KATA SAMBUTAN. ii PETUNJUK TEKNIS Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A dan Paket B Melalui Dana Dekosentrasi

KATA SAMBUTAN

TIM PENYUSUN : 1. Dr. Triyadi (Pengarah) 2. Dr. Abdul Kahar (Fasilitator) 3. Drs. Cecep Suryana (Penanggung jawab) 4. Dra. Ermiati (Ketua) 5. Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi (Anggota) 6. Tim Forum PKBM Provinsi (Anggota) 7. Tim P2-PNFI dan BP-PNFI (Anggota)

ii

PETUNJUK TEKNIS

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu, Pendidikan Kesetaraan sebagai salah satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, telah diperkenalkan mulai tahun 1990, terutama untuk kalangan marjinal. Jumlah peserta didik dan lulusan Pendidikan Kesetaraan terus meningkat setiap tahun terutama pada tahun 2006, bahkan secara signifikan telah membantu mereka yang terkendala dalam menyelesaikan pendidikannya melalui jalur formal. Dengan demikian keberadaan Pendidikan Kesetaraan menjadi lebih penting dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat di negara ini, dan terutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun baik yang masih usia sekolah maupun usia dewasa. Oleh karena itu, pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan masih perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi pelayanan mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran Pendidikan Kesetaraan. Untuk itulah

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A dan Paket B Melalui Dana Dekosentrasi

iii

KATA PENGANTAR maka Pedoman Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C, dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan disusun agar dapat memberikan kemudahan bagi pendidik dan penyelenggara dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590912 198311 1 001

Pendidikan dapat berperan untuk membangun kreativitas dan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan kesiapan belajar sepanjang hayat. Pendidikan Kesetaraan dirancang untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiri dan pengetahuan yang diperoleh di luar sekolah. Pendidikan Kesetaraan menguatkan kreativitas dan produktivitas yang mungkin telah berkembang pada seseorang melalui pembelajaran kecakapan hidup. Kreativitas dan produktivitas peserta didik pendidikan kesetaraan sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang kreatif dan produktif akan menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik, secara perorangan atau kelompok. Untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan menyusun Pedoman Proses Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan yang memberikan rujukan teknis dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik peserta didik. Pedoman dan petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pembina, penyelenggara, penulis bahan ajar, pamong belajar, dan tutor dalam memberikan layanan terbaiknya untuk program-program pendidikan kesetaraan bagi warga masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pengambil keputusan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan nasional semakin memahami arti penting dan strategisnya Pendidikan Kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pendidikan Kesetaraan, Kesetara

DR. Triyadi y NIP. 19520317 197903 1 002 iv

PETUNJUK TEKNIS


v

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ......................................................................... KATA PENGANTAR ........................................................................ DAFTAR ISI .................................................................................. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................... B. Dasar Hukum ............................................................. C. Maksud dan Tujuan .................................................... D. Pengertian .................................................................

iii v vi 1 3 3 4

IV. PELAPORAN Pelaporan Penerima Dana Bantuan ..................................... 20 V. PENUTUP .................................................................................

21

LAMPIRAN ...................................................................................

22

II. PENYELENGGARAAN A. Jenis Lembaga ........................................................... 6 B. Persyaratan ................................................................ 6 C. Pendidik/ Tutor ........................................................... 7 D. Bahan Ajar ................................................................ 7 E. Peserta Didik ............................................................. 8 F. Kelompok Belajar ....................................................... 9 G. Program Pembelajaran ................................................ 9 H. Pembiayaan ............................................................... 10 I. Penjelasan Pembiayaan .............................................. 14 J. Indikator Kunci Keberhasilan ...................................... 16 III. MEKANISME PENERIMA BANTUAN A. Proses Penilaian ......................................................... B. Tim Penilai dan Verifikasi ............................................ C. Tahapan Pemberian Bantuan ....................................... D. Penetapan Lembaga dan Penyaluran Dana BOP ............ E. Kewajiban Lembaga Penyelenggara .............................. F. Peran dan Kewajiban Dinas Pendidikan atau P2PNFI atau BPPNFI ........................................................................

vi

PETUNJUK TEKNIS

17 17 18 19 19 19


vii

BAB

1

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pendidikan Kesetaraan merupakan bagian dari Pendidikan Nonformal dan Informal yang menyelenggarakan pendidikan umum mencakup Program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Program Paket A dan Paket B secara khusus diarahkan untuk mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Sampai dengan tahun 2009 yang merupakan tahun terakhir program Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 fokus Program Paket A dan Paket B tetap konsisten terhadap penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Fakta menujukkan bahwa Program Pendidikan Pesetaraan dapat memberikan kontribusi terhadap suksesnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Kontribusi Program Paket A dan Paket B sampai dengan tahun 2008 cukup signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan dari Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar pada tahun 2008 sebesar 0,50% untuk Program Paket A dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 3,96% untuk Program Paket B. Angka tersebut akan lebih meningkat lagi pada tahun berikutnya mengingat jumlah sasaran Program Paket A dan Paket B dari peserta didik yang DO SD/MI, DO SMP/MTs dan putus lanjut dari SD/MI ke SMP/MTs masih cukup banyak. Data Pusat Statistik Pendidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2009 proyeksi sasaran peserta didik Program Paket A adalah 785.843 orang atau 2,98% dari jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun. Sedangkan sasaran Program Paket B tahun 2009 adalah 635.148 orang atau sekitar 4,73% dari jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun (termasuk partisipasi masyarakat sekitar 30%).

