BADAN PERMUSYAWARATAN DESA – PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk melaksanakan PP Nomor 72 Tahun 2005, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa perlu ditetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilhan, Penetapan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 28 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005.
CATATAN
c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Kedudukan dan Jumlah Keanggotaan BPD; 2. Pelaksanaan Musyawarah, Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD a. Panitia Pemilihan; b. Pencalonan dan Persyaratan Anggota BPD; c. Mekanisme Musyawarah Penetapan ANggota BPD; d. Penandatanganan Berita Acara; e. Calon BPD Hasil Penetapan; f. Pengesahan dan Pelantikan. 3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja; 4. Tata Tertib Rapat BPD; 5. Kedudukan Keuangan BPD; 6. Pemberhentian dan Masa Keanggotaan BPD; 7. Anggota BPD Antar Waktu; 8. Ketentuan Penyidikan.
:
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa dan semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; BPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa harus segera dilakukan pemilihan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
KEPALA DESA – PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi dan mampu untuk melakukan semangat otonomi desa, serta dengan ditetapkannya UU Nomor 32 tahun 2004 dan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) PP Nomor 72 tahun 2005, maka dipandang perlu ditetapkan mengenai peraturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 28 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Pendaftaran, Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa a. Panitia Pencalonan dan Pemilihan; b. Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa; c. Hak pilih, DPS dan DPT; d. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa; e. Kampanye; f. Larangan; g. Pemungutan dan penghitungan Suara; h. Penandatanganan Berita Acara; i. Calon Kepala Desa Terpilih; 2. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih a. Pengesahan; b. Pelantikan. 3. Masa Jabatan Kepala Desa; 4. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa; 5. Larangan; 6. Sanksi; 7. Biaya Pemilihan Kepala Desa; 8. Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; 9. Pejabat Kepala Desa; 10. Tindakan Penyidikan; 11. Tidakan dan Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Lain-lain. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya; Kepala Desa yang sudah pernah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 2 (dua) kali masa jabatan tidak diperbolehkan untuk mencalonkan dan/atau dicalonkan kembali sebagai Kepala Desa; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PERANGKAT DESA – PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUAPTEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Perangkat Desa yang berdedikasi dan mampu untuk melakukan semangat otonomi desa, serta dengan ditetapkannya UU Nomor 32 tahun 2004 dan sesuai dengan ketentuan pasal 26 PP Nomor 72 tahun 2005, maka dipandang perlu ditetapkan mengenai peraturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 28 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Lowongan dan Pengisian Lowongan Perangkat Desa; 2. Panitia Pemilihan Perangkat Desa; 3. Pendaftaran Pemilihan Perangkat Desa a. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa; b. Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa; c. Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa; d. Hak Pilih, DPS dan DPT; e. Pemungutan dan Penghitungan Suara; f. Penandatanganan Berita Acara; g. Calon Perangkat Desa Terpilih. 4. Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Terpilih a. Pengangkatan; b. Pelantikan. 5. Masa Jabatan; 6. Biaya Pemilihan Peragkat Desa; 7. Larangan; 8. Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Ketentuan Penyidikan; 11. Ketentuan Peralihan. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
DESA – LELANG TANAH DAN DANA PERIMBANGAN – PERUBAHAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 68 ayat (1) dan (2) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelangan Tanah Desa dan Dan Perimbangan Keuangan Antar Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Perubahan.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Perda Kab. Demak No 8 Th 2001. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebelumnya antara lain mengenai : 1. Judul Peraturan Daerah; 2. Konsideran; 3. Ketentuan Umum; 4. Sebutan Lurah Desa dan Pamong Desa; 5. Beberapa pasal yang dihapus; 6. Dan lain-lain.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa DPRD bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/132/2007 tanggal 2 April 2007, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2007.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 23 Th 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2005; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 26 Th 2006; Perda Kab. Demak No 11 Th 2006.
CATATAN
c.
Perda ini mengatur tentang besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2007.
:
Bupati Demak menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.
