LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013
YOGYAKARTA, FEBRUARI 2014
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
..............................................
i
......... ........................................... ..
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
iii
BAB I
1
BAB II
PENDAHULUAN I.1
Latar Belakang
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
1
I.2
Struktur Organisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
I.3
Tugas dan Fungsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
4
I.4
Keadaan Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
I.5
Sarana dan Prasarana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
17
I.6
Keuangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
18
I.7
Sistematika Penyajian LAKIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
20
II.1
Perencanaan Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .
20
II.1.1 Visi dan Misi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .
20
II.1.2 Tujuan dan Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
II.1.3 Strategi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
25
II.1.3.1 Misi 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .
25
II.1.3.2 Misi 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .
26
II.1.3.3 Misi 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . .
26
II.1.3.3 Misi 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . .
27
II.1.3 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
II.2
Penetapan Kinerja Tahun 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
34
II.3
Rencana Anggaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
38
II.3.1 Target Belanja BLH DIY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis . . . . . . . .. . . . .. . . .
38
Instrumen Pendukung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
AKUNTABILITAS KINERJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
41
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
II.4
BAB III
ii
BAB IV
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
44
III.3 Akuntabilitas Anggaran . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
LAMPIRAN - LAMPIRAN :
iii
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta telah dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013. Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam penyajian laporan akuntabilitas kinerja dijelaskan mengenai capaian indikator kinerja utama Badan Lingkungan Hidup DIY, laporan evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja menjelaskan capaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja BLH DIY Tahun 2013, dan laporan akuntabilitas anggaran yang menjelaskan capaian realisasi keuangan tahun anggaran 2013. Kami menyadarai bahwa penyusunan laporan akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup DIY pada tahun 2013 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tangggapan,
saran dan kritik
yang
bersifat membangun guna
penyempurnaan penyusunan LAKIP di tahun mendatang, dan semoga laporan akuntabilitas ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.
Yogyakarta, Februari 2014
Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY
ttd Ir. Joko Wuryantoro, M.Si. NIP.19580101 198603 1 011
i
LAMPIRAN A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DIY TAHUN 2011
B. PENETAPAN KINERJA (PK) BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DIY TAHUN 2011
C. PENGUKURAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DIY TAHUN 2011
IKHTISAR EKSEKUTIF Visi jangka menengah Badan Lingkungan Hidup DIY yang tertuang dalam Rencana Strategis instansi Tahun 2012-2017 adalah “Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan” Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi, yaitu (a) Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan; (b) Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangan budaya kearifan lokal; (c) Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender; dan (d) Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2012-2017 sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012-2017, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dari analisis 10 (sepuluh) sasaran (1 sasaran utama (RPJMD) dan 9 sasaran SKPD), terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dari total indikator sejumlah 21 indikator.
Adapun indikator kinerja sasaran yang dipilih
sebagai tolak ukur yaitu Indikator Prosentase Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan prosentase capaian 100%. Pada tahun 2013, terdapat 19 (sembilan belas) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target, yakni Indikator Prosentase Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan prosentase capaian sebesar 85,65% (dari target 11,67% realisasi capaian sebesar 10%),
dan
Indikator
Prosentase Unit Usaha Yang Mentaati Hukum Lingkungan dengan prosentase capaian
iv
sebesar 82,50% (dari target 8% realisasi capaian sebesar 6,6%).
Tidak tercapainya
target disebabkan oleh berbagai faktor kendala baik internal maupun eksternal. Kondisi ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaannya di masa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
penyempurnaan
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
------------------------------------
iv
BAB I PENDAHULUAN
Terselenggaranya
pemerintahan
yang
baik
(Good
Governance),
akuntabel, realiable dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya
bersih,
merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
dapat
berlangsung
secara
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi serta
kewenangan
pengelolaan
sumberdaya,
pelaksanaan
kebijakan,
dan
program/kegiatan dengan mendasarkan pada hasil kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kinerja dan penetapan kinerja yg telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Dengan disusunnya LAKIP Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013 diharapkan dapat: 1. Mendorong Badan Lingkungan Hidup DIY didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat.terhadap Badan Lingkungan Hidup DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
I.1 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya termasuk Badan Lingkungan Hidup Daerah istimewa Yogyakarta. Kedudukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup adalah: (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang lingkungan hidup (2) Badan
Lingkungan
berkedudukan
Hidup
dipimpin
oleh
seorang
di bawah dan bertanggungjawab
Kepala
Badan
yang
kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah istimewa Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 sebagai berikut: a. Kepala b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, terdiri dari: 1). Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi 2). Sub Bagian Keuangan 3). Sub Bagian Umum c. Bidang Pengembangan Kapasitas yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, terdiri dari:
2
1). Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan 2). Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan c. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari: 1). Sub Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan 2). Sub Bidang Konservasi Lingkungan d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari: 1). Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Udara 2). Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun e. Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari: 1). Sub Bidang Penaatan Lingkungan 2). Sub Bidang Kajian Lingkungan f.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok jabatan dengan keahlian khusus antara lain PPNS dan PPLHD. Ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:
Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional.
Keputusan
Bersama
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.
47/KEP/MENPAAN/8/2002 tentang jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.
Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.
Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan.
3
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
I.2. FUNGSI DAN TUGAS Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan bahwa Badan Lingkungan Hidup DIY bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Lingkungan Hidup
DIY
mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan program di bidang lingkungan hidup; b. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; c. Pengendalian
pencemaran
dan/kerusakan lingkungan, pemulihan
kualitas
lingkungan hidup, konservasi lingkungan; d. Penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan; e. Penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup; f.
Penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
g. Pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup; h. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota; i.
Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
j.
Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
k. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup DIY dapat dilihat pada tugas unit kerja Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang, Sub Bagian, sebagai berikut : 1. Sekretariat
4
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Sekretariat; b. Penyusunan program Badan; c. Koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup; d. Penyelenggaraan
urusan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan; e. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan; f.
Pengelolaan keuangan dan barang Badan;
g. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan; i.
Fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
j.
Evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Tugas dan fungsi Sekretariat didistribusikan ke seluruh Subbag yang ada di bawah Sekretariat sebagai berikut: 1.1. Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi program, pengembangan data dan sistem teknologi informasi.
Untuk melaksanaan tugas tersebut, Sub
Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi ; b. Penyusunan program Badan; c. Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi; d. Penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
5
e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan; f.
Penyusunan laporan program Badan;
g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Bagian Program Data, dan Teknologi Informasi.
1.2. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan. Untuk melaksanaan tugas tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Subbagian Keuangan; b. Penyusunan rencana anggaran Badan; c. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan; d. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan; e. Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan; f.
Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Bagian Keuangan.
1.3. Sub Bagian Umum Sub
Bagian
Umum
kerumahtanggaan,
mempunyai
pengelolaan
tugas
barang,
melaksanakan kepegawaian,
kearsipan, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Subbagian Umum; b. Pengelolaan kearsipan; c. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan; d. Pengelolaan barang Badan; e. Pengelolaan data kepegawaian Badan; f.
Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
6
g. Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan; h. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan; i.
Penyelenggaraan kehumasan Badan;
j.
Pengelolaan kepustakaan Badan;
k. Penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan; l.
Evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum
2. Bidang Pengembangan Kapasitas Bidang
Pengembangan
Kapasitas
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan bidang lingkungan hidup serta pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan. Untuk
melaksanakan
tugas
tersebut,
Bidang
Pengembangan
Kapasitas
mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Bidang Pengembangan Kapasitas; b. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan dan penyelenggaraan pembinaan/peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan laboratorium bidang lingkungan hidup; c. Pengelolaan data SDM dan
kelembagaan serta laboratorium
lingkungan
hidup; d. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup serta pengembangan laboratorium lingkungan; e. Fasilitasi pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; f.
Evaluasi dan monitoring pengelolaan laboratorium lingkungan;
g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan teknologi berwawasan lingkungan; h. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan konvensi internasional dan protokol; i.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program program Bidang Pengembangan Kapasitas;
j.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7
Tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Kapasitas didistribusikan ke seluruh Subbid yang ada di bawah Bidang Pengembangan Kapasitas sebagai berikut: 2.1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan; Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia di bidang lingkungan hidup serta pemberdayaan dan fasilitasi organisasi/lembaga masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan; b. Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil di bidang pengelolaan lingkungan hidup; c. Pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kelembagaan lingkungan hidup; d. Penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan lingkungan hidup; e. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; f.
Pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
g. Penyiapan bahan kebijakan penerapan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup; h. Penyiapan
bahan
pembinaan
dan
pengawasan
penerapan
sistem
manajemen lingkungan hidup; i.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan hidup.
8
2.2. Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan. Subbidang
Pengembangan Laboratorium
Lingkungan
mempunyai
tugas
melaksanakan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup. Subbidang
Pengembangan Laboratorium
Lingkungan
mempunyai
tugas
melaksanakan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi : a.
Penyusunan
program
Subbidang
Pengembangan
Laboratorium
Lingkungan; b. Penyiapan
bahan
penyusunan
kebijaksanaan
teknis
pengembangan
laboratorium lingkungan hidup; c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terhadap laboratorium lingkungan hidup; d. Penyiapan bahan rekomendasi laboratorium lingkungan hidup; e. Pelaksanaan
pembinaan pemanfaatan dan pengelolaan laboratorium
lingkungan hidup; f. Penyiapan bahan
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian
internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup; g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan teknologi berwawasan lingkungan; h. Evaluasi
dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang
Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
3. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi lingkungan Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan; b. Penyusunan bahan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan; c. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan;
9
d. Pembinaan dan pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan; e. Monitoring dan evaluasi pengendalian perusakan serta konservasi lingkungan; f. Pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya alam; g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol; h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan didistribusikan ke seluruh Subbidang yang ada di bawah Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan sebagai berikut: 3.1 Sub Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan Sub
Bidang
Pengendalian
Perusakan
Lingkungan
mempunyai
tugas
melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Sub Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan; b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kerusakan lingkungan; c. Penyiapan bahan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, serta akibat kegiatan produksi biomassa; d. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan; e. Penyelenggaraan pelayanan pengendalian kerusakan lingkungan; f. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan; g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
10
h. Penyiapan bahan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan; i. Pelaksanaan pengaturan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut; j. Pelaksanaan
pelayanan
penunjang
terhadap
penyelenggaraan
pengendalian kerusakan lingkungan oleh satuan kerja pemerintah daerah. k. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
3.2. Sub Bidang Konservasi Lingkungan Sub
Bidang
Konservasi
Lingkungan
mempunyai
tugas
melaksanakan
Konservasi Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Subbidang Konservasi Lingkungan; b. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam; c. Penyiapan bahan pembinaan dan
pelaksanaan
konservasi dan
pemanfaatan sumber daya alam; d. Penyiapan bahan penetapan lokasi konservasi sumber daya alam; e. Pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang konservasi sumberdaya alam; f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol; g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam; h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Konservasi Lingkungan.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran udara, air, tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
11
a. Penyusunan program Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; b. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan; c. Pembinaan dan pengendalian pencemaran udara, air, tanah dan B3; d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol; e. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol; f.
Pemberian rekomendasi perizinan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan;
g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan didistribusikan ke seluruh Subbidang yang ada di bawah Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai berikut: 4.1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran udara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara; b. Penyiapan bahan penetapan dan penyusunan kebijakan teknis serta pedoman pengendalian pencemaran udara; c. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pencemaran udara; d. Pelaksanaan pemantauan dampak deposisi asam; e. Penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
12
f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol; g. Penyiapan bahan rekomendasi izin lembaga pengujian emisi; h. Evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
program
Subbidang
Pengendalian Pencemaran Udara.
4.2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran air, tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun ; b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengendalian pencemaran air, tanah, B3 serta wilayah pesisir dan laut; c. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi kualitas lingkungan dan pencemaran air, tanah, B3 serta wilayah pesisir dan laut; d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kualitas air dan tanah; e. Penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair; f. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pengelolaan B3; g. Penyiapan bahan pemberian izin dan rekomendasi ijin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas dan oli bekas; h. Penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta B3; i. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
13
j. Evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
program
Subbidang
Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Bidang Penaatan dan Kajian lingkungan Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penaatan hukum dan kajian lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan; b. Penyusunan bahan kebijakan penaatan dan kajian lingkungan; c. Pelaksanaan koordinasi penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menanggapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta menilai Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan; d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penaatan hukum dan kajian lingkungan; e. Pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan; f. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan; g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan didistribusikan ke seluruh Subbidang yang ada di bawah Bidang Pengendalian Penaatan dan kajian Lingkungan sebagai berikut: 5.1. Sub Bidang Penaatan Lingkungan;
14
Subbidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penaatan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Penaatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Subbidang Penaatan Lingkungan; b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penaatan lingkungan; c. Pelaksanaan pengawasan sistem tanggap darurat pencemaran/ kerusakan lingkungan; d. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup; e. Penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian kasus lingkungan; f.
Evaluasi
dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang
Penaatan Lingkungan.
5.2. Sub Bidang Kajian Lingkungan; Subbidang Kajian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Kajian Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program Subbidang Kajian Lingkungan; b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pedoman teknis pengkajian
lingkungan hidup; c. Penyiapan bahan pengkajian lingkungan; d. Penyiapan bahan penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan hidup; e. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan hidup; f.
