PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY TAHUN 2014

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY TAHUN 2014

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan ”Panduan Penyusunan Laporan

Kinerja

Instansi Pemerintah SKPD”. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpentig yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD, Biro Organisasi Setda DIY berinisiatif menyusun Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD. Panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD dan dapat memberi kemudahan bagi SKPD untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan panduan ini dengan tenaga dan pikirannya saya ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta,

Februari 2015

Kepala

Totok Prianamto NIP. 19620521 198603 1 001

LAKIP Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………………..

i

Daftar Isi

ii

………………………………………………………………………….

Ikhtisar Eksekutif I

II

BAB I PENDAHULUAN

iii

…………………………………………………

1

I.1

Struktur Organisasi

……………………………………………….

3

I.2

Fungsi dan Tugas ………………………………………….....…..

3

I.3

Keadaan Pegawai ………………………………………..……….

4

I.4

Keadaan Sarana dan Prasarana …………………………………

7

I.5

Keuangan

………………………………………………………….

9

I.6

Sistematika LAKIP ………………………………………………...

23

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................

25

II.1

Perencanaan Strategis ……………………………………………

25

II.1.1 Visi dan Misi …………………………………………………

25

II.1.2 Tujuan dan Sasaran ……………………………………….

25

II.1.3 Strategi ……………………………………………………... II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama …………………………………….. II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua ……………………………………….. II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga ……………………………………….. II.1.3.4 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Keempat ……………………………………..

27 27

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

………………………

32

II.2

Penetapan Kinerja Tahun 2014 ………………………………….

32

II.3

Rencana Anggaran ………………………………………………. II.3.1 Target Belanja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY ……………..................................

37 37

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ……………….

38

Instrumen Pendukung …………………………………………….

39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………

41

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2014…………………………………….

42

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………………. III.2.1 Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA Maupun PMDN …….........................................

43 43

II.4 III

………………………………………………………………..


28 29 30

ii

IV

III.2.2 Sasaran Terciptanya Daya Tarik, Daya Tahan dan Daya Saing Investasi yang Mendukung Peningkatan Investasi ……………………………………..

46

III.2.3 Sasaran Terwujudnya Kesepakatan Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama Baik Kerjasama Dalam Negeri Maupun Kerjasama Luar Negeri

49

III.2.4 Sasaran Terciptanya Hubungan yang Harmonis Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Masyarakat DIY di Jakarta dan Pihak Swasta …..

52

III.3 Akuntabilitas Anggaran …………………………………………..

54

PENUTUP

56

………………………………………………………………..

LAMPIRAN 1.

Struktur Organisasi BKPM DIY

2.

Perencanaan Strategis

3.

Reviu Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2014

4.

Penghargaan yang diterima Tahun 2014

5.

Tindak lanjut LAKIP Tahun 2014 oleh Inspektorat


iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2017, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY telah menetapkan visinya yaitu ”Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik“. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi BKPM DIY sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif; 2. Mendorong

peningkatan

promosi

dan

kerjasama

investasi

dengan

menciptakan pelayanan dan fasilitasi investasi yang handal; 3. Mendorong

pengembangan

jejaring

kerjasama

untuk

mendukung

pembangunan daerah; 4. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Indikator Kinerja Sasaran Instansi Tahun 2012-2017 sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan

strategi,

kebijakan,

program

dan

kegiatan

seperti

telah

dirumuskan dalam rencana strategis. A. Capaian Kinerja Ringkasan prestasi kinerja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut:


iv

a. Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN dengan indikatornya 1. Nilai Investasi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah realisasi sebesar

Rp.

9.524.400.134.638 (106,46%) dari target

sebesar Rp.

8.946.874.000.000,b. Sasaran 2: Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi dengan indikatornya : 1. Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah realisasi 371 ijin (106,92 %) dari target 347 ijin c. Sasaran 3: Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama baik

kerjasama

dalam

negeri

maupun kerjasama

luar

negeri

dengan

indikatornya: 1. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah realisasi 47,06% (78,43 %) dari target 60%

d. Sasaran 4: Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta dengan indikatornya : 1. Jumlah Kegiatan yang mendukung Kaperda capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah realisasi 4 kegiatan (100 %) dari target 4 kegiatan. B. Kinerja Keuangan Untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY di tahun 2014 sebesar Rp. 17.645.067.515,- atau mencapai 96,25% dari anggaran sebesar Rp. 18.332.026.406,- dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2013 yang realisasinya sebesar 93,62%.


v

C. Permasalahan Yang menjadi permasalahan pelaksanaan program Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY di tahun 2014 adalah pada kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4. Koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan nonperizinan 5. Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis 6. Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik 7. Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri

Ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut melakukan evaluasi monev program/kegiatan tiap akhir triwulan.


vi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan 2014

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Kerjasama

Dan

Penanaman

Modal

(BKPM)

DIY

Tahun

2014

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

guna

mendorong

terwujudnya

sebuah

kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.. Dengan

disusunnya

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah Badan

Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY Tahun 2014 diharapkan dapat: 1. Mendorong Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY Tahun 2014 didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.1 Struktur Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana pada Badan kerjasama dan Penanaman Modal yang terakhir telah diubah dengan

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 1


Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksanan Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut : Susunan Organisasi : Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY meliputi: 1. Sekretariat, meliputi: a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum; 2. Bidang Kerjasama: a. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri; b. Subbidang Kerjasama Luar negeri; 3. Bidang Perencanaan dan Promosi: a. Subbidang Perencanaan Penanaman Modal; b. Subbidang Promosi Potensi Daerah; 4. Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal: a. Subbidang Fasilitas Pelayanan; b. Subbidang Perijinan; 5. Bidang Pengawasan dan pelaksananaan Penanaman Modal: a. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal; b. Subbidang Pelaporan Penanaman Modal; 6. UPT-LTD terdiri: a. Kantor Perwakilan Daerah; b. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu ( P2T );



Bagan 1.1 Struktur Organisasi BKPM DIY

I.2 Fungsi dan Tugas Tugas Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerjasama dan penanaman modal. Adapun fungsi yang melekat

pada

ketugasan tersebut meliputi: 1. Penyusunan program kerjasama, perencanaan promosi, fasilitas dan perijinan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal; 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal; 3. Penyelenggaraan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal; 4. Penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;



5. Perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah; 6. Pemberian fasilitas pelayanan dan perijinan penanaman modal; 7. Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penanaman modal; 8. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; 9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. I.3 Keadaan Pegawai Komposisi pegawai di lingkungan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori sebagai berikut: a) Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja Tabel 1.1 Distribusi Pegawai BKPM DIY berdasar unit kerja Unit / Bidang

jumlah staf

%

Kantor Induk

54

57,45

Kepala Badan

1

1,06

Sekretaris Badan

1

1,06

Subbag Umum

6

6,38

Subbag Keuangan

7

7,45

Subbag Program, Data dan TI

2

2,13

1

1,06

Subbid Kerjasama Dalam Negeri

7

7,45

Subbid Kerjasama Luar Negeri

8

8,51

Kabid Perencanaan Dan Promosi

1

1,06

Subbid Perencanaan Penanaman Modal

4

4,26

Subbid Promosi Potensi Daerah

3

3,19

1

1,06

Subbid Fasilitasi Pelayanan

3

3,19

Subbid Perijinan

2

2,13

1

1,06

Kabid Kerjasama

Kabid

Fasilitasi

Dan

Perijinan

Penanaman

Modal

Kabid Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal



Subbid Pengawasan Penanaman Modal

3

3,19

Subbid Pelaporan Penanaman Modal

3

3,19

Kantor Gerai P2t

17

18,09

Kepala Gerai

1

1,06

Kepala Subbag Tata Usaha

1

1,06

dan

1

1,06

Kasie Perizinan Bidang Perekonomian dan

1

1,06

13

13,83

Kantor Perwakilan Daerah (Kaperda )

23

24,47

Kepala Kaperda

1

1,06

Kepala Subbag Tata Usaha

1

1,06

Kasie Anjungan dan Promosi

1

1,06

Kasie Hubungan Antar Lembaga

1

1,06

Staf

19

20,21

94

100,00

Kasie

Perizinan

Bidang

Sosial

Kesejahteraan Rakyat

Infrastruktur Staf

Jumlah Total Sumber: Data Kepegawaian BKPM DIY b) Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai BKPM Tahun 2014 No.

