Menjamin Infrastruktur Indonesia
Guarantee Indonesia’s Infrastructure
Penjaminan Investasi Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha disampaikan pada Seminar Talk Show “Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan” Jakarta, 28 Januari 2016 oleh: Arianto Wibowo Executive Vice President
Indonesia membutuhkan Rp 4.796 triliun untuk investasi proyek-proyek infrastruktur di berbagai sektor pada Tahun 2015-2019 Kebutuhan Investasi Proyek-Proyek Infrastruktur Masing-Masing Sektor (2015-2019) Dalam Rp triliun APBN
APBD
268 93 260 64
200 5
65 11 238 50
Swasta/KP S 200 122 93 25
37
-
10
-
47
61 120 4.3
15 -
5 445 152
5 435 352
86 1000 507
Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)
15
15
27
223
280
Sumber Daya Air Persediaan Air dan Sanitasi Perumahan Rakyat
196 131 184
68 198 44
7 44 13
180 30 87
451 403 328
Total kebutuhan dana
1.433,3
545,3
1.066
1.751
4.796
Persentase berdasarkan alokasi
29,88%
11,37%
22,23%
36,52%
100%
SEKTOR Jalan Perkeretaapian Transportasi Laut Transportasi Udara Angkutan Sungai dan Penyeberangan Transportasi Perkotaan Ketenegalistrikan Minyak & Gas
Sumber: BAPPENAS
BUMN
Total 733 226 591 144
Total investasi infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% per tahun 2
Pemerintah Indonesia
Beragam fasilitas fiskal telah dibentuk sejak 2009
Land Fund
Land Acquisition & Clearance
Viability Gap Fund
(VGF)
Project Viability
Guarantee Fund (IIGF)
Political Risks
Preparation
Tantangan KPS yang juga umum di negara lain
Cost of financing
Bidding
Infrastructure Fund
(PT SMI, IIF, PIP)
Project Financing
Private Investors / Lenders
Refinancing
Construction
Operation
Nilai tambah PT PII mengatasi tantangan KPS • Mendukung PJPK dan mendorong persiapan proyek KPS yang berkualitas dan bankable
Regulasi
Kapasitas sektor publik
Capital market and regulatory reform
KONTEKS KPS DI INDONESIA
Berbagai Fasilitas Fiskal Pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur
• Mendorong proses yang transparan, kompetitif dan akuntabel
KPS
Koordinasi
• Mengindikasikan penyempurnaan peraturan terkait (sektor, dll.) • Meningkatkan kepastian transaksi KPS
Dukungan Pemerintah
3
Menuju Kebijakan Penjaminan Yang Lebih Baik Support Letter
1
2
Periode / Proyek
Awal 1990 / 27 IPP (1st Gen)
Sektor yg bisa Listrik didukung
Confirmation Note
Letter of Guarantee
Guarantee Agreement
Pertengahan 2000 / Cirebon (2nd Gen)
2009 / 10,000 MW Fast Track I – EPC (PLN)
2011 / PLTU Jawa Tengah (signed); 2015/ Minemouth; Tol Soroja (IPA)
Listrik
Listrik
Utilitas (Listrik, SPAM); Transportasi (Jalan, Bandara, ); Sosial
3
Penerima Jaminan
Project Company
• Lender (JBIC)* • Insurer (NEXI)*
Chinese Lenders
Project Company
4
Issuer
Menteri Keuangan
Menteri Keuangan
Menteri Keuangan
PT PII
5
Lingkup Penjaminan
Blanket
Blanket
Cicilan (Principal + Interest)
Kewajiban Finansial PJPK tertentu sebagaimana dalam PPP Agreement
6
Ketentuan Pembayaran Klaim
Tidak disebutkan
Tidak disebutkan
45 hari
• Kejelasan jumlah hari pada setiap pembayaran, baik pembayaran bulanan maupun terminasi • Dirinci mekanisme klaim dan pembayarannya
*) Mengacu padaUmbrella Note of Mutual Understanding antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dan dengan Nippon Export and Investment Insurance (NEXI);
Dasar Hukum untuk Penjaminan Infrastruktur “Regulasi Penjaminan Infrastruktur” adalah: 1.
Perpres No 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
2.