Penyiapan
bahan
pelaksanaan
pemberian
lisensi
komisi
AMDAL
Kabupaten/Kota; g. Pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan; h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kajian Lingkungan.
15
I.3. KEADAAN PEGAWAI Sampai dengan akhir Desember 2013 Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY memiliki 54 orang pegawai (PNS) dengan rincian 31 orang pegawai laki-laki dan 23 orang pegawai perempuan. Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Badan Lingkungan Hidup DIY berpangkat mulai dari yang tertinggi Pembina Utama Muda, Golongan IV/c dan terendah Juru Muda, Golongan I/a, dan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai BLH DIY berpendidikan terakhir tertinggi S2 dan terendah SD, dan berdasarkan jabatan struktural seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel .I.3.1. Jumlah pegawai BLH DIY sampai dengan 31 Desember 2013 dilihat dari Golongan/Ruang Kepangkatan NO
Golongan/Ruang Kepangkatan
Tahun 2012
Tahun 2013
1.
Pembina Utama Muda – IV/c
1 orang
1 orang
2.
Pembina Tk. I - IV/b
4 orang
4 orang
3.
Pembina - IV/a
5 orang
5 orang
4.
Penata Tk. I - III/d
16 orang
13 orang
5.
Penata - III/c
4 orang
5 orang
6.
Penata Muda Tk.I - III/b
10 orang
7 orang
7.
Penata Muda - III/a
14 orang
15 orang
8.
Pengatur Tk.I - II/d
4 orang
1 orang
9.
Pengatur – II/c
1 orang
1 orang
10.
Pengatur Muda Tk.I – II/b
- orang
- orang
11.
Pengatur Muda – II/a
1 orang
1 orang
12.
Juru Tk. I – I/d
- orang
- orang
13.
Juru – I/c
- orang
- orang
14.
Juru Muda Tk. I – I/b
1 orang
1 orang
15.
Juru Muda – I/a
- orang
1 orang
61 orang
54 orang
JUMLAH Adapun Yogyakarta
jumlah terhitung
Pegawai
Badan
sampai
dengan
Lingkungan 31
Hidup
Desember
Daerah
2013
Istimewa
berdasarkan
pendidikannya, sebagai berikut :
16
Tabel .I.3.2. Jumlah pegawai BLH DIY sampai dengan 31 Desember 2013 dilihat dari tingkat pendidikannya NO
Uraian
Tahun 2012
Tahun 2013
1.
Pendidikan Pasca Sarjana (S2)
13 orang
13 orang
2.
Pendidikan Sarjana (S1)
32 orang
26 orang
3.
Pendidikan Sarjana Muda/ D3
2 orang
1 orang
4.
Pendidikan SLTA
13 orang
11 orang
5.
Pendidikan SLTP
0 orang
0 orang
6.
Pendidikan SD
1 orang
2 orang
Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan stuktural rata-rata memiliki pendidikan S1 dan S2. Adapun jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural di Badan Lingkungan Hidup DIY sebagai berikut :
NO
Eselon
Jumlah
Pendidikan
1.
Eselon II
1 orang
Pendidikan Pasca Sarjana (S2)
2.
Eselon III
5 orang
Pendidikan S2 : 4 orang, Pendidikan S1 : 1 orang
3.
Eselon IV
10 orang
Pendidikan S2 : 6 orang, Pendidikan S1 : 4 orang
Kondisi pegawai dilihat dari kwalitas pendidikannya cukup memadai, dan untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis bidang lingkungan hidup, BLH DIY telah mengikut sertakan sejumlah pegawai dalam diklat teknis seperti kursus AMDAL, Audit Lingkungan dan PPNS/PPLHD.
I.4. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Aset tetap Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung sampai
dengan
31 Desember 2013, sejumlah Rp.
6.807.772.068,00 secara rinci seperti pada tabel berikut : Tabel .I.4.1 :
17
Rekapitulasi Aset Tetap Badan Lingkungan Hidup DIY s.d 31 Desember 2013 NO
Uraian
Jumlah Barang
Jumlah Harga (Rp.)
1.
Tanah
1
1.392.000.000
2.
Alat-alat besar
1
96.890.000
3.
Alat-alat Angkutan
15
826.482.000
4.
Alat-alat bengkel dan alat ukur
4
19.000.000
5.
Alat-alat pertanian dan alat peternakan
0
0
6.
Alat-alat kantor dan rumah tangga
885
1.200.690.425
7.
Alat-alat studio dan komunikasi
31
99.715.000
8.
Alat-alat Kedokteran
0
0
9.
Alat-alat Laboratorium
10.
Alat Keamanan
0
0
11.
Bangunan gedung
9
1.754.161.893
12.
Bangunan monumen
0
0
13.
Jalan dan jembatan
0
0
14.
Bangunan air (irigasi)
0
0
15.
Instalasi
1
65.525.000
16.
Jaringan
1
3.600.000
17.
Buku dan perpustakaan
479
81.943.750
18.
Barang bercorak kesenian, kebudayaan
0
0
19.
Hewan, ternak, serta tanaman
0
0
20.
Kostruksi dalam pengerjaan
0
0
JUMLAH
149
1.576
1.267.764.000
6.807.772.068
I.5. KEUANGAN Anggaran Belanja Badan Lingkungan Hidup DIY pada TA 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Tahun 2013 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun 2013, sebesar Rp. 15.595.207.357,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.236.474.595,- atau 91,8 persen, yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung, sebagai berikut : a. BelanjaTidakLangsung Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai,
ditetapkan
sebesar Rp 2.998.811.277,- realisasinya sebesar Rp 2.957.994.717,-
atau
98,64 % sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 40.816.560,-.
18
b. BelanjaLangsung Anggaran Belanja Langsung yang terbagi kedalam 11 (sebelas) Program dan 78 (tujuh puluh delapan) kegiatan, ditetapkan sebesar Rp 12.596.396.080,realisasinya Rp 11.278.479.878,- atau 90,00% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 1.317.916.202,- Belanja Langsung tersebut masing-masing terbagi lagi dalam Belanja Pegawai anggaran ditetapkan sebesar Rp 2.238.109.630,dengan realisasi sebesar Rp 1.977.725.780,- atau 88,37% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 260.383.850,-. Belanja Barang Jasa anggaran ditetapkan sebesar Rp 8,597.343.740,- dengan realisasi
sebesar Rp
7.576.232.248,- atau 88,12 % sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 1.021.111.492,-.
Belanja
Modal
anggaran
ditetapkan
sebesar
Rp1.760.942.710,- dengan realisasi sebesar Rp 1.724.521.850,- atau 97,93% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 36.420.860,-.
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan informasi pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY selama tahun 2012. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2012 adalah dengan membandingkan antara target dan hasil pencapaian kinerja yang telah ditetapkan didalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2012 adalah sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan,
menjelaskan
secara
ringkas
latar
belakang
alasan
penyusunan lakip, struktur organisasi, fungsi, tugas dan wewenang, potensi yang menjadi ruang lingkup SKPD Badan Lingkungan Hidup DIY. Bab II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, program/kegiatan, penetapan kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013.
Bab III
Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang Capaian Indikator Kinerja Utama, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Anggaran, dan uraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan dan langkah- langkah antisipatif yang diambil
Bab IV
Penutup, berisi uraian keberhasilan dan kegagalan, permasalahan atau kendala dalam pencapaian kinerja dan strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala.
19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA II.1. Perencanaan Strategis II.1.1. Visi dan Misi Dasar filosofi pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tercantum dalam RPJMD DIY tahun 2012 - 2017 adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan
tata nilai kehidupan masyarakat
Yogyakarta
yang
berdasarkan
nilai
budaya
daerah
perlu
dilestarikan
dan
dikembangkan. Hamemayu Hayuning Bawono bermakna suatu filosofi kepemimpinan yang selalu mengupayakan peningkatan kesejahtaraan rakyat dan mendorong terciptanya sikap serta perilaku hidup individu yang menekankan keselarasan dan keserasian antara sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Illahi dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Filosofi ini juga mengandung magna
adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina
keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi maupun kelompok. Hamemayu Hayuning Bawana bermakna sangat luas, karena Bawana sendiri dipahami sebagai yang tangible dan intangible serta sebagai bawana alit dan bawana ageng. Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi rujukan hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Konsep ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih
mengedepankan
kepentingan
masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Hakikat budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya Ngayogyakarta Hadiningrat, yang diyakini sebagai salah satu acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara filosofis, budaya Jawa, khususnya budaya Ngayogyakarto Hadiningrat dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat ayom, ayem, tata, titi tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, keamanan, keteraturan dan sejahtera.
II.1.1.1. Visi Instansi Bertitik tolak dari dasar filosofi pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tersebut di atas, maka Badan Lingkungan Hidup DIY sesuai
20
kondisi pada saat ini, melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang,
dan
aspek-aspek
mempertimbangkan
isu-isu
potensial
yang
berkembang
lingkunga
hidup
strategis
selama dan
ini
serta
perkembangan
pengelolaan lingkungan hidup global yang cukup pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut serta memperhatikan visi yang hendak dicapai dalam RPJMD DIY tahun 2012 – 2017, maka rumusan visi Badan Lingkungan Hidup DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: “Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan” II.1.1.2. Misi SKPD Sesuai dengan Misi Keempat RPJMD DIY (memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang), maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang pada sasaran kualitas lingkungan hidup meningkat dengan indikator sasaran Prosentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Dengan memperhatikan misi, tujuan, sasaran dalam RPJMD DIY Tahun 2012–2017 serta visi SKPD yang telah ditetapkan, maka misi yang akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
2. Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangan budaya kearifan lokal;
3. Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender;
4. Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas.
21
II.1.2. Tujuan dan Sasaran II.1.2.1. Tujuan Dengan mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: a. Mengoptimalkan
tugas
dan
fungsi
Badan
Lingkungan
Hidup
dalam
melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan : - memfasilitasi upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan sumber daya manusia BLH DIY dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - peningkatan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan secara profesional dengan menyesuaikan kemajuan pengetahuan, ketrampilan dan teknologi yang ada b. Meningkatkan sinergisitas, intensitas, dan efektifitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan, dengan : - mengembangkan budaya kearifan lokal dalam bidang lingkungan Hidup - mendorong kerjasama yang efektif, efisien dan berkeadilan lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup - mendorong dan fasilitasi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintah c. Meningkatkan kapasitas, kesadaran, partisipasi, dan kepedulian serta tingkat ketaatan para pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan : - mendorong advokasi kepada para pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam - memberikan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
para
pemangku
kepentingan akan kewajiban di dalam pengelolaan lingkungan - mengembangkan jejaring kerja lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam - mendorong dan memfasilitasi peranserta berbagai kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta piranti keras dan lunak untuk pengelolaan data dan informasi bidang lingkungan hidup, dengan :
22
- Mendorong penyusunan berbagai peraturan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam - Peningkatan kuantitas maupun kualitas berbagai demplot fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong pengembangan dan replikasinya sampai di tingkat masyarakat - Mengembangan sistem dan akses data informasi lingkungan hidup
II.1.2.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun, Badan Lingkungan Hidup DIY menetapkan 11 sasaran strategis (pada Misi 2, 3 dan 4) dan 3 sasaran pendukung (pada Misi 1). Adapun sasaran dari masing-masing misi, sebagai berikut : Sasaran Misi 1 (Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), adalah :
1) Terwujudnya peningkatan Kapasitas SDM BLH DIY sesuai dengan tuntutan profesi serta perkembangan pengetahuan dan teknologi
2) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana operasional BLH DIY yang memadai.
3) Terwujudnya
peningkatan
kinerja
Badan
Lingkungan
Hidup
dalam
melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran Misi 2 (Meningkatkan sinergisitas, intensitas, dan efektifitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan), adalah : 1) Peningkatan kualitas air sungai 2) Peningkatan kualitas udara ambien 3) Menurunnya luasan lahan yang rusak 4) Terwujudnya peningkatan konservasi sumberdaya air tanah 5) Terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6) Peningkatan pengelolaan sampah, dan limbah B3
23
Sasaran Misi 3 (Meningkatkan kapasitas, kesadaran, partisipasi, dan kepedulian serta tingkat ketaatan para pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup) adalah :
1) Terwujudnya peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan. 2) Terwujudnya peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan 3) Meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Sasaran Misi 4 (Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta piranti keras dan lunak untuk pengelolaan data dan informasi bidang lingkungan hidup) adalah : 1) Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan aksesibilitas informasi lingkungan 2) Meningkatnya jumlah studi/kajian lingkungan hidup
Sasaran dan indikator sasaran Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012 - 2017, seperti pada tabel sebagai berikut :
Tabel II.1.1.2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012-2017 NO.
INDIKATOR KINERJA SASARAN
SASARAN STRATEGIS
1.
Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat
Prosentase Peningkatan Kualitas Lingkungan
1.1.
Peningkatan kualitas air sungai
Penurunan Pencemaran Air Sungai : 1) BOD 2) COD 3) Bakteri Coli
1.2.