Tingkat pendidikan

1.

Jumlah (orang)

%

Sarjana Srata 3 (S3)

0

0

2.

Sarjana Strata 2 (S2)

8

8,51

3.

Sarjana Strata 1 (S1)

42

44,68

4.

Sarjana Muda / Diploma

8

8,51

5.

SLTA sederajat

30

31,91

6.

SLTP sederajat

3

3,19

7.

Sekolah Dasar (SD)

3

3,19

94

100

Jumlah Sumber: Data Kepegawaian BKPM DIY



c) Berdasarkan tingkat penjenjangan Tabel 1.3 Penjenjangan Pegawai BKPM No.

Tingkat Pendidikan

s.d Tahun 2014

% dari total

Penjenjangan

Jumlah orang

staf

1.

SPAMEN

0

0,00

2.

SPAMA/SEPADYA/DIKLATPIM III

11

36,67

3.

ADUMLA/SEPALA

3

10,00

4.

ADUM/SEPADA

16

53,33

30

100,00

Jumlah Sumber: Data Kepegawaian BKPM DIY d) Berdasarkan Eselon Tabel 1.4 Jumlah Eselon di BKPM DIY No.

Eselon

Jumlah

1.

2A

1

2.

3A

7

3.

4A

17

4.

Staf non struktural

69

Jumlah Total

94

Sumber: Data Kepegawaian BKPM DIY e) Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tabel 1.5 Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja PEGAWAI

BKPM

GERAI P2T

KAPERDA

ABK

Riil

ABK

Rill

ABK

Riil

Eselon II

1

1

-

-

-

-

Eselon III

5

5

1

1

1

1

Eselon IV

11

11

3

3

3

3

Staf

97

38

35

12

40

19

JUMLAH

114

55

39

16

44

23

Sumber: Pergub 1,2,3 Tahun 2012



Pada tabel di atas, jumlah pegawai riil dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja dibagi menjadi jumlah pegawai BKPM Induk, Gerai P2T dan Kaperda. Untuk Pegawai riil BKPM Induk berjumlah 55 (lima puluh lima) orang atau 48,24%, dibandingkan dengan jumlah pegawai menurut standar analisis beban kerja, sedangkan pegawai riil GERAI P2T berjumlah 16 (enam belas orang) atau 42,10% dibandingkan dengan jumlah pegawai menurut standar analisis beban kerja Sementara itu, Pada Pegawai riil Kaperda di jakarta berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang atau 52,27% dibandingkan dengan pegawai menurut standar analisis beban kerja. I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY tahun 2014, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY sesuai data asset tetap dan asset lainnya pada tahun 2014 terdapat sebanyak 4.164 item barang senilai Rp27.797.852.339,- dengan garis besar rincian:

Tabel 1.5 Data Aset BKPM DIY Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

Jumlah Harga

Barang

(Rp)

1.

Tanah

2

12.984.000.000,-

2.

Alat-alat besar

2

54.245.000,-

3.

Alat-alat angkutan

19

1.929.636.542,-

4.

Alat-alat kantor dan rumah tangga

1.292

3.949.073.847,-

5.

Alat-alat studio dan komunikasi

46

433.788.000,-

6.

Bangunan gedung

2

6.599.699.450,-

7.

Instalasi

3

43.989.900,-

8.

Jaringan

5

63.200.000,-

9.

Buku perpustakaan

285

36.922.400,-

10.

Barang bercorak kesenian dan

2.506

972.630.250,-

kebudayaan 11.

Aset Renovasi

2 Jumlah total

4.164

730.666.950 27.797.852.339,-

Sumber: Laporan Keuangan BKPM DIY Tahun 2014



Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain: a. Kendaraan roda 4

:

12 buah

1) BKPM Kantor Induk

: 4 buah

2) Kantor Gerai P2T

: 2 buah

3) Kaperda

: 6 buah

b. Kendaraan roda 2

:

8 buah


: 2 buah

2) Kantor Gerai P2T

: 4 buah

3) Kaperda

: 2 buah

c. Komputer yang dapat digunakan :

73 unit


: 39 unit

2) Kantor Gerai P2T

: 16 unit

3) Kaperda

: 18 unit

d. Laptop yang dapat digunakan

:

46 unit


: 8 unit

2) Kantor Gerai P2T

: 2 unit

3) Kaperda

: 4 unit

e. Printer yang dapat digunakan

: 40 unit


: 23 unit

2) Kantor Gerai P2T

: 8 unit

3) Kaperda

: 9 unit

f. Gedung Kantor : 1. Kantor Induk (Unit 7: Sekretariat, Bidang Kerjasama, Bidang Perencanaan dan Promosi, Bidang Fasilitasi Pelayanan dan Perijinan Penanaman Modal, Bidang Pengawasan Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal, Unit

6:

Bidang

Kerjasama)

di Kompleks

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. 2. Kantor Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) di Jln. Brigjen Katamso, Yogyakarta. 3. Kantor Kaperda DIY di Jln. Diponegoro, 52, Menteng, Jakarta Pusat.



I.5 Keuangan

Pendapatan Realisasi pendapatan BKPM DIY bersumber dari Pendapatan Izin Masuk Tenaga Asing (IMTA) yang berada di GERAI P2T dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (artshop, kafetaria, gedung dan gamelan) serta retribusi tempat penginapan yang berada di Kantor Perwakilan Daerah (KAPERDA) DIY tahun 2014 adalah sebesar Rp. 938.584.000,- atau lebih besar dari target sebesar Rp. 1.164.934.900,- (124,12%). Alokasi Anggaran Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD DIY yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran selanjutnya dijabarkan secara lebih sistematis ke dalam program kegiatan BKPM DIY. Pada tahun Anggaran 2014, BKPM melaksanakan 10 (sepuluh) program terbagi 2 (dua) sumber dana APBD dan Dana Keistemewaan yang meliputi: 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

6)

Program

Peningkatan

Promosi,

Kerjasama,

Dan

Pemerataan

Pertumbuhan Investasi 7)

Program Pengembangan Nilai Budaya

8)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

9)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya. (Keistimewaan)

10) Program Peningkatan Prasarana Anjungan DIY di TMII (Keistimewaan)

Pagu total anggaran setelah perubahan belanja BKPM DIY yang dibiayai

oleh

ABPD

Pemerintah

Daerah

DIY

dan

dibiayai

Dana

Keistimewaan untuk tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 18.332.026.406,(delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus enam rupiah), dengan rincian belanja tidak langsung sebesar



Rp. 4.724.596.891,- dan belanja langsung Rp. 13.607.429.515,- yang terbagi untuk setiap urusan dan program/kegiatan dijabarkan sebagai berikut: 1. Urusan Pemerintahan 0.00 : Administrasi Umum Jumlah program

:4

Jumlah kegiatan

: 26

Jumlah anggaran

: Rp.3.764.894.675,- (27,67%)

2. Urusan Pemerintahan 1.16 : Penanaman Modal Jumlah program

:2

Jumlah kegiatan

: 18

Jumlah anggaran

: Rp.4.716.296.640,- (34,66%)

3. Urusan Pemerintahan 1.17 : Kebudayaan Jumlah program

:1

Jumlah kegiatan

:2

Jumlah anggaran

: Rp.464.460.200,- (3,41%)

4. Urusan Pemerintahan 3.17 : Keistimewaan Jumlah program

:2

Jumlah kegiatan

:2

Jumlah anggaran

: Rp.2.948.000.000,- (21,66%)

5. Urusan Pemerintahan 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, dst. Jumlah program

:1

Jumlah kegiatan

:6

Jumlah anggaran

: Rp.1.713.778.000,- (12,60%)



Grafik 1.1 Prosentase Alokasi Anggaran (%)

Adapun pembagian pengampu tugas masing-masing urusan adalah sebagai berikut: Tabel 1.6 Urusan dan Pengampu No. 1.

