PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2012
SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Misi pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan secara efisien dan efektif. Untuk mewujudkan misi tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 kerangka kerja yakni; 1) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan serta sistem pembelajaran berbagai program layanan pendidikan, 2) biaya dan lokasi pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, 3) semakin berkualitasnya proses dan keluaran (output) setiap jenis dan jenjang pendidikan, 4) kesetaraan layanan pendidikan ditinjau dari perspektif gender, wilayah dan status sosial ekonomi, dan 5) kepastian dan jaminan daya tampung satuan pendidikan serta peluang untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan kerangka kerja tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan, diantaranya program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran dan kapasitas pendidik. Program ini disediakan guna membantu LKP agar mampu memberikan pelayanan prima dan lulusannya memiliki kompetensi yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja ataupun berusaha mandiri. Tujuan dari program ini adalah memberikan dukungan bagi penguatan lembaga kursus dan pelatihan dalam penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan kursus dan pelatihan dapat masuk di dunia kerja dan/atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian maka dampak dari program ini dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi pengelola program PAUDNI, khususnya lembaga kursus dan dan pelatihan dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan. Jakarta, Februari 2012 Direktur Jenderal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi. NIP. 19570322 198211 2 001
i
KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun petunjuk teknis berbagai program kursus dan pelatihan tahun 2012 yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan. Petunjuk teknis penyelenggaraan program dan dana Bantuan Operasional Penyelenggranaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) ini berisi 5 hal yakni; 1) gambaran teknis pelaksanaan program, 2) bentuk-bentuk dukungan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 3) tata cara memperoleh dana bantuan operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan, 4) akuntabilitas penyelenggaraan dan 5) indikator keberhasilan. Dengan demikian para pembaca akan memahami program BOPLKP ini, bentuk dan jenis dukungan pemerintah dan tata cara mengajukan dana bantuan dan berbagai konsekuensinya. Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan secara efisien dan efektif terhadap program dana bantuan operasional penyelenggranaan lembaga kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pelatihan agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang lebih baik lagi di tahun 2012. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan semua pihak untuk memanfaatkan petunjuk teknis ini dengan benar, sehingga seluruh program kursus dan pelatihan dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini siap untuk disosialisasikan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis ini di masa mendatang. Amien. Jakarta, Februari 2012 Direktur,
Dr. Wartanto NIP.19631009 198901 1 001
ii
DAFTAR ISI SAMBUTAN .............................................................................................. i KATA PENGANTAR ...................................................................................... ii DAFTAR ISI.................................................................................................... iii DESKRIPSI..................................................................................................... iv BAB I
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) A. Latar Belakang ...................................................................... B. Pengertian............................................................................. C. Tujuan ................................................................................... D. Dasar Hukum ........................................................................
5 6 6 6
BAB II
DUKUNGAN PEMERINTAH (DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN) ....................................................... 7
BAB III
TATACARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) A. Lembaga Penyelenggara ........................................................ B. Penyusunan Proposal ............................................................ C. Mekanisme Pengajuan Proposal ............................................ D. Waktu Pengajuan Proposal ..................................................... E. Mekanisme Penilaian Proposal ............................................... F. Tim Penilai .............................................................................. G. Penetapan Lembaga Penerima BOP-LKP .............................. H. Penyaluran Dana ....................................................................