Peningkatan kualitas udara ambien
Penurunan Pencemaran Udara Ambien : 1) CO 2) HC
SATUAN
KONDISI AWAL (Th. 2012)
TARGET AKHIR (Th 2017)
persen
3,14
15,72
mg/l mg/l MPN/ 100 ml
<8 <40 175.000
< 7,5 < 37,5 < 175.000
µg/m3 µg/m3
< 13 < 140
<7 <120
Ha
9
45
2.
Menurunnya luasan lahan yang rusak
Luas lahan yang terkonservasi
3.
Terwujudnya peningkatan konservasi sumberdaya air tanah
Fluktuasi Muka Air Tanah
Meter
2,53
2,20
4.
Terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH
1)
Prosentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Persen
11,67
58,33%
2)
Jumlah Kampung Hijau
kampung
10
30
24
NO.
SASARAN STRATEGIS
5.
Peningkatan pengelolaan sampah, dan limbah B3
6.
10.
TARGET AKHIR (Th 2017)
Unit usaha
2
6
2)
Jumlah kelompok pengelola sampah mandiri
kelompok
20
60
1)
Jumlah Sekolah berwawasan lingkungan
Sekolah
15
35
2)
Jumlah kelompok peduli lingkungan hidup
kelompok
30
55
1)
Jumlah unit usaha yang melasanakan kewajiban pelaporan yang tertuang dalam dokum en AMDAL
Unit usaha
90
130
2)
Prosentase Unit Usaha yang mentaati hukum lingkungan
persen
8
15
Sumber pencemar yang dibina
Unit usaha
360
400
Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan aksesibilitas informasi lingkungan
Tersedianya data lingkungan hidup secara digital
Jenis data
8
11
Meningkatnya jumlah studi/kajian lingkungan hidup
Jumlah dokumen AMDAL yang sudah dinilai
dokum en
5
25
Meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
9.
KONDISI AWAL (Th. 2012)
Jumlah penghasil limbah B3 yang melakukan pengolahan limbah B3 sesuai aturan
Terwujudnya peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan
8.
SATUAN
1)
Terwujudnya peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkunga
7.
INDIKATOR KINERJA SASARAN
II.1.3. Strategi Dalam
mewujudkan
pencapaian
sasaran,
diperlukan
strategi
yang
mendasarkan pada misi instansi yang dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, sebagai berikut : II.1.3.1. Strategi Misi 1 : Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan 1. Pengembangan potensi sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup 2. Penambahan jumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup
25
3. Peningkatan peran Badan Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam 4. Peningkatan jejaring kerja lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan 5. Peningkatan
peran
BLH
DIY
dalam
mengoptimalkan
peran
pemangku
kepentingan dalam upaya pengendalian pencemaran air sungai
II.1.3.2. Strategi Misi 2 : Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangan budaya kearifan lokal 1. Pengoptimalan pemanfatan potensi
SDM untuk meningkatkan komitmen para
pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam 2. Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 3. Fasilitasi pembentukan kader lingkungan 4. Fasilitasi pembentukan kampung hijau dan mendorong kader lingkungan hidup lokal sebagai motivator 5. Mendorong dan fasilitasi konservasi air tanah di daerah resapan 6. Peningkatan kerjasama pengelolaan Taman KEHATI dengan Kabupaten/Kota 7. Peningkatan
peran
para
pemangku
kepentingan
dalam
pengendalian
pencemaran udara 8. Rehabilitasi kerusakan lahan berbasis masyarakat 9. Peningkatan efektifias penegakan hukum
terhadap
pelanggaran regulasi di
bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
II.1.3.3. Strategi Misi 3 : Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender adalah : 1. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan 2. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai tujuan wisata dan pusat pendidikan terkemuka
26
3. Fasilitasi Pembentukan Kelompok pengelola sampah mandiri di tingkat komunitas. 4. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis masyarakat. 5. Pembinaan dan penaatan hukum lingkungan bagi para pelaku usaha/kegiatan. 6. Peningkatan pembinaan kepada para pelaku penambangan dan mengintensifkan monitoring pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL/UPL/AMDAL/RKL/RPL)
II.1.3.4. Strategi Misi 4 : Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas 1. Peningkatan peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan basis data. 2. Peningkatan perangkat keras dan lunak dalam pengelolaan lingkungan hidup 3. Peningkatan pengelolaan data dan informasi lingkungan hiudp 4. Peningkatan kemudahan akses informasi kepada publik secara lebih luas 5. Peningkatan penggunaan berbagai media publikasi dalam penyampaian data dan informasi lingkungan hidup. 6. Peningkatan peraturan perundangan terkait lingkungan hidup 7. Peningkatan instrumen pendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
II.1.4. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Program prioritas bidang lingkungan hidup di DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 ditetapkan ada 5 program prioritas, sebagai berikut: 1). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Indikator Kinerja Program : Sumber pencemar lingkungan yang dibina Kelompok Sasaran : a) Kelompok masyarakat peduli lingkungan baik yang ada di perkotaan dan di pedesaan, b) Sekolah-sekolah baik dari tingkat SD, SMP, SLTA/ sederajat dan Pondok Pesantren. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a) Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Indikator Kinerja Program : Luas Lahan yang terkonservasi
27
Kelompok Sasaran : a)Kelompok masyarakat peduli lingkungan; b)Masyarakat terutama yang tinggal di daerah resapan air, melalui kegiatan bantuan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH), Biopori, Bantuan untu penghijauan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a). Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air b). Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan c). Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air d). Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA e). Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Ekosistem f). Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA g). Pengendalian Kerusakan Pesisir, Pantai dan Laut 3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Indikator Kinerja Program : Prosentase Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kelompok Sasaran : a) Institusi pemrintah, swasta
pengelola, pemerhati
lingkungan; b). Mahasiswa, peneliti, pelajar, masyrakat umum; c). Mahasiswa, peneliti, pelajar, masyarakat umum dan LSM. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 3. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 4. Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru 5. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Karst DIY 6. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 7. Penyampain informasi lingkungan hidup 4). Program Peningkatan Pengendalian Polusi Indikator Kinerja Program
: Peningkatan penaatan lingkungan bagi kegiatan
usaha. Kelompok Sasaran : Para pelaku usaha/kegiatan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
28
1) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor 2) Pengujian Emisi /Polusi Akibat Aktifitas Produksi 3) Pengujian Kadar Polusi limbah Padat dan Limbah Cair 4) Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
5). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Kinerja Program : Prosentase pemenuhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Kelompok Sasaran : Kabupaten dan Kota Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Penataan RTH Program Pendukung/Reguler BLH DIY 2012 - 2017 Program pendukung/reguler Badan Lingkungan Hidup DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 sebanyak 4 (empat) program sebagai berikut : 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Pelayanan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraaan Dinas/ Operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman 12) Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
29
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator Kinerja Program : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Pengadaan Mobil Operasional 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3) Pengadaan Mebeleur 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7) Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator Kinerja Program : Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Indikator Kinerja Program : Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3) Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
30
Program Keistimewaan BLH DIY 2013 - 2017 Untuk rencana program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan Keistimewaaan DIY adalah
Program Pengembangan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Dan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal dengan kegiatan sebagai berikut : 1). Pembuatan Telaga Desa Konservasi 2). Pembuatan Demplot Lahan Konservsi Abadi Wana Desa 3). Penyelenggaraan Merti Desa 4). Penyelenggaran Gerakan Gemi Nastiti. Ngati ati
Program Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2013 Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup DIY TA 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BLH DIY Tahun 2013 dan Dokumen Perubahan Anggaran SKPD BLH DIY Tahun 2013, ada 10 (sepuluh) program dan 78 (tujuh puluh delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut : 1.1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik.
1.3.
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perijinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional 1.4.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.7.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
1.9.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.11. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 6 (enam) kegiatan, sebagai berikut : 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
31
2.2
Pengadaan Mebeleur
2.3. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional. 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 2.5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor. 2.6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, ada 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut : 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, ada 4 (empat) kegiatan, sebagai berikut : 4.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 4.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut : 5.1. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 5.2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, ada 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, sebagai berikut : 6.1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura. 6.2. Koordinasi Penilaian Langit Biru (Cukai) 6.3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup 6.4. Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup 6.5. Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih 6.6. Ekspose Hasil Pengelolaan LH 6.7. Pemantauan Kualitas Udara Ambien 6.8. Pemantapan Program Adiwiyata 6.9. Pemantauan Kualitas Air
32
6.10. Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL (RKL-RPL),UKL-UPL,dan DPL 6.11. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 6.12. Penerapan Eko Efisiensi 6.13. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai 6.14. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium LH 6.15. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan 6.16. Penyusunan Peraturan LH 6.17. Peringatan Hari Penting Terkait Lingkungan Hidup 6.18. Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup 6.19. Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Lab di lingkungan Pendidikan SMA/SMK dan PT 6.20. Pengendalian Pencemaran Air 6.21. Pengendalian B3 dan Limbah B3 6.22. Penyusunan SPM bidang LH 6.23. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH 6.24. Pengendalian pencemaran tanah 6.25. Pembentukan Kader Lingkungan 6.26. Penyusunan peraturan pengolahan limbah B3 6.27. Festifal sungai mendukung kelestarian lingkungan hidup 6.28. Monitoring evaluasi program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) 6.29. Penyusunan peraturan pengendalian pencemaran udara. 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari 6 (enam) kegiatan, sebagai berikut : 7.1. Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air 7.2. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 7.3. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air. 7.4. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 7.5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. 7.6. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA. 7.7. Pengendalian kerusakan Pesisir, Pantai dan Laut.
33
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, sebagai berikut : 8.1. Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan. 8.2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 8.3. Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah. 8.4. Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru 8.5. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 8.6. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 8.7. Penyampaian informasi lingkungan
9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, terdiri
dari 4 (empat) kegiatan,
sebagai berikut : 9.1. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor 9.2. Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Produksi 9.3. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair. 9.4. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari 4 (empat) kegiatan, sebagai berikut : 10.1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 10.2. Pembuatan Demplot Kampung Hijau 10.3. DED Ruang Terbuka Hijau 10.4. Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 11. Program Keistimewaan : Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, sebagai berikut : 10.1. Kajian Inisiasi Wonodeso
II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dokumen Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerjandan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Didalam pasal 5 dijelaskan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan
34
untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja tersebut memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan dokumen Penetapan
Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013 mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA, sebagaimana pada tabel berikut: Tabel II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013 NO
1.
2.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya peningkatan kualitas air sungai
Terwujudnya peningkatan kualitas udara ambien
PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA
Penurunan Pencemaran Air Sungai : 1) BOD 2) COD 3) Bakteri Coli
Penurunan Pencemaran Udara Ambien : 1) CO 2) HC 3) Pb 4) NOx 5) Konsentrasi Partikulat
TARGET
< 8 mg/l <40 mg/l < 175.000 MPN/ 100 ml
< 13 µg/m3 < 140 µg/m3 < 2 µg/m3 < 400 µg/m3 < 150 µg/m3
KEGIATAN Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan. Kegiatan : 1. Pemantauan Kualitas Air 2. Pengendalian Pencem aran Air 3. Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih 4. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan 5. Pengembangan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup 6. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai 7. Pengendalian Pencem aran Tanah Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan. Kegiatan : 1. Koordinasi Penilaian Langit Biru (Cukai) 2. Pemantauan Kualitas Udara Ambien Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : 1. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor 2. Pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Akfivitas Produksi 3. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair 4. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
ANGGARAN (Rp)
229.330.800 293.000.000 77.395000
55.000.000
1.075.892.980
55.000.000
86.700.000
99.980.000 100.000.000
72.625.000 59.950.000
67.740.000
68.713.800
35
NO
3.
4.
SASARAN STRATEGIS Menurunnya Luasan Lahan yang rusak
Terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA
Peningkatan pengelolaan sampah, dan limbah B3
KEGIATAN Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : 1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air 2. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 3. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 4. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 6. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 7. Pengendalian Kerusakan Pesisir, Pantai dan Laut
1)
Luas lahan yang terkonservasi
9 Ha
2)
Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah
248 Cm
1)
2)
5.
TARGET
1)
2)
Prosentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
11,67 %
Jumlah kampung hijau
10 lokasi
Jumlah penghasil limbah B3 yang melakukan pengolahan limbah B3 sesuai aturan
2 Unit usaha
Jumlah kelompok pengelola sampah mandiri
20 kelompok
ANGGARAN (Rp)
659.785.000
242.607.500
206.517.200
143.370.000
168.995.000
138.050.000
117.950.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kegiatan : 1. Penataan RTH 2. Pembuatan demplot Kampung hijau 3. DED ruang terbuka hijau 4. Pembuatan ruang terbuka hijau
174.437.800 1.574.015.400 375.000.000 100.000.000
1)Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan. Kegiatan : 1. Pengendalian B3 dan limbah B3 2. Penerapan Eko Efisiensi 2)Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Kegiatan : 1. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
43.005.000 79.758.500
279.564.000
140.052.000
36
NO
6.
7.
8.
9.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan
Terwujudnya peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan
PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA
1)
Jumlah Sekolah berwawasan lingkungan
2)
Jumlah kelompok peduli lingkungan hidup
TARGET
KEGIATAN
15 Sekolah
Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan.
