PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY TAHUN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY TAHUN 2012 - 2017

SK KEPALA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRTA NOMOR : 050 / 00199 / S Tanggal 26 Januari 2015

KATA PENGANTAR

Puji

syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan ”Review Rencana Strategis Badan Kerjasama Dan penanaman Modal”. Review Rencana Strategis Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

disusun

yogyakarta

berpedoman

nomor

8

Peraturan

tahun

2014

Daerah

tentang

Daerah

Istimewa

perubahan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017, yang merupakan uraian dari Rencana Strategis pelaksanaan arah kebijakan Pemerintah Daerah selama kurun 5 tahun. Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY juga menjadi tolak ukur kinerja pada setiap tahun anggaran. Kami

menyadari

bahwa

masih

banyak

kekurangan

dalam

penyusunan Review Renstra ini karena keterbatasan yang ada, untuk itu kritik dan saran, masukan dan solusi akan kami terima dengan senang demi perbaikan selanjutnya. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Review Renstra ini dengan tenaga dan pikirannya saya ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta,

April 2015

Kepala

Totok Prianamto NIP. 19620521 198603 1 001

Daftar Isi Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik BAB I 1.1.

PENDAHULUAN

1

Latar Belakang

1

A. Pengertian

2

B. Ruang Lingkup

3

1.2.

Landasan Hukum

3

1.3.

Maksud dan Tujuan

4

1.4.

Sistematika Penulisan

4

BAB II 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

GAMBARAN PELAYANAN BKPM DIY

6

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

6

A. Tugas

6

B. Fungsi

6

C. Struktur Organisasi

7

Sumber Daya

8

A. Keadaan Pegawai

8

B. Keadaan Sarana dan Prasarana

10

Kinerja Pelayanan

12

A. Kondisi Bidang Kerjasama

12

B. Kondisi Umum Penanaman Modal

20

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

28

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

30

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

30

A. Identifikasi Permasalahan Penanaman Modal

30

B. Identifikasi Permasalahan Kerjasama

30

C. Identifikasi Permasalahan Kaperda

30

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

31

Daerah Terpilih A. Visi Daerah Istimewa Yogyakarta

31

B. Misi Daerah Istimewa Yogyakarta

31

3.2.

3.3.

Telaah Renstra Kementrian/Lembaga

32

3.4.

Penentuan Isu-Isu Strategis

33

A. Isu-Isu Strategis

33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

34

4.1.

KEBIJAKAN Visi dan Misi

35

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

35

4.3.

Strategi dan Kebijakan

38

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

41

5.1.

INDIKATIF Program dan Kegiatan

41

5.2.

Rencana Program dan Indikator Kinerja Program

43

5.3.

Pagu Indikatif

45

BAB VI INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG MENGACU PADA

53

TUJUAN DAN SASARAN BAB VII PENUTUP

55

Daftar Tabel Tabel 2.1.

Distribusi Pegawai BKPM DIY Berdasar Unit Kerja

8

Tabel 2.2.

Tingkat Pendidikan Pegawai BKPM DIY

9

Tabel 2.3.

Penjenjangan Pegawai BKPM DIY

10

Tabel 2.4.

Jumlah Eselon di BKPM DIY

10

Tabel 2.5.

Data Aset BKPM DIY Tahun 2014

11

Tabel 2.6.

Penyelenggaraan Pameran 2012-2014

20

Tabel 2.7.

Realisasi Investasi DIY Tahun 2008-2012

22

Tabel 2.8.

Realisasi Investasi PMA/PMDN Per Kabupaten/Kota

24

Tabel 2.9.

Rekap Penanaman Modal Per-Sektor s/d Desember Tahun 2013

25

Tabel 2.10.

Target Investasi Tahun 2013-2017

26

Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi dan Misi BKPM DIY

35

Tabel 4.2.

Keterkaitan Misi dan Tujuan

35

Tabel 4.3.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

36

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Sasaran SKPD

38

Tabel 4.5.

Strategi dan Arah Kebijakan

39

Tabel 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan

41

Tabel 5.2.

Rencana Program dan Indikator Kinerja Program

43

Tabel 5.3.

Pagu Pendanaan Indikatif

45

Tabel 6.1.

Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka

53

Menengah

Daftar Grafik Grafik 2.1.

Pertumbuhan Investasi PMDN/PMA (%) 2008-2012

22

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Selama ini salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor. Kondisi ini dirasakan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selama ini kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor, selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan penanaman modal, juga tidak diimbangi dengan tersedianya sarana prasarana pendukung serta kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal. Selain itu juga pelayanan penanaman modal kepada investor juga sangat terkait dengan belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman

Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY 2012-2017

1

modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanam modal di daerah. Badan

Kerjasama

dan

Penanaman

Modal

DIY

ditetapkan

berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Pembentukan badan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY telah menyusun

rencana

akhir

dokumen

perencanaan

sebagai

arah

pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, yang salah satunya misinya adalah ”Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan". Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan produktifitas rakyat sehingga rakyat lebih secara kongkrit menjadi subyek dan aset aktif pembangunan dan mampu menciptakan

pertumbuhan

ekonomi

yang

tinggi

dan

merata,

membangkitkan daya saing agar makin kompetitif, serta sasaran dari misi tersebut adalah pertumbuhan ekononomi yang berkualitas. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, maka disusunlah Rencana Strategi (Renstra) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 2012-2017.

A.

Pengertian RENSTRA adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s.d. 5 tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.


2

Renstra Badan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 20122017, merupakan dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 serta Kebijaksanaan Nasional. Renstra Badan menjadi tolok ukur kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

B.

Ruang Lingkup 1.

Tinjauan dari Aspek Sumber Dana Renstra Badan mencakup semua kegiatan badan yang dibiayai dari APBD DIY

2.

Tinjauan dari Aspek Waktu Renstra Badan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.

1.2. Landasan Hukum Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra BKPM DIY Tahun 2012-2017 sebagai berikut : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

3.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;


3

4.

Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017;

5.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana pada Badan kerjasama dan Penanaman Modal.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan

tujuan penyusunan

Renstra

Badan Kerjasama

dan

Penanaman Modal (BKPM) DIY sebagai berikut : 1.

Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih terarah;

2.

Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Badan Kerjasama dan

Penanaman

Modal

DIY

dalam

pelaksanaan

program

pembangunan pada kurun waktu tertentu; 3.

Mengarahkan semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada prinsip clean and good governance;

4.

Tersediannya acuan dalam menyusun program/kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

BAB II

Pendahuluan 1.

Latar Belakang

2.

Landasan Hukum

3.

Maksud dan Tujuan

4.

Sistematika Penulisan

Gambaran Pelayanan BKPM DIY Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


4

Sumber Daya Kinerja Pelayananan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif 5.1. Program dan Kegiatan 5.2. Rencana program dan Indikator Kinerja Program 5.3. Pagu Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran BAB VII Penutup


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPM DIY

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi A.

Tugas Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan menanaman

modal.

Bidang-bidang

tersebut

sangat

memerlukan

penanganan serius yang harus dimiliki demi mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

B.

Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BPKM) DIY mempunyai fungsi: 1.

Penyusunan program kerjasama, perencanaan promosi, fasilitas dan perijinan

penanaman

modal,

serta

pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal; 2.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan rencana strategii Pemerintah Daerah;

3.

Penyelenggaraan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi

dan

perijinan

penanaman

modal,

serta

pengawasan

pelaksanaan penanaman modal; 4.

Penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;

5.

Perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah;


6

6.

Pemberian fasilitas pelayanan dan perijinan penanaman modal;

7.

Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penanaman modal;

C.

8.

Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

9.

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY meliputi: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sekretariat, meliputi: a.

Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;

b.

Subbagian Keuangan;

c.

Subbagian Umum.

Bidang Kerjasama: a.

Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;

b.

Subbidang Kerjasama Luar Negeri.

Bidang Perencanaan dan Promosi: a.

Subbidang Perencanaan Penanaman Modal;

b.

Subbidang Promosi Potensi Daerah.

Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal: a.

Subbidang Fasilitas Pelayanan;

b.

Subbidang Perijinan.

Bidang Pengawasan dan pelaksananaan Penanaman Modal: a.

Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;

b.

Subbidang Pelaporan Penanaman Modal.

UPTLTD terdiri: a.

Kantor Perwakilan Daerah;

b.

Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu (Gerai P2T).


