KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

DJPPR

Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur 2015-2019

APBN/APBDtermasuk pinjaman

(41.25%)

• Guna memenuhi kebutuhan infrastruktur, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu skema pendanaan alternatif yang diharapkan dapat menyediakan layanan infrastruktur dengan lebih efisien dan terukur • Sesuai dengan nawacita dan arah pembangunan nasional, sektor perhubungan, listrik dan energi, komunikasi serta perumahan rakyat merupakan sektor-sektor prioritas.

Investasi Infrastruktur Prioritas IDR 4.796,2 Triliun

BUMN (22.23%) Skema pembiayaan alternatif

KPBU (36.52%)

Pem. Pusat & Daerah

BUMN

Swasta

Total IDR

Konektivitas

1003

379,2

445

1827,2

Kelistrikan

124,3

596,5

786,5

1507,3

Komunikasi, Air dan Perumahan

851,3

90,5

519,9

1461,7

1978,6

1066,2

1751,4

4796,2

Infrastruktur Dasar

Total

Source : Bappenas, 2015


DJPPR

2

Penyediaan Infrastruktur

• Peraturan Presiden No. 38/2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. • Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha • Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Badan Usaha dengan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur


DJPPR

3

Infrastruktur yang dapat di-KPBU-kan Infrastruktur Ekonomi • • • • • • • • • • • •

Infrastruktur Transportasi Infrastruktur Jalan Infrastruktur SDA dan Irigasi Infrastruktur Air Minum Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Terpusat Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Setempat Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sampah Infrastruktur Telekomunikasi dan Infromatika Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Infrastruktur Konservasi Energi Infrastruktur Ekonomi Fasilitas Perkotaan Infrastruktur Kawasan

Infrastruktur Sosial • Infrastruktur Pariwisata • Infrastruktur Fasilitas Pendidikan • Infrastruktur Fasilitas Sarana Olah Raga & Kesenian • Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan • Infrastruktur Perumahan Rakyat • Infrastruktur Kesehatan, antara lain: • rumah sakit; • fasilitas pelayanan kesehatan dasar; • laboratorium kesehatan.

Sumber: Permen PPN No.4/2015 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

DJPPR

4

KPBU

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan Badan Usaha, dalam bentuk perjanjian (kontrak) kerjasama yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dimana terdapat pembagian alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha .


DJPPR

5

Skema KPBU – secara umum

Lahan, AP

Sumber: Presentasi PT SMI, 2016

Sumber: SMI,2016 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

DJPPR

6

Perbedaan Skema KPBU & Konvensional


Sumber: Presentasi PT SMI, 2016 7

DJPPR

Perbedaan Pengadaan Infrastruktur Skema Tradisional dan KPBU Tradisional

KPBU

APBN/APBD harus menyediakan 100% biaya konstruksi

APBN/APBD tidak harus menyediakan 100% biaya konstruksi

Risiko Konstruksi ditangggung oleh Pemerintah dan APBN

Risiko konstruksi seluruhnya ditanggung oleh swasta

Fokus pengadaan pada aset secara fisik

Fokus pengadaan pada layanan

Pemerintah harus mengadakan kontrak terkait konstruksi, operasional dan pemeliharaan serta layanan tambahan

Kontrak tunggal dengan Badan Usaha untuk seluruh kegiatan Design, Build, Finance, Maintenance, and Operation

Risiko operasi dan kinerja aset ditanggung oleh pemerintah

Risiko operasi dan kinerja asset ditanggung oleh swasta

Adanya keterbatasan atas inovasi yang dilakukan oleh Badan Usaha karena design dibuat oleh Pemerintah

Persaingan yang kompetitif memungkinkan inovasi-inovasi yang dilakukan Badan Usaha

Rawan atas intervensi politik

Transparansi akan mengurangi intervensi politik dan meningkatkan value for money bagi masyarakat


DJPPR

8

KPBU BUKAN PRIVATISASI

Sumber: PII,2016


DJPPR

9

Bentuk Partisipasi Badan Usaha

Sumber: SMI,2016 Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

DJPPR 10

Pengembalian Investasi 1. Availability (based) Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan)/ AP Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

Badan Usaha

Perjanjian KPBU AP

PJPK Tarif

Pengguna Layanan


DJPPR 11

Pengembalian Investasi 2. User (based) Payment o Pengembalian investasi berdasarkan penggunaan aktual atas layanan yang tersedia. o Pihak swasta harus menanggung risiko permintaan

Badan Usaha

Perjanjian KPBU

PJPK

Pengguna Layanan


DJPPR 12

Potential Benefit Skema KPBU Tambahan dana untuk penyediaan Infrastruktur Kualitas perencanaan, koordinasi & seleksi proyek Value for Money yang lebih baik Transparansi Jangka waktu pembangunan dan biaya Meningkatkan kualitas layanan Kepastian perawatan secara reguler


DJPPR 13

Fasilitas / Dukungan Pemerintah Untuk Proyek KPBU Dana Penyiapan Proyek (PDF)

• • • •

Dana Dukungan Kelayakan (VGF)