30 kelompok
Kegiatan : 1. Pemantan Program Adiwiyata 2. Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura 3. Pondok Pesantren berwawasan lingkungan hidup. 4. Pembentukan Kader Lingkungan Hidup
1)
Prosentase Unit Usaha yang mentaati hukum lingkungan
8%
2)
Prosentase unit usaha yang melaksanakan kewajiban pelaporan yang tertuang dalam dokumen AMDAL
30 %
Meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Sumber pencemar yang dibina
Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan aksesibilitas informasi lingkungan
Tersedianya data lingkungan hidup dalam basis data digital
360 Unit usaha
Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan. Kegiatan : 1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 3. Penyusunan Peraturan LH 4. Pengkajian Dampak Lingkungan
(Rp)
90.838.000 80.000.000 65.880.500
550.000.000
70.000.000 79.875.000
700.000.000 144.475.000
Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan. Kegiatan : 1. Pembinaan teknis pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan DPL 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
1 data base (8 Jenis data)
ANGGARAN
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Kegiatan : 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan 2. Penguatan jejaring informasi lingkungan Pusat dan Daerah 3. Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 4. Penyusunan KLHS 5. Penyampaian Informasi Lingkungan 6. Penyusunan SPM bidang Lingkungan Hidup
93.500.000
55.760.000
29.231.990
55.760.000
67.064.900
339.059.000 105.000.000 49.803.800
37
II.3 Rencana Anggaran Pada Tahun Anggaran 2013 Badan Lingkungan Hidup DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 14.742.298.0377,-.dan setelah melalui mekanisme perubahan APBD 2013 menjadi Rp. 15.595.207.357,-,-dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.998.811.277,- dan Belanja Langsung Rp 12.596.396.080,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 14.236.474.595,- (91,8 %) dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 2.957.994.717,- (99,00 %) dan untuk belanja langsung sebesar Rp 11.278.479.878,- (90,00%). II.3.1. Target Belanja Badan Lingkungan Hidup DIY
Tabel : II.3.1. Target Belanja Badan Lingkungan Hidup DIY TA 2013 Uraian
Target
Prosentase
Belanja Tidak Langsung
Rp.
2.998.811.277
100,00%
Belanja Langsung
Rp. 12.599.695.680
100,00%
JUMLAH
Rp. 15.595.207.357
100,00%
II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2013 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup DIY adalah sebagai berikut : Tabel III.3.2. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis No
Sasaran
Anggaran
Prosentasei
Keterangan
1
Terwujudnya peningkatan kualitas air sungai
2.007.929.780
100%
Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah : (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (10 kegiatan)
38
No
Sasaran
2
Terwujudnya peningkatan kualitas udara ambien
3
Anggaran
Prosentasei
Keterangan
468.973.800
100%
(1)Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2 kegiatan),dan (2)Program Peningkatan Pengendalian Polusi (4 kegiatan)
Menurunnya Luasan Lahan yang rusak
2.097.515.150
100%
(1)Program Perlindungan dan Konservasi SDA (8 kegiatan)
4
Terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2.210.856.400
100%
(1)Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (4 kegiatan)
5
Peningkatan pengelolaan sampah, dan limbah B3
521.168.625
100%
(1)Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (2 keg.) (2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2 kegiatan)
6
Terwujudnya peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan
786.718.500
100%
(1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (4 kegiatan)
7
Terwujudnya peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan
1.160.489.000
100%
(1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (6 kegiatan)
8
Meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
392.174.225
100%
(1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (4 kegiatan)
9
Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan aksesibilitas informasi lingkungan
735.228.790
100%
(1)Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
39
II.4. Instrumen Pendukung Untuk
menunjang kelancaran tugas Badan di dukung dengan beberapa
perangkat Sistem Informasi yaitu SIL, Web BLH DIY, SIPKD, Web Monev –E Sakip, Database BLH DIY, sebagai berikut : 1. Sistem Informasi Lingkungan (SIL) Badan Lingkungan Hidup DIY untuk membuat basis data lingkungan yang dihubungkan dengan lokasi atau letak geografis, diharapkan setiap data lingkungan yang dipakai dapat lansung dilihat dalam peta lingkungan, dengan alamat http://sil.jogjaprov.go.id.
2. Web Site SKPD untuk menginformasikan kegiatan Badan Lingkungan Hidup DIY dengan alamat www.blh.jogjaprov.go.id.
3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Monev APBD DIY, E-SAKIP.
40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Badan Lingkungan Hidup DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2013 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisas kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada tabel skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut : Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja No.
Interval Nilai
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
Realisasi Kinerja
Kode
1.
91 ≤ 100
Sangat Baik
Hijau Tua
2.
76 ≤ 90
Tinggi
Hijau Muda
3.
66 ≤ 75
Sedang
Kuning Tua
4.
51 ≤ 65
Rendah
Kuning Muda
5.
≤ 50
Sangat Rendah
Merah
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: Tabel III.1 Capaian Kinerja Tahun 2013
NO
A
SASARAN STRATEGIS
Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat
INDIKATOR KINERJA
Prosentase peningkatan lingkungan
kualitas
SATUAN
TARGET
persen
3,14
REALISA
PERSEN
KRITERIA
SI
TASE
/ KODE
3,14
100%
Hijau Tua
41
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya peningkatan kualitas air sungai
Terwujudnya peningkatan kualitas udara ambien
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISA
PERSEN
KRITERIA
SI
TASE
/ KODE
Penurunan Pencemaran Air Sungai : 1)
BOD
mg/l
<10
9,96
100%
Hijau Tua
2)
COD
mg/l
<40
20,28
100%
Hijau Tua
3)
Bakteri Coli
MPN/ 100 ml
<175.000
60.139
100%
Hijau Tua
Penurunan Pencemaran Udara Ambien : 1)
CO
µg/m3
<11.140
716,15
100%
Hijau Tua
2)
HC
µg/m3
< 14
67,95
100%
Hijau Tua
3)
Pb
µg/m3
< 2
1,13
100%
Hijau Tua
4)
NOx
µg/m3
< 400
33,75
100%
Hijau Tua
5)
Konsentrasi Partikulat
µg/m3
< 150
45,03
100%
Hijau Tua
Menurunnya Luasan Lahan yang rusak
1)
Luas lahan yang terkonservasi
Ha
9
15
167%
Hijau Tua
2)
Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah
Cm
248
182
100%
Hijau Tua
Terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1)
Prosentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
persen
11,67
10,00
85,65
Hijau Muda
2)
Jumlah kampung hijau
lokasi
10
12
120%
Hijau Tua
1)
Jumlah penghasil limbah B3 yang melakukan pengolahan limbah B3 sesuai aturan
Unit usaha
2
2
100%
Hijau Tua
2)
Jumlah kelompok pengelola sampah mandiri
kelompok
20
22
110%
Hijau Tua
Terwujudnya peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan
1)
Jumlah Sekolah berwawasan lingkungan
sekolah
15
15
100%
Hijau Tua
2)
Jumlah kelompok peduli lingkungan hidup
kelompok
30
30
100%
Hijau Tua
Terwujudnya peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan
1)
Prosentase Unit Usaha yang mentaati hukum lingkungan
persen
8
6,6
82,5%
Hijau Muda
2)
Prosentase unit usaha yang melaksanakan kewajiban pelaporan yang tertuang dalam dokumen AMDAL
persen
30
30
100%
Hijau Tua
Peningkatan pengelolaan sampah, dan limbah B3
42
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
8.
Meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Sumber pencemar yang dibina
9.
Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan aksesibilitas informasi lingkungan
Tersedianya data lingkungan hidup dalam basis data digital
SATUAN
Unit usaha
data base (Jenis data)
REALISA
PERSEN
KRITERIA
SI
TASE
/ KODE
360
360
100%
Hijau Tua
1 (8 Jenis data)
1 data base (8 Jenis data)
100%
Hijau Tua
TARGET
Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama dan 20 (dua puluh) indikator pendukung yang terbagi ke dalam 10 (Sembilan) sasaran strategis. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, terdapat 19 (sembilan belas) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 persen dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 2 (dua) indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase luas lahan yang terkonservasi dari target 9 Ha realisasi capaian sebesar 15 Ha atau 167 persen. Sementara indikator yang mengalami capaian dibawah target adalah indikator Prosentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, 85,65 persen dan Prosentase Unit Usaha yang mentaati hukum lingkungan 82,50 persen. Perhitungan untuk mengetahui tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan target 3,14 persen, adalah dengan menggunakan formulasi rata-rata peningkatan kualitas air sungai (BOD, COD) dan kualitas udara ambien (CO, HC) dikalikan seratus. Kualitas air sungai dihitung berdasarkan parameter Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD). Parameter BOD dan COD perhitungannya dari rata-rata hasil uji dari titik sampling sungai-sungai yang dipantau dan mewakili kondisi pada dua musim (kemarau dan penghujan). Berdasarkan hasil uji kualitas air, data realisasi kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik (100%), yakni untuk realisasi capaian BOD sebesar 9,96 mg/l, dari target <10 mg/l. Sedangkan untuk parameter COD sebesar 20,28mg/l, dari target
43
<40mg/l. Berdasarkan realisasi capaian untuk indikator Penurunan Pencemaran Air Sungai pada tahun 2013 tercapai seratus persen. Untuk kualitas udara ambien dihitung berdasarkan parameter Carbon Monoksida (CO) dan
Hidro Carbon (HC). Parameter CO dihitung dari hasil
pemantauan CO tertinggi di masing-masing Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara
ambiennya
(nilai
kisaran)
dibagi
dengan
jumlah
titik
pantau
di
Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan. Data realisasi kinerja untuk kualitas udara ambien (parameter CO dan HC) menunjukan hasil yang sangat baik (100%), yakni untuk realisasi capaian parameter CO sebesar 716,15 µg/m3, dari target <11.140 µg/m3, sedangkan capaian parameter HC
sebesar 67,95 µg/m3,
dari
3
target sebesar <150 µg/m . Jadi untuk parameter CO dan HC pada tahun 2013, dengan indikator penurunan pencemaran udara ambien dapat tercapai
seratus
persen. Berdasarkan hasil uji kualitas udara ambien maupun kualitas air sungai dengan beberapa parameter tersebut diatas, bahwa konsentrasi zat-zat pencemar tersebut masih berada dibawah ambang batas dan didalam perhitungan realisasi target RPJMD sebesar 3,14% dapat dijelaskan bahwa kumulatif angka hasil uji kualitas udara ambien dan kualitas air sungai dengan beberapa parameter, menunjukkan hasil sesuai yang ditargetkan 100%.
III.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :
III.2.1. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Air Sungai Tolok ukur untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan kualitas air sungai adalah angka indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013. Adapun target dan realisasi sasaran terwujudnya Peningkatan Kualitas Air Sungai, seperti pada tabel sebagai berikut :
44
Tabel III.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Penurunan Pencemaran Air 2013 No
1.
2.
3.
Indikator
Biological Oxygen Demand (BOD) Chemical Oxygen Demand (COD) Bakteri Coli
Target Akhir Renstra (2017)
Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
100%
<7,5
17,6%
20,28mg/lt
100%
<37,5
100%
60.139 MPN/100 ml
100%
<175.000 MPN/100 ml
100 %
Capaian 2012
Target
Realisasi
8,10mg/lt
<10mg/lt
9,96mg/lt
17,20mg/lt
<40mg/lt
74.616 MPN/100 ml
<175.000 MPN/100 ml
% Realisasi
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013
Data pada tabel diatas menunjukkan hasil yang sangat baik (100%), yakni untuk realisasi capaian BOD sebesar 9,96 mg/l, dari target <10 mg/l, sedangkan untuk parameter COD sebesar 20,28mg/l, dari target
<40mg/l. Dan untuk
parameter Bakteri Coli air sungai realisasi capaian sebesar 60.139 MPN/100 ml, dari target <175.000 MPN/100. Jadi pada tahun 2013 realisasi sasaran terwujudnya peningkatan kualitas air sungai menunjukkan hasil yang yang baik, sesuai target yang ditetapkan. dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terdapat perubahan pada target parameter bakteri coli, pada tahun 2012 dengan target <75.000 MPN/100 dan pada tahun 2013 dengan target <175.000 MPN/100. Keberhasilan capaian target dan realisasi sasaran terwujudnya peningkatan kualitas air sungai pada tahun 2013 didukung dengan berhasilnya pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan hidup DIY tahun 2013.