viii

PETUNJUK TEKNIS


1

Indikator yang paling jelas dari besarnya partisipasi masyarakat terhadap Pendidikan Kesetaraan dapat dilihat dari perkembangan jumlah peserta Ujian Nasional Program Paket A dan Paket B, yang berasal dari peserta didik program kesetaraan reguler di luar yang pindah jalur dari formal meningkat tajam dari tahun ke tahun. Peserta Ujian Nasional Program Paket A dan Paket B tahun 2005 adalah; Paket A sebanyak 18.770 orang dan meningkat lebih tajam menjadi111.730 orang pada tahun 2008, dan periode pertama tahun 2009 sebanyak 56.369 orang. Sedangkan Paket B dari 103.394 orang dan meningkat menjadi 614.166 orang pada tahun 2008, dan periode pertama tahun 2009 sebanyak 309.333 orang. Peningkatan perhatian dan peranserta masyarakat terhadap Program Paket A dan Paket B perlu diimbangi dengan upaya penyiapan kompetensi peserta didik agar memiliki kesiapan untuk terjun ke masyarakat dan dunia kerja, karena sebagian besar dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) untuk mengembangkan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) pada Pendidikan Kesetaraan. Untuk membantu pelaksanaan pembelajaran akademik dan pembekalan kecakapan hidup pada Program Paket A dan Paket B, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mengalokasikan dana bantuan operasional penyelenggaraan Program Paket A dan Paket B yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dialokasikan di Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI), Departemen Pendidikan Nasional dalam bentuk Bantuan Rintisan Program Paket A dan Paket B, dana dekonsentrasi di setiap provinsi dalam bentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) serta pada Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) dalam rangka mendukung pelaksanaan model Pendidikan Kesetaraan. Petunjuk teknis ini merupakan panduan rinci tentang pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A dan Paket B melalui dana dekonsentrasi tahun Anggaran 2010 serta Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI).

2

PETUNJUK TEKNIS

B. DASAR HUKUM 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Program Paket B; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk kepada para pengelola program pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B agar: a. memahami tentang kebijakan penyelenggaraan Program Paket A dan Paket B tahun 2010. b. memahami tatacara penetapan lembaga/satuan penyelenggara Paket A dan Paket B baik untuk kelompok belajar awal maupun lanjutan. c. dapat melaksanakan program secara transparan/akuntabel tepat waktu dan tepat sasaran.

2. Tujuan a. Peserta didik Program Paket A dan Paket B baik laki-laki maupun perempuan dapat mengikuti program pembelajaran dengan mutu yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya.


3

b. Semua peserta didik Program Paket A dan Paket B dapat mengikuti program pembelajaran sesuai dengan rencana dan tidak ada yang putus belajar. c. Semua peserta didik Program Paket A dan paket B dapat menguasai kompetensi akademik dan keterampilan (pra Koperasi) untuk bekal hidup di masyarakat. Ketrampilan yang dimaksud disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

D. PENGERTIAN Terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan khususnya untuk program Paket A setara SD/MI dan program Paket B setara SMP/MTs, perlu dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut.

1. Program Paket A Program Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal setara SD/MI bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah Paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI.

2. Program Paket B Program Paket B adalah program pendidikan dasar padajalur pendidikan nonformal setara SMP/MTs bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah Paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs.

3. Peserta Didik Peserta didik adalah anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang terdaftar dan mengikuti pendidikan kesetaraan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran Paket A atau Paket B.

4. Kelompok Belajar Awal

pada program Paket A setara kelas/tingkat IV SD/MI dan peserta didik yang berada pada program Paket B setara kelas/tingkat VII SMP/MTs.

5. Kelompok Belajar Lanjutan Kelompok Belajar Lanjutan adalah peserta didik Program Paket A atau Paket B yang naik kelas/tingkat dan/atau hasil tes penempatan dari peserta didik yang baru mendaftar ke kelas/tingkat lanjutan. Kelas/tingkat lanjutan program Paket A adalah setara kelas/tingkat V – VI SD/MI dan program Paket B adalah setara tingkat VIII – IX SMP/MTs.

