PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI-SMA TAHUN 2015
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DIREKTORAT JEDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Jakarta
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 5623 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBERDAYAAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (MGMP-PAI) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN 2015
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bimillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan karunia dan nimatNya kepada kita semua, sehingga akhirnya penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI-SMA Tahun Anggaran 2015 terselesaikan. Juknis ini disusun secara khusus untuk menjadi acuan bagi penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI-SMA MGMP PAI-SMK tingkat Provinsi, Kab/Kota Tahun 2015, sehingga diharapkan dana bantuan tersebut dapat dikelola secara baik dan benar serta dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan demi kepentingan dan keberlanjutan serta aktifitas organisasi MGMP PAI-SMA tersebut. Program pemberian Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI-SMA Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI-SMA ini sangat penting dan stretegis, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dimana memposisikan MGMP PAI-SMA tingkat Provinsi, Kab/Kota sebagai forum strategis bagi pengembangan kompetensi para guru PAI, khususnya pada Sekolah Menengah Atas (SMA). MGMP PAI-SMA tingkat Provinsi, Kab/Kota merupakan forum komunikasi dan silahturahmi bagi para guru PAI pada SMA, yang tujuannya antara lain untuk : (a) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru PAI pada SMA, (b) menyetarakan kompetensi dan propfesionalisme guru PAI pada SMA sehingga terwujud pemerataan mutu PAI di lingkungan SMA, dan (c) memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi guru PAI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Beberapa hal penting yang melatarbelakangi perlunya program bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMA Provinsi dan Kab/Kota antara lain : Pertama, Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Bab II pasal 2 tentang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Keagamaan mengamanatkan agar pengelolaan Pendidikan Agama Islam mampu membetuk manusia Indonesia yang beriman, bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukukan hubungan intra dan antar umat beragama. Pendidikan juga
diharapkan mampu
mewujudkan
berkembangnya kemampuan
peserta didik dlam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam yang menyelaraskan penguasaan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Sesuai amanat pasal 3, Sekolah menengah Atas (SMA) sebagai satuan pendidikan formal wajib menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik muslim dan diajarkan oleh guru yang seagama.
Pada
pasal
yang
lain
disebutkan
bahwa
Pengelolaaan
Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Sesuai Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementeria Agama Pusat, Pengelolaan PAI dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Agama Islam. Kedua, untuk mewujudkan tujuan dan fungsi Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA perlu dipersiapkan suatu pengelolaan PAI yang betulbetul terencana, terarah, sesuai kebutuhan dan potensi sekolah, sehingga berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Pengelolaan hasil pembelajaran PAI yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya : kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, tata kelola, dan peserta didik itu sendiri. Dari sekian banyak faktor, pendidik atau guru adalah faktor yang paling dominan, karena
dalam proses pembelajaran guru atau pendidik merupakan subjek dan pelaku utamanya. Ketiga, peran fungsi guru dalam system dan proses pendidikan sangat penting. Karena itu Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mensyaratkan agar guru pada setiap satuan pendidikan minimal berkualifikasi S.1 atau D.4. Di samping itu, guru wajib lulus mengikuti program sertifikasi untuk memastikan bahwa guru tersebut profesional. Bagi guru PAI yang sudah berkualifikasi S.1 dan sudah lulus sertifikasi, pada tahap berikutnya memiliki kewajiban untuk setiap saat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kompetensinya sehingga terjamin
kinerjanya
tetap
baik
sesuai
dengan
kebutuhan
dan
perkembangan. Sejalan dengan itu, ada 9 (Sembilan) Kode etik Guru yang dirumuskan oleh pengurus besar PGRI yang harus menjadi perhatian guru, salah satunya adalah : Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama
berusaha
mengembangkan
dan
meningkatkan
mutu
profesinya. Keempat. Secara eksplisit tujuan pendidikan nasional begitu luas, ideal, dan nuansa agamisnya sangat kuat. Hal tersebut, memposisikan pentingnya PAI, sekaligus menempatkan guru agama khususnya guru mata pelajaran PAI di SMA pada peran, fungsi, tugas, dan tanggungjawab yang relative lebih berat di banding guru mata pelajaran lainnya. Pembelajaran PAI tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi lebih dari itu harus mampu menanamkan dan membiasakan sikap, karakter, kepribadian, dan perilaku terpuji. Karena itu pula, guru PAI perlu
memiliki kesadaran dan keikhlasan yang lebih pula untuk
menjalankan kode etiknya sebagai guru, terutama kesadaran untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya baik dilakukan secara sendiri-sendiri guru PAI lainya. Kelima, Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah, mengamanatkan agar guru agama memiliki sejumlah kompetensi yang meliputi 6 (enam) kempetensinya, yaitu :
1. Kompetensi pedagogik 2. Kempetensi kepribadian 3. Kompetensi sosial 4. Kompetensi profesional 5. Kompetensi kepemimpinan, dan 6. Kompetensi spiritual Kompetensi-kompetensi
tersebut
dimaksudkan
bahwa
guru
pendidikan agama khususnya guru Pendidikan Agama Islam di SMA tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfere of knowledge, tetapi juga sebagai qudwah hasanah yang digugu dan ditiru sikap dan perilakunya sebagai cerminan pengejawantahan nilai-nilai ajaran Islam. Keenam, Secara kuantitas jumlah guru PAI SMA yang bersatus PNS dan non PNS, secara nasional kurang lebih ada 14.000 orang. Secra kualitas, kondisi Guru PAI saat ini pada umumnya relative masih rendah, dan harus terus ditingkatkan. Kualitas yang dimaksud, antara lain wawasan dan kompetensi sebagai Guru PAI, serta kompetensi dalam mengembangkan
RPP,
mengembangkan
bahan
ajar,
implementasi
pembelajaran, dan kemampuan mendesain intrumen penilaian (otentik) pembelajaran mengacu kepada kurikulum 2013 PAI dan budi pekerti. Dengan diberlakukannya system kurikulum 2013 saat ini, guru-guru dituntut harus lebih kreatif, inovatif, dan professional. Guru harus mampu mendesain perencanaan, melaksanakan, dan membuat penilaian yang lebih baik dibanding dengan guru masa lalu sebelum menggunakan kurikulum 2013. Ketujuh, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI
secara
teknis
telah
menetapkan
bahwa
perlu
ada
program
berkelanjutan tentang pembinaan terhadap guru PAI SMA terkait dengan peningkatan wawasan dan kompetensinya yang diformat sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI, kebutuhan guru PAI, dan juga situasi, kondisi, dan potensi yang berkembang di sekolah. Program pembinaan tersebut dimaksudkan adalah Pemberdayaan MGMP PAI SMA, merupakan wadah guru-guru untuk membicarakan berbagai hal terkait dengan pembelajaran
PAI, baik metode, materi, maupun perkembangan kurikulum 2013 PAI SMA. Oleh sebab itu, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
RI
pada
tahun
anggaran
2015
memprogramkan
bantuan
Pemberdayaan MGMP PAI SMA Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang kegiatannya dititik beratkan kepada pengembangan kurikulum 2013. Dan program tersebut diharapkan menghasilkan RPP dan penilaian (dalam bentuk lembar instrument) PAI. Kedelapan, agar program tersebut secara substantive maupun administrative, berjalan lancar, efektif dan efisien, maka harus dibuat buku Panduan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA Provinsi dan Kab/Kota tahun 2015. B. Landasan 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945. 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi tata Kerja Kementerian Agama Pusat. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. 7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di Sekolah. C. Tujuan Program Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA provinsi dan Kab/Kota mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Memberi kesempatan kepada MGMP PAI SMA berkreasi, berinovasi, dan memberdayakan anggotanya mengembangkan model pembelajaran terkait kurikulum 2013. 2. Mengaktifkan semua pengurus MGMP dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola lembaga MGMP masing-masing. 3. Menjadikan MGMP sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kendala-kendala dalam proses pembelajaran. 4. Mempererat tali silaturrahim di antara sesama GPAI SMA. 5. Memotivasi GPAI untuk bekerja lebih baik. D. Sasaran Sasaran dari Pengelolaan bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA tahun 2015 adalah MGMP PAI SMA tingkat Provinsi, Kab/Kota yang telah terbentuk
kepengurusannya,
memiliki
perlengkapan