Program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup DIY TA 2013 yang mendukung tercapainya target indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Air, sebagai berikut : III.2.1.1. Pemantauan Kualitas Air Kegiatan pemantauan kualitas air merupakan bagian dari program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 222.320.800,-, realisasi anggaran sebesar
45
Rp. 209.019.800,- atau sebesar 93,39 %, realisasi fisik 100 %, sedangkan capaian indikatornya pada tabel sebagai berikut : Tabel : III.2.1.1. Target dan Realisasi Pemantauan Kualitas Air Tahun 2013 Indikator Kinerja
2013 Target
Realisasi
Capaian
a. Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Sungai
3 periode/ 47 titik
3 periode/ 47 titik
100%
b. Pemantauan Kualitas Air Laut
2 periode/ 6 titik
2 periode/ 6 titik
100%
c. Terlaksananya Pemantauan Air Sumur
2 periode/ 34 titik
2 periode/ 34 titik
100%
d. Terlaksananya Rapat Koordinasi Status Mutu Air
3 kali/ 30 orang
3 kali/ 30 orang
100%
Data kualitas air sungai ini didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air sungai Tahun 2013, yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) sungai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Bedog, Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik,dan sungi Bulus dengan jumlah titik yang dipantau sebanyak 47 titik, dilaksanakan pada tiga periode atau tiga kali dalam setahun yaitu pada Bulan Februari, Juni dan Oktober tahun 2013. Adapun realisasi capaian indikator pemantauan kualitas air sungai sesuai target yang ditetapkan sebesar 100 %. Data kualitas air laut ini didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air laut Tahun 2013, yang dilaksanakan di enam (6) lokasi pemantauan, yaitu Pantai Depok dan Kuwaru di Kabupaten Bantul, Pantai Glagah dan Trisik di Kabupaten Kulonprogo serta Pantai Baron dan Sundak di Kabupaten Gunungkidul. Adapun realisasi capaian angka indikator pemantauan kualitas air laut sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Data kualitas air tanah ini didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air tanah Tahun 2013, dengan sasaran kegiatan pemantauan dilokasi 68 sumur warga yang terletak di Kabupaten Sleman diambil 13 sampel, Kabupaten Kulonprogo diambil 14 sampel, Kabupaten Bantul diambul 14 sampel, Kabupaten Gunungkidul diambil 12 sampel dan dari Kota Yogyakarta diambil 15 sampel air tanah. Adapun realisasi capaian angka indikator pemantauan kualitas air tanah sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 100 %.
46
III.2.1.2. Pengendalian Pencemaran Air Kegiatan pengendalian pencemaran air merupakan bagian dari program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 293.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 288.771.000,- atau sebesar 98,56%, realisasi fisik 100 %, sedangkan capaian indikatornya pada tabel sebagai berikut : Tabel : III.2.1.2. Target dan Realisasi Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2013 2013
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
2 kali/ 50 orang
2 kali/ 50 orang
100%
c. Terlaksananya Evaluasi W2M bagi pelaku usaha/kegiatan
1 dokumen
1 dokumen
100%
d. Terlaksananya Kajian Daya Tampung Sungai
1 dokumen
1 dokumen
100%
e. Terlaksananya Penyusunan Profil Sungai
1 dokumen
1 dokumen
100%
f. Terlaksananya pembuatan alat penangkap sampah
1 paket
1 paket
100%
g. Terlaksananya pembuatan Biogas Peternakan Sapi
3 paket
3 paket
100%
b. Terlaksananya Pembinaan Pengendalian Pencemaran Air Bagi Pelaku Usaha/ kegiatan
Dari tabel target dan capaian kinerja pengendalian pencemaran air pada menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2013, target dan realisasi semua indikator kinerja pengendalian pencemaran air dapat tercapai seratus persen. III.2.1.3. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih merupakan bagian dari program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 77.395.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 53.898.000,- atau sebesar 69,64%, realisasi fisik 100 %, sedangkan capaian indikatornya pada tabel sebagai berikut :
Tabel : III.2.1.3. Target dan Realisasi Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih Tahun 2013
47
2013
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
a. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
4 kali/30 orang
4 kali/30 orang
100%
b. Terlaksananya Pembinaan Teknis bagi Pelaku Usaha/Kegiatan
2 kali/30 orang
2 kali/30 orang
100%
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih didasarkan Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Program Kali Bersih tahun 2012-2016. Pada tahun 2013, angka indikator kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih dapat tercapai sesuai target sebesar 100%.
III.2.1.4. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair merupakan bagian dari program Pengendalian Peningkatan Pengendalian Polusi yang dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 67.740.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.492.000,- atau sebesar 74,54%, realisasi fisik 100 %, sedangkan capaian indikatornya pada tabel sebagai berikut :
Tabel : III-B.1.4. Target dan Realisasi Koordinas Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Tahun 2013 Indikator Kinerja a. Terlaksananya Pengujian Mutu Limbah Padat b.Terlaksananya Pengujian Mutu Limbah Cair c.Terlaksananya Rapat Koordinasi Mutu Limbah Padat c.Terlaksananya Rapat Koordinasi Mutu Limbah Cair
2013 Target
Realisasi
Capaian
20 sampel
20 sampel
100%
60 sampel
60 sampel
100%
1 kali/ 20 orang 2 kali/ 30 orang
1 kali/ 20 orang 1 kali/ 30 orang
100% 100%
Pada tahun 2013, target dan realisasi capaian indikator Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair dapat memenuhi target yang ditetapkan, sebesar 100 persen.. Program/Kegiatan BLH DIY TA 2013 yang menunjang tercapainya target sasaran terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan, sebagai berikut :
48
1). Program/kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan, dengan capaian sebesar 96,83%, realisasi fisik 100 %. 2). Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup, dengan capaian sebesar 96.17%, realisasi fisik 100 %. 3). Kegiatan
Pengembangan
Kelembagaan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Kawasan Sungai, dengan capaian sebesar 99,37 %, realisasi fisik 100 %, 4). Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Pendidikan SMA/SMK, dan PT, dengan capaian sebesar 99.93%, realisasi fisik 100 %.
III.2.2. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Udara Ambien Tolok ukur untuk mengetahui capaian sasaran terwujudnya peningkatan kualitas udara ambien yaitu indikator penurunan pencemaran udara ambien yang dinilai berdasarkan parameter : Carbon Monoksida (CO) dan Hidro Carbon (HC), realisasinya seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel III.2.2. Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Kualitas Udara Ambien 2013 No 1.
2.
Indikator Carbon Monoksida (CO) Hidro Carbon (HC)
Capaian 2012
Target
Realisasi
1.133,95 3 µg/m
< 11.140 3 µg/m
716,15 3 µg/m
64,08 3 µg/m
< 145 3 µg/m
67,95 3 µg/m
Target Akhir Renstra (2017)
Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
100%
<7,5
100%
100%
<37,5
100%
% Realisasi
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013
Data kualitas udara ambien untuk kedua parameter tersebut
didasarkan
pada hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLH DIY dengan obyek pemantauan sebanyak 55 lokasi yang terbagi 2 grid (lokasi roadside dan lokasi grid di jalan-jalan protokol, tersebar di 4 kabupaten/kota se- DIY yakni Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo. Data realisasi kinerja menunjukan kualitas udara ambien
baik untuk
parameter CO maupun HC memenuhi target yang ditetapkan, yakni untuk realisasi capaian parameter CO sebesar
716,15 µg/m3, adapun target yang ditetapkan
<11.140 µg/m3, sedangkan nilai realisasi capaian parameter HC sebesar 67,95
49
µg/m3, dari target yang ditetapkan sebesar <150 µg/m3. Jadi untuk parameter CO dan HC pada tahun 2013, sebagai indikator penurunan pencemaran udara ambien dapat tercapai 100 persen. Pada tahun 2013 parameter yang digunakan untuk menilai kualitas udara ambien selain parameter Carbon Monoksida (CO) dan Hidro Carbon (HC), ditambah dengan parameter Plumbum (Pb), Nitrogen Oksida (NOx), dan Konsentrasi Partikulat. Untuk realisasi capaian parameter Plumbum (Pb) sebesar 1,3 µg/m3 dari target yang ditetapkan <2 µg/m3, dan realisasi capaian parameter NOx sebesar 33,75 µg/m3 dari target yang ditetapkan <400 µg/m3, sedangkan untuk
realisasi capaian parameter konsentrasi partikulat sebesar 45,03 µg/m3 dari target yang ditetapkan <150µg/m3, dan keseluruhan parameter Pb, NOx dan Konsentrasi Partikulat dan HC pada tahun 2013, menunjukkan hasil capaian 100 persen. Keberhasilan penurunan pencemaran udara dikarenakan telah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merawat mesin kendaraan seiring lebih efektifnya upaya penyadaran masyarakat tentang penaatan baku mutu emisi kendaraan bermotor, peningkatan efektifitas penerapan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2007 DIY tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta peningkatan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Dan
tercapainya
target
dan
realisasi
karena
didukung
beberapa
program/kegiatan seperti program langit biru, kegiatan emisi/polusi akibat aktivitas produksi, kegiatan pengujian emisi kendaraan bermotor dan sosialisasi yang mendukung pengendalian pencemaran udara, seperti sosialisasi Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2007 dan Pergub No.51 Tahun 2011.
Program/kegiatan BLH DIY TA 2013 yang mendukung tercapainya target indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Udara Ambien, sebagai berikut :
III.2.2.1. Pemantauan Kualitas Udara Ambien Kegiatan pemantauan kualitas udara merupakan bagian dari program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 97.800.000,- atau sebesar 97,80 %, realisasi fisik 100 %, sedangkan capaian indikatornya pada tabel sebagai berikut :
50
Tabel : III.2.2.1 Target dan Realisasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tahun 2013
2013
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
a.Data dan informasi kualitas udara di DIY
300 sampel
300 sampel
100 %
b.Data dan informasi kualitas udara dalam ruangan
10 sampel
10 sampel
100 %
Data pemantauan kualitas udara tersebut didasarkan pada hasil pemantauan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY bekerjasama dengan Laboratorium Penguji Balai Labkes Dinas Kesehatan Provinsi DIY, Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Nakertrans Provinsi DIY, dengan obyek pemantauan sebanyak 55 lokasi yang terbagi 2 grid (lokasi roadside dan lokasi grid Hasil pemantauan kualitas udara ambien secara umum masih memenuhi baku mutu. III.2.2.2. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor (Program Peningkatan Pengendalian Polusi) yang dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 72.625.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 72.500.000,- atau sebesar 99.83%, realisasi fisik 100 %, sedangkan capaian indikator pengujian emisi kendaraan bermotor pada tabel sebagai berikut : Tabel III.2.2.2 Target dan Realisasi Kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Tahun 2013 Indikator Kinerja Data hasil uji petik emisi kendaraan bermotor
Target
2013 Realisasi
2.000 sampel
2.440 sampel
Capaian 122%
Pada tahun 2013, hasil uji petik Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor sebanyak 2440 kendaraan bermotor. Pelaksanaan uji petik tersebut menggunakan parameter Parameter CO dan HC (untuk bahan bakar bensin) dan Opasitas (bahan bakar solar). Dari hasil uji petik sebanyak 2.089 kendaraan bermotor, terdapat 1883 kendaraan yang emisi gas buangnya
51
dinyatakan lulus uji emisi memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan Pergub No. 39 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor.
Uji Petik Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua Th 2013 di Halm Pasar Tlogorejo, Kabupaten Sleman
Uji Petik Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat Th 2013 di Halaman Pasar Tlogorejo, Kabupaten Sleman
III.2.2.3. Pengujian Emisi/Polusi Akibat Aktivitas Produksi Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Akibat Aktivitas Produksi merupakan bagian dari program Peningkatan Pengendalian Polusi yang dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 59.950.000,- realisasinya anggaran sebesar Rp. 57.505.000,- atau sebesar 95,92 %, realisasi fisik 100 % , sedangkan capaian indikatornya pada tabel sebagai berikut : Tabel : III.2.2.3. Target dan Realisasi Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Akibat Aktivitas Produksi Tahun 2013
Indikator Kinerja Data emisi akibat aktivitas industri
Target
2013 Realisasi
Capaian
46 sampel
46 sampel
100 %
Data emisi akibat aktivitas industri tersebut didasarkan pada hasil uji petik yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY bekerja sama dengan Laboratorium Penguji Balai Hiperkes dan KK Dinas Nakertrans Provinsi DIY dengan obyek uji petik 46 Cerobong Emisi dari 36 usaha/kegiatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo.
Dari hasil uji petik
tersebut disimpulkan bahwa parameter di semua titik pantau masih memenuhi baku
52
mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 169 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
III.2.3. Sasaran Menurunnya Luasan Lahan Yang Rusak Tolok ukur untuk mengetahui capaian sasaran menurunnya luasan lahan yang rusak terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Luas lahan yang terkonservasi dan Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah, Adapun target dan realisasinya seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel III.2.2. Target dan realisasi menurunnya luasan lahan yang rusak 2013 No
1.
2.
Indikator
Capaian 2012
Target
Realisasi
% Realisasi
Target
Capaian
Akhir
s/d 2013
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
Luas lahan yang terkonservasi
15 Ha
9 Ha
17 Ha
189%
45 Ha
37,77%
Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah
1,88 M
<2,53 M
1,82 M
100%
<2,20 M
100%
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013
Capaian kinerja sasaran menurunnya luasan lahan yang rusak tahun 2013 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka capaian Prosentase Luas lahan yang terkonservasi melebihi target yang ditetapkan, yakni dari target 9 ha realisasi capaian sebesar 17 Ha, sehingga prosentase capaian sebesar 189%. Keberhasilan konservasi lahan yang rusak tersebut dapat dicapai melalui Program/kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2013 berupa : 1. Reklamasi lahan bekas galian/penambangan golongan C dengan dana APBD di Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten seluas 8 (delapan) hektar, dengan mitra kerja Kelompok Tani Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. 2. Penanaman daerah rawan longsor dengan dana APBD di Dusun Nglinggo Barat, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo seluas 9 (sembilan) hektar, dengan mitra kerja Kelompok Tani Desa Candirejo, Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.