6. Tenaga Pendidik Tenaga pendidik untuk Pendidikan Kesetaraan adalah Tutor, Pelatih/Instruktur, Pamong Belajar atau sebutan lain yang sesuai, dan memiliki kompetensi yang memadai dilihat dari: a. Diprioritaskan bagi yang pernah mengikuti pelatihan tutor b. kualifikasi pendidikan diharapkan minimal D2 untuk Paket A dan D3 untuk Paket B c. berpartisipasi dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket A dan atau Paket B. d. Laki-laki ataupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menjadi tenaga pendidik.

7. Lembaga penyelenggara Lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan adalah satuan pendidikan nonformal dan atau lembaga sejenis yang berbadan hukum, memiliki ijin penyelenggaraan serta menyelenggarakan program Paket A atau Paket B sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan pada butir 2 b.

8. Nara Sumber Teknis Nara Sumber Teknis adalah tenaga pendidik/tutor yang berkualifikasi sebagai pembimbing, pelatih, dan memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pendidikan keterampilan/vokasi.

Kelompok Belajar Awal adalah kelompok peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik Pendidikan Kesetaraan dan berada

4

PETUNJUK TEKNIS


5

BAB

2

PENYELENGGARAAN A. JENIS LEMBAGA Lembaga yang dapat menyelenggarakan Program Paket A dan Paket B adalah: 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 2. UPTD yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan atau sebutan lainnya yang sejenis. 3. Organisasi, Lembaga, Yayasan, Forum/paguyuban dan satuan pendidikan sejenis baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. PERSYARATAN 1. Administratif a. Lembaga berbadan hukum memiliki Akta Notaris dan atau surat keputusan pejabat pemerintah setempat. b. Memiliki rekening bank pemerintah yang masih aktif dibuktikan dengan referensi, dan NPWP yang masih aktif atas nama lembaga. c. Memiliki ijin operasional/penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Setempat. d. Memiliki Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat

2. Teknis Operasional a. Memiliki peserta didik maksimal untuk kelas awal dan lanjutan I Program Paket A, 20 orang, Paket B, 25 orang dan kelas VI untuk Paket A dan kelas III Paket B peserta didik masih 40 orang; 6

PETUNJUK TEKNIS

b. Memiliki pendidik minimal 2 orang untuk program Paket A dan 7 orang untuk program Paket B. Tenaga kependidikan minimal 3 orang. c. Memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai sesuai dengan jumlah peserta didik untuk pembelajaran teori dan praktek; d. Memiliki jaringan kemitraan dengan lembaga terkait dalam memfasilitasi proses pembelajaran. e. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas dan struktur organisasi sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) Tenaga Kependidikan • Seorang ketua • Sekretaris • Bendahara 2) Tenaga Pendidik f. Memiliki sekretariat penyelenggara yang jelas.

C. PENDIDIK/TUTOR 1. Jumlah pendidik/tutor setiap kelompok terdiri atas: • Paket A, 2 (dua) orang tiap kelompok belajar, terdiri atas 1 orang tutor mata pelajaran akademik dan 1 orang tutor keterampilan (Nara Sumber Teknis) • Paket B, 7 (tujuh) orang tiap kelompok belajar; terdiri atas 6 orang tutor mata pelajaran akademik dan 1 orang tutor keterampilan (Nara Sumber Teknis) 2. Kualifikasi • Tutor akademik diprioritaskan berpendidikan Strata I (S1) atau Diploma IV. • Pernah mengikuti pelatihan tutor Pendidikan Kesetaraan.

D. BAHAN AJAR 1. Bahan Ajar Akademik a. Bahan ajar yang digunakan diadakan oleh pengelola. b. Bahan ajar mengacu kepada standar isi Pendidikan Kesetaraan. c. Rasio bahan ajar setiap peserta didik satu buku untuk masing – masing mata pelajaran.


7

2. Bahan Ajar Keterampilan /Vokasi a. Bahan ajar yang digunakan diadakan oleh pengelola. b. Bahan ajar yang digunakan sesuai dengan jenis keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. c. Bahan ajar keterampilan untuk Paket A setingkat dengan tingkat dasar, untuk Paket B setingkat dengan tingkat terampil. d. Rasio bahan ajar setiap peserta didik satu buku untuk masing – masing mata pelajaran.

E. PESERTA DIDIK 1. Sasaran a. Peserta Didik Kelas Awal 1) Prioritas adalah usia wajib belajar (wajar) yang dimulai dari setara kelas IV atau usia 10 s.d. 12 tahun atau 3 tahun diatas usia wajar yang belum mendapatkan layanan pendidikan setara SD atau putus sekolah SD/MI untuk Paket A Setara SD. 2) Lulus SD/MI/Paket A tidak lanjut serta putus sekolah SMP/ MTs untuk Paket B) dengan prioritas kelompok usia 13 s.d.15 tahun. 3) Peserta didik pendidikan keaksaraan yang telah menyelesaikan sukma 3 atau tingkat mandiri melalui tes kemampuan awal untuk masuk sebagai peserta didik tingkat 2 kompetensi dasar (setara kelas IV). b. Peserta Didik Kelas Lanjutan 1) Peserta didik Program Paket A/Paket B yang telah naik kelas; 2) Sesuai hasil tes penempatan bagi yang baru mendaftar.