administrasi,
program/kegiatan yang rutin dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru PAI SMA di lingkungan kerjanya. MGMP tersebut adalah sejumlah 50 lokasi di indonesia E. Pelaksanaan Pelaksanaan program bantuan ini dilakukan dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut : 1. Ditetapkan MGMP PAI SMA Provinsi dan Kab/Kota yang siap untuk menyelenggarakan kegiatan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA tahun 2015. 2. Setiap MGMP PAI SMA yang ditetapkan sebagai penyelenggara harus berkoordinasi
dengan
Kepala
Kantor
Kemenag
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota setempat cq Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS. 3. Masing-masing lokasi MGMP PAI SMA memperoleh dana bantuan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupuah). 4. MGMP
PAI
Pengelolaan
yang
ditetapkan
bantuan
sebagai
pemberdayaan
penyelenggara
MGMP
PAI
SMA
kegiatan harus
menyiapkan TOR, RAB dan jadwal pelaksanaan kegiatan secara lengkap sesuai panduan dari Direktorat Pendidikan Agama Islam. 5. Dalam pelaksanaannya, MGMP dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten agar memperoleh hasil yang optimal. 6. Tempat kegiatan dapat dilaksanakan di kampus, balai diklat, wisma, sanggar atau tempat lain yang representatif. 7. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah 1 bulan sejak bantuan diterima. 8. Setelah kegiatan selesai, MGMP penyelenggara menyampaikan laporan ke Direktorat PAI paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah selesai pelaksanaan. Laporan terdiri dari atas 2 (dua) aspek, yaitu: substantif dan administratif.
BAB II MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN A. Mekanisme Rekruitmen 1. Persyaratan MGMP PAI Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : a. Memiliki
kepengurusan
yang
disahkan
oleh
Kepala
Kantor
Kementerian Agama Provinsi atau Kabupaten/Kota; b. Organisasi profesi pendidik yang masih aktif (Surat keterangan dari Kepala Kantor Kementeraian Agama Provinsi atau Kabupaten/Kota; c. Memiliki profil organisasi MGMP PAI SMA tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota (kondisi kelembagaan, data guru dan program kegiatan); d. Mempunyai
alamat
sekretariat
dalam
melaksanakan
aktifitas
organisasi; e. Mengajukan permohonan bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMA tahun 2015 yang ditandatangani oleh ketua MGMP dan disetujui dan diketahui oleh Kabid/Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS; f. Menyerahkan proposal pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan data pendukung TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), Nomor Rekening Bank dan NPWP, daftar operasional MGMP PAI; g. Memenuhi administrasi keuangan yang dibutuhkan dan ditetapkan. 2. Seleksi : Seleksi dilakukan melalui penilaian terhadap proposal dan administrasi yang diajukan oleh masing-masing MGMP PAI SMA yang mengajukan permohonan bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMA. 3. Penetapan Penerima Bantuan : Penerima dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
B. Mekanisme Pelaksanaan 1. Prosedur Pengajuan dan Pemberian Bantuan a. MGMP PAI SMA Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota mengajukan proposal bantuan pemberdayaan yang telah direkomendasikan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi atau Kabupaten/Kota. Proposal dikirim selambat-lambatnya pada tanggal 7 November 2015 (stempel Pos) ke alamat : Direktur
Pendidikan
Agama
Islam,
UP.
Subdit
PAI
SMA,
Direktorat Pendidikan Agama Islam, Ditjen Pendidkan Islam, Lt. 6, Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4, Jakarta Pusat. Proposal bantuan terdiri dari : 1) Surat permohonan bantuan; 2) Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Provinsi atau Kabupaten/Kota; 3) Struktur proposal meliputi kegiatan yang mempunyai latar belakang, dasar hokum, tujuan dan target, materi kegiatan, jadwal kegiatan, nara sumber/intruktur, waktu dan tempat kegiatan, daftar peserta, panitia dan TOR rencana anggaran biaya (RAB); 4) Surat keterangan aktif MGMP PAI SMA yang dikuarkan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi atau Kab/Kota (lamp.1); 5) Profil Organisasi MGMP PAI SMA (lamp. 2); 6) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, bermaterai, ditandatangai dan distempel (lampiran 3); 7) Foto copy buku rekening Bank (Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN), validasi keaktifan rekening dari bank, dan NPWP atas nama MGMP PAI SMA. 2. Alokasi Anggaran Bantuan. Alokasi anggaran bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMA, bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2015.