Urusan Administrasi umum

Pengampu Tugas Sekretariat BKPM, Gerai P2T, Kantor Perwakilan Daerah (KAPERDA)

2.

Penanaman Modal

Bidang Perencanaan Bidang

Fasilitasi

dan Promosi,

Pelayanan

dan

Perijinan Penanaman Modal, Bidang Pengawasan

dan

Pelaporan

Penanaman Modal, Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) 3.

Otda, Pemerintahan Umum,

Bidang Kerjasama

dst. 4.

Kebudayaan

Kantor Perwakilan Daerah

5.

Keistimewaan

Kantor Perwakilan Daerah



Pada tahun anggaran 2014, BKPM DIY juga menerima dana tugas pembantuan/dekonsentrasi sebesar Rp. 900.000.000,- yang terbagi dari BKPM RI dengan surat pengesahan DIPA Nomor: 065.01.3.049001/2014 tanggal 5 desember 2013 untuk program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV sebesar Rp.500.000.000,- dan dari Kementerian Dalam Negeri dengan surat pengesahan DIPA Nomor: 010.06.3.3.04.0004/2014 tanggal 14 mei 2014 untuk program Bina Pembangunan Daerah pada kegiatan Fasilitasi

Peningkatan

Pertumbuhan

Ekonomi

Daerah

sebesar

Rp.400.000.000,-. Adapun realisasi secara total sebesar Rp. 874.060.050,atau sebesar 97,12% dengan rincian Rp. 398.475.900,- atau sebesar 99,62% untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dan realisasi sebesar Rp. 475.584.150 atau sebesar 95,12% untuk Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Realisasi Anggaran Tahun 2014

Pagu anggaran setelah perubahan belanja BKPM DIY dalam APBDPerubahan Pemerintah Daerah DIY dan Dana Keistimewaan pada tahun 2014 sebesar Rp. 18.332.026.406,- (delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.645.067.515,- (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh lima juta enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) dan terbagi untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selanjutnya jumlah tersebut terinci sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Jumlah anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.4.724.596.891,(empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.4.677.968.428,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau



sebesar 99,01% dengan peruntukan pembayaran gaji dan tunjangan PNS di lingkungan BKPM DIY. b. Belanja Langsung Anggaran belanja langsung sebesar Rp.13.607.429.515,- (tiga belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) terdiri dari anggaran untuk kantor induk BKPM DIY, Gerai P2T dan Kaperda terealisasi sebesar Rp. 12.967.099.087,(dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 95,29%. Adapun rincian anggaran dan realisasi menurut urusan adalah sebagai berikut: Urusan Administrasi Umum Tabel 1.7 Realisasi keuangan dan fisik urusan Administrasi Umum

Pagu (Rp)

Realisasi Keuangan

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.762.566.075

1.2

1.3

No.

Program/Kegiatan

1

Realisasi (%)

Keterangan

Urusan

2.680.635.450

Keu 97,03

fisik 100,00

13.250.000

11.807.350

89,11

100,00

Sisa paket pengiriman

s.d.a

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

436.900.000

388.271.234

88,87

100,00

Belanja rekening listrik sesuai dengan kwintasi pembayaran

s.d.a

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

10.846.000

9.976.700

91,99

100,00

55.800.000

55.498.838

99,46

100,00

-

s.d.a

1.5

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

283.662.000

283.216.800

99,84

100,00

-

s.d.a

1.6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

59.228.075

59.228.075

100,00

100,00

-

s.d.a

1.1

1.4

-

Administr asi Umum

s.d.a



No.

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi Keuangan

1.7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

143.870.000

1.8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.9

Realisasi (%)

Keterangan

Urusan

142.570.000

Keu 99,10

fisik 100,00

-

s.d.a

37.934.650

37.934.650

100,00

100,00

-

s.d.a

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100.244.350

99.642.650

99,40

100,00

-

s.d.a

1.10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

13.952.000

13.620.000

97,62

100,00

-

s.d.a

1.11

Penyediaan Makanan dan Minuman

129.440.000

129.065.000

99,71

100,00

-

s.d.a

1.12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

793.802.000

766.168.553

96,52

100,00

-

s.d.a

1.13

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor / Tempat Kerja

683.637.000

683.635.600

100,00

100,00

-

s.d.a

2

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

837.364.000

814.968.982

97,33

95,88

-

Administr asi Umum

2.1.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

61.209.000

57.663.000

94,21

100,00

-

s.d.a

2.2.

Pengadaan Peralatan gedung kantor

85.701.000

83.935.000

97,94

100,00

-

s.d.a

2.3.

Pengadaan Mebeleur

81.369.500

79.919.500

98,22

100,00

-

s.d.a

2.4.

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

84.669.500

83.537.500

98,66

100,00

-

s.d.a



No.

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi Keuangan

2.5.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional*

455.030.000

2.6.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.7.

Realisasi (%)

Keterangan

Urusan

441.993.982

Keu 97,14

fisik 100,00

50.785.000

50.470.000

99,38

100,00

-

s.d.a

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor*

16.050.000

16.050.000

100,00

100,00

-

s.d.a

2.8.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.550.000

1.400.000

54,90

67,00

Adanya renovasi Gedung Unit 6 membuat sulit teridentifikasin ya asset BKPM dengan Biro Hukum sehingga berakibat kesulitan dalam melaksanakan nya

s.d.a

2.9.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan

55.022.000

54.785.000

99,57

100,00

-

Administr asi Umum

55.022.000

54.785.000

99,57

100,00

-

s.d.a

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penyusunan Capaiankinerja Kinerja laporan dan Keuangan SKPD

109.942.600

106.356.800

96,74

100,00

-

4.848.300

4.761.300

98,21

100,00

-

Administr asi Umum s.d.a

4

Penyusunan laporan keuangan SKPD

16.972.800

16.853.700

99,30

100,00

4.1

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan Data informasi

73.219.900

70.460.200

96,23

100,00

3

s.d.a

Pelatihan*

3.1 3.2

s.d.a

-


s.d.a


No.

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi Keuangan

4.2

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

14.901.600

3.764.894.675

Jumlah

Realisasi (%)

14.281.600

Keu 95,84

fisik 100,00

3.656.746.232

97,13

98,97

Keterangan -

Urusan s.d.a

Urusan Penanaman Modal Tabel 1.8 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penanaman Modal No.

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi Keuangan

1

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.898.583.900

Realisasi (%)

1.774.742.075

Keu 93,48

fisik 100,00

Keterangan -

Urusan Penanama n Modal

1.1

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )

255.529.000

251.990.450

98,62

100,00

s.d.a

1.2

Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

58.270.000

58.205.000

99,89

100,00

s.d.a

1.3

Koordinasi Antar Lembaga dalam Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal

73.305.000

73.278.500

99,96

100,00

s.d.a

1.4

Penyusunan kajian investasi Strategis

574.193.200

519.059.700

90,40

100,00

s.d.a

1.5

Koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal

652.890.000

595.774.000

91,25

100,00

s.d.a



No.

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi Keuangan

1.6

Bimbingan dan pelatihan di bidang penanaman modal

42.995.000

1.7

koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan nonperizinan

1.8

Realisasi (%)

Keterangan

Urusan

42.295.000

Keu 98,37

fisik 100,00

49.132.300

42.432.300

86,36

100,00

Koordinasi Percepatan dan Pemerataan Realisasi Investasi

44.100.150

43.569.975

98,80

100,00

s.d.a

1.9

Koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi

73.434.000

73.424.000

99,99

100,00

s.d.a

1.10

Koordinasi pembinaan pemanfaatan izin dan non perizinan

30.537.250

30.537.250

100,00

100,00

s.d.a

1.11

Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

44.198.000

44.175.900

99,95

100,00

s.d.a

2.817.712.740

2.619.455.265

92,96

95,57

2

Peningkatan Promosi, Kerjasama dan pemerataan pertumbuhan Investasi

s.d.a

Pemberian honor tim diukur dengan kinerja yang ditentukan dari ada atau tidaknya perusahaan yang mengajukan insentif dan kemudahan

-


s.d.a

Penanama n Modal


No.