7

2.2. Sumber Daya A.

Keadaan Pegawai. Komposisi

pegawai

di

lingkungan

Badan

Kerjasama

dan

Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori sebagai berikut : a)

Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Tabel 2.1. Distribusi Pegawai BKPM DIY Berdasar Unit Kerja Unit / Bidang

jumlah staf

%

Kantor Induk

54

57,45

Kepala Badan

1

1,06

Sekretaris Badan

1

1,06

Subbag Umum

6

6,38

Subbag Keuangan

7

7,45

Subbag Program, Data dan TI

2

2,13

1

1,06

Subbid Kerjasama Dalam Negeri

7

7,45

Subbid Kerjasama Luar Negeri

8

8,51

Kabid Perencanaan Dan Promosi

1

1,06

Kabid Kerjasama


8

Unit / Bidang

jumlah staf

%

Subbid Perencanaan Penanaman Modal

4

4,26

Subbid Promosi Potensi Daerah

3

3,19

1

1,06

Subbid Fasilitasi Pelayanan

3

3,19

Subbid Perijinan

2

2,13

1

1,06

Subbid Pengawasan Penanaman Modal

3

3,19

Subbid Pelaporan Penanaman Modal

3

3,19

Kantor Gerai P2t

17

18,09

Kepala Gerai

1

1,06

Kepala Subbag Tata Usaha

1

1,06

dan

1

1,06

Kasie Perizinan Bidang Perekonomian dan

1

1,06

13

13,83

Kantor Perwakilan Daerah (Kaperda )

23

24,47

Kepala Kaperda

1

1,06

Kepala Subbag Tata Usaha

1

1,06

Kasie Anjungan dan Promosi

1

1,06

Kasie Hubungan Antar Lembaga

1

1,06

Staf

19

20,21

94

100,00

Kabid

Fasilitasi

Dan

Perijinan

Penanaman

Modal

Kabid Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kasie

Perizinan

Bidang

Sosial

Kesejahteraan Rakyat

Infrastruktur Staf

Jumlah Total

b) Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Pegawai BKPM Tahun 2014 No.

Tingkat pendidikan

1.

Sarjana Srata 3 (S3)

Jumlah (orang)

%

0

0


9

Tahun 2014 No.

Tingkat pendidikan

2.

Jumlah (orang)

%

Sarjana Strata 2 (S2)

8

8,51

3.

Sarjana Strata 1 (S1)

42

44,68

4.

Sarjana Muda / Diploma

8

8,51

5.

SLTA sederajat

30

31,91

6.

SLTP sederajat

3

3,19

7.

Sekolah Dasar (SD)

3

3,19

94

100

Jumlah

c)

Berdasarkan tingkat penjenjangan

Tabel 2.3. Penjenjangan Pegawai BKPM DIY No.

Tingkat Pendidikan

s.d Tahun 2014

% dari total

Penjenjangan

Jumlah orang

staf

1.

SPAMEN

0

0,00

2.

SPAMA/SEPADYA/DIKLATPIM III

11

36,67

3.

ADUMLA/SEPALA

3

10,00

4.

ADUM/SEPADA

16

53,33

30

100,00

Jumlah

d) Berdasarkan Eselon

Tabel 2.4. Jumlah Eselon di BKPM DIY No.

Eselon

Jumlah

1.

2A

1

2.

3A

7

3.

4A

17

4.

Staf non struktural

69

Jumlah Total

94


10

B.

Keadaan Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY tahun 2014, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY sesuai data asset tetap dan asset lainnya pada tahun 2014 terdapat sebanyak 4.164 item barang senilai Rp27.797.852.339,- dengan garis besar rincian: Tabel 2.5 Data Aset BKPM DIY Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

Jumlah Harga

Barang

(Rp)

1.

Tanah

2

12.984.000.000,-

2.

Alat-alat besar

2

54.245.000,-

3.

Alat-alat angkutan

19

1.929.636.542,-

4.

Alat-alat kantor dan rumah tangga

1.292

3.949.073.847,-

5.

Alat-alat studio dan komunikasi

46

433.788.000,-

6.

Bangunan gedung

2

6.599.699.450,-

7.

Instalasi

3

43.989.900,-

8.

Jaringan

5

63.200.000,-

9.

Buku perpustakaan

285

36.922.400,-

10.

Barang bercorak kesenian dan

2.506

972.630.250,-

kebudayaan 11.

Aset Renovasi

2 Jumlah total

4.164

730.666.950 27.797.852.339,-

Sumber: Laporan Keuangan BKPM DIY Tahun 2014

Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain: a. Kendaraan roda 4 :

12 buah

1) BKPM Kantor Induk

: 4 buah

2) Kantor Gerai P2T

: 2 buah

3) Kaperda

: 6 buah

b. Kendaraan roda 2 :

8 buah


: 2 buah

2) Kantor Gerai P2T

: 4 buah


11

3) Kaperda

: 2 buah

c. Komputer yang dapat digunakan

:


: 39 unit

2) Kantor Gerai P2T

: 16 unit

3) Kaperda

: 18 unit

d. Laptop yang dapat digunakan :

73 unit

46 unit


: 8 unit

2) Kantor Gerai P2T

: 2 unit

3) Kaperda

: 4 unit

e. Printer yang dapat digunakan : 40 unit 1) BKPM Kantor Induk

: 23 unit

2) Kantor Gerai P2T

: 8 unit

3) Kaperda

: 9 unit

f. Gedung Kantor : 1. Kantor Induk (Unit 7: Sekretariat, Bidang Kerjasama, Bidang Perencanaan dan Promosi, Bidang Fasilitasi Pelayanan dan Perijinan Penanaman Modal, Bidang Pengawasan Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal, Unit

6: Bidang Kerjasama) di Kompleks

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. 2. Kantor Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) di Jln. Brigjen Katamso, Yogyakarta. 3. Kantor Kaperda DIY di Jln. Diponegoro, 52, Menteng, Jakarta Pusat.

2.3. Kinerja Pelayanan A.

Kondisi Bidang Kerjasama Realisasi pembentukan jalinan kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam

negeriPemda DIY dengan daerah lain di dalam negeri pada tahun 2012 - 2014 sebanyak 48 kesepakatan/perjanjian kesepakatan/perjanjian

kerjasama yang terdiri dari 19

kerjasama dengan pemerintah daerah dan 29

kesepakatan/perjanjian kerjasama Pemda DIY dengan pihak ketiga di dalam negeri.Adapun perincian kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama yang telah dibentuk antara tahun 2012 – 2014 adalah sebagai berikut: Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY 2012-2017

12

Tahun 2012 1. Kesepakatan Bersama “Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Provinsi DIY”antara Pemerintah Daerah DIYdengan Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Kesepakatan Bersama “Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Provinsi

DIY”antara

Pemerintah

Daerah

DIYdengan

Pemerintah

Kabupaten Sleman 3. Perjanjian

Kerjasama

“Coordination

Of

Benefit

(COB)

Jaminan

Kesehatan Semesta Provinsi DIY tahun 2012”antara Pemerintah Daerah DIYdengan Pemerintah Kabupaten Sleman 4. Kesepakatan Bersama “Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Provinsi DIY”antara Pemerintah Daerah DIYdengan Pemerintah Kabupaten Bantul 5. Perjanjian

Kerjasama

“Coordination

Of

Benefit

(COB)

Jaminan

Kesehatan Semesta Provinsi DIY tahun 2012”antara Pemerintah Daerah DIYdengan Pemerintah Kabupaten Bantul 6. Perjanjian

Kerjasama

“Coordination

of

Benefit

(COB)

Jaminan

Kesehatan Semesta Provinsi Daerah Yogyakarta tahun 2012”antara Pemerintah Daerah DIYdengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. 7. Kesepakatan Bersama “Peningkatan Produksi Beras Nasional Provinsi DIY”antara Pemerintah Daerah DIYdengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. 8. Kesepakatan Bersama “Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Provinsi

DIY”antara

Pemerintah

Daerah

DIYdengan

Pemerintah

Kabupaten Gunung Kidul. 9. Perjanjian

Kerjasama

“Coordination

Of

Benefit

(COB)

Jaminan

Kesehatan Semesta Provinsi DIY tahun 2012” antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 10. Kesepakatan Bersama “Percepatan Pembangunan Kependudukan dan peningkatan kualitas keluarga di Provinsi DIY” antara Pemerintah Daerah DIY dengan Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi DIY


13

11. Perjanjian Kerjasama “Pembayaran Tiket Bus Trans Jogja dengan System Kartu Elektronik Prabayar “Mandiri Prabayar” antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. 12. Perjanjian Kerjasama “Pembayaran Tiket Bus Trans Jogja Dengan Sistem Kartu Elektronik Pra-Bayar “Brizzi” antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 13. Perjanjian Kerjasama “Pembayaran Tiket Bus Trans Jogja dengan Sistem Kartu Elektronik Pra-Bayar “FLAZZ” antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT Bank Central Asia Tbk. 14. Perjanjian Kerjasama “Pembayaran Tiket Bus Trans Jogja Dengan Sistem Elektronik Pra-Bayar “BNI PREPAID” antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. 15. Perjanjian Kerjasama “Penanganan Pelanggaran Peraturan