3. Penggunaan Bantuan Dana Bantuan bemberdayaan MGMP PAI SMA Tahun 2015 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut : a. Persiapan, rapat-rapat pengurus dan anggota MGMP PAI SMA; b. Penyusunan dan penggandaan; c. Belanja ATK/Bahan; d. Akomodasi, konsumsi, transportasi panitia, narasumber dan peserta kegiatan; e. Pembuatan
laporan
kegiatan
(laporan
akademik
dan
laporan
keuangan); f. Komponen penggunaan anggaran bantuan sebagi berikut : 1) Belanja Bahan : ATK, fotocopi, sertifikat, dokumentasi, publikasi, pelaporan dan penggandaan ( 15 % ); 2) Honor panitia : Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota ( 10 % ); 3) Belanja Jasa Profesi : Honor Narasumber ( 15 % ); 4) Akomodasi dan konsumsi : Sewa tempat, snack & makan (20 % ); 5) Transportasi : Narasumber, Panitia dan Peserta ( 40 % ). 4. Tatakelola Penanggungjawab pengelolaan dana bantuan pemberdayaan MPMP PAI SMA adalah ketua MGMP penerima bantuan. 5. Prosedur Pencairan Anggaran a. MGMP PAI SMA mengajukan surat permohonan ke Direktorat Pendidikan Agama Islam Up. Subdit PAI SMA dilampiri proposan kegiatan; b. Direktorat PAI melakukan seleksi terhadap permohonan yang masuk,
dengan
mempertimbangkan
proposal,
TOR
dan
RAB
pelaksanaan kegiatan MGMP PAI SMA; c. Berdasarkan hasil seleksi tersebut di atas, Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan MGMP PAI SMA yang memenuhi syarat
sebagai
penerima
bantuan
dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
menerbitkan
Surat
d. Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh MGMP PAI SMA, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Direktorat Pendidikan Agama Islam selanjutnya mengajukan UP/TUP ke Bendahara Pengeluaran (BP) Ditjen Pendidikan Islam; e. Bendahara Pengeluaran (BP) Ditjen Pendidikan Islam selanjutnya mengajukan besaran UP/TUP sesuai permintaan BPP Direktorat PAI ke KPPN; f. Setelah mendapat persetujuan, KPPN akan membayar UP/TUP tersebut ke BP Ditjen Pendidikan Islam, selanjutnya BP membayar UP/TUP ke BPP untuk kemudian ditransfer ke rekening atau didistribusikan ke MGMP PAI SMA penerima bantuan oleh BPP Direktorat PAI; g. Dana
bantuan
pemberdayaan
MGMP PAI
SMA
harus
segera
direalisasikan secepatnya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI termasuk lampiran SPJ (berupa kwitansi, faktur, bukti penyetoran pajak, kwitansi dan daftar penerima honor) sebagaimana contoh terlampir. 6.
Output / Hasil Yang Diharapkan Dari kegiatan ini diharapkan akan memperoleh hasil sebagai berikut : a. Meningkatnya pemahaman terhadap implementasi kurikulum 2013. b. Meningkatnya
pemahaman
tentang
pelaksanaan
penilaian
di
sekolah. c. Meningkatnya pemahaman GPAI terhadap pengembangan model pembelajaran PAI SMA. 7. Struktur Program Struktur Program bantuan Pemberdayaan MGMP PAI mengacu kepada : a. Kebijakan
Teknis
pengembangan
dan
implementasi
PAI
pada
sekolah. b. Pengembangan kurikulum 2013 dan perangkat pembelajaran PAI pada SMA. c. Pengembangan kurikulum 2013.
implementasi
pembelajaran
PAI
SMA
mengacu
d. Pengembangan dan implementasi pembelajaran PAI melalui kegiatan ekstrakurikuler. e. Wawasan tentang pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pembelajaran PAI. f. Pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pembagian tugas penyiapan
RPP,
pembelajaran.
