Proses Penjaminan Proyek Infrastruktur Dengan Pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta Juli 2012
Investasi di sektor Infrastruktur
Government estimates investment needs for infrastructure within 2010-2014 reach ~ USD 214 billion Funding Gap is about USD 74 billion: expected to come from Private Sector Indonesia Infrastructure Investment Requirement 2010-2014 (in US$ billion) $ 214
$ 140
It is expected that part of this will be under PPP scheme $ 74
Investment Needs
State Budget / SOE
Funding Gap
$ 74
Private
Source: Bappenas
2
Tantangan dalam percepatan Proyek KPS Infrastruktur
Sectors Transport
Toll Road
Electricity
Water Supply
Waste
Selected Oil & Gas
Selected Telco
Key Challenges 1. Public Sector Capacity & Commitment • Comprehension of PPP concept & process • Execution capacity weak pipeline Project Preparation Transaction management 2. Government Support • Direct Land Acquisition Investment / Operations Subsidy / Viability Gap Funding (VGF) • Contingent
Various measures have been taken by GoI, one of which is establishing IIGF
3. Regulatory Framework 4. Institutional Issue / Coordination
Irrigation
3
Business Model Penjaminan
B
Counter Guarantee for MDA Guarantee Facility
Note: Minister of Finance
B
will exist only if
A
exist, i.e. when
A
become part
of guarantee structure provided to investor Equity Injection & Guarantee Policy 1 Proposal for Guarantee
MOF
Recourse Agreement
Contracting Agency 3a
(Ministries, Regional Governments, SOEs) PPP Agreement
2
Credit & Guarantee Facility 3b
Multilateral Development Agency / Others
Investor
A
4
Proses Penjaminan Oleh PII Keseluruhan Tujuan Proses untuk memastikan Penjaminan Proyek adalah: • Layak • Adil dalam alokasi risiko
1. Konsultasi
Peran PJPK Peran PII
• Rencana mitigasi risiko yang menyeluruh • Dampak Keungan terhadap Penjaminan yang terstruktur baik
2.Penyaringan
Mencari informasi Prosedur dan Layanan PT. PII
Memasukkan Formulir Penyaringan
Memberikan informasi produk & proses penjaminan
Menerbitkan “Konfirmasi Kelanjutan Proses” proyek yang sesuai
Screening Form: 1. Cover Letter 2. Project brief description 3. Outline Business Case
3.Penilaian Memasukkan Usulan Penjaminan Menerbitkan “Pernyataan Minat” untuk penjaminan proyek
4. Penstrukturan Finalisasi ketentuan draf Perjanjian Penjaminan dan Regres Menerbitkan “Pernyataan Kesediaan” untuk keperluan lelang
Pemantauan Risiko Proyek yang Dijamin
Guarantee Application Package: 1. Request Letter 2. Pre-feasibility study 3. PPP structure 4. Risk Matrix & Risk Mitigation Plan 5. Draft PPP Agreement 6. Description of Govt support 7. Scope of guarantee required 8. Financial model 9. Env. & social assessment report 10. Project Management Plan 11. CA related information
5
Kriteria Kelayakan Proyek Untuk Mendapatkan Penjaminan Sesuai Perpres No. 78/2010, penjaminan akan diberikan kepada proyek berdasarkan evaluasi/appraisal atas Usulan Penjaminan yang didasarkan kriteria berikut Sektor