2. Hak dan Kewajiban Peserta didik Hak peserta didik selama mengikuti pembelajaran Program Paket A dan Paket B adalah: a. Mendapatkan pelayanan pendidikan akademik dan vokasional/ keterampilan; b. Memperoleh layanan pendidikan secara gratis; c. Mengikuti Ujian Nasional Program Paket A dan Paket B sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8

PETUNJUK TEKNIS

d. Mendapatkan Ijazah setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional Program Paket A dan Paket B. e. Memiliki kartu anggota pra koperasi Kewajiban peserta didik selama mengikuti pembelajaran Program Paket A dan Paket B adalah: a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; b. Menyelesaikan program pembelajaran sesuai dengan paket pembelajaran yang diikuti.

F. KELOMPOK BELAJAR 1. Kelas Awal (Kelas 4 untuk Paket A dan Kelas 7 untuk Paket B) Untuk kelas awal (Kelas 4) Program Paket A, maksimal tiap kelompok belajar 20 orang peserta didik, sedangkan untuk Paket B maksimal 25 orang peserta didik.

2. Kelas Lanjutan I (Kelas 5 untuk Paket A dan Kelas 8 untuk Paket B) Untuk kelas lanjutan I baik Paket A maksimal 20 orang, sedangkan Paket B minimal 25 orang peserta didik.

3. Kelas Lanjutan II (Kelas 6 untuk Paket A dan Kelas 9 untuk Paket B) Untuk kelas lanjutan II baik Paket A maupun Paket B minimal 40 orang peserta didik.

G. PROGRAM PEMBELAJARAN Program pembelajaran keterampilan (vokasi).

memuat

kompetensi

akademik

dan

1. Pembelajaran Akademik a. Dapat dilaksanakan dengan tatap muka, tutorial, dan mandiri. b. Rata-rata belajar tiap minggu minimal tiga kali pertemuan.

2. Pembelajaran Keterampilan (Vokasi) a. Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga mitra yang terkait. b. Memiliki kurikulum keterampilan yang diajarkan sesuai dengan tingkatan; Paket A tingkat dasar dan Paket B tingkat terampil.


9

c. Muatan keterampilan yang dimaksud disesuaikan dengan potensi daerah dan dikelola dalam bentuk “Pra Koperasi” sesuai dengan petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari juknis ini.

H. PEMBIAYAAN

b. Program Paket B Kelompok belajar awal (Kelas I) Paket B berjumlah 25 orang, dengan komponen pembiayaan: NO. 1

Biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan Program Paket A dan Paket B dari dana dekonsentrasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sektor pendidikan tahun 2010 adalah sebagai berikut: 2

1. Kelompok Belajar Awal

1.

2.

3.

4.

KOMPONEN

3

BAHAN a

Modul/Bahan ajar

20

set

130.000

2.600.000

b

Penilaian tes semester (2 kali x 11 MP)

20

OK

60.000

1.200.000 4

ALAT a

Alat tulis peserta didik

20

OT

50.000

1.000.000

b

Administrasi pembelajaran

1

set

50.000

50.000

c

Sarana pembelajaran

1

set

100.000

100.000

d

Bantuan pembiayaan keterampilan (Pra Koperasi)

20

org

200.000

4.000.000

a

Transport tutor (2 org x 12 bln)

24

OB

350.000

8.400.000

b

Transport penyelenggara (1 org x 12 bln)

12

OB

150.000

1.800.000

PAKET B (KLS BARU) SAT BIAYA TOTAL

a Modul/Bahan ajar

25

set

114.000

2.850.000

b Penilaian tes semester (2 kali x 13 MP)

25

OK

50.000

1.250.000

25

OT

50.000

1.250.000

ALAT b Administrasi pembelajaran

1

set

50.000

50.000

c Sarana pembelajaran

1

set

100.000

100.000

d Bantuan pembiayaan keterampilan (Pra Koperasi)

25

org

300.000

7.500.000

a Transport tutor (7 org x 12 bln)

84

OB

350.000 29.400.000

b Transport penyelenggara (1 org x 12 bln)

12

OB

175.000

2.100.000

a Manajemen

1

keg

200.000

200.000

b Visitasi lapangan

1

OK

300.000

600.000

c Monev

1

OK

1.425.000

1.425.000

TENAGA

PENGELOLAAN

Harga Satua Kelompok Harga Satua Orang

TENAGA

46,725,000 1.869.000

Dana bantuan kelompok belajar awal harus sudah selesai diluncurkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

PENGELOLAAN a

Rekrutmen calon peserta didik

20

org

-

-

b

Manajemen

1

keg

-

-

c

Visitasi lapangan

1

OK

-

-

Harga Satua Kelompok Harga Satua Orang

10

VOL

PAKET A (KLS BARU) SAT BIAYA TOTAL

VOL

BAHAN

a Alat tulis peserta didik

a. Program Paket A Kelompok belajar awal (Kelas IV) berjumlah 20 orang, dengan komponen pembiayaan sebagai berikut: NO.