Peraturan Menteri Keuangan No 260/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Keduanya mengacu pada konteks Pengelolaan Risiko dan Prinsip Alokasi Risiko KPS
5
Model Bisnis PT PII Dirancang Agar Proses Penjaminan Pemerintah Menjadi Konsisten, Transparan, Dan Efisien
B
Counter Guarantee untuk Fasilitas Penjaminan MDA
Note: Kementerian Keuangan
ada hanya jika A
B
ada, yaitu jika A
merupakan bagian dari struktur penjaminan yang diberikan kepada investor
Kebijakan Penjaminan & Penyertaan Modal 1
Proposal Penjaminan
MOF
Perjanjian Regres
3a
PJPK (Kementerian, Pemda, BUMN) Perjanjian KPS
2
Fasilitas Kredit/Penjaminan 3b
Multilateral Development Agency / Lainnya
Investor
A
6
6
Tahapan Proses Penjaminan PT Penjaminan Infrastruktur indonesia
1. Consultation
CA Role IIGF Role
Seek info on IIGF guarantees & process Provide info on guarantee product & process
2. Screening Submit “Screening Form”
Issue “Confirmation to Proceed” for eligible project
Screening Form: 1. Cover Letter 2. Project brief description 3. Outline Business Case
3.Appraisal
4. Structuring
Submit “Guarantee Application Package” (GAP)
Finalize T&C of Guarantee & Recourse Agreement
Issue “Letter of Intent” for guarantee provision
Issue “In-Principle Approval” to be used for bidding
Risk Monitoring of Guaranteed Projects
Guarantee Application Package: 1. Request Letter 2. Pre-feasibility study 3. PPP structure 4. Risk Matrix & Risk Mitigation Plan 5. Draft PPP Agreement 6. Description of Govt support 7. Scope of guarantee required 8. Financial model 9. Env. & social assessment report 10. Project Management Plan 11. CA related information
Overall Process Objective is to ensure the Guaranteed Projects are: • Feasible • Fair in Risk Allocation
• Well Structured • Robust in Risk Mitigation Plan
7
Kategori Risiko Investasi/Proyek Infrastruktur
Risiko Kepemilikan Aset
Risiko Lokasi
Risiko Proyek menurut fase Proyek Risiko design, konstruksi & uji operasi
Risiko Kahar
Risiko Politik
Risiko Sponsor Kategori Risiko Proyek Infrastruktur
Risiko Interface
Risiko Financial
Risiko Operasional
Risiko Konektivitas Jaringan
Risiko Pendapatan
Pra Konstruksi
Konstruksi
Operasi
Lokasi
√
√
√
Desain, Konstruksi dan uji operasi Sponsor
√
√
√
√
√
√
Financial
√
√
√
Jenis Risiko
Operasi
√
Pendapatan
√
Konektifitas Jaringan
√
√
Interface
√
√
Politik
√
√
√
Force Majeure
√
√
√
Kepemilikan aset
√
Note : Kategori risiko ini bisa sebagai checklist dan tidak bermaksud untuk menjadi suatu daftar risiko yang kaku untuk setiap proyek. Situasi dan kondisi spesifik dalam suatu proyek perlu juga dipertimbangkan
Alokasi Risiko yang Optimal Dapat dipertimbangkan untuk Dijamin
Kategori Risiko
Risiko Sesuai Definisi Regulasi?
Sesuai dengan Prinsip Alokasi Risiko?
Ya Ya
Risiko Infrastruktur
Tidak
Referensi: Acuan Alokasi Risiko KPBU
Tidak Regulasi Penjaminan: Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerja Sama selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga Risiko Infrastruktur yang dapat diberikan Penjaminan Infrastruktur adalah yang: 1. terjadinya diakibatkan oleh tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK 2. diakibatkan oleh kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK 3. diakibatkan oleh keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK 4. diakibatkan oleh breach of contract oleh PJPK 9
IIGF Guarantee Provision Framework Viability Evaluation & Risk Assessment Approach Viability Evaluation approach
APPRAISAL
Aspects: • Economic: Development impact, fiscal benefit, etc; • Legal & Regulatory: Compliance • Technical: Constructability; Operating performance • Financial: Costing, cost of capital, gearing ratio • Social & Environmental: Safeguard implementation Inputs (key components of GAP): • Project Structure: Revenue/payment model • Pre FS: Evaluation of above viability aspects • Draft PPP Agreement: Rights & obligations • Fiscal Support Evaluation: Extent of cover • CA Information: fiscal & technical capacity Process/Methods: Field survey/data collection, Quantitative/qualitative analysis & modeling Output: Confirmation on the Project & CA Viability
Risk Assessment approach Risk Identification • Key Project risks • CA-related risks • Government related risks
Risk Evaluation • Risk Allocation • Risk Quantification (impact & likelihood)
STRUCTURING
EFFECTIVENESS
Aspects: • Risk exposure • Guarantee capacity • Guarantee pricing • Risk retention • Provisioning
Aspects: • Risk Monitoring • Claim management • Recourse mechanism • Fee collection
Input: • Project Structure • Risk Event Definition • Risk Allocation on Financial Obligation • Base Financial Model
Input: • Joint Monitoring Committee (JMC) SOP & Charter • Key Risk Indicators
Process/Methods: • Guarantee modeling & CL Analysis
Process/Methods: • JMC meetings & site visits • IT-based system
Output: • Guarantee structure • Risk Mitigation Plan
Output: • Early warning of risk • Claim prevention
Risk Mitigation
Risk Monitoring
• Risk transfer (insurance, etc) • Residual risk retention
• Risk profile updating • Residual risk retention
10
Menarik minat investor
Meningkatkan kompetisi dalam proses tender Meminimalkan risiko sudden shock kepada APBN Pengelolaan risiko fiskal yang sistematis, terukur & akuntabel
Mitigasi risiko yang tidak dicakup pasar Peningkatan transparansi, kejelasan dan konsistensi akan proses evaluasi dan pemberian jaminan proyek Peningkatan Bankability Memperpanjang jangka waktu pinjaman kontrak perjanjian yang sesuai standar yang berlaku umum
2. KONTEKS DAN PERAN SERTA PT PII
Manfaat Penjaminan PT PII bagi Pemerintah dan Swasta
Terima Kasih email :
[email protected]
www.iigf.co.id
iigf official
@iigfofficial