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi Keuangan

2.1.

Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis

481.117.250

2.2.

Penyelenggaraan pameran potensi daerah

2.3.

Realisasi (%)

Keterangan

Urusan

sesuai dengan surat No 195/B.3/A.6/20 14 perihal kegiatan promosi investasi di luar negeri tahun anggaran 2014 dari BKPM RI bahwa : 1.Promosi BKPM RI di Korea Selatan ditiadakan karena adanya suatu hal (kebijakan efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri)

s.d.a

100,00

-

s.d.a

97,31

100,00

-

s.d.a

131.548.600

95,04

100,00

-

s.d.a

59.626.500

59.626.500

100,00

100,00

64.281.000

62.446.000

97,15

100,00

400.034.175

Keu 83,15

fisik 84,00

1.654.040.000

1.605.855.000

97,09

Pengembangan sistem informasi penanaman modal

70.140.000

68.255.000

2.4.

Temu Bisnis Peluang Investasi dengan Investor Potensial

138.408.000

2.5.

Koordinasi Penjajagan Peluang Investasi dengan Calon Investor Potensial

2.6.

Penyusunan Data Potensi Investasi

s.d.a

-


s.d.a


No.

Program/Kegiatan

2.7.

Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik

Jumlah

Pagu (Rp)

Realisasi Keuangan

350.099.990

4.716.296.640

Realisasi (%)

291.689.990

Keu 83,32

fisik 85,00

4.394.197.340

93,17

97,79

Keterangan

Urusan

Tidak terjadi kesepakatan terhadap harga dengan pihak ketiga penyusun konten promosi.

s.d.a

Urusan Otda, Pemerintahan Umum, dst. Tabel 1.9 Realisasi fisik dan keuangan Urusan Otda dan Pemerintahan Umum,dst. No. 1

Program/Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Pagu (Rp) 1.713.778.000

Realisasi Keuangan 1.573.285.915

Realisasi (%) Keu fisik 91,80 98,83

Keterangan -

Urusan Otonomi Daerah, Pemerinta han umum, dst.

1.1

Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

120.080.000

118.939.500

99,05

100,00

s.d.a

1.2

Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama dalam negeri

172.422.000

165.946.600

96,24

100,00

s.d.a

1.3

Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri

1.192.011.000

1.066.687.090

89,49

93,00

1.4

Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri

46.478.000

46.328.900

99,68

100,00

Tidak terlaksananya penandatanga nya naskah MoU kerjasama sister province diyst Petersburg pada tahun 2014 Dikarenakan adanya pergantian Gubernur di St.Petersburg


s.d.a

s.d.a


No.

Program/Kegiatan

1.5

Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

1.6

Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta

Jumlah

21.390.500

Realisasi Keuangan 20.123.925

161.396.500

155.259.900

Pagu (Rp)

1.713.778.000

1.573.285.915

Realisasi (%) Keu fisik 94,08 100,00 96,20

100,00

91,80

98,83

Keterangan

Urusan s.d.a s.d.a

Urusan Kebudayaan Tabel 1.10 Realisasi fisik dan keuangan Urusan Kebudayaan No. 1

Program/Kegiatan Pengembangan nilai budaya

Pagu (Rp) 464.460.200

Realisasi Keuangan 462.964.700

Realisasi (%) Keu fisik 99,68 100,00

1.1

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

275.900.000

275.900.000

100,00

1.2

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

188.560.200

187.064.700

99,21

464.460.200

Jumlah

462.964.700

99,68

Keterangan -

Urusan Kebudayaan

100,00

s.d.a

100,00

s.d.a

100,00

Urusan Keistimewaan Tabel 1.11 Realisasi fisik dan keuangan Urusan Keistimewaan Realisasi (%) Keu fisik

No.

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi Keuangan

1

Pengelolaan Keragaman Budaya

750.000.000

736.651.000

98,22

1.1

Aktualisasi Seni, Adat dan Budaya Daerah

750.000.000

736.651.000

2

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan

2.198.000.000

2.143.253.900

Keterangan

Urusan

100,00

-

Keistimewaan

98,22

100,00

-

s.d.a

97,51

100,00

-

s.d.a



2.1.

Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII Jumlah

2.198.000.000

2.143.253.900

97,51

100,00

2.948.000.000

2.879.904.900

97,69

100,00

-

s.d.a

Grafik 1.2 Realisasi Anggaran Perurusan

Penjelasan Realisasi Anggaran Secara umum sampai dengan akhir tahun 2014, capaian fisik pelaksanaan program/kegiatan sebesar 99,03% dengan realisasi keuangan sebesar 95,74%. Selanjutnya program yang dapat diselesaikan 100% sebanyak 7 (tujuh) program meliputi pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur,

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan Iklim

Investasi

dan

Realisasi

Investasi,

Pengembangan

nilai

budaya,

Pengelolaan Keragaman Budaya, dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan Adapun pelaksanaan program yang realisasi fisiknya tidak dapat mencapai 100 % meliputi 3 (tiga) program yakni: 1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; capaian keluaran pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tidak tercapai 100 %. Dikarenakan Adanya renovasi Gedung Unit 6 membuat sulit



teridentifikasinya asset BKPM dengan Biro Hukum sehingga berakibat kesulitan dalam melaksanakannya. 2. Peningkatan Promosi, Kerjasama dan pemerataan pertumbuhan Investasi; Program ini tidak bisa mencapai 100% karena pada kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis, sesuai dengan surat No 195/B.3/A.6/2014 perihal kegiatan promosi investasi di luar negeri tahun anggaran 2014 dari BKPM RI bahwa : Promosi BKPM RI di Korea Selatan ditiadakan karena adanya suatu hal (kebijakan efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri). Dan pada kegiatan Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik tidak terlaksananya promosi media melalui youtube dikarenakan Tidak terjadi kesepakatan terhadap harga dengan pihak ketiga penyusun konten promosi. 3. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; karena pada kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri tidak bisa mencapai 100% dikarenakan Tidak terlaksananya penandatanganya naskah MoU kerjasama sister province diyst Petersburg

pada

tahun

2014

Dikarenakan adanya

pergantian

Gubernur di St.Petersburg. Beberapa

catatan

terkait

pelaksanaan

kegiatan

yang

serapan

keuangannya dibawah 90% adalah sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; sisa dari paket pengiriman. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik; sisa dari alokasi penyediaan anggaran telepon, langganan internet, dan listrik yang realisasinya telah sesuai kebutuhan. 3. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur; service meja dan kursi belum dilaksanakan karena Adanya renovasi Gedung Unit 6 membuat sulit teridentifikasinya asset BKPM dengan Biro Hukum sehingga berakibat kesulitan dalam melaksanakannya. 4. Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis; Promosi BKPM RI di Korea Selatan ditiadakan karena adanya suatu hal (kebijakan efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri) . 5. Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik; Tidak Terlaksananya

Kegiatan

Belanja

Publikasi

Reklame

Youtube



dikarenakan Tidak terjadi kesepakatan terhadap harga dengan pihak ketiga penyusun konten promosi.. 6. koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan nonperizinan; disebabkan adanya Pemberian honor tim diukur dengan kinerja yang ditentukan dari ada atau tidaknya perusahaan yang mengajukan insentif dan kemudahan. 7. Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri; dikarenakan Tidak terlaksananya penandatanganya naskah MoU kerjasama sister province diyst Petersburg pada tahun 2014 Dikarenakan adanya pergantian Gubernur di St.Petersburg. I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY selama tahun 2014. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pemerintah Daerah DIY. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Bab I

: Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II

: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, visi dan misi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY, tujuan dan sasaran,

strategi,

kebijakan,

program

dan

kegiatan

serta

Perjanjian Kinerja Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014.