KOMPONEN

PETUNJUK TEKNIS

19,150,000 957.500

2. Kelompok Belajar Lanjutan Program pembelajaran untuk program lanjutan mengikuti proses pembelajaran di kelas sebelumnya. Sistem pembelajaran dapat disesuaikan dengan Kebijakan Direktur Pendidikan Kesetaraan yang meliputi sistem: (1) Reguler, (2) Akselerasi, (3) Terbuka.


11

a. Program Paket A Kelompok Belajar Lanjutan I (Kelas V) 1) Paket A NO 1

2

3

KOMPONEN

VOL

PAKET A (KLS V) SAT BIAYA

d 3

TOTAL

BAHAN

Transport penyelenggara (1 2 org x 6 bln)

12

OB

150.000

b


20

OK

60.000

1.200.000

Harga Satua Orang

a


20

OT

50.000

1.000.000

b


1

set

50.000

50.000

c

Sarana pembelajaran

1

set

100.000

100.000

d

Bantuan pembiayaan keterampilan (Pra Koperasi)

20

org

200.000

4.000.000

Catatan:

350.000

8.400.000

b

Transport penyelenggara (1 org x 12 bln)

12

OB

150.000

1.800.000 19.150.000

1

2

2) Paket A Lanjutan II (Kelas VI) NO

KOMPONEN

VOL

PAKET A (KLS VI) SAT BIAYA

3 TOTAL

BAHAN a

Modul/Bahan ajar

40

Set

65.000

2.600.000

b


40

OK

30.000

1.200.000

ALAT

4

KOMPONEN

425.375

VOL

PAKET B (KLS II) SAT BIAYA

TOTAL

BAHAN a Modul/Bahan ajar

25

set

126.000

3.150.000

b Penilaian tes semester (2 kali x 13 MP)

25

OK

50.000

1.250.000

a Alat tulis peserta didik

25

OT

50.000

1.250.000

b Administrasi pembelajaran

1

set

50.000

50.000

c Sarana pembelajaran

1

set

100.000

100.000

Bantuan pembiayaan keterampilan (Prad Koperasi)

25

org

200.000

5.000.000

a Transport tutor (7 org x 12 bln)

84

OB

350.000 29.400.000

b Transport penyelenggara (1 org x 12 bln)

12

OB

175.000

2.100.000

a Manajemen

1

keg

-

-

b Monev

1

OK

-

-

ALAT

TENAGA

PENGELOLAAN

a


40

OT

25.000

1.000.000

b


1

Set

25.000

25.000

Harga Satua Kelompok

c

Sarana pembelajaran

1

Set

50.000

50.000

Harga Satua Orang

PETUNJUK TEKNIS

TOTAL

Dalam pembelajaran Paket A Kelas VI biaya keterampilan hanya satu semester karena konsentrasinya pada persiapan UNPK yang lamanya 6 bulan, oleh karena itu, sifatnya adalah pendalaman terhadap materi yang akan diujikan.

NO

957,500

Apabila dalam RKA-KL tidak sesuai dengan atau kurang dengan ketentuan di atas maka komponen yang tidak boleh dikurangi ialah biaya modul/bahan ajar, bantuan pembiayaan keterampilan dan transpor tutor, sedangkan komponen lainya bisa diatur sesuai dengan kelayakannya.

1.800.000 16.975.000

b. Program Paket B Kelompok Belajar Lanjutan I (Kelas VIII) 1) Paket B

TENAGA

Catatan:

12

b


Harga Satua Orang

2

350.000

2.600.000

OB

6.300.000

OB

130.000

24

4.000.000

18

set

Transport tutor (2 org x 12 bln)

100.000

Transport tutor (smester ganjil :2 org x 6 bln. Semester genap 1 org X 6 bln)

20

a

org

a

Modul/Bahan ajar

ALAT

20

TENAGA

a


1

Bantuan pembiayaan keterampilan

42.300.000 1.692.000


13

2. Alat

2) Paket B Lanjutan II (Kelas IX) NO 1

2

3

KOMPONEN

VOL

PAKET B (KLS IX) SAT BIAYA TOTAL

BAHAN a

Modul/Bahan ajar

40

set

75.000

3.000.000

b


40

OK

10.000

400.000

ALAT a


40

OT

9.250

370.000

b


1

set

20.000

20.000

c

Sarana pembelajaran

1

set

50.000

50.0000

78

OB

350.000 27.300.000

12

OB

175.000

TENAGA Transport tutor (smester V : 7 org x 6 bln a dan Smt VI 6 org X 6 bln) Transport penyelenggara (1 2 org x 6 b bln) Harga Satua Kelompok Harga Satua Orang

Catatan:

3. Tenaga 2.100.000 33.240.000 831.000

Dalam pembelajaran Paket B Kelas IX tidak ada biaya keterampilan karena konsentrasinya pada persiapan UN pada semester terakhir, oleh karena itu, sifatnya adalah pendalaman terhadap materi yang akan diujikan.