8 9 9 10 10 10 11 11
BAB IV
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) A. Pakta Integritas........................................................................ 13 B. Pernyataan Kesanggupan ....................................................... 13 C. Pertanggungjawaban Mutlak ................................................... 13
BAB V
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan ............................................................. 14 B. Pengendalian Mutu.................................................................. 14
BAB VI PENUTUP.......................................................................................... 16 LAMPIRAN-LAMPIRAN iii
DESKRIPSI ISI BUKU PETUNJUK TEKNIS PENYELENGARAAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) Buku Petunjuk Teknis penyelenggaraan dan tata cara memperoleh dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOPLKP) ini berisi tentang : Bab I : Gambaran pelaksanaan program bantuan operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan (BOP-LKP) agar pembaca dapat memahami dan menguasai proses pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan (BOP-LKP). Dengan demikian diharapkan mampu melaksanakan dengan benar sesuai tujuan program yang diharapkan. Bab II : Dukungan pemerintah terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan melalui program BOP-LKP merupakan stimulan untuk mengembangkan
dan meningkatkan kualitas sarana pembelajaran dan kapasitas pendidik. Bab III : Tata cara memperoleh dana bantuan operasional program BOP-LKP yang berisi tentang persyaratan dan proses memperoleh dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) Program dimulai dengan penyusunan proposal, penyampaian proposal, penilaian proposal, verifikasi dan penetapan lembaga yang memperoleh dana bantuan penyelenggaraan. Bab IV : Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pengusul/penerima dana bantuan penyelenggaraan yang meliputi kesanggupan melaksanakan program sesuai usulan, bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola dana dan program serta mengupayakan untuk tidak melakukan KKN. Bab V : Indikator keberhasilan dan pengendalian mutu pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( BOPLKP). Bab VI : Penutup LAMPIRAN-LAMPIRAN
iv
1 BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) A. Latar Belakang Peran kursus dan pelatihan dalam memberikan layanan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi masyarakat untuk bekal bekerja atau berwirausaha, merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia, dengan berbagai jenis keterampilan merupakan kekuatan yang sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran tersebut. Saat ini Lembaga Kursus dan Pelatihan yang tercatat dan memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) berjumlah 16.009 (Februari 2012). Hasil penilaian kinerja terhadap LKP hingga tahun 2010 tercatat LKP yang berkinerja A berjumlah 25 LKP (1,6%), berkinerja B berjumlah 255 (17%), berkinerja C berjumlah 630 (42%), dan berkinerja D berjumlah 594 (39,6%) dari total LKP yang dinilai adalah 1500 LKP. Dari data hasil penilaian kinerja LKP terbukti masih 81,6% keberadaan LKP di seluruh Indonesia berkinerja di bawah rata-rata. Rendahnya kinerja lembaga kursus dan pelatihan antara lain disebabkan oleh kurangnya profesionalisme manajemen dan rendahnya kapasitas pendidik maupun minimnya sarana yang dimiliki oleh lembaga kursus dan pelatihan. Oleh karena itu LKP yang berkinerja dibawah rata-rata tersebut perlu diberikan pembinaan agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat lebih baik dan bermutu. Bentuk pembinaan terhadap LKP yang berkinerja di bawah rata-rata tersebut adalah berupa bantuan operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan (BOP-LKP) yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas lembaga kursus dan pelatihan. Pembinaan terhadap lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan ini diharapkan dapat membantu LKP agar mampu memberikan pelayanan prima dan lulusannya memiliki kompetensi yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja ataupun berusaha mandiri.
5
B. Pengertian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan kepada lembaga kursus dan pelatihan (LKP) untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran dan kapasitas pendidik. Lembaga kursus dan pelatihan yang dapat mengakses program BOPLKP adalah lembaga yang berkinerja C atau D.
C. Tujuan Memberikan dukungan bagi lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan agar mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana pembelajaran dan kapasitas pendidik. D. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan bantuan kepada lembaga pendidikan nonformal. 5. DIPA No. 0535/023-05.1.01/00/2012 Revisi ke 2 tanggal 23 Februari 2012.
6
2 DUKUNGAN PEMERINTAH (DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maupun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program, dan DIPA Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2012, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyediakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) Untuk mendukung program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) ini, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, melakukan sosialisasi program. Sosialisasi disampaikan dalam beberapa bentuk, yakni berupa kegiatan publikasi tentang petunjuk teknis yang telah diterbitkan maupun sosialisasi secara online. Petunjuk teknis ini dapat juga diunduh pada website Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan alamat www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/ kursus. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) merupakan dana stimulan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana pembelajaran dan kapasitas pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Dana BOP-LKP diperuntukkan bagi lembaga kursus dan pelatihan yang berkinerja C dan D di seluruh Indonesia. Besarnya bantuan maksimal Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per Lembaga Kursus dan Pelatihan.
