BADAN PERWAKILAN DESA – PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2004 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah ditetapkan Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa serta telah ditetapkannya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 28 Th 1999; PP No 16 Th 1976; PP No 16 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Permendagri No 4 Th 1999; Kepmendagri No 63 Th 1999; Kepmendagri No 21 Th 2001; Kepmendagri No 22 Th 2001; Perda Kab. Demak No 7 Th 2001. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Kedudukan dan Jumlah Kenggotaan BPD; 2. Pencalonan dan Pemilihan Anggota BPD a. Panitia Pemilihan; b. Pencalonan dan Persyaratan Anggota BPD; c. Mekanisme Pemilihan Keanggotaan BPD; d. Penandatanganan Berita Acara; e. Calon BPD Terpilih; f. Pengesahan dan Pelantikan. 3. Tata Tertib Rapat BPD; 4. Kedudukan Keuangan BPD; 5. PEmberhentian dan Masa Keanggotaan BPD; 6. Anggota BPD Antar Waktu; 7. Ketentuan Penyidikan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi; BPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan tetap sah dan dapat melaksanakan tugas fungsinya sebagai BPD sampai dengan masa bhaktinya selesai; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PAMONG DESA – PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTKAN, PEMBERHENTIAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2004 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yangberdaya guna serta untuk mendapatkan baka calon, memilih dan menetapkan Pamong Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian Pamong Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 28 Th 1999; PP No 16 Th 1976; PP No 76 Th 2001; Keppres No 76 Th 1999; Permendagri No 4 Th 1999; Kepmendagri No 63 Th 1999; Kepmendagri No 21 Th 2001; Kepmendagri No 22 Th 2001; Perda Kab. Demak No 8 Th 2000; Perda Kab. 1 Th 2004; Perda Kab. Demak No 7 Th 2004. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Lowongan dan Pengisian Lowonga Pamong Desa; 2. Panitia Pemilihan/Pengangkatan Pamong Desa; 3. Pendaftaran Pemilihan/Pengangkatan Pamong Desa a. Pendaftaran Bakal Pamong Desa; b. Penyaringan Bakal Calon Pamong Desa; c. Pemilihan dan Pengangkatan Tanpa Pemilihan Pamong Desa; d. Hak Pilih, DPS dan DPT; e. Pemungutan dan Penghitungan Suara; f. Penanda Tanganan Berita Acara; g. Calon Pamong Desa Terpilih. 4. Pengangkatan dan Pelantikan Pamong Desa Terpilih a. Pengangkatan; b. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah. 5. Masa Jabatan Pamong Desa; 6. Biaya Pemilihan Pamong Desa; 7. Larangan; 8. Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Ketentuan Penyidikan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan/Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa dinyatakan tidak berlaku lagi;
Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan/Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; Pamong Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berumur 65 (enam puluh lima) tahun; Pamong Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 dan status desanya menjadi Kelurahan maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berumur (enam puluh lima) tahun; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
TATA RUANG KOTA – RENCANA TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2004 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab. Demak Nomor 4 Tahun 1997, Perda Kab. Demak Nomor 1 Tahun 1999 serta Perda Kab. Demak Nomor 3 Tahun 2000, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan detail Tata Ruang Kota BWK III dan IV Kota Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 5 Th 1960; UU No 11 Th 1974; UU No 13 Th 1980; UU No 9 Th 1985; UU No 5 Th 1990; UU No 4 Th 1992; UU No 24 Th 1992; UU No 23 Th 1997; UU No 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 26 Th 1985; PP No 51 Th 1992; Keppres No 44 Th 1999; Permendagri No 2 Th 1987; Kepmen PU No 378/KPTS/1987 lamp No 22; Kepmendagri No 59 Th 1988; Kepmendagri No 22 Th 2001; Perda Prop. Jateng No 8 Th 1992; Perda Kab. Demak No 4 Th 1997; Perda Kab. Demak No 7 Th 1997; Perda Kab. Demak No 8 Th 1997; Perda Kab. Demak No 1 Th 1999; Perda Kab. Demak No 3 Th 2000; Perda Kab. Demak No 6 Th 2001; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Wilayah Perencanaan; 2. Rencana Detail Tata Ruang Kota a. Fungsi dan Perwilayahan Bagian Wilayah Kota; b. Jumlah dan Persebaran Penduduk; c. Rencana Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Kota; d. Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau; e. Sitem Jaringan Transportasi; f. Sistem Utilitas; g. Kepadatan Bangunan; h. Ketinggian Bangunan; i. Garis Sempadan; j. Luas Persil Bangunan; k. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Bagian Wilayah Kota 3. Rencana Teknik Ruang Kota Jalan Lingkar Selatan Kota Demak a. Tapak Bangunan Pada Setiap Blok Peruntukan; b. Pra Kontruksi Jaringan Jalan; c. Prekonstruksi Bangunan Gedung; d. Pra Kontruksi Bangunan Bukan Gedung. 4. Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Rencana Teknik Ruang Kota; 5. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang Kota; 6. Ketentuan Pidana;
7. Ketentuan Penyidikan CATATAN
:
Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku; Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota, tetap berlaku sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruangannya; Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan peruntukannya selambatlambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
KAWASAN PANTAI – RENCANA TATA RUANG TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2004 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembanguanan antar sektor, daerah dan masyarakat, sehingga tata ruang kawasan pantai merupakan arahan investasi pembangunan yang perlu dilaksanakan secara terpadu, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 5 Th 1960; UU No 5 Th 1967; UU No 11 Th 1967; UU No 11 Th 1974; UU No 13 Th 1980; UU No 5 Th 1984; UU No 9 Th 1985; Perda No 5 Th 1990; UU No 5 Th 1992; UU No 4 Th 1992; UU No 24 Th 1992; UU No 23 Th 1997; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 22 Th 1982; PP No 23 Th 1982; PP No 26 Th 1985; PP No 28 Th 1985; PP No 6 Th 1988; PP No 51 Th 1993; Keppres No 32 Th 1990; Keppres No 33 Th 1990; Keppres No 44 Th 1999; Permendagri No 2 Th 1987; Permentamber No 0.P/47/MPE/1992; Permen PU No 63/PRT/1993; Permen PU No 640/KPTS/1986; Kepmendagri No 59 Th 1988; Kepmendagri No 21 Th 2001; Kepmendagri No 22 Th 2001; Perda Prop. Jateng No 8 Th 1992; Perda Kab. Demak No 4 Th 1997; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Asas, Tujuan dan Strategi a. Asas dan Tujuan; b. Strategi Pelaksanaan; 2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang a. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Umum; 1) Penentuan Hirarki Pusat Pelayanan; 2) Sistem Perwilayahan; 3) Sistem Utama Jaringan Transportasi; 4) Sistem Utama Jaringan Utilitas; b. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang. 3. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pantai a. Penetapan Lokasi; b. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang. 4. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan; 5. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; 6. Ketentuan Pidana; 7. Ketentuan Penyidikan; 8. Ketentuan Lain-lain. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang dikawasan pantai Kabupaten Demak, tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan rencana tata ruang Kawasan Pantai Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; Jangka waktu rencana Tata Ruang Kawasan pantai Kabupaten Demak adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggak diundangkan.
PEDAGANG KAKI LIMA – PENGATURAN DAN PEMBINAAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2004 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka menertibkan keberadaan pedagang kaki lima dipandang perlu mengatur tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten demak, sehingga pelu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 13 Th 1980; UU No 8 Th 1981; UU No 14 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 34 Th 2000; PP No 16 Th 1976; PP No 27 Th 1987; PP No 26 Thb 1985; PP No 25 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Kepmendagri No 22 Th 2001; Perda Kab. Demak No 17 Th 1991; Perda Kab. Demak No 8 Th 1998; Perda Kab. Demak No 2 Th 1999; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Pengaturan Tempat Usaha; 2. Perijinan; 3. Retribusi; 4. Hak, Kewajiban dan Larangan; 5. Pembinaan; 6. Ketentuan Pidana; 7. Ketentuan Penyidikan; 8. Sanski Administrasi.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
IRIGASI TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2004 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka mencapai keberlanjutan sistem irigasi serta untuk mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, produktifitas dan peluang inovatif, perlu dilakukan pengaturan kembali irigasi di Kabupaten Demak, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 11 Th 1974; UU No 22 Th 1999; PP No 16 Th 1976; PP no 22 Th 1982; PP No 77 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Kepmenkimpraswil No 529/KPTS/M/2001; Kepmendagri No 21 Th 2001; Kepmendagri No 22 Th 2001; Kepmendagri No 50; Perda Prop. Jateng No 6 Th 2002; Perda Prop. Jateng No 7 Th 2002; Perda Prop. Jateng No 8 Th 2002; Perda Prop. Jateng No 9 Th 2002; Perda Kab. Demak No 14 Th 1997; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Tujuan dan Fungsi; 2. Prinsip-prinsip PengelolaanIrigasi; 3. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi; 4. Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi; 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 6. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); 7. Pola Pengaturan Air Irigasi a. Hak Guna Air Irigasi; b. Penyediaan Air Irigasi; c. Pembagian dan Pemberian Air Irigasi; d. Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air; 8. Pembangunan Jaringan Irigasi; 9. Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi a. Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab. 10. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan; 11. Inventarisasi Jaringan Irigasi; 12. Audit Pengelolaan Irigasi; 13. Manajemen Aset Irigasi; 14. Keberlanjutan Sistem Irigasi; 15. Pengendalian dan Pengawasan; 16. Pembiayaan; 17. Larangan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Penyidikan.