Proyek KPS sesuai Peraturan Presiden No. 13/2010
Tipe Kontrak
KPS dilakukan melalui proses penawaran yang kompetitif (lelang)
Viabilitas Proyek
Feasible secara ekonomi, keuangan, teknis, lingkungan, dan sosial
Regulasi
Peraturan sektor yang mengatur
Studi Kelayakan
Dilakukan oleh konsultan/ahli yang kredibel
Klausul Arbitrase
Ketentuan arbitrase yang mengikat di dalam Perjanjian Konsesi
6
Aspek Yang Ditinjau Dalam Penilaian Proyek Guarantee Application Package
Viabilitas
Viabilitas Ekonomi, Keuangan & Teknis
Pra-FS, Project Cash Flow
Viabilitas Lingkungan & Sosial
Penilaian Dampak Lingkungan & Sosial
Dukungan Pemerintah
Bentuk Dukungan Pemerintah
Manajemen Risiko
Proses Penilaian
Struktur KPS, Perjanjian KPS, Alokasi
Risiko
Risiko
Daya Saing
Kapasitas PJPK
Cakupan Penjaminan
Cakupan Penjaminan
Proses Pengadaan
Rencana Manajemen Proyek (Pengadaan)
Informasi terkait PJPK
7
Proses Penjaminan Sejalan Dengan Proses Transaksi
8
Ringkasan Case Study - CJPP
9
Sample of IIGF business model in power sector
Guarantee Agreement Gurarantee Agreement for ofIDR 300 Bio Central Java Power Project
Project
Ultra super critical coal fired power plant
Location
Batang Regency, Central Java Province, Indonesia
COD
End of 2016
PPA Tenor
25 years
PPP Structure
Build, Operate, Transfer (BOT)
Developer
PT Bhimasena Power Indonesia , an SPV of consortium: • J-POWER: 34% • ADARO: 34% • ITOCHU: 32%
2x1000 MW; ~US$ 4 bio
6 October 2011
Guarantee Structure
• Guarantee Agreement : Project Company with IIGF and GOI • Coverage: political risk, force majeure affecting PLN and PLN EOD • Guarantee Tenor: • Equity : 16 years • Debt : 21 years
10
Skema Penjaminan dalam Proyek CJPP
PPP Structure with Guarantee in CJPP
PPA Recourse Agreement 1
Recourse Agreement 2
First loss basis up to IDR 300 bio
Guarantee Agreement (GA)
Remaining balance after IIGF portion
11
Key Terms and Conditions of CJPP Guarantee Agreement
No
Item
Position
1
Guarantee Coverage
Itemized and detailed clauses of PLN‟s financial obligation in the PPA
2
Guarantee Tenor
- Equity : 16 years post COD - Debt : 21 years post COD
3
Guarantee Fee
Applicable to IIGF, and also to Government once the necessary regulation is in place
4
Structure of Guarantee
Co- guarantee structure between IIGF and GOI with „Amount Sharing‟ concept.
5
Back-up on IIGF Amount
No back- up ; Except when IIGF‟s insolvency is a result of Government action/inaction.
6
Commercial Structure of Co-Guarantee
„First Loss‟ basis on IIGF Amount
7
Legal Structure of Co-Guarantee
One Guarantee Agreement . However, the two guarantees are several, and not joint
12
Guarantee Cover for CJPP
Covered: 1.
Obligation to purchase electricity • Monthly payment (Capacity and Energy payment)
2.
Deemed Dispatch • Due to PLN not being able to receive Sellers output
3.
Buyout obligation due to PPA Termination triggered by PFM, NFM
4.