7
3 TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) A. Lembaga Penyelenggara Lembaga kursus dan pelatihan yang dapat mengakses program BOP-LKP adalah lembaga yang berkinerja C atau D dan beroperasi secara aktif serta memiliki potensi untuk berkembang. Persyaratan Lembaga Pengusul a. Syarat administrasi 1) Akta Notaris Pendirian Lembaga 2) Memiliki izin operasional yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan setempat dan aktif menyelenggarakan program kursus. 3) Memiliki Nomor Induk lembaga Kursus (NILEK) dan sudah divalidasi. 4) Berkinerja C atau D. 5) Memiliki gedung dan ruang belajar sendiri atau sewa/kontrak atau pinjam pakai minimal 2 tahun. 6) Memiliki rekening bank yang masih aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Bank (alamat lembaga pada rekening bank harus sama dengan alamat lembaga pengusul BOP-LKP). 7) Memiliki NPWP atas nama lembaga (alamat lembaga pada NPWP harus sama dengan alamat lembaga pengusul BOP-LKP). 8) Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau instansi yang mengeluarkan izin dan atau yang membina lembaga pengusul (Contoh rekomendasi terlampir). 9) Sanggup mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOP-LKP sesuai dengan petunjuk teknis dan proposal yang diajukan.
b. Syarat Teknis 1) Memiliki struktur organisasi yang jelas dan seluruh fungsi dan tanggung jawab jabatan berjalan dengan baik.
8
2) Memiliki program kerja yang jelas. 3) Memiliki atau mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran teori dan praktek sesuai dengan keterampilan yang dilaksanakan. 4) Sanggup meningkatkan kompetensi pendidik. 5) Belum pernah menerima dana BOP-LKP (dinyatakan dengan surat pernyataan di atas meterai). B. Penyusunan Proposal 1. LKP yang berminat memperoleh dana BOP-LKP harus menyusun dan mengajukan proposal sesuai dengan format yang disediakan pada petunjuk teknis. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang program yang akan dilaksanakan, antara lain meliputi; a) What; apa jenis keterampilan yang diselenggarakan dan secara prioritas sarana belajar apa yang akan diusulkan yang ingin dipenuhi untuk menunjang penyelenggaraan kursus dan apa tujuannya, b) Why: mengapa kebutuhan sarana belajar itu yang harus diperbaharui/ditambah,c) Who: siapa pendidik yang akan ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan lembaga, dan siapa calon warga belajarnya, d) When: kapan program dilaksanakan, e) Where: dimana program akan dilaksanakan, dan f) How: bagaimana rencana penyelenggaraannya. (format proposal terlampir) ; 2. Proposal yang diajukan harus ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung. C. Mekanisme Pengajuan Proposal 1. Proposal disusun sesuai dengan format juknis BOP-LKP. 2. Proposal sudah diterima sebelum lewat batas waktu pengajuan yang telah ditetapkan. 3. Pengajuan Proposal dialamatkan kepada : DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Gedung E Lantai VI, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat.
9
D. Waktu Pengajuan Proposal Waktu Pengajuan Proposal diatur sebagai berikut: 1. Periode I bulan Maret s.d.April 2012 2. Periode II bulan April s.d. Mei 2012 3. Periode III bulan Mei s.d. Juni 2012 4. Periode IV bulan Juli 2012 Periode II dan seterusnya dibuka jika kuota bantuan BOP-LKP masih tersedia. E. Mekanisme Penilaian Proposal Penilaian proposal dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu : 1. Tahap pertama, seleksi administrasi : a. Akta notaris pendirian lembaga. b. Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan. c. Rekening bank atas nama lembaga (masih aktif) d. NPWP atas nama lembaga e. Surat izin operasional menyelenggarakan kursus dan pelatihan yang masih berlaku. 2. Tahap kedua, penilaian substansi meliputi : a. Kelayakan usulan rencana pengadaan sarana pembelajaran dengan jenis keterampilan yang dilaksanakan oleh lembaga. b. Relevansi rencana peningkatan kapasitas pendidik dengan jenis keterampilan yang diajarkan c. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 3. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara hasil penilaian yang ditandatangani oleh tim penilai, dan diusulkan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai calon penerima dana BOPLKP berdasarkan ranking. F. Tim Penilai 1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan serta didukung oleh Tim sekretariat. 3. Tim Penilai terdiri dari unsur: a. Akademisi b. Praktisi c. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
10
4. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Tim Penilai bertugas: Melakukan penilaian kelayakan proposal, meneliti kelengkapan dokumen, dan melakukan verifikasi ke lapangan bila diperlukan. G. Penetapan Lembaga Penerima BOP-LKP 1. Lembaga penerima BOP-LKP ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, berdasarkan usulan dari tim Penilai. 2. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima dana BOP-LKP wajib melakukan akad kerjasama dengan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Pejabat Pembuat Komitmen. Bagi lembaga yang dinyatakan memperoleh dana bantuan operasional lembaga kursus dan pelatihan (BOP-LKP) akan dipublikasikan melalui website www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus. H. Penyaluran Dana Dana bantuan BOP-LKP ini bersifat stimulan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 1. Besar Dana Besar dana yang disediakan oleh pemerintah untuk BOP-LKP maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per lembaga 2. Pemanfatan Dana Besaran dana yang diusulkan digunakan untuk: a. Pengadaan Sarana ( 75%) b. Peningkatan kapasitas pendidik yang relevan dengan bidang tugasnya dalam proses pembelajaran (20 %) c. Manajemen (5 %) 1) Penyusunan proposal/laporan kegiatan 2) Dokumentasi 3. Penyaluran Mekanisme penyaluran dana bantuan BOP-LKP dilakukan sebagai berikut : a. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama ditandatangani, selanjutnya disiapkan kelengkapan administrasi yang akan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
11
b.
c.
(KPPN) untuk proses pencairan dana bantuan operasional lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga penerima harus menyampaikan surat pemberitahuan bahwa dana telah diterima di rekening lembaganya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Lembaga penerima wajib segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan akad kerjasama yang telah disetujui paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima.
12
4 AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) Agar tata kelola proses pelaksanaan program dan pemanfaatan dana tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan maka penyelenggara program diharapkan dapat melengkapi sebagai berikut ; A. Pernyataan Kesanggupan Pernyataan kesanggupan adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksaan program (lihat lampiran 4) B. Pakta Integritas Pakta Integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan (lihat lampiran 5) C. Pertanggungjawaban Mutlak Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggungjawab lembaga penerima dana BOP-LKP untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Pemanfaatan dana yang diterima, sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga. Apabila terjadi penyelewengan maka segala akibat yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab penerima dana. (lihat lampiran 6)
13
5 INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan BOP-LKP dapat dilihat dari: 1. Adanya laporan penyelenggaraan, penggunaan/pemanfaatan dana 2. Meningkatnya kapasitas pendidik. 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana LKP B. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu program BOP-LKP dilakukan dengan metode berikut: 1. Monitoring a. Petugas yang ditunjuk oleh Ditbinsuslat untuk pengumpulan dan analisis data secara sistematis tentang pelaksanaan program BOPLKP. b. Melakukan tindakan koreksi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. c. Membandingkan target/rencana yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan program. 2. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaran program. Aspek yang dievaluasi meliputi: a. Manajemen penyelenggaraan program b. Pengelolaan dan pemanfaatan dana c. Kuantitas dan kualitas serta manfaat sarana yang diadakan d. Manfaat dan relevansi program dengan peningkatan kapasitas pendidik. 3. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh petugas dari unsur internal dan eksternal. a. Unsur Internal: Pengawasan internal dilakukan dalam rangka memberikan pengarahan, pembinaan, dan bimbingan kepada lembaga penyelenggara, agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Unsur pengawas internal yaitu: 1) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan; 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) P2PNFI/BPPNFI;
14
4) Dinas Pendidikan Propinsi; 5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. b. Unsur Eksternal: Pengawasan eksternal dilakukan dalam rangka memberikan pengarahan, pembinaan, dan bimbingan, serta sanksi apabila diperlukan kepada lembaga penyelenggara, agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Unsur pengawas eksternal yaitu: 1) Badan Pengawaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3) Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PAUDNI. 4.