Bab III : Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Bab IV : Penutup Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis II.1.1 Visi dan Misi Berdasarkan uraian filosifi, visi, dan misi pembangunan Pemda DIY 2012-2017,

serta

memperhatikan

visi

dan

misi

Badan

Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia, maka Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BPKM) DIY merumuskan visi: ”Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah tujuan Penanaman Modal yang Menarik“ Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi BKPM DIY sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif; 2. Mendorong peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan menciptakan pelayanan dan fasilitasi investasi yang handal; 3. Mendorong

pengembangan

jejaring

kerjasama

untuk

mendukung

pembangunan daerah; 4. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di jakarta dan pihak swasta. II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi BKPM DIY serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut:



Tabel II.1.2. Keterkaitan Misi dan Tujuan Misi 1.

2.

3.

4.

Tujuan

Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif; Mendorong peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan menciptakan pelayanan dan fasilitasi investasi yang handal;

1.

Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah; Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di jakarta dan pihak swasta.

3.

2.

4.

Mewujudkan kebijakan daerah yang mampu mendorong peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; Mewujudkan inovasi, strategi dan penajaman target promosi yang berorientasi pada efektifitas efesiensi dan kualitas yang informatif serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi; Mewujudkan peningkatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan kerjasama; Mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di jakarta dan pihak swasta.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel II.1.2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja NO. 1

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri

INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN

1.

Nilai Investasi

Rupiah

2.

Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip

3.

Persentase (%) kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama

KONDISI AWAL 2012

TARGET AKHIR 2017

7.056.066.141.759

14.002.769.000.000

Ijin

334

369

%

55%

75%



NO. 4.

SASARAN STRATEGIS Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta

INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN

4.

kegiatan

Jumlah kegiatan yang mendukung kaperda

KONDISI AWAL 2012

TARGET AKHIR 2017 3

5

II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan,

meliputi

penetapan

strategi,kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini: II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama: “Mendorong

peningkatan

realisasi

investasi

dengan

menciptakan iklim investasi yang kondusif” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi pertama adalah: a. Koordinasi lintas sektor dalam rangka menciptakan iklim investasi

yang

kondusif

dan

pemerataan investasi

(pertumbuhan investasi di kabupaten tertinggal) 2. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran

misi

pertama adalah: a. Mendorong

meningkatkan

Nilai

Investasi

DIY

dari

Rp.7.056.066.141.759,- menjadi Rp.14.002.769.000.000,3. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi pertama adalah: a. Program

peningkatan

iklim

investasi

dan

realisasi

investasi.



4. Kegiatan Program dari strategi untuk mencapai sasaran misi pertama didukung kegiatan sebagai berikut: a. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu ( P T S P ); b. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; c. Koordinasi

antar

lembaga

dalam

penyelesaian

permasalahan pelaksanaan penanaman modal; d. Penyusunan Kajian Investasi Strategis di Provinsi DIY dalam Rangka Peningkatan Iklim Investasi; e. Bimbingan dan Pelatihan di Bidang Penanaman Modal; f. Koordinasi dan Pembinaan Pemanfaatan Perizinan dan Nonperizinan; g. Koordinasi

Percepatan

dan

Pemerataan

Realisasi

Investasi; h. Koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi; i. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dan Realisasi Investasi; j. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua: “Mendorong peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan menciptakan pelayanan dan fasilitasi investasi yang handal” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah : a. Peningkatan daya saing, daya tahan dan daya tarik investasi. 2. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah : a. Memacu

pertumbuhan

surat

persetujuan/ijin

prinsip

penanaman modal dari 334 menjadi 369.



3. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi kedua adalah : a. Program

peningkatan

promosi,

kerjasama,

dan

pemerataan pertumbuhan investasi. 4. Kegiatan Program dari strategi untuk mencapai sasaran misi kedua didukung kegiatan sebagai berikut: a. Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis; b. Penyelenggaraan Pameran Potensi Unggulan Daerah; c. Temu

Bisnis

Peluang

Investasi

dengan

Investor

Potensial; d. Koordinasi Penjajagan Peluang Investasi dengan Calon Investor Potensial; e. Penyusunan Data Potensi Investasi; f. Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik. II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga: “Mendorong

pengembangan

jejaring

kerjasama

untuk

mendukung pembangunan daerah” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga adalah : a. Meningkatkan

intensitas

komunikasi

dengan

mitra

kerjasama baik dalam maupun negeri. 2. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga adalah : a. Mendorong komitmen pemerintah daerah dan mitra kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dari 55% menjadi 75%.



3. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi ketiga adalah : a. Program

Peningkatan

Kerjasama

Antar

Pemerintah

Daerah. 4. Kegiatan Program dari strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga didukung kegiatan sebagai berikut: a. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik; b. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama dalam negeri; c. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri; d. Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri; e. Evaluasi Kerjasama Luar Negeri; f. Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta. II.1.3.4 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Keempat: “Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak Swasta” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi keempat adalah : a. Komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak Swasta. 2. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi keempat adalah : a. Melakukan

kegiatan

yang

mendukung

terjalinnya

hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah



dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak Swasta. 3. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi keempat sebagai berikut: a. Program Pengembangan Nilai Budaya; b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Keistimewaan); c.Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan (Keistimewaan) 4. Kegiatan Program dari strategi untuk mencapai sasaran misi keempat didukung kegiatan sebagai berikut: a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah; b. Fasilitasi

partisipasi masyarakat

dalam

pengelolaan

kekayaan budaya; c. Aktualisasi Seni, Adat dan Budaya Daerah; d. Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII. II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang dalam tabel berikut ini:



Tabel II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan BKPM DIY Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

1

Meningkatan Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri

2

3

4

Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta

Indikator Kinerja Nilai Investasi

Satuan

Target

Rupiah

Rp. 8.946.874.000.000

jumlah surat persetujuan / ijin prinsip

Izin

347

Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama Jumlah kegiatan yang mendukung kaperda

%

60

kegiatan

4

II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. PK pada tabel berikut merupakan Penetepan Kinerja (PK) BKPM DIY tahun 2014 anggaran setelah perubahan : Tabel II.2. Penetapan Kinerja (Reviu) Tahun 2014 NO. 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN

INDIKATOR KINERJA 1.

Nilai Investasi

TARGET 8.946.874.000.000

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu ( P T S P ) 2. Peningkatan Pembinaan dan


1.898.583.900

255.529.000

58.270.000


NO.

2.

SASARAN STRATEGIS

Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi

INDIKATOR KINERJA

2.

jumlah surat persetujuan / ijin prinsip

TARGET

347

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal 4. Penyusunan Kajian Investasi Strategis di Provinsi DIY dalam Rangka Peningkatan Iklim Investasi 5. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal 6. Bimbingan dan Pelatihan di Bidang Penanaman Modal 7. Koordinasi dan Pembinaan Pemanfaatan Perizinan dan Nonperizinan 8. Koordinasi Percepatan dan Pemerataan Realisasi Investasi 9. Koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi 10. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dan Realisasi Investasi 11. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis 2. Penyelenggaraan Pameran Potensi Unggulan Daerah 3. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal


73.305.000

574.193.200

652.890.000

42.995.000

49.132.300

44.100.150

73.434.000

30.537.250

44.198.000

2.817.712.740

481.117.250

1.654.040.000

70.140.000


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

4.

3.

4.

Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri


3.

4.

Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama

Jumlah kegiatan yang mendukung kaperda

60%

4

Temu Bisnis Peluang Investasi dengan Investor Potensial 5. Koordinasi Penjajagan Peluang Investasi dengan Calon Investor Potensial 6. Penyusunan Data Potensi Investasi 7. Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Fasilitasi/Pembent ukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik 2. Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Dalam Negeri 3. Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri 4. Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri 5. Evaluasi Kerjasama Luar Negeri 6. Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Keistimewaan) 1. Aktualisasi Seni, Adat dan Budaya Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


138.408.000

59.626.500

64.281.000 350.099.990

1.713.778.000

120.080.000

172.422.000

1.192.011.000

46.478.000

21.390.500

161.396.500

464.460.200 275.900.000

188.560.200

750.000.000 750.000.000 2.198.000.000


NO.

5.

6.

SASARAN STRATEGIS

Tercapainya kinerja dan pelayanan internal bidang kerjasama dan penanaman modal yang efektif dan efisien

Tercapainya kinerja dan pelayanan internal bidang kerjasama dan penanaman modal yang efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA

5.

6.

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

TARGET

100%

100%

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

Kebudayaan (Keistimewaan) 1. Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor / Tempat Kerja Perogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


2.198.000.000

2.762.566.075 13.250.000 436.900.000

10.846.000

55.800.000

283.662.000 59.228.075 143.870.000

37.934.650

100.244.350

13.952.000

129.440.000

793.802.000

683.637.000 837.364.000 61.209.000

85.701.000


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

3.

7.

8.

9.

Tercapainya kinerja dan pelayanan internal bidang kerjasama dan penanaman modal yang efektif dan efisien Tercapainya kinerja dan pelayanan internal bidang kerjasama dan penanaman modal yang efektif dan efisien

Belanja Tidak Langsung

7.

8.

9.

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100%

Persentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

Pengadaan Mebeleur 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

100%

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD 1. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai


81.369.500 84.669.500

455.030.000

50.785.000

16.050.000

2.550.000 55.022.000

55.022.000 109.942.600

4.848.300

16.972.800

73.219.000

14.901.600

4.724.596.891


II.3 Rencana Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni APBD dan Dana Keistimewaan sebesar Rp.18.262.973.543,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2014 menjadi Rp.18.332.026.406,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.4.724.596.891,- dan Belanja Langsung Rp.13.607.429.515,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.17.645.067.515,- (96,25%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 4.677.968.428,- (99,01%) belanja langsung sebesar Rp.12.967.099.087,- (95,29%). II.3.1 Target Belanja Badan Kerjasama dan penanaman Modal DIY Tabel II.3.1 Target Belanja BKPM DIY Uraian

Target

BelanjaTidak Langsung

Prosentase

Rp.4.724.596.891,-

25,72%

Belanja Langsung

Rp.13.607.429.515,-

74,23%

Jumlah

Rp. 18.332.026.406,-

100,00%

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran setelah perubahan belanja langsung Tahun 2014 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY adalah sebagai berikut:



Tabel II.3.2. Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis No.

Sasaran

Anggaran

1.

Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta

Rp. 1.898.583.900

13,95%

Rp. 2.817.712.740

20,71%

Rp. 1.713.778.000

12,59%

Rp. 3.412.460.200

25,08%

JUMLAH

Rp.9.842.534.840

72,33%

Belanja Langsung Pendukung

Rp.3.764.894.675

27,67%

Rp.13.607.429.515

100,00 %

2.

3.

4.

Total Belanja Langsung

Prosentase

Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.9.842.534.840,atau sebesar 72,33% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.3.764.894.675,- atau 27,67% dari total anggaran belanja langsung. Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta yang mendukung indikator

Jumlah kegiatan yang mendukung kegiatan di

Kaperda Jakarta dengan besaran anggaran 25,08% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi yaitu sebesar 20,71% serta sasaran Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN sebesar 13,95% dari total anggaran belanja langsung. Sementara itu, sasaran strategis Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun 2014 dengan anggaran yang relatif sedikit adalah sasaran Terwujudnya kesepakatan



kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri sebesar 12,59% dari total anggaran belanja langsung. II.4 Instrumen Pendukung Di dalam penyaluran informasi peluang investasi di daerah membutuhkan rangkaian infrastruktur pendukung agar dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat,. maka Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY telah melakukan inovasi-inovasi dalam hal penyediaan sistem informasi penanaman modal dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi : 1. Website Penanaman Modal Jogja Invest. Website Website Jogja Invest merupakan sebuah wibsite yang ditujukan untuk dapat lebih memberikan layanan informasi peluang investasi bagi calon investor dalam maupun luar negeri. Selain membantu memberikan informasi, website menyajikan informasi potensi investasi daerah dalam bentuk yang dinamis dan komunikatif bagi para investor dan calon investor yang akan berinvestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.



2. Website sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi. Dalam

upaya

peningkatan

iklim

realisasi

investasi

dan

peningkatan jalinan komunikasi berikut pelayanan prima kepada investor. Perbaikan perangkat sistem dan prosedur telah diupayakan dengan optimalisasi fungsi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) sesuai dengan kewenangan bagi Gerai P2T DIY untuk melayani perizinan dan non-perizinan. website menyajikan informasi perizinan

dan

prosedur

pengurusan perizinan dan non perizinan dengan sistem online.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisas ikinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1.

91 ≤ 100

Sangat Baik

2.

76 ≤ 90

Tinggi

3.

66 ≤ 75

Sedang

4.

51 ≤ 65

Rendah

Kode

5. ≤ 50 Sangat Rendah  Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:



Tabel III.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 NO. 1

2

3.

4.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

KRITERIA

8.946.874. 000.000

9.5.244.00 134.638

106,46%

Sangat baik

Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri.

1

Nilai Investasi

Rupiah

2.

Jumlah surat persetujuan/ ijin prinsip

Ijin

347

371

106,92 %

Sangat baik

3.

Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama

%

60%

47,06%

78,43 %

Tinggi


4.

Jumlah Kegiatan yang mendukung Kaperda

Kegiatan

4

4

100 %

Sangat baik

Dari tabel di atas, terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu nilai investasi, jumlah surat persetujuan/ijin prinsip, presentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama, dan jumlah kegiatan yang mendukung kaperda yang terbagi ke dalam 4 (empat) sasaran strategis yaitu: Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN, Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi, Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama baik kerjasama

dalam

negeri

maupun

kerjasama

luar

negeri

dan

Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta. Pada tahun 2014, 3 (tiga) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 75% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 1(satu) indikator atau sebesar 25% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip dengan persentase 106,92%, sementara indikator yang mengalami capaian yang


KODE


rendah adalah indikator presentase kesepakatan yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian dengan persentase 78,43%. III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: III.2.1Sasaran I Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA Maupun PMDN Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Nilai Investasi. Tabel III.2.1 Target dan Realisasi Kinerja 2014 No 1

Indikator Nilai Investasi (Rupiah)

Capaian 2013 8.067.770.134.638



Target

Realisasi

8.946.874.000.000

9.524.400.134.638

Target Akhir Renstra (2017)

% Realisasi 106,46

14.002.769.000.000

Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%) 68,02

Capaian 2014 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pada Tahun 2014 indikator kinerja Utama yaitu Nilai Investasi dengan target sebesar Rp. 8.946.874.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.524.400.134.638 (106,46%) Sedangkan capaian indikator kinerja nilai investasi

mengalami

kenaikan

pertumbuhan

sebesar

Rp.