I. PENJELASAN PEMBIAYAAN Penjelasan Komponen Pembiayaan Kelompok Belajar Awal dan Lanjutan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan a. Peruntukan belanja bahan ajar hanya digunakan untuk pembelian modul/bahan ajar, Paket A dan Paket B kelas awal dan lanjutan adalah 1 (satu) set modul/bahan ajar sesuai mata pelajaran ujian nasional. b. Penggunaan dana penilaian semester digunakan untuk transport penulis dan penggandaan soal 2 semester untuk semua mata pelajaran. c. Masing-masing komponen bahan tersebut berdasarkan jumlah peserta didik (Paket A kelas awal 20 orang, Paket B 25 orang, sedangkan lanjutan II masing-masing 40 orang).

14

PETUNJUK TEKNIS

a. Dibelanjakan untuk pengadaan alat tulis peserta didik selama 2 (dua) semester. b. Kelengkapan administrasi kelompok belajar seperti buku absensi peserta didik, absensi tutor, buku induk peserta didik, buku tamu, buku kas dsb. c. Sarana pembelajaran meliputi pengadaan papan tulis, kapur, penggaris besar, penghapus. d. Bantuan biaya keterampilan diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran keterampilan yang dapat menunjang ekonomi peserta didik. a. Transport tutor harus dibayarkan 1 (satu) orang tutor Rp. 350.000,- per bulan. Untuk Paket A 2 (dua) orang tutor dan Paket B 7 (tujuh) orang tutor untuk kelas awal dan 7 (tujuh) orang tutor untuk kelas lanjutan selama 12 bulan, kecuali kelas persiapan ujian nasional hanya dibayarkan 6 orang tutor sesuai mata pelajaran ujian nasional. b. Transport penyelenggara dibayarkan untuk 1 (satu) orang penyelenggara, Program Paket A dan Paket B perbulan.

4. Pengelolaan a. Rekrutmen peserta didik baru, digunakan sebagai manajemen provinsi untuk mengumpulkan data-data calon peserta didik. b. Manajemen pengelolaan Bantuan Sosial, diperuntukkan untuk pembiayaan penilaian proposal (sekretariat, tim penilai, dan ATK penilaian). c. Visitasi lapangan digunakan panitia provinsi untuk menilai kelayakan lembaga untuk menerima bantuan sebagai bagian dari penilaian. d. Monev digunakan untuk pengendalian mutu program, baik petugas provinsi ke kabupaten/ kota, maupun petugas kabupaten/kota ke kecamatan yang besarnya sesuai dengan pagu yang tersedia untuk program Paket A, dan Paket B.


15

5. Komponen pembiayaan bahan, alat dan tenaga dibelanjakan dalam bentuk bansos, sedangkan untuk komponen pengelolaan dibelanjakan dalam bentuk belanja barang di satuan kerja. Jumlah bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi riil peserta didik pada tahun berjalan dan harus sudah selesai diluncurkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

J. INDIKATOR KUNCI KEBERHASILAN Indikator kunci keberhasilan (IKK) dari program Bantuan Paket A dan Paket B adalah sebagai berikut: 1. Minimal 75% dana bantuan pendidikan kesetaraan tersalurkan paling lambat bulan Juni 2010, dan 100% pada bulan September. 2. 100% lembaga membayar transport tiap tutor Rp. 350.000/ bulan. 3. 100% lembaga membayar transport tiap penyelenggara : a. Paket A Rp. 150.000/ bulan, b. Paket B Rp. 175.000/bulan. 4. 100% lembaga mengalokasikan biaya keterampilan kelas awal dan kelas lanjutan pertama : a. Paket A Rp. 200.000/tahun, b. Paket B Rp. 300.000/tahun. 5. Peserta didik Program Paket A dan Paket B diprioritaskan usia wajar dengan toleransi 3 tahun diatas usia wajib belajar.

BAB

3

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN A. PROSES PENILAIAN 1. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga calon penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Program Paket A dan Paket B akan dilakukan penilaian secara kompetitif, terutama untuk kelas awal/kelas baru. Untuk kelas lanjutan diberikan atas dasar laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. 2. Penilaian dilakukan melalui tahapan; penilaian administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, penilaian substansi program meliputi; muatan isi, sasaran dan komponen lain sesuai dengan kebijakan pendidikan kesetaraan yang mempunyai dampak langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara akademik dan vokasional dan visitasi lapangan. 3. Hasil penilaian dan visitasi lapangan dari tim penilai dilaporkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk, atau Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) dengan tembusan Direktur Pendidikan Kesetaraan.