Pelaporan Lembaga penyelenggara program BOP-LKP wajib memberikan laporan tertulis kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dengan tembusan kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan meliputi: a. Laporan awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan yang disampaikan paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak dana masuk ke rekening lembaga, dengan melampirkan foto copy print out buku rekening. b. Laporan Akhir, yaitu laporan pelaksanaan program yang meliputi: 1) Laporan Teknis, yang berisi minimal: a) Proses pelaksanaan program b) Tingkat keberhasilan program c) Masalah dan kendala yang dihadapi d) Upaya penanggulangan permasalahan e) Rekomendasi program di masa depan (sistematika laporan terlampir) 2) Laporan Keuangan a) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan b) Tanda bukti pengeluaran anggaran c) Tanda bukti pembayaran pajak 3) Data Pendidik peserta program, berupa matrik yang memuat: a) Identitas Pendidik (minimal memuat: nama, jenis kelamin, usia, alamat tempat tinggal) b) Curikulum vite (CV) Pendidik c) Bentuk program peningkatan kapasitas pendidik
15
6 PENUTUP Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan program pemberian dana bantuan operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan (BOP-LKP) Kami memberitahukan kepada semua lembaga pendidikan nonformal bahwa ”jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan agar memperoleh dana BOP-LKP oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga.” Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan. Untuk informasi dan klarifikasi lebih lanjut yang terkait dengan pemberian dana BOP-LKP, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melalui telepon/fax nomor: (021) 57854236/ (021) 5725041 atau website: www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus email:
[email protected] atau
[email protected] Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindak lanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
16
Lampiran 1 KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA REKOMENDASI Nomor: ....................... Berdasarkan hasil verifikasi keberadaan dan kredibilitas lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada: Nama Lembaga Nilek Jenis Ketrampilan Pimpinan Lembaga Alamat Lembaga
: ........................................................................................... : ……………………………………………………………….. : ……………………………………………………………….. : ........................................................................................... : .............................................................. ............................................................... Telp. ................. Fax. .............................
Untuk ikut berkompetisi mendapatkan bantuan BOP-LKP tahun 2012. Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh LKP penerima dana bantuan. Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ........................., ..........................2012 Dinas Pendidikan Kab/Kota
Nama lengkap NIP.
17
Lampiran 2 Contoh: COVER PROPOSAL (WARNA HIJAU)
PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP - LKP)
NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA: ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….
Diajukan kepada : Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Tahun 2012
18
IDENTITAS LEMBAGA 1.
Nama Lembaga
:
2.
NILEK
:
3.
Jenis Ketrampilan
:
4.
Hasil Penilaian Kinerja
:
5.
Nama Pimpinan Lembaga
:
6.
Alamat Lengkap
:
7. 8.
Tahun didirikan (lampirkan izin diperoleh) Kabupaten/Kota *)
9.
Provinsi
:
10.
KodePos
:
11.
No. Telepon/Email
:
12.
Faksimile
:
: pertama
kali :
A. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN) NO.
PERSYARATAN
KELENGKAPAN
1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait yang masih berlaku 2. Akte Notaris pendirian lembaga 3. NPWP atas nama lembaga 4. Rekening bank atas nama lembaga 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelenggarakan Kegiatan (Pakta Integritas)
Ada
Tidak ada
Ada Ada Ada Ada Ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Catatan: Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan dokumen nomor 5 & 6 harus aslinya.
19
B. KONDISI LEMBAGA PENGUSUL NO.
DATA KELEMBAGAAN
1.
Jenis keterampilan yang diselenggarakan
2.
5.
Prasarana yang dimiliki ( lampirkan copy bukti kepemilikan/sewa ) Uraian prasarana meliputi fasilitas ruang kantor, ruang belajar, ruang praktek dan ruang tenaga pendidik beserta ukurannya dan lain-lain. ( disertai foto) Uraian sarana yang dimiliki, status kepemilikan, jumlah, dan kondisi (kelayakannya) Sarana yang diusulkan
6.
Uraian rencana peningkatan kapasitas pendidik
7.
Daftar pendidik/instruktur yang ada (melampirkan biodata dan kompetensi yang dimiliki)
8.
Daftar jumlah peserta didik dan lulusan 1 tahun sebelumnya Struktur organisasi lembaga lembaga pengusul program BOP-LKP dan uraian tugasnya.(melampirkan biodata pengurus lembaga)
3.
4.
9.
10.
Prestasi yang pernah diraih lembaga pengusul program BOP-LKP.(Melampirkan bukti penghargaan)
11.