1.456.630.000.000,- (143,98%) bila dibandingkan dengan Pertumbuhan nilai investasi tahun 2013 Rp.1.011.703.992.879,-. capaian nilai investasi terhadap target akhir Renstra BKPM DIY sebesar 68,02%. dan dilihat dari target nasional BKPM RI pada tahun 2014 nilai investasi ditargetkan Rp. 500.000.000.000,- sedangkan realisasi investasi

pada tahun 2014

terealisasi Rp. 1.456.630.000.000,- atau sebesar 291,32% dari target nasional. Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi PMA/PMDN di DIY



selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, disajikan dalam tabel berikut: Tabel III.2.2 Realisasi Investasi PMA/PMDN, Tahun 2009 – 2014

Investasi PMDN

Investasi PMA

(Rp)

(Rp)

S.d 2009

1.882.514.536.845

2.508.131.163.857

S.d 2010

1.884.923.869.797

S.d 2011

Pertumbuhan

Pertumbuhan

(Rp)

(%)

4.390.645.700.702

168.757.500.000

3,99

2.696.046.957.447

4.580.972.827.244

190.327.126.542

4,33

2.313.141.695.784

4.110.436.324.224

6.423.578.020.008

1.842.605.192.764

40,22

S.d 2012

2.805.944.605.930

4.250.121.535.829

7.056.066.141.759

632.488.121.751

9,85

S.d 2013

2.864.654.491.755

5.203.115.642.883

8.067.770.134.638

1.011.703.992.879

14,338

S.d 2014

3.568.546.291.755

5.955.853.842.883

9.524.400.134.638

1.456.630.000.000

18,05

Tahun

PMA+PMDN (Rp)

Investasi di DIY tumbuh 18,05% dari tahun 2013 sebesar Rp. 8.067.770.134.638,- menjadi Rp. 9.524.400.134.638,- pada tahun 2014 yang terdiri dari PMDN Rp. 3.568.546.291.755,- dan PMA sebesar Rp. 5.955.853.842.883,-. Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 218 perusahaan, yang terdiri dari 119 PMA dan 106 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 44.145 TKI dan 189 TKA. Pada tahun 2014, lima sektor terbesar penyumbang investasi di DIY, yaitu secara berturut-turut dari yang terbesar adalah Perhotelan dan Restoran, Perdagangan, Industri Tekstil, Jasa Lainnya dan Transportasi. Capaian sasaran Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN dengan target Rp. 8.946.874.000.000,-, dengan realisasi sebesar

Rp.

9.524.400.134.638,-

atau

sebesar

106,46%

penyebab

keberhasilan atau kenaikan pertumbuhan nilai investasi adanya Perluasan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), solusi

atau upaya untuk

peningkatan realisasi penanaman modal, BKPM DIY telah Memfasilitasi percepatan Realisasi Investasi, melakukan penanganan permasalahan investasi dan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN dengan pagu



anggaran sebesar Rp. 1.898.583.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.774.742.075,- atau sebesar (93,48%). Kondisi ini mampu meningkatan pertumbuhan nilai investasi sebesar Rp. 1.456.630.000.000,- atau 18,05 % dari capaian realisasi nilai investasi komulatif tahun 2014. Sasaran strategis meningkatnya nilai investasi di DIY baik PMA maupun PMDN didukung dengan 1 (satu) program dan 11 (sebelas) kegiatan, sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2014 ada 10(sepuluh) kegiatan telah memenuhi realisasi anggaran maupun fisik diatas 90%. Sementara itu , sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan nonperizinan yang realisasi anggaran di bawah 90% disebabkan oleh Pemberian honor tim diukur dengan kinerja yang ditentukan dari ada atau tidaknya perusahaan yang mengajukan insentif dan kemudahan. Dan tabel capaian anggaran pendukung sasaran meningkatnya nilai investasi di DIY baik PMA maupun PMDN seperti terlampir. Indikator ketercapaiannya

kinerja di

sasaran

tahun-tahun

tercapai yang

dan akan

masih datang

perlu dengan

dijaga cara

mengintensifkan promosi investasi baik di dalam negeri maupun luar negeri,sehingga pada akhir rencana di tahun 2017, target Nilai Investasi dapat dipenuhi. Grafik. 3.1 Capaian Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran ke- 1(satu)



Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi BKPM DIY terkait capaian Nilai Investasi: 1. Belum optimalnya infrastruktur pendukung investasi; 2. Kesadaran

perusahaan

baik

PMA

maupun

PMDN

dalam

mengirimkan laporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah. Solusi yang diupayakan BKPM DIY untuk mengatasi permasalahan di atas adalah: 1. Melakukan penyiapan potensi baik kajian maupun infrastuktur pendukung dalam realisasi investasi; 2. Menyusun

pergub

tentang

kewajiban

Laporan

Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) dan tembusan laporan LKPM PMA disampaikan ke PTSP.

III.2.2Sasaran II Terciptanya Daya Tarik, Daya Tahan dan Daya Saing Investasi Yang Mendukung Peningkatan Investasi Tabel III.2.2 Target dan Realisasi Kinerja 2014 No.

Indikator

1.

Jumlah surat persetujuan / ijin prinsip



Capaian 2013

Target

Realisasi

% Realisasi


354

347

379

109,22

369

Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%) 102,71

Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Pada Tahun 2014 indikator kinerja Utama yaitu Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip dengan target sejumlah 347 buah dengan realisasi sejumlah 379 buah atau sebesar 109,22% Sedangkan capaian indikator kinerja jumlah surat persetujuan/ijin prinsip mengalami kenaikan sebesar 25 buah atau sebesar 107,06% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Dan dilihat capaian jumlah surat persetujuan/ijin prinsip

terhadap target

akhir Renstra BKPM DIY sebesar 100,54%.



Penyebab keberhasilan atau kenaikan jumlah surat persetujuan/izin prinsip dengan adanya penambahan atau perluasan persetujuan izin prinsip mendirikan perusahaan baik PMA maupun PMDN di wilayah DIY. solusi atau upaya untuk mempertahankan jumlah surat persetujuan izin prinsip adalah dengan melakukan 2 (dua) strategi utama yakni perbaikan perangkat sistem serta prosedur investasi dan peningkatan jalinan komunikasi berikut pelayanan prima kepada investor. Perbaikan perangkat sistem dan prosedur telah diupayakan dengan optimalisasi fungsi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang telah memenuhi kualifikasi bintang satu

(Surat

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penetapan Kualifikasi Terhadap 130 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2010). Kualifikasi bintang satu memberikan kewenangan bagi Gerai P2T DIY untuk melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE (sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik). Sasaran Terciptanya Daya Tarik, Daya Tahan dan Daya Saing Investasi yang mendukung Peningkatan Investasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.817.712.740,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.619.455.265,atau sebesar (92,96%). Kondisi ini mampu menambah jumlah surat persetujuan ijin prinsip Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) sejumlah 4 (empat) perusahaan. Sasaran strategis Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi didukung dengan 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan, sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2014 ada 5(lima) kegiatan telah memenuhi realisasi anggaran maupun fisik diatas 90%. Sementara itu , sebanyak 2(dua) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis yang realisasi anggaran maupun fisik di bawah 90% disebabkan Promosi BKPM RI di Korea Selatan ditiadakan karena adanya suatu hal kebijakan efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri. Dan kegiatan Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik; disebabkan tidak terjadi kesepakatan terhadap harga dengan pihak ketiga penyusun konten promosi.



Dan tabel capaian anggaran pendukung sasaran Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi seperti terlampir. Indikator

kinerja

sasaran

tercapai

dan

masih

perlu

dijaga

ketercapaiannya di tahun-tahun yang akan datang dengan cara Optimalisasi Gerai P2T sebagai PTSP, dengan Spipise sehingga mempermudah ijin bagi investor sehingga pada akhir rencana di tahun 2017, target jumlah surat persetujuan / ijin prinsip dapat dipenuhi. Grafik. 3.2 Capaian Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran ke- 2 (dua)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi BKPM DIY terkait Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip: 1. Regulasi daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota belum sepenuhnya berpihak pada investasi. Solusi yang diupayakan BKPM DIY untuk mengatasi permasalahan di atas adalah: 1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan kabupaten/kota dalam pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Mendorong kabupaten/kota untuk segera mewujudkan PTSP.



III.2.3Sasaran III Terwujudnya Kesepakatan Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama Baik Kerjasama Dalam Negeri Maupun Kerjasama Luar Negeri Tabel III.2.3 Target dan Realisasi Kinerja 2014 No.

Indikator

1.

Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama



Capaian 2013

Target

Realisasi

% Realisasi

69,23%

60 %

47,06 %

78,43


Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)

75 %

62,75

Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017 Pada

Tahun

2014

Target

Indikator

Kinerja

Utama

Urusan

Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintah pada Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY (BKPM) didukung 1(satu) indikator kinerja Utama yaitu

Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam

perjanjian kerjasama dengan target

60 % adapun realisasi Dari 17

(tujuhbelas) kesepakatan kerjasama yang ada, telah berhasil ditindaklanjuti menjadi perjanjian kerjasama sebanyak 8 (delapan) buah atau sebesar 47,06%. Sedangkan capaian indikator kinerja Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 22,17% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama pada tahun 2014 terhadap target akhir Renstra BKPM DIY Tahun 2017 sebesar

62,75%. Penyebab kegagalan atau penurunan indikator kinerja

Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama adalah Ada beberapa Kesepakatan Bersama yang belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. Solusi atau upaya yang telah dilakukan Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada Mitra Kerjasama serta semua pihak yang terkait dan Melaksanakan Sosialisasi lebih Intensif terhadap pelaksanaan Regulasi/Peraturan Perundangan yang terkait dengan Kerjasama Dalam Negeri. Sasaran Terwujudnya Kesepakatan Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama Baik Kerjasama Dalam Negeri Maupun Kerjasama



Luar Negeri dengan pagu anggaran Rp. 1.713.778.000 dengan realisasi sebesar 1.573.285.915,- atau sebesar (91,80%) kondisi mampu membuat naskah perjanjian kerjasama sebanyak 8 (delapan) buah dengan pihak terkait. Sasaran strategis Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri. didukung dengan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan, sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2014 ada 5(lima) kegiatan telah memenuhi realisasi anggaran maupun fisik diatas 90%. Sementara itu , sebanyak 1(satu) kegiatan yaitu Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri yang realisasi anggaran maupun fisik di bawah 90% disebabkan Tidak terlaksananya penandatanganya naskah MoU kerjasama sister province diyst Petersburg pada tahun 2014 Dikarenakan adanya pergantian Gubernur di St.Petersburg.

Dan

tabel

capaian

anggaran

pendukung

sasaran

Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri seperti terlampir. Indikator kinerja sasaran tercapai dan masih perlu dijaga ketercapaiannya di tahun-tahun yang akan datang dengan cara Fasilitasi kepada instansi yang telah melakukan kerjasama dengan menindaklanjuti kesepakatan menjadi perjanjian ,sehingga pada akhir rencana di tahun 2017, target Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama dapat dipenuhi.



Grafik. 3.3 Capaian Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran ke- 3 (tiga)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi BKPM DIY terkait capaian Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama : 1. Kurangnya komitmen mitra kerjasama untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama yang telah disepakati; 2. Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama belum semuanya memahami. Solusi yang diupayakan BKPM DIY untuk mengatasi permasalahan di atas adalah: 1. Bersama Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) perlu peningkatan

pen-cermatan

terhadap

bidang

yang

akan

dikerjasamakan; 2. Melaksanakan Sosialisasi lebih Intensif terhadap pelaksanaan Regulasi/Peraturan Perundangan yang terkait dengan Kerjasama Dalam Negeri.



III.2.4Sasaran

IV

Terciptanya

Hubungan

yang

Harmonis

Antara

Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Masyarakat DIY di Jakarta dan Pihak Swasta Tabel III.2.4 Target dan Realisasi Kinerja 2014 No.

Indikator

1.

Jumlah Kegiatan yang mendukung Kaperda



Capaian 2013

Target

Realisasi

% Realisasi

3

4

4

100

Target Akhir Renstra (2017) 5

Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%) 80

Capaian 2012 sesuai data dasar RENSTRA BKPM DIY 2012-2017 Pada Tahun 2014 indikator kinerja yaitu Jumlah Kegiatan yang mendukung Kaperda dengan target sejumlah 4 kegiatan dengan realisasi sejumlah 4 kegiatan atau sebesar 100% Sedangkan capaian indikator kinerja Jumlah Kegiatan yang mendukung Kaperda tetap 100%

bila

dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Dan dilihat capaian indikator Jumlah Kegiatan yang mendukung Kaperda terhadap target akhir Renstra BKPM DIY sebesar 80%. Penyebab keberhasilan realisasi indikator jumlah kegiatan yang mendukung kaperda dimana tahun 2014 Kaperda jakarta mendapatkan

Dana

Keiistimewaan

sehingga

bertambah

jumlah

kegiatannya. Sasaran strategis Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta

dan

pihak

swasta

dengan

pagu anggaran

3.412.460.200 dengan realisasi sebesar

Rp.

sebesar

3.342.869.600,-

Rp. atau

(97,96%). Kondisi ini mampu meningkatkan jumlah kunjungan Anjungan TMII. Sasaran strategis Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta. didukung dengan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan, sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2014 semua kegiatan telah memenuhi diatas 90 % baik realisasi anggaran maupun realisasi fisik. Dan tabel capaian anggaran pendukung sasaran Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta seperti terlampir. Indikator kinerja sasaran tercapai dan masih perlu dijaga ketercapaiannya di tahuntahun yang akan datang dengan cara mengoptimalkan peran Kaperda dan



Anjungan sebagai show window kebudayaan,sehingga pada akhir rencana di tahun 2017, target Jumlah kegiatan yang mendukung kaperda dapat dipenuhi. Grafik. 3.4 Capaian Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran ke- 4 (empat)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi BKPM DIY terkait capaian Jumlah kegiatan yang mendukung Kaperda : 1. Warga

DIY

di

Jakarta

belum

sepenuhnya

memanfaatkan

keberadaan anjungan TMII sebagai show windows budaya yogyakarta Solusi yang diupayakan BKPM DIY untuk mengatasi permasalahan di atas adalah: 1. Mengoptimalkan sosialisasi Anjungan TMII sebagai show window kebudayaan dalam memperkenalkan citra keistimewan DIY di Jakarta



III.3 Akuntabilitas Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung setelah perubahan pada BKPM DIY tahun 2014 sebesar Rp.12.967.099.087,- (95,29%). dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp.13.607.429.515,-. Realisasi

anggaran

untuk

program/kegiatan

utama

sebesar

Rp.9.310.352.855,- (94,59%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.3.656.746.232,- (97,13%). Jika dilihat dari realisasi anggaran

per

sasaran,

penyerapan

anggaran

terbesar

pada

program/kegiatan di sasaran Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta pada Program Pengembangan Nilai Budaya,Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan sebesar Rp.3.342.869.600,- (97,96%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri. pada Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp.1.573.285.915,- (91,80%). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2014 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel berikut:



Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2014 No

Sasaran

Anggaran

1.

Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN 2. Terciptanya daya tarik, daya tahan dan daya saing investasi yang mendukung peningkatan investasi 3. Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri 4. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta Jumlah Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung

Realisasi

% Realisasi

Rp.1.898.583.900,-

Rp.1.774.742.075,-

93,48

Rp.2.817.712.740,-

Rp.2.619.455.265,-

92,96

Rp.1.713.778.000,-

Rp.1.573.285.915,-

91,80

Rp.3.412.460.200,-

Rp.3.342.869.600,-

97,96

Rp.9.842.534.840,-

Rp.9.310.352.855,-

94,59

Rp.3.764.894.675,-

Rp.3.656.746.232,-

97,13

Rp.13.607.429.515,-

Rp.12.967.099.087,-

95,29



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014, serta Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4(empat) sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 4(empat) indikator. Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun ke pertama dari Rencana strategis Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. 2. Dari analisis ke-4 (empat) sasaran strategis Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada Tahun 2014 ke-3 (tiga) indikator kinerja sasaran telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 75% dari total indikator.



Sementara itu, sebanyak 1(satu) indikator atau sebesar 25% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1.

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam

menyusun

dokumen-dokumen

kinerja

untuk

mempercepat

terwujudnya pemerintahan yang akuntabel; 2.

Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 ini diharapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. .


PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY TAHUN 2014

Recommend Documents