CATATAN
: Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2004 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka tertib administrasi atas Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, serta dengan berlakunya UU No 22 Tahun 1999, Kepmendagri Nomor 24 Tahun 2001 sehingga perlu meninjau kembai Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat II Demak, maka untuk itu dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Demak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 22 Th 1999; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; Keppres No 188 Th 1998; Keppres No 44 Th 1999; Kepmendagri No 21 Th 2001; Kepmendagri No 22 Th 2001; Kepmendagri No 23 Th 2001; Kepmendagri No 24 Th 2001. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Lembaran Daerah; 2. Berita Daerah; 3. Tata Cara Pengundangan dan Pengumuman. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
KANTOR CATATAN SIPIL – ORGANISASI DAN TATA KERJA – PEMBENTUKAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2004 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan teleha terbentuknya Dinas Kperasi, Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga urusan yang pelaksanaan tugasnya tidak menjadi bagian dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, serta berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003 maka dipandang perlu untuk meninjau dan membentuk susunan organisasi dan tata kerja Kantor Catatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 43 Th 1999; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 8 Th 2003. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi a. Pembentukan; b. Kedudukan; c. Tugas Pokok; d. Fungsi 2. Organisasi a. Susunan Organisasi; b. Kepala Kantor; c. Sub Bagian Tata Usaha; d. Seksi Pelayanan Pencatatan; e. Seksi Penyuluhan. 3. Kelompok Jabatan Fungsional; 4. Tata Kerja. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran v Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dinyatakan tidak berlaku; Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
LURAH DESA – PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN TAHUN 2004 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2004 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang berdayaguna dan berhasilguna, serta untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Lurah Desa dan juga sebagai akibat dengan telah ditetapkannya PP Nomor 76 Tahun 2001, Perda Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 dipandang perlu untuk menetapkan kembali pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian Lurah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 28 Th 1999; PP No 16 Th 1976; PP No 76 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Permendagri No 4 Th 1999; Kepmendagri No 63 Th 1999; Kepmendagri No 21 Th 2001; Kepmendagri No 22 Th 2001; Perda Kab. Demak No 8 Th 2000; Perda Kab. 1 Th 2004. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Pendaftaran, Pencalonan dan Pemilihan Lurah Desa a. Panitia Pencalonan dan Pemilihan; b. Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Lurah Desa; c. Hak Pilih, DPS dan DPT d. Penyaringan Bakal Calon Lurah Desa; e. Kampanye; f. Larangan; g. Pemungutan dan Penghitungan Suara; h. Penandatanganan Berita Acara; i. Calon Lurah Desa Terpilih. 2. Pengesahan dan Pelantikan Lurah Desa Terpilih a. Pengesahan; b. Pelantikan; 3. Masa Jabatan Lurah Desa; 4. Biaya Pemilihan Lurah Desa; 5. Larangan; 6. Pertanggungjawaban Luran Desa; 7. Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa; 8. Pejabat Lurah Desa; 9. Tindakan Penyidikan; 10. Tindakan dan Sanksi Administratif; 11. Ketentauan lain-lain. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang tata cara pencalonan,
pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian semnetara dan pemberhentian Lurah Desa beserta peraturan pelaksananya dinyatakan tidak berlaku lagi; Lurah Desa yang masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun, dapat melaksanakan tugasnya sampai 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya, setelah mendapat evaluasi BPD dan pengesahan dari Bupati; Lurah Desa yang masa jabatannya ditetapkan 5 (lima) tahun dapat melaksanakan tugasnya sampai 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya, setelah mendapat evaluasi BPD dan pengesahan dari Bupati; Lurah Desa sebagaimana ketentuan diatas tidak dapat mencalonkan/dicalonkan kembali sebagai Lurah Desa; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