Daerah

Serta Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah Perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY” antara Satpol PP Jawa Tengah dengan Satpol PP Provinsi DIY 16. Kesepakatan Bersama “Penelitian Pengendalian Dengue Di Provinsi DIY” antara Pemerintah Daerah DIY dengan Yayasan Tahija. 17. Nota Kesepahaman Mengenai Kerjasama Antara Pemerintah Daerah DIY dan PT. Jogja Magasa Iron 18. Kesepakatan Bersama “Pemberdayaan Masyarakat Pasca Erupsi Gunung Api Merapi di Kab Sleman DIY” antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kab. Sleman dan PT. Sarihusada Generasi Mahardika

Tahun 2013 1. Perjanjian Kerjasama “Pelayanan Penerimaan dan Pembayaran Iuran Peserta Mandiri JAMKESTA DIY melalui Bank Pembangunan Daerah DIY”antara Pemerintah Daerah DIYdengan BPD DIY Cabang Utama 2. Kesepakatan Bersama “Pembangunan Daerah” antara Pemerintah Daerah DIYdengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Kesepakatan

Bersama

“Inovasi

Teknologi,

Kerekayasaan

untuk

Pengembangan Infrastruktur, Industri dan Investasi bagi Nilai Tambah


14

Tinggi Pembangunan Daerah” antara Pemerintah Daerah DIYdengan Persatuan Insinyur Indonesia 4. Kesepakatan

Bersama

“Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi untuk Mewujudkan Program Digital Mewujudkan Program Digital Government Services” antara Pemerintah Daerah DIYdengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk. 5. Kesepakatan Bersama “Penyediaan Rumah Sususn Sewa Bagi Pekerja/Buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta” antara Pemerintah Daerah DIY dengan Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 6. Kesepakatan Bersama “Penghentian Kekerasan Fisik dalam Rangka Penganan Konflik Sosial DIY” antara Pemerintah Daerah DIYdengan Kepolisian Daerah DIY, Komando Resort Militer 072/Pamungkas, Kejaksaan Tinggi DIY dan Badan Intelejen Daerah DIY 7. Kesepakatan

Bersama

“Penggunaan

Tenaga

Kualifikasi

Doktor

Universitas Gadjah mada Yogyakarta, Penganggaran dan pelaksanaan Program/Kegiatan oleh SKPD di Pemda DIY Tahun 2013” antara Pemerintah Daerah DIYdengan UGM 8. Kesepakatan

Bersama

“Sistem

peringantan

Dini

dalam

rangka

Penanganan Konflik Sosial di DIY” antara Pemerintah Daerah DIY dengan Polda DIY, Komando Resort Militer 072/Pamungkas, Pangkalan TNI AL Yogyakarata, Kejaksaan Tinggi DIY, Kanwil Kementerian Agama DIY dan Badan Intelejen Daerah DIY 9. Perjanjian Kerjasama “Pemberdayaan Perjanjian Masyarakat Pasca Kerjasama erupsi Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman DIY” antara Pemerintah Daerah DIYdengan Pemkab Sleman dan PT Sarihusada Generasi Mahardhika 10. Kesepakatan Bersama “Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi” antara Pemerintah Daerah DIYdengan Pemerintah Kota Banjarbaru 11. Perjanjian Kerjasama “Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi” antara Pemerintah Daerah DIYdengan Pemerintah Kota Banjarbaru 12. Kesepakatan

Bersama

“Penyelenggaraan

Transmigrasi”

antara

Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat


15

13. Kesepakatan

Bersama

“Penyelenggaraan

Transmigrasi”

antara

Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Provinsi Aceh 14. Kesepakatan

Bersama

“Penyelenggaraan

Transmigrasi”

antara

Pemerintah Daerah DIY dengan Pemprov Sulawesi Utara 15. Perjanjian Kerjasama “Pendampingan Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah di BKPM DIY” antara BKPM DIY dengan UGM 16. Kesepakatan

Bersama

Konferensi

“Penyelenggaraan

Cities

on

Volcanoes 8” antara Pemerintah Daerah DIY dengan Badan Geologi Kementerian ESDM, Pemkab Sleman dan UGM 17. Perjanjian Kerjasama “Penyelenggaraan Konferensi Cities on Volcanoes 8” antara Pemerintah Daerah DIY dengan Badan Geologi Kementerian ESDM, Pemkab Sleman dan UGM 18. Kesepakatan Bersama “Pengembangan Sumber Daya Manusia” antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemkot Samarinda 19. Perjanjian

Kerjasama

“Penyelenggaraan

Pengukuran

Kompetensi

Menggunakan metode Assessment Center” antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemkot Samarinda

Tahun 2014 1. Kesepakatan Bersama “Revitalisasi Kawasan Stasiun Tugu dan Pengembangan Pedestrian di Kawasan Malioboro” antara Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta, Kraton Yogyakarta, dan PT. KAI. 2. Perjanjian Kerjasama “Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta” antara Pemda DIY dengan Pemprov Jateng. 3. Kesepakatan

Bersama

“Peningkatan,

Pengembangan,

dan

Pemberdayaan Sumber Daya berbagai Aspek” antara Pemda DIY dengan UGM 4. Kesepakatan Bersama “Penghentian Kekerasan Fisik dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial di DIY” antara Polda DIY, KOREM 072, Kejati DIY, BID DIY dan Pemda DIY.


16

5. Pedoman

Kerja

“Penghentian

Kekerasan

Fisik

dalam

Rangka

Penanganan Konflik Sosial di DIY”antara Polda DIY, KOREM 072, Kejati DIY, BID DIY dan Pemda DIY. 6. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama “Pembayaran Tiket Bus Trans Jogja Dengan Sistem Kartu Elektronik

Pra-Bayar “Brizzi” antara

Pemerintah Daerah DIY dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 7. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama “Pembayaran Tiket Bus Trans Jogja dengan Sistem Kartu Elektronik Pra-Bayar “FLAZZ” antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT Bank Central Asia Tbk. 8. Kesepakatan Bersama “Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu” antara Pemda DIY dengan BPOM RI 9. Perjanjian

Kerjasama

“Penerbitan

dan

Pencabutan

Pengakuan

Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional” antara Pemda DIY dengan BPOM RI 10. Perjanjian Kerjasama “Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan” antara Pemda DIY dengan BPOM RI. 11. Perjanjian Kerjasama “Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan Olahan dan Bahan Berbahaya” antara Pemda DIY dengan BPOM RI.

Sementara kerjasama antar Pemerintah DIY dengan Pihak Luar Negeri yang difasilitasi pembentukannya oleh BKPM DIY pada tahun 2012 sampai dengan Nopember 2014 sebanyak 3 (tiga) kerjasama baru sebagai berikut : 1. Letter of Intent (LoI) antara DIY – Provinsi Keyseri, Turki (LoI ditandatangani pada tanggal 10 April 2013) 2. Letter of Intent (LoI) antara DIY – Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok (LoI ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013) 3. Agreement

antara

DIY

–

Shanghai, Republik

Rakyat

Tiongkok

(Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2014


17

Selain perjanjian kerjasama luar negeri baru di atas, sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Daerah DIY masih memiliki 9 (Sembilan) perjanjian kerjasama dengan daerah lain di luar negeri yang masih berlaku meliputi: 1. Sister Province dengan Kyoto Prefecture, Jepang, meliputi kerjasama bidang

seni

budaya,

pendidikan/iptek,

pariwisata,

industry

serta

pertanian ( pengembangan kultur jaringan) ( MoU Sister Province ). 2. Dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang perdagangan, pariwisata, iptek, industri, pendidikan dan kebudayaan ( MoU Sister Province ). 3. Dengan

Negara Bagian California, AS, perjanjian kerjasama meliputi

bidang ekonomi perdagangan, pariwisata, industry, pendidikan dan kebudayaan serta pertanian ( MoU Sister Province ). 4. Dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria, perjanjian kerjasama meliputi bidang ekonomi dan perdagangan, industry, pariwisata, kebudayaan serta ilmu pengetahuan ( MoU Sister Province ). 5. Dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang ekonomi,

pendidikan,

kebudayaan/seni,

pertanian,

pariwisata,

perdagangan dan industri ( MoU Sister Province ). 6. Dengan Chungcheongnam-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang administrasi

pemerintahan,

budaya/seni,

iptek,

perdagangan

dan

industri, pariwisata, informasi dan komunikasi , pertanian serta perikanan ( MoU Sister Province ). 7. Dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang pariwisata, pertanian, iptek , kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan lainlain ( MoU friendly ties cooperation). 8. Dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, meliputi kerjasama bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan bidang-bidang lain yang disepakati ( MoU friendly ties cooperation ). 9. Dengan Provinsi St. Petersburg, Rusia, meliputi kerjasama bidang kebijakan ekonomi dan industri, iptek, kebudayaan dan pariwisata ( letter of intent / LoI).