53
Untuk mengetahui angka penurunan fluktuasi muka air tanah, adalah menggunakan parameter yang didasarkan pada perbedaan kedalaman dari hasil pengukuran muka air tanah (sumur) dari permukaan tanah pada saat musim kemarau dibandingkan dengan pada saat musim penghujan. Semakin kecil selisih kedalaman air tanah pada saat musim kemarau dan musim penghujan berarti ketersediaan air tanah secara kuantitatif semakin stabil (membaik), Ini berarti terjadi peningkatan kuantitas air tanah yang cukup signifikan. Data perhitungan pada tabel mendasarkan hasil Monitoring yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun, yang pertama dilakukan saat akhir musim penghujan atau awal musim kemarau (Maret–April 2013), dan yang kedua dilakukan saat awal musim penghujan atau akhir musim kemarau (Oktober 2013). Monitoring dilakukan untuk mengetahui besar tingkat penurunan/kenaikan permukaan air tanah di beberapa titik sumur air dangkal yang telah ditentukan. Ada 90 titik sumur (dengan SPAH dan tanpa SPAH) yang dipantau dan terbagai dalam beberapa lokasi yang berbeda. Keberhasilan penurunan fluktuasi muka air tanah ini di dukung adanya kegiatan konservasi air (di daerah tangkapan air), pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH), gerakan pembuatan lubang biopori serta penghijauan. Disamping itu penurunan fluktuasi muka air tanah secara alami pada tahun 2013 didukung oleh intensitas curah hujan yang cukup. Adapun Program/Kegiatan BLH DIY TA 2013 yang mendukung tercapainya sasaran menurunnya luasan lahan yang rusak, sebagai berikut : 1). Program/kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air, dengan capaian sebesar 93,40%, realisasi fisik 100 %. 2). Program/kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan dengan capaian sebesar 96.57%, realisasi fisik 100 %. 3). Program/kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA, dengan capaian sebesar 95,76%, realisasi fisik 100 %. 4). Program/kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan capaian sebesar 97,27%, realisasi fisik 100 %. 5) Program/kegiatan Peningkatan Derah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air, dengan capaian sebesar 97,49%, realisasi fisik 100 %.
4). Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan capaian sebesar 98,37%, realisasi fisik 100 %. 5). Pengendalian Kerusakan Pesisir, Pantai, dan Laut, dengan capaian sebesar 94.39%, realisasi fisik 100 %.
54
III.2.4. Sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tolok ukur untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah angka indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013. Adapun target dan sasaran terwujudnya Peningkatan Pengelolaan RTH, sebagai berikut: Tabel III.2.4. Target dan realisasi peningkatan pengelolaan RTH 2013 No
1.
1.
Indikator
Prosentase pemenuhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan Jumlah Kampung Hijau
Capaian 2012
Target
Realisasi
% Realisasi
Target
Capaian
Akhir
s/d 2013
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
7%
11,67%
10%
85,65%
58,33%
17,14%
8
10
12
120%
30
40%
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013
Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2013 menunjukkan hasil kurang maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan angka capaian Prosentase pemenuhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan baru tercapai 10 % dari target 11,67%, sedangkan untuk realisasi jumlah kampung hijau melebihi target (120%). Tidak tercapainya target pemenuhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau disebabkan oleh berbagai kendala. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan penambahan ruang terbuka hijau melalui penanaman bibit tanaman pada median jalan diperkotaan Kota Wates Kulonprogo, dan Bantul dengan tanaman perindang sepanjang 720 meter, pembuatan demplot kampung hijau di 30 lokasi yang tersebar di Kabupaten Bantul, Kotamadya, Kabupaten Sleman, pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) Sungai Winongo di Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, pengadaan bibit tanaman buah sebanyak 1.500 batang terdiri dari bibit buah mangga, sirsat dan nangka yang dibagikan kepada kelompok kjampung hijau masing-masing lokasi 50 batang.
55
Program/Kegiatan BLH DIY TA 2013 yang mendukung tercapainya target sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagai berikut : 1) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 161.841.000,-, realisasinya anggaran sebesar Rp. 145.839.000,- atau sebesar 90,11%, realisasi fisik 100 %. 2) Pembuatan demplot kampong hijau dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 1.574.015.400,- realisasinya anggaran sebesar Rp. 1.211.85.200,- atau sebesar 76,99%, realisasi fisik 100 %. 3) Detail Ennginering Design (DED) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 375.000.000,-, realisasinya anggaran sebesar Rp.316.095.000,- atau 84,29%, realisasi fisik 100%. 4) Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasinya anggaran sebesar Rp. 97.606.000,- atau sebesar 97,61%, realisasi fisik 100 %.
Peraih Penghargaan Kampung Hijau di DIY Tahun 2013 Pada Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional Tahun 2013 Di Halaman Kantor Kecamatan Turi Slem an
III.2.5. Sasaran Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Tolok ukur untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) adalah angka indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013. Adapun target dan realisasi sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah, limbah B3, sebagai berikut:
56
Tabel III.2.5.1 Target dan realisasi Peningkatan Pengelolaan Sampah,dan Limbah B3 2013 No
1.
2.
Indikator
Capaian 2012
Target
Realisasi
% Realisasi
Target
Capaian
Akhir
s/d 2013
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
Prosentase Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengolahan Limbah B3
persen
2
2
100%
6
33%
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah Mandiri
15 kelompok
20 kelompok
22 kelompok
110%
60
36,67%
Perhitungan untuk mengetahui tingkat capaian indikator Prosentase Penghasil Limbah B3
yang melakukan Pengolahan
Limbah
B3
didasarkan
jumlah
usaha/kegiatan yang telah melakukan pengelolaan limbah B3 dibagi dengan jumlah usaha/kegiatan yang telah dibina dikalikan seratus. Sedangkan untuk Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah Mandiri dihitung berdasarkan hasil peningkatan kinerja komunitas Jaringan Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Merti Bumi Lestari DIY yang diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pada
tahun 2013,
capaian indikator kinerja terbentuknya
Kelompok
Masyarakat Pengelola Sampah Mandiri dari target 20 pokmas pengelola sampah mandiri terealisasi 22 kelompok atau sesuai target. Data tersebut diperoleh dari hasil capaian kegiatan Pengembangan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri dilaksanakan dengan cara mempertemukan forum/kelompok peduli lingkungan/ pengelola sampah mandiri yang ada di DIY. Sedangkan untuk capaian indikator Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengolahan Limbah B3, pada tahun 2013 ditargetkan 2 persen realisasinya sebesar 2 persen, sehingga capaiannya sesuai target yang ditetapkan. Data tersebut diperoleh dari hasil kegiatan Pengendalian Ijin Pengelolaan B3 dan Limbah B3, yaitu dari jumlah usaha/kegiatan yang telah didata, terdapat 19 usaha/kegiatan yang sudah melaksanakan pengelolaan B3 dan Limbah B3. Adapun Program/Kegiatan BLH DIY TA 2013 yang mendukung tercapainya target indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), sebagai berikut :
57
1). Program/kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan capaian sebesar 99,09%, realisasi fisik 100 %. 2). Pengembangan Teknologi Persampahan, dengan capaian sebesar
98,49%,
realisasi fisik 100 %. 2). Program/kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3, dengan capaian sebesar 98.01%, realisasi fisik 100 %.
III.2.6. Sasaran Peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan Tolok ukur untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan adalah angka indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013. Adapun target dan realisasi
sasaran terwujudnya peningkatan jumlah
kelompok masyarakat peduli lingkungan, seperti pada tabel sebagai berikut: Tabel III.2.6. Target dan Realisasi Peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan 2013 No
1.
2.
Indikator
Capaian 2012
Target
Realisasi
% Realisasi
Target
Capaian
Akhir
s/d 2013
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan.
12 sekolah
15 sekolah
15 sekolah
100%
35%
42,66%
Jumlah Kelompok Peduli Lingkungan Hidup
20 kelompok
30 kelompok
30 kelompok
100%
55%
54,54%
Angka capaian indikator Jumlah Sekolah yang Berwawasan Lingkungan, didasarkan pada hasil seleksi sekolah-sekolah yang di jadikan nominator sebagai sekolah Adiwiyata baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional. Pada tahun 2013 realisasi Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan menunjukkan hasil yang sangat baik, yakni dari target 15 sekolah realisasinya 15 sekolah (100 %) sesuai target yang ditetapkan. Perhitungan jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan, didasarkan pada hasil seleksi sekolah-sekolah yang di jadikan nominator sebagai sekolah adiwiyata
58
mandiri yang maju ke tingkat nasional, dan sekolah adiwiyata tingkat DIY. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan Evaluasi Sekolah Adiwiyata Mandiri yang maju ke tingkat nasional yang berlokasi di SD Kanisius Kadirojo, Kalasan, Kabupaten Sleman dan di SD Tarakanita Bumijo, Kota Yogyakarta,
sedangkan untuk
pemenang evaluasi Sekolah Adiwiyata DIY yang akan diajukan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri, seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel III.2.6.1 Peringkat Dan Penghargaan Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013
No
Kategori
Nama Sekolah
Peringkat
Penghargaan
1
2
3
4
Uang (Rp) 5
1. SD Kanisius Sorowajan Banguntapan, Bantul
I
4.500.000,-
2. SD Muhammadiyah Wirobrajan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta
II
3.500.000,-
3. SDN Gombang II,Ponjong,Gunungkidul
III
2.500.000,-
1. SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Kota Yogyakarta
I
4.500.000,-
2. SMPN 1 Girisubo, Gunungkidul
II
3.500.000,-
3. SMPN I Pandak,Bantul
III
2.500.000,-
1. SMA N 2 Banguntapan Glondong, Wirokerten, Banguntapan, Bantul
I
4.500.000,-
2. SMA Muhammadiyah I Yogyakarta Jl. Gotongroyong II, Petinggen, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta
II
3.500.000,-
3. SMA N 1 Temon Kebonrejo, Kebonrejo, Temon, KulonProgo
III
2.500.000,-
1.
2.
3.
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/MA
Program/Kegiatan BLH DIY TA 2013 yang mendukung sasaran terwujudnya peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan, sebagai berikut : 1) Program/kegiatan Pemantapan Program Adiwiyata, dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 90,838.000,-, realisasinya anggaran sebesar Rp. 87.538.000,- atau sebesar 96,37%, realisasi fisik 100 %.
59
2) Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp.80.000.000,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.949.000,- atau sebesar 98.69% realisasi fisik 100%. 3) Program/kegiatan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan, dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp.65.880.500,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.880.500,- dengan capaian sebesar 100%, 4) Pembentukan Kader Lingkungan, dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar
Rp.
550.000.000,-
dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.
526.370.000,- atau 95,70 % Pada tabel diatas angka capaian jumlah Kelompok Peduli Lingkungan Hidup menunjukkan hasil yang sangat baik, dari target 30 kelompok realisasinya 30 kelompok dengan prosentase 100% sesuai target yang ditetapkan. Perhitungan angka capaian Jumlah Kelompok Peduli Lingkungan Hidup didasarkan pada hasil kegiatan BLH DIY Tahun 2013 seperti seleksi lomba Kalpataru dalam empat kategori, jumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (JPSM) dan masih aktif dalam melakukan pengelolaan persampahan, serta kelompok masyarakat yang terpilih menjadi percontohan pelaksanaan pengelolaan lingkungan melalui kegiatan Ekspose Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan seleksi Kehati Award tahun 2013. Kegiatan Seleksi Kalpataru yang dilaksanakan pada tahun 2013 diikuti 18 peserta dari Kabupaten/Kota se DIY, dengan kategori penilaian terdiri dari Perintis Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, Pembina Lingkungan, dan Pengabdi Lingkungan.
. Peraih Penghargaan Kalpataru DIY Tahun 2013 Bersama Kepala BLH DIY
Untuk Juara I dari masing-masing kategori akan mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti Seleksi ke Tingkat Nasional sebagai Calon Pemenang Kalpataru Tingkat Nasional.
Berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi yang
60
dinyatakan sebagai pemenang seleksi Kalpataru tingkat Provinsi tahun 2013, seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel III.2.6.2. Pemenang Seleksi Kalpataru Tingkat Provinsi Tahun 2013. No. 1.
2.
3.
4.
