapat ditunda / dibatalkan dan diulang setelah situasi dan kondisi dapat terkendali. Cukup jelas Ijin tertulis dari Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan yang dimaksud dengan alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan : a. Sakit. b. Musibah yang menimpa baik dirinya maupun keluarga. c. Hal-hal lain. Jika perolehan suara dari calon yang meninggal dunia memperoleh suara terbanyak, maka diadakan pemilihan ulang. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Cukup jelas Cukup jelas Cukup Cukup Cukup Cukup
jelas jelas jelas jelas
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Apabiia tidak ada yang bersedia ditunjuk sebagai saksi, penghitungan suara tetap dapat dilaksanakan. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Keputusan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Bupati mengandung pengertian bahwa pada hakekatnya pengangkatan Kepala Desa merupakan wewenang Bupati Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pengucapan sumpah / janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni: a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam ; b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan / Katholik ; c. diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu ; d. diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha. Cukup jelas Cukup jelas Tempat lain yang ditentukan adalah masih dalam wilayah Kabupaten Purworejo Yang dimaksud alasan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah karena sakit, terkena musibah, naik haji, mempunyai hajatan dll.
Pasal 33 ayat(1) ayat(2) Pasal 34 huruf a huruf b huruf c huruf d huruf e huruf f huruf g huruf h huruf i hurufj
Pasal 35 ayat (1) huruf a huruf b huruf c huruf d ayat(2) ayat(3) ayat (4) ayat(5) Pasal 36 ayat (1) ayat(2) ayat (3) Pasal 37 ayat (1) ayat(2) ayat(3) ayat (4) Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 ayat (1) ayat(2) ayat (3) Pasal 42 ayat (1) ayat(2) ayat(3) ayat(4) ayat (5) Pasal 43 ayat (1) ayat(2) ayat (3)
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat yang nyata - nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Aparat yang berwenang misalnya Bawasda dan Kepolisian. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
elas elas elas elas elas elas elas
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
elas elas elas elas elas
Cukup jelas ukup jelas Cukup jelas
(', PERDA DESA :006Pense«ahan P s r i i KjJes doc
Pasal 44 ayat (1) ayat (2) • ayat(3) Pasal 45 ayat(1) ayat(2) ayat(3) Pasal 46 ayat (1) ayat(2) ayat (3) ayat(4) ayat (5) ayat(6) ayat (7) Pasal 47 ayat(1) ayat(2) Pasal 48 ayat(1) ayat(2) Pasal 49
Pasal 50 ayat (1) ayat(2)
Pasai 51
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Dalam hal yang bersangkutan telah dilantik diberhentikan jabatannya sebagai Kepala Desa.
maka
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Yang dimaksud tetap berlaku sampai habis masa jabatannya adalah menyelesaikan sisa masa jabatannya sampai dengan 8 (delapan) tahun bagi yang diangkat sesuai UU Nomor 5 Tahun 1979 dan 10 (sepuluh) tahun bagi yang diangkat sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999. Cukup jelas Hal-hal yang bersifat khusus baik dalam persiapan maupun pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Cukup jelas