18

Serta kerjasama dengan pihak ketiga di luar negeri yang masih berlaku: 1. Minutes of Discussion on The Cooperation To Implement The Integrated Water Resources Management ( IWRM ) In The Province Of Yogyakarta Special Region,

dengan Institut Teknologi Karlsruhe,

Jerman,

Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan BATAN ( lanjutan dari Proyek Bribin ). 2. Letter of intent (pernyataan kehendak)

kerjasama promosi investasi

dengan International Finance Corporation ( IFC ). 3. Letter

of

intent

(pernyataan

kehendak)

bidang

pariwisata,

jasa

pengiriman dan penerbangan dengan HNA Group Co. Ltd., China.

Selain kerjasama dengan pihak luar negeri yang telah ditandatangani di atas, antara tahun 2012 – 2014 BKPM DIY juga telah melakukan kegiatan perintisan kerjasama dengan pihak-pihak sebagai berikut: 1. Negara Bagian Victoria 

Telah dilakukan penjajagan kerjasama pada Juli 2014



Kunjungan Delegasi dari Australia-Indonesia Center terkait dengan rencana penyelenggaraan Melbourne Symphoni Orchestra di Yogyakarta tahun 2015

2. Negara Bagian South Australia 

Pihak Pemerintah Negara Bagian South Australia telah berkunjung ke DIY pada bulan Oktober 2013



Pemda DIY telah melakukan kunjungan penjajagan pada bulan Juni 2014



Universitas Flinders, Adeleide telah berkunjung ke Yogyakarta bulan September 2014 untuk menyampaikan informasi tentang Australian Asia Art Festival tahun 2015 yang akan menjadikan Indonesia sebagai Icon.

3. Provinsi Modena, Italia 

Surat Penawaran dari Modena Italy pada tahun 2013, dengan disposisi Gubernur untuk ditindaklanjuti



Diusulkan dilakukan penjajakan potensi kerjasama pada tahun anggaran 2015


19

B.

Kondisi Umum Penanaman Modal Pelaksanaan program/kegiatan selama kurun tahun anggaran 2012 -

2014 diarahkan untuk peningkatan promosi peluang-peluang serta potensi investasi yang ada serta peningkatan iklim dan realisasi investasi.

Upaya

peningkatan promosi investasi telah dilaksanakan melalui bentuk keikutsertaan dalam pameran-pameran investasi tingkat regional maupun skala nasional seperti gelar potensi investasi daerah (GPID), Trade and Tourism Investment (TTI) Expo, penyelenggaraan one on one meeting, business forum/business meeting dengan calon investor dan stakeholder terkait serta penyelenggaraan promosi peluang investasi melalui situs internet“Jogja Invest”. Table 2.6. Penyelenggaraan Pameran 2012 – 2014

Kegiatan

Tahun 2012

2013

2014

 Pameran Investasi

2 kali

1 kali

-

 Pameran GPID

2 kali

2 kali

2 kali

 Business Meeting

2 kali

4 kali

4 kali

 Pameran APKASI

-

-

1 kali

 Pameran IICE

-

-

1 kali

-

-

1 kali

-

-

1 kali

 Pameran Sekaten

1 kali

1 kali

1 kali

 Pameran PRJ

1 kali

1 kali

1 kali

 Pameran Pembangunan

1 kali

1 kali

1 kali

 Invesda Expo

2 kali

1 kali

1 kali

Penyelenggaraaan Pameran Investasi

 Mengikuti kegiatan promosi BKPM RI di Korea Selatan  Mengikuti kegiatan promosi BKPM RI di Jepang Penyelenggaraan Pameran Potensi Daerah

Upaya peningkatan iklim dan realisasi investasi di DIY pada tahun 2012 2014 dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama yakni perbaikan perangkat


20

sistem serta prosedur investasi dan peningkatan jalinan komunikasi berikut pelayanan prima kepada investor. Perbaikan perangkat sistem dan prosedur telah diupayakan dengan optimalisasi fungsi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang telah memenuhi kualifikasi bintang satu (Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penetapan Kualifikasi Terhadap 130 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2010). Kualifikasi bintang satu memberikan kewenangan bagi Gerai P2T DIY untuk melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE (sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik). Per tahun 2012, Gerai P2T DIY telah melayani 334 surat persetujuan / ijin prinsip. Adapun sampai dengan bulan September 2014, telah melayani sejumlah 382 surat persetujuan/ijin. Ini berarti target dalam RPJMD 2012-2017 untuk tahun 2014 yang mencapai 347 surat persetujuan/ijin prinsip telah terlampaui. Gerai P2T DIY saat ini telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) sampai dengan mekanisme kerja dan petunjuk pelaksanaan pengaduan, menerapkan standar ISO 9001-2008, menerapkan paralelisasi izin, dan menggunakan TIK sebagai sarana perizinan online. Optimalisasi fungsi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) ini telah membuahkan apresisasi dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2013 Gerai P2T DIY

memperoleh

penghargaan

“Citra

Pelayanan

Prima

(CPP)“

dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena prestasinya dalam memberikan kinerja pelayanan publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DIY. Strategi

lain yang juga diupayakan untuk peningkatan realisasi

penanaman modal adalah optimalisasi serta revitalisasi peran Kantor Perwakilan Daerah (KAPERDA) DIY di Jakarta sebagai single window sekaligus front office Pemerintah Daerah DIY di Jakarta. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan terkait hal tersebut diantaranya pelaksanaan gathering bersama perusahaan-perusahan penanaman modal di DIY yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Kegiatan-kegiatan tersebut secara khusus merupakan upaya menjalin


21

komunikasi intensif dengan perusahaan-perusahaan penanam modal agar terus mempertahankan dan jika memungkinkan menambah investasinya di DIY. Selanjutnya capaian yang

juga

dari indikator kinerja terkait penanaman modal

merepresentasikan

efektifitas

pelaksanaan

program/kegiatan

sebagaimana tersebut diatas adalah : Tabel 2.7. Realisasi Investasi DIY Tahun 2008-2014 Investasi PMDN (Rp)

Investasi PMA (Rp)

2008

1.806.426.455.845

2.415.461.744.857

4.221.888.200.702

142.187.960.933

Pertum buhan (%) 3,49

2009

1.882.514.536.845

2.508.131.163.857

4.390.645.700.702

168.757.500.000

3,99

2010

1.884.923.869.797

2.696.046.957.447

4.580.972.827.244

190.327.126.542

4,33

2011

2.313.141.695.784

4.110.436.324.224

6.423.578.020.008

1.842.605.192.764

40,22

2012

2.805.944.605.930

4.250.121.535.829

7.056.066.141.759

632.488.121.751

9,85

Tahun

PMA+PMDN (Rp)

Pertumbuhan (Rp)

2013

2.864.654.491.755

5.203.115.642.883

8.067.770.134.638

1.011.703.992.879

14,338

2014

3.568.546.291.755

5.955.853.842.883

9.524.400.134.638

1.456.630.000.000

18,05

Adapun perkembangan penanaman modal di DIY dalam kurun waktu tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.1. Pertumbuhan Investasi PMDN/PMA (%) 2008-2014