Kategori PERINTIS LINGKUNGAN
PENYELAMAT LINGKUNGAN
PEMBINA LINGKUNGAN
PENGABDI LINGKUNGAN
Juara
Nama/Alamat
I
Riyadi RT. 02 RW. 01 Dusun Ngepung, Desa Kemadang, KecamatanTanjungsari, Kab. Gunungkidul
II
Winarta RT. 02 RW. 25 Dusun Karanggawang, Desa Girikerto, KecamatanTuri, Kabupaten Sleman
III
Joko Pekik Dusun Sembungan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
I
KelompokTani ONTOREJO Dusun Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo
II
KelompokTani Penghijauan NGUDI SUBUR Dusun Natah Wetan, Desa Natah, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
III
Kelompok CATUR MAKARYO RT. 03 Dusun Mojolegi, Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul
I
Dra. Endang Sri Sumiyartini RT. 02 RW. 02 DusunTrowono, DesaKarangasem, KecamatanPaliyan, KabupatenGunungkidul
II
Sukijan DusunNgentak, DesaPoncosari, KecamatanSrandakan, KabupatenBantul
III
H. HabibHabudin, AMd RT.04 RW.13 DesaSindumartani, KecamatanNgemplak, KabupatenSleman
I
Sugiyana Jl. Matahari RT. 02 RW. 01 DusunCupuwatu II, DesaPurwomartani, KecamatanKalasan, KabupatenSleman
II
SinggihPranowo RT. 02 DusunKadisoro, DesaGilangharjo, KecamatanPandak, KabupatenBantul
III
Muslikah, AMKL DesaTridadi, KecamatanSleman, KabupatenSleman
61
Pada tahun 2013 ini, Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendapat anugerah Satyalencana Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. Sunjoto, DEA., Dip. HE. Bidang yang beliau tekuni adalah konservasi sumberdaya air. Seleksi kehati award pada tahun 2013 BLH DIY dilaksanakan pada bulan Juni 2013. “Kehati Award” merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Yayasan KEHATI kepada perseorangan (individu) maupun kelompok/organisasi yang telah melakukan
upaya
dan
karya
luar
biasa
untuk
mendukung
pelestarian
keanekaragaman hayati Indonesia. Kategori pilihan dalam Seleksi KEHATI Award, ada 5 (lima) kategori yaitu : Prakarsa lestari KEHATI, Pendorong lestari KEHATI, Peduli Lestari KEHATI, Cipta Lestari KEHATI, dan Citra Lestari KEHATI. Adapun Hasil seleksi Kehati AWARD pada tahun 2013 BLH DIY, pemenangnya sebagaimana pada tabel berikut ini : Tabel III.2.6.3. Pemenang Seleksi KEHATI Award Tingkat DIY Tahun 2013. No. 1.
2.
3.
4.
Nama Sudarli, S.Sos.
Beja Wiryanto
Nasirun, S.Sn.
TO. Suprapto
Kategori
Alamat
Prakarsa Lestari
Pringsanggar, Purwodadi, Tepus,
KEHATI
Kab. Gunungkidul
Pendorong
Kaliurang Selatan, Hargobinangun,
Lestari KEHATI
Pakem, Kab. Sleman
Citra Lestari
Perumahan bayeman Permai, Jl.
KEHATI
Wates Km. 3, Kab. Bantul
Prakarsa Lestari
Mandungan I, margoluwih, Seyegan,
KEHATI
Kab. Sleman
Keempat pemenang tersebut akan diajukan menjadi peserta seleksi KEHATI Award di tingkat nasional melalui Yayasan KEHATI di Jakarta pada tahun berikutnya. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) didirikan pada tanggal 6 April 2009 melalui koordinasi perwakilan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (PSM) dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo, dan difasilitasi dari Badan Lingkungan Hidup DIY. JPSM DIY dibangun dengan memegang tiga prinsip yaitu kesetaraan (equity), keterbukaan (transparency) dan saling
menguntungkan
(mutual
benefit),
dengan
tujuan
sebagai
wadah
mengembangkan system pengelolaan sampah mandiri di DIY dan meningkatkan
62
kerjasama, kemitraan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam membangun landasan kemandirian dan keberlanjutan Pengelola Sampah Mandiri di DIY.
III.2.7. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Tolok ukur untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan adalah angka indikator kinerja yang ditetapkan didalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013. Adapun target dan sasaran terwujudnya peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan, seperti pada tabel sebagai berikut :
Tabel III.2.7. Target dan realisasi Peningkatan Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan 2013 No
1.
2.
Indikator
Capaian 2012
Target
Realisasi
% Realisasi
Target
Capaian
Akhir
s/d 2013
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
Persentase Unit Usaha yang mentaati Hukum Lingkungan
22 %
8%
6,6 %
82,5%
15%
84,00%
Jumlah Unit Usaha yang melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Dokumen AMDAL
89 unit usaha
90 unit usaha
90 unit usaha
100%
130 unit usaha
69,23%
Data prosentase Unit Usaha yang mentaati Hukum Lingkungan realisasinya menunjukkan hasil dengan kriteria tinggi, yakni dari target 8 % realisasinya sebesar 6,6%, Angka capaian indikator kinerja tersebut dihitung dari jumlah 60 usaha/kegiatan, yang dinyatakan mentaati hukum lingkungan sebanyak 4 usaha/kegiatan (6,6%). Pada tahun 2013 dilakukan pengawasan penaatan lingkungan bagi 60 usaha/kegiatan yang meliputi 3 jenis usaha/kegiatan : Industri manufactur (industri kulit, pangan, tambang, agro industri), jasa layanan kesehatan
63
(rumah sakit, klinik, puskesmas rawat inap), dan jasa pariwisata (hotel dan tempat rekreasi). Dari 60 usaha/kegiatan yang diawasi tersebut terdapat 4 unit usaha yang masuk dalam kategori taat, sedangkan perusahaan lainnya masih dalam kategori kurang taat dan tidak taat. Untuk mendorong peningkatan ketaatan terus dlakukan upaya pembinaan melalui ekspose hasil pengawasan, peneguran kepada penanggungjawab
kegiatan usaha, dan mengupayakan perusahaan untuk
membuat surat kesanggupan kesediaan untuk menaati dokumen lingkungan yang telah dibuat. Persentase Unit Usaha yang melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Dokumen AMDAL didasarkan pada perhitungan jumlah usaha/kegiatan yang dibina dengan jumlah unit usaha/kegiatan yang sudah melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Dokumen AMDAL.
Angka capaian indikator kinerja Dokumen
AMDAL tahun 2013, realisasinya sesuai target, yakni dari target 90 unit usaha realisasinya sebesar 90 unit usaha (100%). Program/kegiatan BLH DIY TA 2013 yang mendukung tercapainya target indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut :
III.2.7.1. Penegakan Hukum Lingkungan Program/Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan, merupakan bagian dari program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 28.840.000,- atau sebesar 41,20%, sedangkan capaian indikatornya seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel : III.2.7.1. Target dan Realisasi Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2013 Indikator Kinerja a. Terlaksananya Penegakan hukum lingkungan melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan b. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penegakan Hukum
2013 Target
Realisasi
Capaian
5 kasus
3 kasus
60 %
35 orang
35 orang
100 %
Pada tahun 2013, capaian angka penanganan kasus lingkungan hidup menunjukkan hasil tidak sesuai yang ditargetkan, angka realisasi penegakan
64
hukum lingkungan melalui jalur Pengadilan dan di luar Pengadilan sebesar 60 %, dikarenakan pada tahun 2013 hanya ada 3 kasus yang muncul, yaitu : 1) Pencemaran
air oleh usaha
batik di Desa Mendiro, Gulurejo, Lendah,
Kulonprogo. 2) Pencemaran lingkungan /kebauan oleh PT. Samitex Bantul 3) Pencemaran Udara ( Debu ) oleh kegiatan penggilingan batu oleh PT Perwitakarya, Jl. Wonosari, Bantul. Semua kasus tersebut telah diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan dengan musyawarah mufakat melalui Tim Penegakan hukum lingkungan di BLH DIY. Berdasarkan angka capaian penegakan hukum lingkungan (60%) apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 mengalami penurunan, dikarenakan jumlah kasus lingkungan hidup yang muncul lebih sedikit dan merupakan kasus lingkungan
hidup
yang
relatif
sederhana
dan
tidak
memerlukan
biaya
pengambilan analisis sample, sehingga tidak banyak memerlukan anggaran untuk penyelesaiannya, dan biaya yang di anggarkan dari APBD DIY yang tidak termanfaatkan dikembalikan sebagai silva III.2.7.2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Program/Kegiatan
Pengawasan
Pelaksanaan
Kebijakan
Bidang
Lingkungan Hidup, merupakan bagian dari program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dibiayai dengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 77.495.000,-, realisasinya sebesar Rp. 69.029.000,- atau sebesar 89,08 %, sedangkan capaian indikatornya sesuai target,
pada tabel sebagai
berikut : Tabel : III.2.7.2. Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013 Indikator Kinerja
Tahun 2013 Target
Realisasi
Capaian
a. Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan
100 usaha/keg
103 usaha /keg
100 %
b. Pengawasan terhdap usaha/kegiatan sumber BPO
20 distributor/ bengkel
20 distributor/ bengkel
100%
c. Ekspose hasil Pengawasan
80 orang
80 orang
100 %
65
Pada tahun 2013, capaian angka Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup menunjukkan kinerja yang sangat baik, sesuai target yang telah ditetapkan. Tercapainya target tersebut didasarkan data hasil pengawasan terhadap 100 usaha/kegiatan dan pengawasan terhadap sumber BPO Distributor dan Bengkel sebanyak 20 lokasi. Dari 103 usaha dan atau kegiatan yang diawasi sebagian besar sudah melakukan pengelolaan lingkungan walaupun kualitas hasil pengelolaan sebagian besar belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Dari 20 Bengkel AC mobil dan /atau Distributor bahan Reregerant sebagian besar sudah menggunakan bahan regregerant yang sesuai anjuran pemerintah yaitu refregerant tipe R 134a yang ramah lingkungan. Sebagian besar usaha dan/ atau kegiatan sudah melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan sesuai yang tertuang dalam dokumen RKL-RPL atau UKL-UPL maupun pelaporan swapantau limbah cair tiap 3 (tiga) bulan sekali. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2012, prosentase ketaatan pelaporan mengalami kenaikan.
III.2.8. Sasaran meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan Tolok ukur untuk mencapai sasaran meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan
yang
potensial
menimbulkan
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan adalah angka indikator kinerja yang ditetapkan didalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013. Adapun target dan realisasi sasaran meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel III.2.8. Target dan realisasi Meningkatnya Pembinaan Bagi Usaha/Kegiatan Yang Potensial Menimbulkan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan 2013 No
Indikator
Capaian 2012
Target
Realisasi
% Realisasi
Target
Capaian
Akhir
s/d 2013
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
66
1.
Sumber Pencemar
413 unit usaha
Lingkungan
360 unit usaha
360 unit usaha
100%
400
90%
yang dibina
Target yang ditetapkan dalam menangani sumber pencemar lingkungan di DIY tahun 2013 sebanyak 360 unit usaha, sedangkan realisasi jumlah sumber pencemar lingkungan yang dibina sebanyak 360 unit usaha, prosentase capaian sebesar 100%. Jumlah capaian sumber pencemar lingkungan yang tertangani dari tahun 2013 menunjukkan hasil yang sangat baik, sesuai yang ditargetkan. Apabila dibandingkan yang tertangani pada tahun 2012 mengalami penurunan, dikarenakan jumlah sumber pencemar lingkungan yang dibina lebih sedikit dibandingkan tahun sebelmnya. Sumber pencemar yang dibina tersebut didasarkan pada usaha/kegiatan
yang
potensial
mencemari
lingkungan
yang
jumlah
tersebar
di
kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, umumnya merupakan kegiatan usaha seperti hotel, rumah sakit, industri dan UMKM yang potensial menimbulkan pencemaran baik air sungai akibat buangan limbah cairnya maupun pencemaran udara akibat emisi dari cerobong asapnya.
III.2.9. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem dan Aksesibilitas Informasi Lingkungan Tolak ukur untuk mencapai Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem dan Aksesibilitas Informasi Lingkungan adalah angka indikator tersedianya data lingkungan hidup dalam basis data digital yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2013. Adapun target dan sasaran terwujudnya peningkatan system dan aksesibilitas informasi lingkungan, seperti pada tabel sebagai berikut :
Tabel III.2.8. Target dan realisasi Terwujudnya Peningkatan Sistem dan Aksesibilitas Informasi Lingkungan 2013 No
Indikator
Capaian 2012
Target
Realisasi
% Realisasi
Target
Capaian
Akhir
s/d 2013
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
67
1.
Tersedianya data lingkungan hidup dalam basis data
6 jenis data
1 database (8 jenis data)
1 database (8 jenis data)
100%
11 jenis data
72,72%
digital
Jumlah data lingkungan hidup didasarkan pada tersedianya data kualitas lingkungan yang terdiri data kualitas udara, data kualitas air sungai, data kualitas air laut, data kualitas air sumur, data kualitas tanah dan data kualitas limbah padat, (6 jenis data). Pada tahun 2013 angka capaian jumlah data lingkungan hidup menunjukkan hasil yang baik, yaitu dari target 8 jenis data realisasinya 8 jenis data, seingga ketersediaan data kualitas lingkungan hidup capaiannya sesuai target. Data kualitas lingkungan hidup ini dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program/Kegiatan BLH DIY TA 2012 yang mendukung tercapainya target Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem dan Aksesibilitas Informasi Lingkungan, sebagai berikut : 1). Program/kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, dengan capaian sebesar 97,18%, realisasi fisik 100 %. 2). Program/kegiatan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat Dan Daerah, dengan capaian sebesar 98,64%, realisasi fisik 100 %. 3). Program/kegiatan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, dengan capaian sebesar 96,48%, realisasi fisik 100 %. 4). Program/kegiatan Penyusunan SPM Bidang Lingkungan Hidup, dengan capaian sebesar 96,18%, realisasi fisik 100 %. 5) Program/kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, dengan capaian sebesar 99,60%, realisasi fisik 100 %. 6) Program/kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dengan capaian sebesar 81,17%, realisasi fisik 100 %.
