PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa usaha untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum; b. bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesataraan, kebersamaan, dan kejujuran; c. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran adminitratif dan kesekretariatan partai politik perlu adanya bantuan dana yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang memiliki kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819); 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251); 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277); 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Poltik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 SERI D). Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Komisi Pemilihan Umum Propinsi adalah Komisi Pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 6. Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Kantor Wilayah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 7. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 8. Partai Politik adalah organisasi politik di tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka-rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik; 9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 10. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
BAB II BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 (1)
Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
(2)
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(3)
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.
Pasal 3 (1)
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum tahun 2004.
(2)
Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4 (1)
Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk setiap kursi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-tahun.
(2)
Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB III PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 5 (1)
Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah ditanda-tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan : a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang; c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi. d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda-tangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik; e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(2)
Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Kepala Biro Tata Pemerintahan.
BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK Pasal 6 (1)
Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
(2)
Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Biro Tata Pemerintahan dan anggotanya terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan instansi terkait;
(3)
Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)
Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 7 Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 8 Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.
Pasal 9 Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan persyaratan administrasi : a.
Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD Partai Politik;
b.
Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
c.
Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda-tangani oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
Pasal 10 Bantuan Keuangan yang belum diberikan kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran berjalan dianggarkan pada tahun berikutnya. Pasal 11 Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 12 (1)
Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan.
(2)
Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diaudit Kantor Wilayah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
(3)
Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi.
Pasal 13 Sisa penggunaan anggaran bantuan Partai politik yang belum dipergunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran disetor kembali ke Kas Daerah atau dapat pula dimasukkan dalam rekening saldo partai politik yang bersangkutan.
Pasal 14 Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai bantuan keuangan kepada partai politik yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.
Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 2006 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2006 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ttd BAMBANG S. PRIYOHADI NIP. 110 021 674 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I.
UMUM Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas. Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : ayat (1) huruf a: pengertian Legalisir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan hanya untuk tahun pertama, kecuali ada perubahan pengurus Partai Politik. ayat (1) huruf b dan c: pengertian Legalisir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dilakukan hanya untuk tahun pertama. Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Apabila ada Partai Politik yang mempunyai kepengurusan ganda maka bantuan belum akan diberikan sampai dengan terselesaikannya permasalahan kepengurusan ganda tersebut. Pasal 11: Cukup jelas
Pasal 12: Pelaksanaan audit. Sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilakukan oleh Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan estela ada permintaan dari Partai Politik. Pasal 13:
Sisa anggaran bantuan Partai Politik yang masukkan dalam rekening saldo Partai Politik dipertanggungjawabkan tahun berikutnya.
Pasal 14: Cukup jelas Pasal 15: Cukup jelas Pasal 16: Cukup jelas
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI DIY NOMOR : 2 TAHUN 2006 TANGGAL : 11 JULI 2006
BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004 Nomor :…………………………….. Pada hari ini ………….. tanggal ……………….. bulan …………. tahun ……………. Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor …………. Tahun ………… tanggal …….. telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun …… yang diajukan oleh DPD …………… Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ………………………………………… telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum tahun …. sebanyak ….. x Rp. ……………………. = Rp. ……………………. Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yogyakarta, TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 1.
…………………………………………
Ketua
(………………………..)
2.
…………………………………………
Sekretaris (………………………..)
3.
…………………………………………
Anggota
(………………………..)
4.
…………………………………………
Anggota
(………………………..)
5.
…………………………………………
Anggota
(………………………..)
6.
…………………………………………
Anggota
(………………………..)
7.
…………………………………………
Anggota
(………………………..)
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROPINSI DIY NOMOR : 2 TAHUN 2006 TANGGAL : 11 JULI 2006
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Nomor : …………………….. Pada hari ……………….. tanggal ……………… bulan …………… Tahun …... yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan ………………………………………… selanjutnya disebut Pihak Kedua.
lainnya
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun ………. kepada DPD …………………………… sejumlah Rp. …………………. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/Kas Daerah ………………………………….. melalui Rekening Bank Partai Politik …………………………………………. Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas Daerah …………………………………. diterima oleh DPD Partai Politik ………………………………………… yang bersangkutan. Pihak Kedua, DPD …………………………. Ketua
Pihak Pertama, A.n. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala
(…………………………………..)
……………………… NIP. …………………
Bendahara
(…………………………………..)
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROPINSI DIY NOMOR 2 TAHUN 2006 TANGGAL 11 JULI 2006
KOP SURAT PARTAI POLITIK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN ……… Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005 : ………………………. Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat.
Nama Partai Politik NPWP
: ……………….
Nomor Rekening Bank Alamat Jumlah Kursi Jumlah Dana
: ……………….
Pelaksanaan Audit : Tgl……, Bln. ..………….….., Thn. ……
: ………………. : ………………. : Rp. …………..
Yogyakarta, ……………………. Kepada Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Lewat Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi DIY di Yogyakarta Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut : NO.
JENIS BELANJA
JUMLAH UANG
KETERANGAN
1
2
3
4
1. Belanja Kebutuhan Administrasi 2. Belanja Daya dan Jasa 3. Lain-lain Pengeluaran Terbilang : ……………………. BENDAHARA
KETUA
(………………………….)
(………………………….)
Telah diaudit Kanwil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (…………………………..) Tembusan disampaikan kepada Yth. : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