22

Investasi di DIY tumbuh 18,05% dari tahun 2013 sebesar Rp. 8.067.770.134.638,- menjadi Rp. 9.524.400.134.638,- pada tahun 2014 yang terdiri dari PMDN Rp. 3.568.546.291.755,- dan PMA sebesar Rp. 5.955.853.842.883,-. Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 218 perusahaan, yang terdiri dari 119 PMA dan 106 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 44.145 TKI dan 189 TKA. Pada tahun 2014, lima sektor terbesar penyumbang investasi di DIY, yaitu secara berturut-turut dari yang terbesar adalah Perhotelan dan Restoran, Perdagangan, Industri Tekstil, Jasa Lainnya dan Transportasi. Capaian sasaran Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN dengan target Rp. 8.946.874.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 9.524.400.134.638,- atau sebesar 106,46% penyebab keberhasilan atau kenaikan pertumbuhan nilai investasi adanya Perluasan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), solusi

atau upaya untuk

peningkatan realisasi penanaman modal, BKPM DIY telah Memfasilitasi percepatan Realisasi Investasi, melakukan penanganan permasalahan investasi dan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.898.583.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.774.742.075,- atau sebesar (93,48%). Kondisi ini mampu meningkatan pertumbuhan nilai investasi sebesar Rp. 1.456.630.000.000,- atau 18,05 % dari capaian realisasi nilai investasi komulatif tahun 2014. Sasaran strategis meningkatnya nilai investasi di DIY baik PMA maupun PMDN didukung dengan 1 (satu) program dan 11 (sebelas) kegiatan, sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2014 ada 10(sepuluh) kegiatan telah memenuhi realisasi anggaran maupun fisik diatas 90%. Sementara itu , sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan nonperizinan yang realisasi anggaran di bawah 90% disebabkan oleh Pemberian honor tim diukur dengan kinerja yang ditentukan dari ada atau tidaknya perusahaan yang mengajukan insentif dan kemudahan. Dan tabel capaian anggaran pendukung sasaran meningkatnya nilai investasi di DIY baik PMA maupun PMDN seperti terlampir. Indikator ketercapaiannya

kinerja di

sasaran

tahun-tahun

tercapai yang

dan akan

masih datang


perlu dengan

dijaga cara 23

mengintensifkan promosi investasi baik di dalam negeri maupun luar negeri,sehingga pada akhir rencana di tahun 2017, target Nilai Investasi dapat dipenuhi. Selama 8 (delapan) tahun terakhir, perkembangan PMA/PMDN Per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.8. Realisasi Investasi PMA/PMDN Per Kabupaten/Kota Realisasi Investasi per kabupaten/kota s.d. tahun (dalam juta rupiah) Kab/Kota

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bantul

162,028

164,905

183,861

220,461

244,151

378,282

417,262

467,278

1,406,253

1,747,925

1,848,630

1,964,030

2,055,669

3,415,269

3,518,179

3,962,346

Gunungkidul

44,447

77,523

77,523

88,815

107,179

38,419

131,843

131,842

Kulon Progo

28,559

28,559

29,819

32,185

36,934

127,358

37,096

37,095

Yogyakarta

2,383,380

2,060,788

2,082,055

2,085,155

2,137,040

2,464,252

2,951,686

3,469,206

Total

4,024,667

4,079,700

4,221,888

4,390,646

4,580,973

6,423,580

7,056,066

8,067,770

Sleman

Secara regional, investasi nampaknya masih terkonsentrasi di Sleman dan Kota dengan porsi yang mencapai sekitar 90% baik untuk PMDN maupun PMA. Sementara di tiga wilayah lain hanya memiliki porsi 11% untuk PMDN, sementara untuk PMA bahkan kurang dari 10%. Hal ini tentu membawa dampak kesenjangan ekonomi antar wilayah. Secara teori pengelompokan investasi (aglomerasi) semacam ini sangat mungkin terjadi. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan aglomerasi, antara lain daya dukung infrastruktur, SDM, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi. Secara sektoral, baik PMDN maupun PMA lebih dominan pada tiga sektor utama, yaitu Industri, Perhotelan, dan Jasa-jasa. Sampai dengan tahun 2013, ketiga sektor ini memiliki pangsa lebih dari 90% untuk PMDN, sementara untuk PMA bahkan mendekati 98%. Secara rinci porsi masingmasing realisasi Penanaman Modal Per-sektor untuk PMDN dan PMA ditunjukkan pada tabel berikut:


24

Tabel 2.9. Rekap Penanaman Modal Per-Sektor S/d Desember Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Sektor Primer Tanaman Pangan Perkebunan Peternakan Perikanan Kehutanan Pertambangan Sekunder Ind. Makanan Ind. Tekstil Ind. Barang dari kulit dan alas kaki Ind Kayu Ind. Kertas dan percetakan Ind. Kimia dan farmasi Ind. Karet dan plastik Ind. Miniral Non Logam Ind logam,mesin dan elektronik Ind. Instrumen kedokteran presisi optik dan jam Ind. Kendaraan bermotor dan alat taransportasi lain Ind. Brg dari semen Tersier Listrik,gas dan air Kontruksi Perdagangan dan Reparasi Perhotelan dan restoran Transportasi,gudang dan komunikasi Perumahan,kawasan industri dan perkantoran jasa lainnya Jumlah

PMDN 27.572.514.000 1.134.840.000 25.287.674.000 400.000.000 750.000.000 1.165.411.322.834 153.731.071.516 777.987.469.068

PMA 40.515.930.000 24.305.400.000 15.373.080.000 675.000.000 162.450.000 1.165.006.824.744 713.869.139.221 100.137.077.675

6.692.000.000

206.075.645.348

5.205.420.750 79.227.821.558 231.560.000 95.341.570.000 9.901.358.942

62.197.542.000 38.284.322.500 22.041.000.000 2.061.000.000

22.326.944.000

20.341.098.000

-

-

-

-

14.766.107.000 1.671.670.654.921 2.872.560.000 13.696.245.000 1.191.571.540.000

3.997.592.888.139 237.260.006.000 36.000.000.000 1.580.971.004.656 1.116.098.976.710

84.631.296.710

636.786.630.000

-

-

378.899.013.211

390.476.270.773

2.864.654.491.755

5.203.115.642.883


25

Sesuai

dengan

target

dalam

RPJMD,

diharapkan

terjadi

pertumbuhan realisasi investasi yang cukup signifikan di DIY dalam kurun waktu 2013-2017 terutama di wilayah kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul dan Bantul yang selama ini masih tertinggal dari wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta. Secara kewilayahan, target realisasi investasi yang diperlukan untuk menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10. Target Investasi Tahun 2013-2017 2013 Yogyakarta 2,983,833 Sleman 3,690,494 Bantul 431,957 KulonProgo 559,637 Gunungkidul 143,842 DIY 7,809,763 NB: (dalam juta rupiah)

2014 3,016,331 4,122,606 654,692 852,861 300,384 8,946,874

2015 3,049,182 4,621,749 954,692 1,167,782 673,778 10,467,183

2016 3,082,391 5,110,036 1,414,147 1,594,100 1,074,162 12,274,836

2017 3,115,962 5,530,641 1,810,323 2,199,696 1,346,147 14,002,769

Untuk mengembangkan penanaman modal dan menarik investor diperlukan adanya beberapa strategi berupa daya tarik, daya tahan, dan daya saing. Komponen dari masing-masing strategi tersebut sebagai berikut:

1.

Daya tarik a.

Peningkatan kapasitas kemampuan pemasaran bagi aparatur.

b.

Koordinasi lintas sektoral secara periodik dalam penyusunan peluang investasi. Secara khusus, BKPM dan dinas teknis tingkat provinsi dan kabupaten mencari peluang investasi yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di wilayah Gunungkidul dan Bantul.

c.

Business meeting dengan target investor. Secara khusus untuk mengatasi ketertinggalan, Pemkab Gunungkidul dan Bantul bersama-sama Pemprov pro aktif untuk “menjemput” baik PMDN maupun PMA. Tugas Pemkab, disamping mencari investor, juga


26

mendata dan menginformasikan peluang investasi. Informasi ini selanjutnya

dikomunikasikan

pada

calon

investor

potensial

maupun pada Pemprov. Sedangkan tugas Pemprov, mencari dan menghubungkan dengan investor potensial dan Pemerintah pusat, baik BKPM maupun kementrian. d.

Promosi dilakukan dengan menghubungi contact person, melalui aneka media seperti media cetak, elektronik, dan web serta pameran.

2.

Daya tahan a.

Koordinasi penanangan perijinan dan pengawalan proses perijinan

b.

Koordinasi lintas sektor dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif misal koordinasi dalam hal perburuhan dan isu lain yang berpotensi berpengaruh pada iklim investasi

c.

Perlu adanya Perda untuk melindungi investor lokal, tetapi tanpa merugikan investor dari luar baik PMA maupun PMDN. Misalnya pembatasan jangka operasi PMA, partnership dengan lokal, pelibatan penduduk setempat, dll.

d.

Penangangan koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), utamanya untuk investasi besar dan strategis. Kegiatan yang perlu dilakukan:  Melakukan

studi

banding

kelebihan,

kekurangan,

dan

optimalisasi KPS, misalnya dalam pengelolaan monorel DKI. Studi banding tidak perlu banyak orang, cukup tim kecil tetapi fokus dan tidak perlu ke luar negeri karena sistem hukum yang berbeda.  Diadakan studi potensi KPS secara akademik  Pemda DIY dan Pemkab bersama-sama melihat peluang yang bisa di KPS-kan  Menyusun regulasi daerah tentang KPS  Mencari partner swasta yang “baik” 3.

Daya saing a.

Koordinasi terkait kebutuhan investor, seperti infrastruktur  transportasi diselesaikan),

(jalan jalan

lintas

selatan

menuju

sebaiknya

kawasan


industri

segera perlu 27

ditingkatkan, jalan menuju kawasan wisata baru perlu ditingkatkan  energi (Gunungkidul sering terjadi pemadaman listrik) dan sumber energi lain  peningkatan ketersediaan air bersih khususnya di Kab. Gunungkidul  komunikasi b.