Obligation to pay due to PLN Event of Default (EOD): • Non payment • Material Breach • Merger, Consolidation • GOI EOD under GA
PLN Financial Obligation as per PPA
Not covered: 1. Sellers EOD 2. Tax for Special Facilites 3. Indemnity
13
Policy shifting towards a Better Guarantee Framework in power sector
Support Letter
Confirmation Note
Letter of Guarantee
Guarantee Agreement
1
Period / Project
Early 1990s / 27 IPP (1st Gen)
Mid 2000 / Cirebon (2nd Gen)
2009 / 10,000 MW Fast Track I (PLN EPC)
2011
2
Addressee
Project Company
• Lender (JBIC)* • Insurer (NEXI)*
Chinese Lenders
Project Company
3
Issuer
Ministry of Finance
Ministry of Finance
Ministry of Finance
IIGF (and MOF)
4
Coverage
Blanket
Blanket
Installment (Principal + Interest)
Detailed as per covered financial obligations of CA as stated in the PPP Agreement
5
Terms of Payment and Claims
Not stated
Not stated
45 days
• Definite number of days to each payment type, eg. regular availability and termination payment ; • Detailed claim and payment mechanism
*) Under Umbrella Note of Mutual Understanding between the Ministry of Finance of the Government of Republic of Indonesia and Japan Bank for International Cooperation (JBIC), and with Nippon Export and Investment Insurance (NEXI);
14
Highlights Spesifik Proyek-Proyek Tahun Ini
15
Pendahuluan PII telah berkoordinasi dengan PJPK untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang berpotensi membutuhkan dan memperoleh penjaminan sesuai Perpres 78/2010
Proyek-proyek yang diutamakan adalah yang sedang dalam proses tender atau ditargetkan mulai proses tender tahun ini PPP Book menjadi acuan bagi identifikasi proyek dan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (“RPJM”)
16
PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 & 10 Proyek ini merupakan bagian dari rencana
pemanfaatan captive energy resources di Sumatra agar memberikan nilai tambah dalam bentuk tenaga listrik Proyek akan bersinergi dengan High Voltage DC transmission line yang akan menghubungkan Jawa dan Sumatra
Pemanfaatan batu bara kalori rendah diharapkan memberikan harga yang relatif stabil (pendekatan cost plus margin untuk harga batubara yang tidak bergantung harga internasional) Dengan total investasi berkisar Rp30 trilyun, maka bankability struktur proyek menjadi kunci sukses dalam menarik pemain dan pendana berkelas internasional
17
PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 & 10 – Proses Penjaminan PLN telah menunjuk HSBC sebagai transaction advisor yang akan mengkoordinir input dari legal advisor dan technical advisor untuk memastikan struktur proyek yang technically feasible dan bankable PII telah menandatangani MoU yang akan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk bersama-sama melaksanakan pendampingan persiapan proyek agar bankable dan eligible untuk memperoleh penjaminan Direncanakan tahun ini RfP (dokumen lelang) dapat diterbitkan dengan diawali dengan tahapan pra-kualifikasi
Penjaminan yang akan diberikan diperkirakan akan terkait kinerja PLN sebagai offtaker dan political risks
18
PLTA Karama
PLTA Karama di Sulawesi Barat direncanakan berkapasitas sekitar 450MW Proyek ini diprakarsai oleh BUMD Sulawesi Barat bekerjasama dengan Investor, yang telah menyiapkan dokumen pra-FS dan berkonsultasi dengan PLN untuk memastikan memadainya isi dari pra-FS tersebut Proyek telah masuk kedalam RUPTL 2011-2020 dan diperkirakan beroperasi di 2018 Lokasi proyek berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan daya diatas 1GW, dan dapat melayani kebutuhan listrik di propinsi lain di Pulau Sulawesi
PLN dan PII telah memulai diskusi persiapan Proyek sebagai unsolicited project yang berpotensi memerlukan penjaminan. Komunikasi awal juga telah dilakukan dengan tim Kemenkeu terkait potensi kebutuhan penjaminan PII dan penjaminan pemerintah
19
PLTA Karama – Proses Penjaminan
Sesuai Perpres 67/2005 jo 13/2010 jo 56/2011, proyek unsolicited adalah eligible untuk memperoleh penjaminan infrastruktur
PLN telah menyampaikan keinginan untuk memperoleh penjaminan terhadap proyek PLTA Karama Saat ini telah dilaksanakan persiapan oleh PLN untuk proses transaksi tersebut PII akan dilibatkan dalam proses finalisasi dokumentasi untuk kemudian menjadi basis evaluasi (appraisal) terhadap Usulan Penjaminan Penjaminan yang akan diberikan diperkirakan akan terkait kinerja PLN sebagai off-taker dan political risks
20
Thank you
21