B. TIM PENILAIAN DAN VISITASI 1. Tim Penilai bertugas menilai proposal dan melaksanakan visitasi lapangan terhadap lembaga yang menjadi nominator penerima bantuan sosial. Tim ini dibentuk dan ditetapkan dengan Surat

16

PETUNJUK TEKNIS


17

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI). 2. Tim penilai melakukan penilaian terhadap proposal Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paket A dan Paket B, dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. 3. Jumlah tim penilai mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan beban objek sasaran penilaian. 4. Komposisi Tim penilai proposal terdiri dari unsur birokrasi pada satker yang bersangkutan dan mitra terkait.

C. TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN 1. Tahap Persiapan a. Sosialisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. b. Membentuk tim penilai. c. Menyusun instrumen penilaian.

2. Tahap Pelaksanaan a. Penilaian proposal oleh Tim Penilai. b. Visitasi lembaga calon penerima bansos oleh Tim Penilai. c. Usulan dan rekomendasi Penetapan lembaga calon penerima dana bantuan sosial dari Tim Penilai. d. Penetapan Surat Keputusan Lembaga Penerima Bansos oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI). SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di tembuskan kepada Direktur Pendidikan Kesetaraan. e. Penandatanganan perjanjian kerjasama ditandatangani antara Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan lembaga penerima bansos. f. Proses pencairan dana bansos.

18

PETUNJUK TEKNIS

3. Tahap Pengendalian a. Monitoring dan Evaluasi Program. b. Penyusunan laporan.

D. PENYALURAN DANA BOP Penyaluran dana BOP Paket A dan Paket B dilakukan langsung ke rekening lembaga melalui penerbitan SP2D dari KPPN ke Bank Pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. KEWAJIBAN LEMBAGA PENYELENGGARA 1. Melaksanakan program pembelajaran Paket A dan Paket B yang terintegrasi dengan pendidikan keterampilan sesuai dengan petunjuk teknis dan kebijakan Direktorat. 2. Memanfaatkan dana BOP Paket A dan Paket B sesuai dengan usulan dan peruntukan dalam proposal. 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan laporan administrasi keuangan (laporan awal, laporan perkembangan dan laporan akhir) secara tertulis tentang hasil pelaksanaan program pembelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

F. PERAN DAN KEWAJIBAN DINAS PENDIDIKAN ATAU P2PNFI ATAU BP-PNFI. Dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paket A dan Paket B, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan kewajiban sebagai berikut: 1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan. 2. Menilai dan menetapkan lembaga penyelenggara sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan. 3. Memberi bantuan teknis, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan program. 4. Menyampaikan laporan secara periodik.


19

BAB

4

PELAPORAN PELAPORAN PENGELOLA DANA DEKON Pelaporan meliputi : 1. Laporan lembaga; lembaga yang menerima dana bansos dari satker provinsi, wajib menyampaikan; laporan awal, saat dana telah diterima oleh lembaga; laporan proses, disampaikan setelah 1 semester pembelajaran berjalan; dan laporan akhir, disampaikan saat program selesai dilaksanakan (semester kedua); yang disampaikan ke pengelola program pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Laporan daya serap disampaikan setiap triwulan, dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan alokasi anggaran yang dikelola, yang disampaikan oleh satker kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, dengan tembusan Direktorat Pendidikan Kesetaraan.

20

PETUNJUK TEKNIS

BAB

5

PENUTUP Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk dan sebagai rujukan bagi pihak terkait dalam menyusun petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing – masing satker daerah. Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan penjelasan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan nonformal dan informal dalam upaya memberikan pelayanan seoptimal mungkin bagi bangsa Indonesia.


21

LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sistematika Proposal Contoh Format Penilaian Administrasi, Substansi dan Visitasi Contoh Format Data Peserta Didik Contoh Format Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sistematika Pelaporan Contoh Perjanjian Kerjasama Contoh Laporan Keuangan Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program dari Lembaga

LAMPIRAN 1 SISTEMATIKA PROPOSAL

PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PROGRAM PAKET A DAN PAKET B TAHUN 2010

Diajukan Kepada: Kepala Bidang PNFI Provinsi.........................................................

Oleh:

Nama Lembaga : ............................................. Alamat : ........................................................... No. Tlp./Hp./Fax : ..................................................