DESA – ORGANISASI DAN TATA KERJA TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertib,teratur dan sebagai pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan di Desa yang efektif serta untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Perda Kab. Demak No 1 Th 2007; Perda Kab. Demak No 2 Th 2007; Perda Kab Demak No 3 Th 2007. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Kedudukan dan Wewenang Pemerintah Desa a. Kedudukan; b. Wewenang. 2. Susunan Organisasi; 3. Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi; 4. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban a. Kepala Desa; b. Perangkat Desa 1) Sekretaris Desa; 2) Kepala Urusan Pemerintahan; 3) Kepala Urusan Keuangan; 4) Kepala Urusan Umum; 5) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat; 6) Pelaksana Teknis; 7) Modin; 8) Kepetengan/Jogoboyo/Kebayan; 9) Ulu-ulu; 10) Bekel/Kamituwo. c. Badan Permusyawaratan Desa. 5. Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Lainnya; 6. Hubungan Kerja. Pada sat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diganti atau diubah paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya
Peraturan Daerah ini; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
DESA – PENDAPATAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sumber pendapatan desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah, untuk itu maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Permendagri No 4 Th 2007; Perda Kab. Demak No 1 Th 2007; Perda Kab Demak No 2 Th 2007; Perda Kab. Demak No 3 Th 2007; Perda Kab. Demak No 6 Th 2007.
CATATAN
c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Sumber Pendapatan, Kekayaan, dan Alokasi Dana Desa Serta Pengurusan dan Pengawasannya a. Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa; b. Alokasi Dana Desa; c. Pengurusan dan Pengawasan. 2. Ketentuan Lain-lain.
:
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, dan semua ketentuan yang mengatur mengenai SUmber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
KEPALA DAN PERANGKAT DESA – KEUANGAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa untuk adanya dukungan keuangan kepala desa dan perangkat desa yang memadai serta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan dan mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 28 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Perda Kab. Demak No 1 Th 2007; Perda Kab Demak No 2 Th 2007; Perda Kab. Demak No 3 Th 2007; Perda Kab. Demak No 6 Th 2007; Perda Kab Demak No 7 Th 2007. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Kedudukan; 2. Bentuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Terhadap Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dan penghasilan tetap berupa penggarapan tanah bengkoknya apabila dinilai dengan uang perbulannya masih lebih kecil dari Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten maka Pemerintah Kabupaten akan memberikan bantuan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sehingga jumlah minimal sama dengan Upah Minimal Regional (UMR) Kabupaten; Penambahan penghasilan kepada kepala desa dan/atau Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dimulai dan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2008; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA – PEDOMAN DAN PENYUSUNAN TAHUN 2007 PERATURAN KABUPATEN DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ditetapka dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Perpres No 1 Th 2007; Permendagri No 15 Th 2006; Pemendagri No 16 Th 2006; Permendagri No 17 Th 2006; Permendagri No 29 th 2006; Perda Kab. Demak No 1 Th 2007; Perda Kab Demak No 2 Th 2007. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang ; 1. Asas Pembentukan; 2. Persiapan dan Pembahasan; 3. Pengesahan dan Penetapan; 4. Penyampaian Peraturan Desa; 5. Penyebarluasan. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagai tercantum dalam Peraturan Daerah ini; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
KEUANGAN DAERAH – PENGELOLAAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 182 dan Pasal 194 UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 69 UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 151 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 330 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 18 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 23 Th 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; Pp No 57 Th 2006; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; Permendagri No 13 Th 2006. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; d. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah; e. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah; f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD; g. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. 2. Asas Umum dan Struktur APBD a. Asas Umum APBD; b. Struktur APBD; c. Pendapatan Daerah; d. Belanja Daerah; e. Surplus / (defisit) APBD; f. Pembiayaan Daerah; g. Kode Rekening Penganggaran. 3. Penyusunan Rancangan APBD a. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah; b. Kebijakan Umum APBD; c. Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara; d. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD; e. Penyiapan Raperda APBD. 4. Penetapan APBD
5.
6.
7.
8.