lembar
instrument
penilaian,
dan
model
BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB A. Kewajiban Penerima Bantuan 1. Memanfaatkan dana bantuan pemberdayaan yang diterima untuk aktifitas kegiatan organisasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan rencana anggaran yang telah dibuat,
dengan
menandatangai
surat
pernyataan
kesanggupan
(lampiran 3). 2. Membuat
laporan
pertanggungjawaban
yang
terdiri
dari
laporan
akademik dan laporan keuangan (format terlampir). B. Tugas dan Tanggungjawab 1. Direktorat Pendidikan Agama Islam : a. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan bantuan pemberdayaan; b. Menerima dan melakukan seleksi proposal yang masuk; c. Menetapkan penerima bantuan melalui SK Dirjen Pendidikan Islam; d. Mendistribusikan dana bantuan; e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam rangka pendistribusian abntuan dan pelaksanaan monitoring pemanfaatan bantuan; f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 2. Kantor
Wilayah
Kementerian
Agama
Provinsi,
Bidang
PAI/PAKIS/PENDIS : a. Membina dan membantu MGMP PAI SMA dalam proses pengajuan proposal dan persyaratan administrasi serta kelengkapan lainnya dalam proses pengajuan bantuan; b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana bantuan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota. 3. Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kasi PAI/PAKIS/PENDIS :
a. Membina dan membantu MGMP PAI SMA dalam proses pengajuan proposal dan persyaratan administrasi serta kelengkapan lainnya dalam proses pengajuan bantuan; b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana bantuan berkoordinasi. 4. MGMP PAI SMA Provinsi, Kabupaten/Kota a. Menyusun rencana pemanfaatan bantuan; b. Menyusun kepanitiaan kegiatan; c. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis pengelolaan bantuan; d. Menyusun dan menggandakan laporan bantuan, dikirim selambatlambatnya 2 minggu setelah kegiatan. C. Pertanggungjawaban Anggaran 1. Pembayaran honor panitia dan narasumber berdasarkan Standar Biaya Masukan
(SBM) dengan kwitansi dan
daftar
penerimaan
honor
sebagaimana contoh terlampir. 2. Pembayaran
transport
panitia,
peserta
dan
narasumber
dengan
kwitansi/daftar penerimaan transport sebagaimana contoh terlampir. 3. Setiap pembelian belanja bahan harus dilampirkan bukti kwitansi yang sah termasuk faktur. 4. Memungut dan menyetor pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,
bukti
setoran
pajak
(asli)
dilampirkan
dalam
laporan
pertanggungjawaban keuangan. 5. Laporan pertanggungjawaban dengan lampiran bukti-bukti kwitansi asli, SSP asli dikirm ke Direktorat Pendidikan Agama Islam Cq. Subdit PAI SMA, Gedung Kemeterian Agama Lt. 6, Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta.
BAB IV PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI A. Pelaporan Sistem pelaporan kegiatan terdiri dari : 1. Pendahuluan (menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan kegiatan, sasaran kegiatan); 2. Pelaksanaan
kegiatan
(mendeskripsikan
persiapan
kegiatan,
pelaksanaan sampai dengan pelaporan kegiatan, seperti waktu dan tempat
pelaksanaan
kegiatan,
organisasi
pelaksana,
peserta,
narasumber dan materi/bahan ajar, fasilitator, dll); 3. Penutup ( menjelaskan problematika dan solusi pelaksanaan kegiatan, kesimpulan, saran dan rekomendasi); 4. Lampiran : SK Kegiatan, SK panitia (Kepala Sekolah), Bukti Transaksi (Faktur. Kwitansi dan Pajak), Undangan peserta, Biodata narasumber dan biodata peserta, Daftar hadir kegiatan (Panitia dan Peserta), Daftar Nara Sumber (Materi ajar), Jadwal acara, Dokumentasi/Fotofoto kegiatan, Soft Copy (USB atau CD) tentang produk yang dihasilkan, Lain-lain yang dianggap perlu. Laporan penyelenggaraan kegiatan ini harus dibuat sesuai dengan susunan atau sistematika penulisan yang tercantum diatas. Laporan dibuat 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan kepada Subdit PAI pada SMA Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam, Lt. 6, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat. B. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberian bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA Tingkat Provinsi, Kab/Kota oleh Kasi PAI/PAIS
Kantor
berdasarkan
Kementrian
instrumen.
Hasil
Agama
Provinsi,
monitoring
dan
Kab/Kota
setempat
evaluasi
tersebut
disampaikan ke Kantor Kementerian Agama Provinsi untuk selanjutnya dikirim ke Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementeian Agama RI).