22

PETUNJUK TEKNIS


23

ISI PROPOSAL

2. Data Tutor Pendidikan Kesetaraan (Perincian Nama dilampirkan): No

A. PROFIL LEMBAGA 1. Nama Lembaga 2. Alamat Lengkap

: …….........…………................ : …….........…………................ …….........…………................ 3. No. Telp/HP : …….........…………................ 4. Nama Ketua : …….........…………................ 5. Nama Bank : …….........…………................ 6. No. Rek. Bank a.n Lembaga : …….........…………................ 7. Pemegang Rekening Bank : 1. .........…………………....... 2. .........…………………....... 8. NPWP : …….........…………................ 9. Program yang dilaksanakan saat ini : Pendidikan Kesetaraan : (......) Paket A (......) Paket B Program Lain : …….........…………................ …….........…………................ ….............

B. DATA PESERTA DIDIK DAN TUTOR 1. Data peserta didik Pendidikan Kesetaraan (Perincian Nama dilampirkan): No

Program

1

Paket A

2

Paket B Jumlah

24

PETUNJUK TEKNIS

Jenis Kelamin L

P

Program

1

Paket A

2

Paket B

Jenis Kelamin L

P

Jumlah

Jumlah

C. DISKRIPSI PROGRAM YANG DIUSULKAN NO.

URAIAN PROGRAM

PENJELASAN *)

1.

Jenis

………………………………………………… …………………………………………………

2.

Tujuan

………………………………………………… …………………………………………………

3.

Sasaran

………………………………………………… …………………………………………………

4.

Hasil yang diharapkan

………………………………………………… …………………………………………………

5.

Kegiatan/Pembelajaran Akademik dan Keterampilan

………………………………………………… …………………………………………………

6.

Langkah-langkah pelaksanaan

………………………………………………… …………………………………………………

7.

Fasilitas/sarana kegiatan

………………………………………………… …………………………………………………

8.

Mitra Kerja

………………………………………………… …………………………………………………

9.

Kelengkapan Administrasi

Semua kelenggkapan administrasi dilampirkan fotokopinya.

Jumlah

*) Jelaskan tentang uraian program dengan menggunakan format seperti diatas


25

Ket Tahun Masuk Kesetaraan Tahun Lulus Ijazah Terakhir Agama Thn

L/P Tgl

Bln

Tanggal Lahir

Tempat Lahir

TAHUN 2010

No

Nama Peserta Didik

Catatan *) = coret yang perlu

Nama Orang tua

.......................................

LOKASI : ……………………………………...........

............................., 2010 Kepala Dinas Pendidikan

NAMA LEMBAGA : ………………………….……………

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................... menerangkan bahwa: Nama Lembaga : ............................................ Nama Penanggung jawab : ............................................ Alamat Lembaga : ............................................ No. Telp./Hp./Fax : ............................................ Telah disetujui untuk diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi ..................... untuk memperoleh dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket A, Paket B yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010

DAFTAR PESERTA DIDIK PROGRAM PAKET A, DAN PAKET B

SURAT REKOMENDASI

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 2

26

PETUNJUK TEKNIS


27

LAMPIRAN 4

Ket

LAMPIRAN 5

Pengalaman Sebagai Tutor (Tahun) Jurusan Tahun Lulus Ijazah Terakhir

A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sasaran D. Hasil Yang Diharapkan E. Perkembangan Kegiatan

II. PERKEMBANGAN KEGIATAN BOP PAKET A & PAKET B TAHUN 2010 NAMA LEMBAGA ALAMAT LEMBAGA PERIODE BULAN

: ........................................... : ........................................... : ................ S.D ....................

Thn

KEGIATAN

PERKEMBANGAN KEGIATAN

KETERANGAN

Bln

No

Tgl

Tanggal Lahir

L/P

Agama

I. PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN

No

Nama Tutor

Tempat Lahir

DAFTAR PENDIDIK/TUTOR & TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PAKET A, PAKET B NAMA LEMBAGA : ....................................…………… LOKASI : …………………………………........ TAHUN 2010

Bidang Matpel

LAPORAN KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAKET A & PAKET B

28

PETUNJUK TEKNIS


29

III. LAPORAN KEUANGAN

PENUTUP LAMPIRAN

NO

PEMASUKAN

SUMBER

Rp.

1

2

3

4

PENGELUARAN JENIS PENGELUARAN

RUPIAH

5

6

CATATAN 7

1. Bukti-bukti Pengeluaran 2. SK Tim 3. Surat Setor Pajak (SSP) Catatan: Perlu diperhatikan oleh semua pengelola dan penyelenggara Program Paket A dan Paket B baik yang kelas awal maupun lanjutan, bahwa dalam pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran biaya harus dilampirkan bukti-bukti pengeluaran, sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan oleh lembaga penyelenggara sesuai dengan prinsip akuntansi. Apabila ini tidak dilakukan, maka apabila masalah dikemudian hari, tanggungjawab ada pada lembaga penyelenggara program.

Keterangan : Halaman 2 isi pemasukan.

30

PETUNJUK TEKNIS


31

32

PETUNJUK TEKNIS

KATA SAMBUTAN. ii PETUNJUK TEKNIS Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket A dan Paket B Melalui Dana Dekosentrasi

Recommend Documents