68
III.3. AKUNTABILITAS ANGGARAN . Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar Rp. 11.288.880.028,- (89,60%) dari total anggaran yang dialokasikan. Anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 10.381.054.270,- realisasi sebesar Rp. 9.280.180.545,- (89,40%), sedangkan anggaran realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.218.641.410,- realisasinya sebesar Rp. 2,008,699,483 atau (90,54%). Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Peningkatan pengelolaan sampah, dan limbah B3 (98,86%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 80,12 persen. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut : Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2013 No
Sasaran
1
Terwujudnya peningkatan kualitas air sungai
2
Anggaran
Realisasi
% Realisasi
2.007.929.780
1.871.438..410
93,20
Terwujudnya peningkatan kualitas udara ambien
468.973.800
412,414,600
87,94
3
Menurunnya Luasan Lahan yang rusak
2.097.515.150
1.973.197.210
94,07
4
Terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan pengelolaan sampah, dan limbah B3
2.210.856.400
1.771.395.200
80,12
521.168.625
515.222.875
98,86
5
69
No
Sasaran
6
Terwujudnya peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan
7
Anggaran
Realisasi
% Realisasi
786.718.500
758.737.500
96,44
Terwujudnya peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan
1.160.489.000
938.788.500
80,90
8
Meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
392.174.225
378.605.150
96,54
9
Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan aksesibilitas informasi lingkungan
735.228.790
660.381.100
89,82
10.381.054.270
9.280.545.89,40
89,40
2.218.641.410
2.008.699.483
90,54
12.599.695.680
11.288.880.028
89.58
Jumlah Total Per Sasaran Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung
Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup DIY yang terdiri dari 11 program dan 76 kegiatan, sebagai berikut :
1. Alokasi Anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar Rp. 806.387.200,- realisasinya sebesar Rp. 663.162.933,atau sebesar 82.24 %, dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun realisasi tiap-tiap kegiatan sebagai berikut : 1)
Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 6.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 6.500.000,- (100%)
2)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.352.777,(74,68%)
3)
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
Dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/operasional sebesar Rp 8.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.199.000 (77,49 %)
70
4)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan sebesar Rp 28.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar RP 28.800.000,- (100 %)
5)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp 70.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 69.945.000,- (99,92 %)
6)
Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp 24.914.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 24.914.400,- (100 %)
7)
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan sebesar Rp 19.759.800,dengan realisasi keuangan Rp 19.759.800,- (100 %)
8)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp 8.499.200,- dengan realisasi keuangan Rp 8.499.200,- (100 %)
9)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp 6.588.800,- realisasi keuangan Rp 6.588.800,- (100 %)
10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan sebesar Rp 5.830.000,- realisasi keuangan Rp 5.830.000,- (100 %) 11) Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp 27.495.000,- dengan realisasi keuangan Rp 27.477.000,- (99,93 %) 12) Alokasi dana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 400.000.000,- dengan realisasi Rp 309.296.956,- (77,32 %)
2. Alokasi Anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 1.184.256.610,- realisasi keuangannya sebesar Rp 1.165.175.000,- atau sebesar 98,39 %, dan realisasi fisik sebesar 100 % dengan rincian tiap-tiap kegiatan sebagai berikut : 1)
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 340.068.610,- dengan realisasi sebesar Rp. 337.237.000,- (99,17 %)
2)
Pengadaan Mebeleur sebesar Rp. 90.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 88.660.000,- (98,51 %)
3)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp.111.000.000,dengan realisasi keuangan Rp 110.427.000,- (99.48 %)
4)
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
sebesar
Rp. 290.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.280.190.000,- (96.62 %). 5)
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung
kantor
sebesar
Rp 54.098.000,- dengan realisasi keuangan Rp 52.864.000,- (97.72 %). 6)
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor sebesar Rp. 299.090.000,dengan realisasi keuangan Rp. 295.797.000,- (98.90 %).
71
3. Alokasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 110.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 79.000.000,- atau sebesar 71,82 %, realisasi fisiknya 100 %, dengan rincian tiap-tiap kegiatan sebagai berikut : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.000.000,- (75 %) 2) Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-ungangan
Rp.
10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.000.000,- (40 %) 4. Alokasi Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan sebesar Rp. 118.268.000,- sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp 101.361.550,- atau sebesar 85,71 %, realisasi fisiknya 100 %, dengan rincian tiap-tiap kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD sebesar Rp. 15.425.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.436.050,- (87,11 %) 2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebesar Rp. 33.643.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.287.500,- (81,11 %) 3) Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengenbangan Data dan Informasi sebesar Rp. 55.850.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.408.000,- (88,47 %) 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD sebesar Rp. 13.350.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 11.230.000,- (84,12 %) 5. Alokasi
Anggaran
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan sebesar Rp. 419.306.125,- realisasi keuangan sebesar Rp. 413.806.125,-
atau
sebesar
98,69%,
realisasi
fisik
sebesar
100%,
sedangkan realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut : 1) Pengembangan Teknologi Persampahan sebesar Rp. 279.253.875,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 275.033.875,- (98,49%). 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan sebesar
Rp.
140.052.250,-
dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 138.772.250,- (99,09%). 6. Alokasi Anggaran Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 4.700.422.805,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.272.019.860,-atau sebesar 90,89%, realisasi fisik sebesar 100%, sedangkan realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :
72
1)
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura sebesar Rp.80.000.000,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.949.000,- (98.69%)
2)
Koordinasi Penilaian Langit Biru sebesar Rp.99.945.500,- dengan realisasi sebesar Rp 77.333.800,- (77,83%).
3)
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 77.495.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.029.000,- (89.08%)
4)
Pengkajian Dampak Lingkungan sebesar Rp. 144.475.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 116.447.100,- (80,60%)
5) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih sebesar
Rp.
77.395.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 53.898.00,- (69,64 %) 6) Ekspose Hasil Pengelolaan LH sebesar Rp. 49.814.225,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.059.000,- (96,48 %) 7) Pemantauan Kualitas Udara Ambien sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.800.000,- (97,80 %) 8) Pemantapan Program Adiwiyata sebesar Rp. 90.838.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.538.000,- (96,37 %) 9) Pemantauan Kualitas Air sebesar Rp. 223.820.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 209.019.800,- (93,39 %) 10) Pembinaan teknis Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan DPL sebesar Rp. 93.500.000,-
dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.
89.772.000,-
(96,01%) 11) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.840.900,- (41,20 %) 12) Penerapan Eko Efisiensi sebesar Rp. 79.758.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.752.750,- (99,99 %) 13) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai sebesar Rp. 54.411.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.066.000,(99,37 %) 14) Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.075.892.980,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.034.736.810,- (96,17 %) 15) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 72.625.000,- (96,83 %) 16) Penyusunan Peraturan L H sebesar Rp 700.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 600.355.000,- (85,77 %).
73
17) Alokasi dana kegiatan Peringatan Hari Penting Terkait Lingkungan Hidup sebesar Rp. 193.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 185.615.000,- (96,12%) 18) Pondok
Pesantren
Berwawasan
Lingkungan
Hidup
sebesar
Rp.
65.880.500,- dengan realisasi sebesar Rp.65.880.500,- (100 %) 19) Pembinaan
Pelaksanaan
Pedoman
Pengelolaan
Lingkungan Pendidikan SMA/SMK dan PT
Laboratorium
Di
sebesar Rp. 43.410.000,-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.410.000,- ,- (99.93 %) 20) Pengendalian Pencemaran Air sebesar Rp. 293.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 288.771.000,- (98.56 %) 21) Pengendalian B3 Dan Limbah B3 sebesar Rp 22.104.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 21.664.000,- (99.06 %) 22) Penyusunan SPM Bidang LH sebesar Rp. 49.803.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 47.899.7,- (96.18 %) 23) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian LH sebesar Rp. 55.760.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.159.150,- (98,92%) 24) Pengendalian Pencemaran Tanah sebesar Rp. 86.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.776.300,- (56,26 %) 25) Pembentukan Kader Lingkungan sebesar Rp. 550.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 526.370.000,- (95,70 %) 26) Penyusunan Peraturan Pengelolaan Limbah B3 (bahan beracun berbahaya) sebesar Rp. 69.659.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.525.000,- (48,13 %) 27) Festival Sungai Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.300.000,- (96,60%) 28) Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman sebesar Rp. 29.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.835.000,- (59,85 %) 29) Penyusunan Peraturan Pengendalian Pencemaran Udara sebesar Rp. 98.860.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.591.700,- (91,64%) 7. Alokasi Anggaran untuk Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebesar Rp. 1.597.515.150,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.522.750.380,-
atau sebesar
95,32 %, realisasi fisik tercapai 100 %,
sedangkan realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :
74
1)
Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air sebesar Rp. 633.075.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 591.265.500,- (93,40 %)
2)
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan sebesar Rp 242.607.500,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 234.290.500,- (96,57 %)
3)
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Rp.143.370.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 139.765.000,(97,49 %)
4)
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pemanfaatan
SDA
sebesar
Rp. 206.517.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 197.760.580,(95,76 %) 5)
Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati
dan
Ekosistem
sebesar
Rp.
115.945.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.055.000,(98,37%) 6)
Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA sebesar Rp. 138.050.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 134.276.600,- (97,27 %)
7)
Pengendalian Kerusakan Pesisir, Pantai dan Laut sebesar Rp 117,950.450,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.337.200,- (94,39 %)
8. Alokasi Anggaran untuk Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 685.424.990,- sedangkan realisasi keuangan yang dicapai sebesar Rp. 612.481.350,- atau sebesar 89,36 %, dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun rincian tiaptiap kegiatan sebagai berikut : 1)
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Ling-kungan sebesar
Rp.
49.971.200,-
denan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.
49.771.200,- (99,60%) 2)
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan sebesar Rp. 29.231.990,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.406.500,- (97,18%)
3)
Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah sebesar Rp. 45.924.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.298.400,- (98,64%)
4)
Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru sebesar Rp. 64.173.500,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.173.350,- (100 %)
75
5)
Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp. 52.064.900,- dengan realisasi
keuangan
sebesar Rp. 50.231.900,-
(96,48%) 6)
Penyusunan KLHS sebesar Rp. 339.059.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 275.229.000,- (81,17 %)
9. Alokasi Anggaran untuk Program Peningkatan Pengendalian Polusi sebesar Rp. 269.028.800,- realisasi keuangan sebesar Rp. 237.280.800,atau sebesar 88,20 %, realisasi fisik sebesar 100 %, sedangkan realisasi
masing-masing kegiatan sebagai berikut: 1)
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor sebesar Rp.72.625.000,-
dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 72.500.000,- (99,83 %) 2)
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Akfivitas Industri sebesar Rp. 59.950.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
57.505.000,-
(95,52%) 3)
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair sebesar Rp67.740.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 50.492.000,- (74,54 %)
10. Alokasi (RTH)
Anggaran untuk Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.
148.100.000,-
atau sebesar 98.73 %, dan realisasi fisik sebesar 100 %.
Rincian kegiatan sebagai berikut: 1)
Alokasi dana kegiatan Penataan RTH sebesar Rp. 161.841.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 145.839.000,- (90,11 %)
2)
Pembuatan Demplot Kampung Hijau sebesar Rp 1.574.015.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.211.855.200,- (76,99 %)
3)
Kegiatan DED Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp 375.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 316.095.000,- (84,29 %)
4)
Pembuatan RTH sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi keuanga sebesar Rp 97.606.000,- (97,61 %)
11. Alokasi Anggaran untuk Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya sebesar Rp. 500.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 450.446.830,- atau sebesar 90,09 % dan realisasi fisik sebesar 92,58 %. Rincian Kegiatan sebagai berikut : (1) Alokasi dana kegiatan Kajian Inisiasi Wonodeso sebesar Rp 500.000.000,dengan realisasi keuangan sebesar Rp 450.446.830,- (90,09%)
76
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2013, serta Penetapan KinerjaTahun 2013 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran utama (RPJMD) dan 9 (sembilan) sasaran SKPD, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 1(satu) indikator kinerja utama dan 20 (dua puluh) indikator.pendukung. Penyelenggaraan kegiatan
di Badan Lingkungan Hidup DIY pada Tahun
Anggaran 2013 merupakan tahun ke 1 (satu) dari Rencana strategis Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY
tahun 2013
dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2.
Dari analisis 1 (satu) sasaran utama (RPJMD) dan 9 (sembilan) sasaran SKPD, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur yaitu prosentase peningkatan kualitas lingkungan, dengan prosentase capaian 100%. Pada tahun 2013,
terdapat 19 (sembilan belas) indikator yang telah memenuhi
target yang ditetapkan atau sebesar 100%. Sementara itu, sebanyak 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target, yakni Indikator Prosentase Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan prosentase capaian sebesar 85,65%, dan Indikator Prosentase Unit Usaha Yang Mentaati
77
Hukum Lingkungan dengan prosentase capaian sebesar 82,50%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala baik internal maupun eksternal. Langkah-langkah
yang
perlu
diambil
untuk
mengatasi
permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitasp enyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1.
Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2.
Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 ini diharapkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
78
LAMPIRAN – LAMPIRAN 1.
Penetapan Kinerja (PK) Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013
79