Rencana penggunaan anggaran (Melampirkan RAB) Lampiran: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait yang masih berlaku Akte Notaris pendirian lembaga NPWP atas nama lembaga Rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga Foto-foto kondisi lembaga (peralatan, ruangan, gedung, dan sebagainya) Lain-lain yang relevan
20
Lampiran 3 SISTEMATIKA LAPORAN
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) TAHUN 2012
NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA: ……………………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………….
21
A. IDENTITAS LEMBAGA 1.
NamaLembaga
2.
NILEK
3.
Alamat
4.
Pemilik Lembaga
5.
Pengelola Program:
Daftar nama pengelola:
(Lampirkan nama, struktur organisasi dan uraian tugasnya). 6.
a.
…………………………..
b.
…………………………..
c.
…………………………..
Jenis Keterampilan yang diselenggarakan
B. INPUT 1.
Penggunaan Anggaran a.
Jumlah dana yang diterima
Rp ………………………………………………….
b.
Kapan dana diterima
Tanggal … bulan … tahun 2012
c.
Jumlah dana yang digunakan (lampirkan perinciannya dan bukti-bukti pengeluaran)
Rp …………………………………………………. Terdiridari: Peningkatan kualitas sarana pembelajaran Rp ………………(… %) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik Rp ………………(… %)
C. PROSES 1.
Proses Pengadaan Sarana
Jelaskan
2.
Proses Peningkatan Kapasitas Pendidik.
Jelaskan
22
D. HASIL/OUTPUT 3.
4.
Daftar Fisik hasil bantuan operasional LKP (jenis, jumlah, dan sebagainya) disertai buktibukti/dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan Bentuk Non fisik bantuan operasional LKP (kompetensi pendidik, jumlah pendidik yang ditingkatkan kompetensi, dan sebagainya) disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
E.
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Permasalahan: 1.
………….………….………….………….………….………….………….………….………….
2.
………….………….………….………….………….………….………….………….………….
3.
………….………….………….………….………….………….………….………….………….
Upaya pemecahan masalah: 1.
………….………….………….………….………….………….………….………….………….
2.
………….………….………….………….………….………….………….………….………….
3.
………….………….………….………….………….………….………….………….…………. …………………….., ……………………………. Pimpinan Lembaga, …………………………………
Lampiran-lampiran: 1. Bukti-bukti pengeluaran dan kuitansi (pembukuan) 2. Bukti-bukti setoran pajak 3. Daftar sarana/peralatan yang diadakan/dibeli 4. Foto-foto dokumentasi peralatan yang dibeli/diadakan bantuan operasional. 5. Lain-lain yang relevan
23
Lampiran 4 Contoh Surat Pernyataan (SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL) Dilakukan pada saat akad kerjasama KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nama Tempat dan tanggal lahir Pekerjaan Jabatan dalam Lembaga Alamat Rumah Alamat lembaga
: : : : : :
Sesuai dengan proposal yang diajukan, lembaga kami siap untuk menyelenggarakan BOPLKP dengan menggunakan dana bantuan penyelenggaraan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila lembaga kami mendapatkan dana Bantuan Operasional LKP, saya menyatakan: 1. 2. 3.
Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Dinas Pendidikan Provinsi.
Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab. …………………………….., ……………………………………. Yang menyatakan, Pimpinan Lembaga/Organisasi.............................................. Tanda Tangan Materai Rp. 6.000,- dan stempel lembaga
(..................................)
24
Lampiran 5 Contoh Pakta Integritas Dilakukan pada saat akad kerjasama PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM BOP LKP Dalam rangka Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa: 1. 2. 3. 4.
Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN); Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ini; Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program; Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. …………, (tgl, bln, thn) Pejabat Pembuat Komitmen
Penyelenggara,
(materai Rp. 6.000,-) ……………………..
……………………..
25
Lampiran 6 Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dilakukan pada saat akad kerjasama KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Nama Lembaga : Jabatan : Alamat : Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa: 1. 2. 3. 4. 5.
Dana bantuan yang telah diterima untuk Penyelenggaraan Program BOP-LKP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut menjadi tanggung jawab saya sebagai penerima dana; Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara. Saya sebagai ketua lembaga penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima. Apabila terbukti menyalahgunakan dana Bantuan Operasional LKP ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. …………………, (tgl, bln, thn) Yang menyatakan (materai Rp. 6.000,-) (Nama lengkap)
26
27