Land banking adalah hal penting, karena salah satu keluhan utama dari investor yang akan masuk ke DIY adalah harga tanah yang mahal. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk land banking:  Harus disiapkan tanah dengan luasan yang cukup, dan tanah tersebut bukan milik person. Tanah Kraton atau tanah Pemda mungkin akan lebih baik.  Tanah tersebut perlu dilengkapi dengan infrastruktur yang memadahi, baik infrastruktur transportasi, energi, air, dan komunikasi.  Harga tanah tersebut perlu diatur sehingga, jangan sampai naik tidak terkontrol

c.

Pameran

dengan

menyelenggarakan

mengundang ini,

tidak

buyer

perlu

potensial.

terpaku

pada

Untuk produk

konvensional, tetapi mengenalkan produk-produk baru. Misalnya pameran potensi produk pertambangan, produk perikanan, dan lain-lain. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan a.

Tantangan (Threats) yakni: 1.

Proses perijinan bagi perusahaan PMA yang harus dikeluarkan pusat.

2.

Potensi hambatan koordinasi promosi, dan pengembangan penanaman modal akibat kebijakan desentralisasi (otonomi daerah).

3.

Intensitas penciptaan daya saing pada promosi dan penanaman modal oleh provinsi lain dan negara lain.


28

b.

Peluang (Opportunities) yakni: 1.

Komitmen pemerintah untuk mendorong investasi yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

2.

Keberadaan asosiasi/ forum pengusaha sebagai mitra strategis untuk pengembangan penanaman modal.

3.

Pemerintah

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

secara

otonomi

melakukan kebijakan kerjasama dengan pihak lain. 4. c.

Banyaknya tawaran kerjasama dari berbagai pihak

Kelemahan (Weaknesses) yaitu: 1.

Sarana dan prasarana yang kurang mendukung operasional BKPM

2.

Minimnya database dan profil investasi.

3.

Belum

optimalnya

penggunaan

teknologi

informasi

untuk

pengembangan penanaman modal.

d.

4.

Peningkatan kualitas aparatur dalam penanganan kerjasama

5.

Persepsi investor terhadap LKPM masih rendah

Kekuatan (Strenghts) yaitu: 1.

UU Penanaman Modal dan Perda Kemudahan Penanaman Modal.

2.

Dukungan kelembagaan yang kuat pada BKPM.

3.

Komitmen Pemda dengan slogan “Jogja Invest” yang terbuka untuk investor.


29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengayaan

analisis

lingkungan

eksternal

terhadap

proses

perencanaan salah satunya dijawab melalui pengembangan berbagai sistem informasi pembangunan. Adapun sistem informasi yang telah berjalan

di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY antara lain,

Sistem Informasi “Jogja Invest”, sehingga diharapkan semua informasi tentang Penanaman Modal dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholder. Namun demikian upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A.

Identifikasi Permasalahan Penanaman Modal 1.

Belum Optimalnya Infrastruktur pendukung Investasi;

2.

Regulasi Daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota belum sepenuhnya berpihak pada investasi;

3.

Kesadaran perusahaan baik PMA maupun PMDN dalam mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah.

B.

Identifikasi Permasalahan Kerjasama 1.

Kurangya

komitmen

mitra

kerjasama

untuk

menindaklanjuti

kesepakatan bersama yang telah disepakati; 2.

Pengaturan Tata Cara pelaksanaan kerjasama belum semuanya memahami.

C.

Identifikasi Permasalahan Kaperda Warga DIY di Jakarta belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan anjungan TMII sebagai show windows Budaya Yogyakarta.


30

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih A.

Visi Daerah Istimewa Yogyakarta Selama lima tahun mendatang, Visi pembangunan DIY yang akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD DIY Tahun 2012-2017 adalah

“Daerah

Istimewa

Yogyakarta

yang

lebih

Berkarakter,

Berbudaya, Maju Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru" B.

Misi Daerah Istimewa Yogyakarta Misi adalah Pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1.

Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan

derajt

kesehatan

masyarakat,

mengembangkan

pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. 2.

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.

3.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.

4.

Memantapkan

prasarana

dan

sarana

daerah

dalam

upaya

meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.


31

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2012-2017, prioritas pembangunan yang disasar oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY adalah pada misi kedua yakni: “Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan”. 3.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Pada sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan BKPM

DIY

di

tingkat

nasional,

telah

menetapkan

visinya

yaitu

”Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Indonesia “ Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 3 (Tga) misi sebagai berikut: 1.

Mengupayakan peningkatan dan pemerataan Penanaman modal;

2.

Menjaga Harmonisasi dan koordinasi dibidang penanaman modal;

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, selama kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat teridentifikasi dengan baik, diharapkan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY akan dapat mempertahankan bahkan mampu meningkatkan Penanaman Modal yang menarik.

A.

Isu-Isu Strategis 1.

Bagaimana agar investor datang di daerah;

2.

Bagaimana mempertahankan investor yang sudah berada di DIY ?;

3.

Bagaimana pemerataan dan Percepatan Investasi di DIY;

4.

Bagaimana

agar

investasi

yang

telah

disetujui

(SP)

dapat

direalisasikan dan berkembang; Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY 2012-2017

32

5.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6.

Pengaruh MEA terhadap iklim investasi DIY;

7.

Adanya kemungkinan bencana alam. .

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY 2012-2017

33

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Berdasarkan uraian filosifi, visi, dan misi pembangunan Pemda DIY 2012-2017, serta memperhatikan visi dan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, maka Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BPKM) DIY merumuskan visi: ” Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta “ Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi BKPM DIY sebagai berikut: 1.

Mendorong peningkatan realisasi dan pemerataan penanaman modal yang didukung oleh promosi dan kualitas pelayanan penanaman modal; ;

2.

Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah;

3.

Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta

Keterkaitan antara Visi dan Misi Rencana Strategi (Renstra) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY Tahun 2012-2017, seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi dan Misi BKPM DIY Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY 2012-2017

34

Visi

Misi 1. Mendorong peningkatan realisasi dan

pemerataan

modal

penanaman

yang didukung oleh

promosi dan kualitas pelayanan ”

Terwujudnya

Penanaman Berdaya

Iklim

Modal

Yang

Saing

Menunjang

penanaman modal;

untuk 2. Mendorong pengembangan Kualitas

Perekonomian

jejaring kerjasama untuk

Daerah

mendukung pembangunan

Istimewa Yogyakarta “

daerah; 3. Mendorong

terwujudnya

hubungan yang harmonis antara pemerintah pemerintah

daerah pusat,

dengan

masyarakat

DIY di Jakarta dan pihak swasta

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi BKPM DIY serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut:

Tabel 4.2. Keterkaitan Misi dan Tujuan Misi 1.

Tujuan

Mendorong peningkatan realisasi dan modal

pemerataan

1.

Mewujudkan kebijakan daerah

penanaman

yang mampu mendorong

yang didukung oleh

realisasi dan pemerataan

promosi dan kualitas pelayanan

penanaman modal;

penanaman modal; ;


35

Misi 2.

3.

Tujuan

Mendorong pengembangan

2.

Mewujudkan peningkatan

jejaring kerjasama untuk

fasilitasi dan koordinasi dalam

mendukung pembangunan

rangka pembentukan dan

daerah;

pelaksanaan kerjasama;

Mendorong

terwujudnya

3.