Penjaminan Pemerintah yang timbul akibat terjadinya Risiko Politik

• •

• • •

Fasilitas yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan penyiapan kajian akhir studi kelayakan dan pendampingan transaksi Penyiapan kajian awal studi kelayakan dapat dilaksanakan sendiri oleh PJPK dan/atau Bappenas, dan/atau KPPIP (untuk proyek KPBU Prioritas) PDPPI dapat dijadikan pusat konsultasi PJPK dalam setiap Tahapan KPBU Kontribusi Pemerintah Pusat atas sebagian biaya konstruksi, yang diberikan kepada proyek KPBU dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek Dasar Hukum : PMK 223/2012 dan PMK 143/2013 Dukungan Kelayakan diberikan dalam bentuk tunai kepada proyek KPBU atas suatu porsi yang tidak mendominasi biaya konstruksi (max 49% dari biaya konstruksi) Penjaminan Infrastruktur dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (dhi. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dengan Single Window Policy PT PII akan menjamin (gagal bayar) kewajiban finansial PJPK akibat terjadinya risiko politik kepada Badan Usaha yang dituangkan dalam perjanjian penjaminan Atas penjaminan yang diberikan kepada PJPK, PT PII memiliki hak regres kepada PJPK apabila timbul klaim dari Badan Usaha


DJPPR 14

TAHAPAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR


DJPPR

Tahapan Proses KPBU

Identifikasi Proyek

Penyiapan

Lelang

Pelaksanaan

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan Badan Usaha, dalam bentuk perjanjian (kontrak) kerjasama yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dimana terdapat pembagian alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha . • Peraturan Presiden No. 38/2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. • Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha • Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Badan Usaha dengan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur


DJPPR 16

Output

Tahapan

Tahapan Proses KPBU Perencanaan (Pre-PDF) memutuskan implementasi proyek (screening & seleksi)

memutuskan utk pembiayaan KPBU (market sounding)

Pre-FS Stage

Pelaksana

Skema dinyatakan Siap bankable bagi lelang investor

1. Untuk Proyek Prioritas oleh KPPIP berdasarkan Perpres 75 tahun 2014 2. PJPK berdasarkan Perpres 38 tahun 2015

PQ

Tender Doc. Preparation

FS Stage

OBC Supplementary Study

Pre-FS

Transaksi

Penyiapan (PDF)

Pelaksanaan

RfP Pemenang PPP Financial lelang Contract Close

Tender

FBC

OBC

• •

PJPK dengan Pelaksana Fasilitas PDF dari DJPPR berdasarkan PMK 265/2015 dan perubahannya Fasilitas lain: VGF dan Penjaminan


PJPK dan BU

DJPPR 17

Tahapan Perencanaan

Sumber: Presentasi PT PII, 2016


DJPPR 18

Tahapan Penyiapan

Sumber: Presentasi PT PII, 2016


DJPPR 19

Tahapan Pelaksanaan KPBU Permen PPN 4/2015 Tahap I: PERENCANAAN PROYEK KERJA SAMA      

Penyusunan dana rencana KPBU Identifikasi dan usulan KPBU Penganggaran dana tahap perencanaan Pengambilan keputusan lanjut/tidak KPBU Penyusunan daftar KPBU Pengkategorian KPBU

Studi Pendahuluan Daftar Proyek Prioritas

Tahap II: PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA

Tahap III: TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA  Penetapan Lokasi

 Penyiapan KPBU;  Pengajuan Penetapan Lokasi.

 Penjajakan Minat Pasar

 Pengajuan fasilitas dan dukungan Pemerintah;  Pengajuan Jaminan Pemerintah

 Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU;  Penandatangan Perjanjian KPBU  Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) Output: Dokumen Perjanjian KPBU Dokumen Pelelangan Umum Dokumen Persetujuan Dukungan Pemerintah Dokumen Persetujuan Penjaminan Dokumen Perjanjian Regres

Output: Pra Studi Kelayakan

Proses Permohonan Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan Pemerintah Pengajuan Penetapan Lokasi

Konfirmasi Persetujuan Pemberian Dukungan Pemerintah/Jaminan Pemerintah, Penetapan Lokasi oleh Gubernur, Proses Alokasi, Pencairan, Pengawasan dan/atau Pemantauan, Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres

Kajian Lingkungan Hidup

Izin Lingkungan

Proses Pengadaan Tanah Peran Serta Instansi Pemerintah BAPPENAS, Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Direksi BUMN/BUMD

BAPPENAS, PJPK, BKPM, Kemenkeu, BUPI, BPN, KLH

BAPPENAS, BKPM, Kemenkeu, BUPI, Kemen. Agraria dan Tata Ruang, KLH

Dokumen Prastudi Kelayakan terdiri atas: •Kajian Awal Prastudi Kelayakan (Outline Business Case / OBC) •Kajian Akhir Prastudi Kelayakan + dokumen pendukung (Final Business Case)


Sumber: Permen PPN No 4/2015 20

DJPPR

TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Gedung Frans Seda Lantai 1 Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. (021) 3505052 Fax. (021) 3447386 Website: www.djppr.kemenkeu.go.id


DJPPR 21

KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Recommend Documents