9.
a. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD; d. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Pelaksanaan APBD a. Asas Umum Pelaksanaan APBD; b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah; d. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; e. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah. Perubahan APBD a. Dasar Perubahan APBD; b. Kebijakan Umum serta PPAS Perubahan APBD; c. Pergeseran Anggaran; d. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD; e. Pendanaan Keadaan Darurat; f. Pendanaan Keadaan Luar Biasa; g. Penyiapan Raperda Perubahan APBD; h. Penetapan Perubahan APBD. Pengelolaan Kas a. Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas; b. Pengelolaan Kas Non Anggaran. Penatausahaan Keuangan Daerah a. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; b. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah; c. Penatausahaan Penerimaan; d. Penatausahaan Pengeluaran 1) Penyediaan Dana; 2) Permintaan Pembayaran; 3) Perintah Membayar; 4) Pencairan Dana; 5) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana; 6) Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan. e. Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan. Akuntansi Keuangan Daerah a. Sistem Akuntansi; b. Kebijakan Akuntansi; c. Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD; 2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD; 3) Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD. d. Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD;
10.
11.
12. 13. 14. 15. CATATAN
:
2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD; 3) Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD; 4) Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja; b. Laporan Tahunan; c. Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; d. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Pembinaan dan Pengawasan; b. Pengendalian Intern; c. Pemeriksaan Ekstern. Penyelesaian Kerugian Daerah; Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain.
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabuta dan dinyatakan tidak berlaku. Dan semua Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan secara efektif mulai Tahun Anggaran 2007.
GARAM TIDAK BERYODIUM – PENGATURAN DAN PENGENDALIAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam upaya memasyarakatkan dan mempercepat pemasyarakatan penggunaan garam beryodium, perlu diadakan upaya-upaya sistematis melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam tidak beryodium, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 5 Th 1984; UU No 23 Th 1992; UU No 7 Th 1996; UU No 8 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 15 Th 1991; PP No 69 Th 1999; PP No 25 Th 2000; PP No 79 Th 2005; Keppres No 69 Th 1994; SK Menperin No 29/M/SK/2/1995; SK Menperin No 77/M/S/1995; SK Menperin No 78/M/SK/S/1995; Perda Kab. Demak No 3 Th 2002. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang : 1. Obyek dan Subyek; 2. Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan; 3. Pelarangan dan Pengaturan; 4. Ketentuan Penyidikan; 5. Ketentuan Pidana.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak seusai lagi dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2006, sehingga perlu diganti, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 79 Th 2005; Perpres No 1 Th 2007; Permendagri No 15 Th 2006; Pemendagri No 16 Th 2006; Permendagri No 17 Th 2006. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Lembaran Daerah dan Tambahan Daerah; 2. Berita Daerah; 3. Tata Cara Pengundangan dan Pengumuman; 4. Ketentuan Lain-lain. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA - ORGANISASI DAN TATA KERJA – PEMBENTUKAN TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 13 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan serta memberikan pedoman dan pelaksanaan tugas dipandang perlu memberntuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencanan Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 43 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 8 Th 2003; PP No 9 Th 2003; PP No 79 Th 2005; SKB Meneg PAN dan Mendagri No 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan No 17 Th 2003; Kepmen Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN No 70/HK-010/B5/2001; Perda Kab. Demak No 4 Th 2001. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Pembentukan; 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; 3. Susunan Organisasi; 4. Unit Pelaksana Teknis; 5. Tata Kerja; 6. Pengangkatan, Pemberhentian dalam Jabatan; 7. Ketentuan Lain-lain. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
DPRD – PROTOKOLER DAN KEUANGAN – PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2007 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD dan menciptakan kondisi ekonomi Daerah yang baik akan seimbang, perlu mengubah beberapa ketentuan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 Perubahan ketiga atas Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005, sebagaimana telaj diubah dua kali terakhir dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2006, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1987; UU No 22 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; Uu No 33 Th 2004; PP No 9 Th 1990; PP No 62 Th 1990; PP No 25 Th 2000; PP No 24 Th 2004; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; Permendagri No 13 Th 2006; Perda Kab. Demak No 1 Th 2005; Perda Kab. Demak No 10 Th 2007. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Demak No 1 Tahun 2005 serta perubahannya khususnya mengenai 1. Pengertian Tujangan Komunikasi Intensif, Belanja Penunjang Operasional; 2. Pengaturan Tunjangan Komunikasi Intensif; 3. Kemampuan Keuangan Kab. Demak; 4. Pajak Penghasila (PPh 21); 5. Belanja Penunjang Operasional.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