Mewujudkan hubungan yang

hubungan yang harmonis antara

harmonis antara pemerintah

pemerintah

daerah dengan pemerintah

pemerintah

daerah pusat,

dengan

masyarakat

pusat, masyarakat DIY di

DIY di Jakarta dan pihak swasta

Jakarta dan pihak swasta

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran utama dan indikator sasaran utamanya sebagai berikut:

Tabel 4.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Visi :” Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta “ Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Misi 1 :

Mewujudkan

Meningkatkan

Nilai Penanaman

Mendorong

kebijakan daerah

Nilai

modal

peningkatan

yang mampu

Penanaman

(Rupiah)

realisasi

dan mendorong

Modal di DIY

pemerataan

realisasi dan

baik PMA

penanaman

pemerataan

maupun PMDN

modal

yang penanaman modal;

didukung oleh promosi

dan

kualitas


36

pelayanan penanaman modal; ;

Visi :” Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta “ Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Misi 2:

Mewujudkan

Terwujudnya

Persentase (%)

Mendorong

peningkatan

kesepakatan

kesepakatan

pengembangan

fasilitasi dan

kerjasama dan

kerjasama yang

jejaring

koordinasi dalam

perjanjian

ditindaklanjuti ke

kerjasama

rangka

kerjasama

dalam perjanjian

untuk

pembentukan dan

dalam negeri

kerjasama

mendukung

pelaksanaan

maupun

pembangunan

kerjasama

kerjasama luar

daerah

negeri

Visi :” Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta “ Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Misi 3 : Mendorong

Mewujudkan

Mewujudkan

Jumlah

terwujudnya

hubungan yang

anjungan DIY di

kunjungan ke

hubungan

harmonis antara

TMII Jakarta

anjungan DIY di

yang harmonis

pemerintah daerah

sebagai show

TMII Jakarta

antara

dengan

windows budaya

pemerintah

pemerintah pusat,

yogyakarta

daerah dengan masyarakat DIY di pemerintah

Jakarta dan pihak


37

pusat,

swasta

masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Sasaran SKPD SASARAN SKPD

INDIKATOR SASARAN

Meningkatan Nilai

Nilai PMTB

Investasi di DIY

(Pembentukan

baik PMA maupun

Modal Tetap

PMDN

Bruto)

Terwujudnya

Persentase

kesepakatan

kesepakatan

kerjasama dan

kerjasama

perjanjian

yang

kerjasama dalam

ditindaklanjuti

negeri maupun

ke dalam

kerjasama luar

perjanjian

negeri

kerjasama

Mewujudkan

jumlah

Anjungan DIY

kunjungan

sebagai show

anjungan DIY

windows budaya

di TMII

2013

2014

2015

2016

2017

Juta Rupiah

19.908.292

20.979.358

22.120.635

23.465.570

24.920.435

%

55

60

65

70

75

orang

65.075

71.583

78.741

86.615

95.276

Yogyakarta.

4.3. Strategi dan Kebijakan Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang dalam tabel berikut ini.


38

Tabel 4.5. Strategi dan Arah Kebijakan MISI I :

Mendorong peningkatan realisasi dan pemerataan penanaman

modal yang didukung oleh promosi dan kualitas pelayanan penanaman modal; ; Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Mewujudkan

Meningkatkan

Koordinasi lintas

Mendorong

kebijakan daerah

Nilai

sektor dalam

meningkatkan Nilai

yang mampu

Penanaman

rangka

Investasi DIY dari

mendorong

Modal di DIY

menciptakan iklim

Rp.7.056.066.141.75

realisasi dan

baik PMA

penanaman modal

9,00 menjadi

pemerataan

maupun

yang kondusif dan

Rp.14.002.769.000.0

penanaman

PMDN

pemarataan

00,00

modal;

investasi (penumbuhan investasi di kapubaten tertinggal)

MISI II : Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Mewujudkan

Terwujudnya

Meningkatkan

Mendorong komitmen

peningkatan fasilitasi

kesepakatan

intensitas

pemerintah daerah dan

dan koordinasi

kerjasama dan

komunikasi dengan

mitra kerjasama baik di

dalam rangka

perjanjian

mitra kerjasama

dalam maupun di luar

pembentukan dan

kerjasama baik

baik dalam maupun

negeri untuk

pelaksanaan

kerjasama

di luar negeri.

merealisasikan

kerjasama.

dalam negeri

kesepakatan

maupun

kerjasama yang

kerjasama luar

dituangkan dalam

negeri.

perjanjian kerjasama dari 55% menjadi 75%


39

MISI III

: Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta Tujuan

Sasaran

Strategi

Mewujudkan

Mewujudkan

Komunikasi dan

hubungan yang

anjungan DIY

koordinasi dalam

harmonis antara

di TMII Jakarta

rangka menjalin

pemerintah daerah

sebagai show

hubungan yang

dengan

windows

harmonis antara

pemerintah pusat,

budaya

pemerintah

masyarakat DIY di

yogyakarta

daerah dengan

Jakarta dan pihak

pemerintah pusat,

swasta

masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta untuk

Arah kebijakan

Melakukan kegiatan yang mendukung terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta untuk Mewujudkan anjungan DIY di TMII Jakarta

mewujudkan

sebagai show windows

anjungan DIY di

budaya yogyakarta

TMII Jakarta sebagai show windows budaya yogyakarta


40

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan misi RENSTRA BKPM DIY yang seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan MISI I : Mendorong peningkatan realisasi dan pemerataan penanaman modal yang didukung oleh promosi dan kualitas pelayanan penanaman modal TUJUAN

SASARAN

Mewujudkan kebijakan daerah yang mampu mendorong realisasi dan pemerataan penanaman modal

Meningkatnya Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN

INDIKATOR SASARAN Nilai Investasi (rupiah)


STRATEGI Koordinasi lintas sektor dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan pemarataan investasi (penumbuhan investasi di kapubaten tertinggal)

ARAH KEBIJAKAN Mendorong meningkatkan Nilai Investasi DIY dari Rp.7.056.066.141. 759 menjadi Rp.14.002.769.000 .000

PROGRAM Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, Dan pemerataan Pertumbuhan Investasi

41

MISI II : Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah. TUJUAN Mewujudkan peningkatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan kerjasama.

SASARAN Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri.

INDIKATOR SASARAN Presentase (%) kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama

STRATEGI Meningkatkan intensitas komunikasi dengan mitra kerjasama baik dalam maupun di luar negeri.

ARAH KEBIJAKAN Mendorong komitmen pemerintah daerah dan mitra kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dari 55% menjadi 75%

PROGRAM Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah Dearh

MISI III : Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta TUJUAN Mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah

SASARAN Mewujudkan anjungan DIY di TMII Jakarta

INDIKATOR SASARAN Jumlah kunjungan ke anjungan DIY di


STRATEGI Komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan yang

ARAH KEBIJAKAN Melakukan kegiatan yang mendukung

PROGRAM Pelestarian Kekayaan Budaya

42

TUJUAN pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta

SASARAN sebagai show windows budaya yogyakarta

INDIKATOR SASARAN TMII Jakarta

STRATEGI harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta untuk mewujudkan anjungan DIY di TMII Jakarta sebagai show windows budaya yogyakarta

ARAH KEBIJAKAN terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta untuk Mewujudkan anjungan DIY di TMII Jakarta sebagai show windows budaya yogyakarta

PROGRAM Pengembangan Nilai Budaya

Tabel 5.2. Rencana Program dan Indikator Kinerja Program

PROGRAM

INDIKATOR

Peningkatan Nilai Iklim Investasi Investasi dan Realisasi (RP 000) Investasi

META INDIKATOR Nilai investasi kumulatif baik PMA maupun PMDN. Sumber Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kab/Kota

Satuan

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Juta Rupiah

7.056.066. 141

7.809.76 3.000

8.946.874. 000

10.467.183. 000

12.274.836. 000

14.002.769. 000


43

PROGRAM

INDIKATOR

Peningkatan Promosi, Kerjasama dan pemerataan pertumbuhan Investasi Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Jumlah Surat Persetujuan/ Ijin Prinsip

Pelestarian Kekayaan Budaya

jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII

Prosentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjut i ke dalam perjanjian kerjasama

Pengembanga Persentase n Nilai Budaya Organisasi Budaya berkategori maju

META INDIKATOR Jumlah kumulatif Surat Persetujuan/Iji n Prinsip yang dikeluarkan

Jumlah Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII

Satuan

2012

2013

2014

2015

2016

2017

buah

334

341

347

354

362

369

%

55

55

60

65

70

75

orang

n/a

n/a

n/a

n/a

86.615

95.276

%

0,94

1,03

1,11

1,24

n/a

n/a


44

5.3. Pagu Indikatif

Tabel 5.2. Pagu Pendanaan Indikatif NO. 1.

PROGRAM

KEGIATAN

Pelayanan

Penyediaan Jasa Surat

Administrasi

Menyurat

Perkantoran

Penyediaan Jasa

PAGU PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2013

2014

2015

2016

2017

11.000.000

14.850.000

15.000.000

16.000.000

17.000.000

418.000.000

448.830.000

506.000.000

556.600.000

612.260.000

10.550.000

11.285.000

12.870.000

14.157.000

15.573.000

55.200.000

52.740.000

71.500.000

78.650.000

86.515.000

256.600.000

286.710.000

308.000.000

338.800.000

372.680.000

40.000.000

59.228.075

49.500.000

54.450.000

59.895.000

56.500.000

70.720.000

71.500.000

78.650.000

86.515.000

Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY 2012-2017

45

NO.

PROGRAM

KEGIATAN Penyediaan Komponen


2014

2015

2016

2017

28.600.000

32.639.650

35.200.000

38.720.000

42.592.000

55.000.000

100.244.350

66.550.000

73.205.000

80.526.000

9.980.000

13.160.000

12.100.000

13.310.000

14.641.000

124.990.000

129.440.000

148.500.000

163.350.000

179.685.000

549.720.000

874.225.445

764.500.000

840.950.000

925.045.000

612.000.000

705.000.000

742.500.000

816.750.000

898.425.000

-

-

600.000.000

-

-

140.000.000

61.209.000

170.500.000

187.550.000

206.305.000

Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan Peralatan Bangunan Kantor Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja 2.

Peningkatan

Pengadaan Kendaraan

Sarana dan

Dinas/Operasional

Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


46

NO.

PROGRAM

KEGIATAN Pengadaan Peralatan


2014

2015

2016

2017

140.000.000

86.237.000

170.500.000

187.550.000

206.305.000

125.000.000

58.390.000

143.000.000

157.300.000

173.030.000

79.037.500

84.669.500

93.500.000

102.850.000

113.135.000

399.065.000

468.875.000

484.000.000

532.400.000

585.640.000

48.500.000

50.785.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

19.100.000

30.745.000

27.500.000

30.250.000

33.275.000

2.750.000

2.550.000

3.850.000

4.235.000

4.659.000

500.000.000

-

660.000.000

-

-

150.000.000

75.000.000

76.500.000

7.800.000

79.500.000

Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Kantor Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Pemeliharaan Kantor Rutin/Berkala Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor Rutin/Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3.

Peningkatan

Pendidikan Dan Pelatihan

Kapasitas

Formal

Sumberdaya Aparatur


47

NO. 4.

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan

Penyusunan Laporan

Pengembangan

Kinerja SKPD

Sistem Pelaporan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja

Keuangan SKPD

dan Keuangan

Penyusunan Rencana


2014

2015

2016

2017

5.408.300

5.658.300

5.800.000

5.900.000

6.000.000

14.000.000

18.369.800

18.750.000

19.500.000

20.000.000

87.951.900

80.000.000

75.000.000

75.000.0000

75.000.0000

14.951.600

14.901.600

15.200.000

16.000.000

16.200.000

389.412.000

515.951.500

520.000.000

570.000.000

600.000.000

750.050.000 1.815.280.000

2.000.000.000

2.200.000.000

2.400.000.000

Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 5.

Peningkatan

Penyelenggaraan

Promosi,

Pameran Investasi

Kerjasama dan

Penyelenggaraan

pemerataan

pameran potensi daerah

pertumbuhan Investasi

Pengembangan sistem

100.000.000

70.720.000

75.000.000

85.000.000

95.000.000

-

184.180.000

187.860.000

191.600.000

195.400.000

informasi penanaman modal Temu Bisnis Peluang Investasi dengan Investor Potensial


48

NO.

PROGRAM

KEGIATAN Koordinasi Penjajagan


2014

2015

2016

2017

192.837.880

99.990.000

102.000.000

104.000.000

106.000.000

39.789.000

72.346.000

73.800.000

75.300.000

76.800.000

-

345.739.990

352.650.000

359.700.000

366.900.000

30.000.000

31.274.000

31.900.000

32.550.000

33.200.000

62.725.900

43.138.000

44.000.000

44.900.000

45.800.000

671.689.980

600.000.000

612.000.000

624.000.000

636.000.000

57.120.000

56.450.000

57.600.000

58.750.000

59.900.000

Peluang Investasi dengan Calon Investor Potensial Penyusunan Data Potensi Investasi Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik 6.

Program

fasilitasi dan Koordinasi

Peningkatan Iklim

Kerjasama dan realisasi

Investasi dan

Pemantauan Investasi

Realisasi Investasi

Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal


49

NO.

PROGRAM

KEGIATAN Koordinasi Penyelesaian


2014

2015

2016

2017

69.976.000

71.165.000

72.600.000

74.000.000

75.500.000

1.045.733.000

445.140.000

454.000.000

463.000.000

472.260.000

122.840.000

149.987.000

152.900.000

156.000.000

159.000.000

43.131.350

44.039.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

35.999.400

64.510.000

65.800.000

67.000.000

68.350.000

-

50.070.000

51.100.000

52.150.000

53.200.000

Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyusunan kajian investasi Strategis Koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal Bimbingan dan pelatihan di bidang penanaman modal koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan nonperizinan Koordinasi Percepatan dan Pemerataan Realisasi Investasi


50

NO.

PROGRAM

KEGIATAN


Koordinasi Penciptaan

2014

2015

2016

2017

-

74.954.000

77.450.000

79.000.000

80.600.000

75.000.000

120.080.000

122.500.000

124.950.000

127.500.000

116.780.600

182.833.000

186.500.000

190.200.000

194.000.000

1.148.834.000

780.212.300

795.800.000

797.400.000

813.350.000

-

72.703.000

74.150.000

75.600.000

77.000.000

-

22.538.800

24.793.000

27.272.000

30.000.000

-

198.135.000

202.000.000

206.000.000

210.000.000

345.950.000

307.725.000

313.800.000

320.000.000

326.000.000

Stabilitas Iklim Investasi 7.

Peningkatan

Fasilitasi/Pembentukan

Kerjasama Antar

Kerjasama Antar Daerah

Pemerintah Daerah

Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama dalam negeri Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta

8.

Pengembangan

Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah


51

NO.

PROGRAM Nilai Budaya

KEGIATAN Fasilitasi Partisipasi


2014

2015

2016

2017

210.000.000

188.560.200

192.300.000

196.000.000

199.900.000

-

-

-

527.700.000

530.000.000

200.000.000

750.000.000

2.332.330.000

2.500.000.000

3.000.000.000

- 2.198.000.000

2.462.951.000

3.000.000.000

3.500.000.000

Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 9.

Pelestarian

Fasilitasi Partisipasi

Kekayaan Budaya

Masyarakat Dalam Pengeloaan Kekayaan Budaya

10.

Pengelolaan

Aktualisasi seni, adat dan

Keragaman Budaya

budaya daerah

(keistimewaan) 11.

Peningkatan

Pengembangan sarana

Sarana dan

Prasarana Anjungan DIY

Prasarana

di TMII

Kebudayaan (keistimewaan)

( (keistimewaan) (keistimewaan)


52

BAB VI INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN lndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Selanjutnya Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam waktu 5 (lima) tahun adalah seperti pada tabel dibawah ini. Tabel 6.1. Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah

No

1.

Tujuan

Sasaran Strategis

Mewujudkan

Meningkatnya

kebijakan daerah

Nilai Investasi di

yang mampu

DIY baik PMA

mendorong

maupun PMDN

Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun Satuan

Program

Nilai Investasi

realisasi dan

Jumlah surat

pemerataan

persetujuan/ijin

penanaman modal

prinsip


Rupiah

Izin

2013

2014

2015

2016

2017

7.809.763.0

8.946.874.0

10.467.183.0

12.274.836.

14.002.769.0

00.000

00.000

00.000

000.000

00.000

341

347

354

362

369

53

No

2

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun Satuan

2013

2014

2015

2016

2017

%

55%

60%

65%

70%

75%

orang

65.067

71.583

78.741

86.615

95.276

Program

Mewujudkan

Terwujudnya

Persentase

peningkatan

kesepakatan

kesepakatan

fasilitasi dan

kerjasama dan

kerjasama yang

koordinasi dalam

perjanjian

ditindaklanjuti

rangka

kerjasama baik

kedalam

pembentukan dan

kerjasama

perjanjian

pelaksanaan

dalam negeri

kerjasama

kerjasama

maupun kerjasama luar negeri.

3

Mewujudkan

Mewujudkan

Jumlah

hubungan yang

anjungan DIY di

kunjungan ke

harmonis antara

TMII Jakarta

anjungan DIY di

pemerintah daerah

sebagai show

TMII Jakarta

dengan pemerintah

windows budaya

pusat, masyarakat

yogyakarta

DIY di Jakarta dan pihak swasta.


54

BAB VII PENUTUP Rencana Strategi (Renstra) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY tahun 2012-2017 ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan di tetapkannya Renstra yang baru. Pada tahun 2015 Renstra BKPM ini direview dengan maksud untuk memperbaiki Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disesuaikan dengan sasaran dan indikator sasaran pada RPJMD. Dalam rangka operasional Renstra ini dalam mencapai tujuan dan sasarannya maka BKPM DIY mengambil langkah-langkah yang konkrit guna mengimplementasikannya, serta mewujudkan kinerja program yang ada secara efektif, efisien, serta tepat tujuan dan tepat sasaran. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan di bidang penanaman modal tergantung dari peran aktif, semangat, daya juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur yang terkait dengan bidang penanaman modal yang ada di DIY. Diharapkan, implementasi renstra ini akan dapat mempercepat proses pencapaian visi dan misi Pemda DIY 2012-2017.


55

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY TAHUN

Recommend Documents