PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 1996
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang :
a.
bahwa keberhasilan pembangunan disamping menjadi tanggung jawab Pemerintah juga ditentukan oleh seberapa jauh peran serta semua warga mesyarakat selaku subyek sekaligus obyek didalam pembangunan;
b.
bahwa
untuk
menampung
peran
serta
warga
masyarakat
dalam
pembangunan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ditentukan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga, yang berpedoman lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1985 tentang Sumbangan Pihak Ketiga untuk Pembangunan Daerah;
c.
bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1985 tentang Sumbangan Pihak Ketiga untuk Pembangunan Daerah sudah
tidak
sesuai
lagi
dengan
perkembangan,
untuk
itu
perlu
ditinjau kembali;
d.
bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Sumbangan Pihak Ketiga untuk Pembangunan Daerah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
Mengingat :
1.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
2.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
5
Tahun
1975
tentang
Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor - )
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor - );
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contohcontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
6.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1978 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN
PERATURAN
DAERAH
PROPINSI
DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
a.
Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
c.
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
d.
Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat perolehannya
Daerah
oleh Pihak Ketiga
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa uang atau barang e.
baik bergerak maupun tidak bergerak;
Pihak ketiga adalah Orang atau Badan, khususnya yang berdomisili dan atau berusaha di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pihak lain yang memberikan sumbangan
f.
kepada Daerah;
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Pasal 2
(1)
Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak
(2)
Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah atau serupa dengan itu yang diberikan
(3)
Ketiga. dapat berupa
lain-lain sumbangan yang
oleh Pihak Ketiga.
Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal mengurangi kewajiban-kewajiban yang ersangkutan
ini tidak
kepada Negara dan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN Pasal 3 Penanggungjawab atas pemberian Sumbangan Pihak Ketiga adalah Dinas Pendapatan DAerah dibantu Biro Bina Perekonomian Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi terkait yang ada di Daerah. Pasal 4
(1)
Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa uang disetor ke Bank
Pembangunan
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemegang Kas Daerah, dan dicantumkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
(2)
Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak maupun bergerak menjadi kekayaan Pemerintah Daerah dan diserahkan kepada Pihak-pihak/instansi yang peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
tidak
pengelolaannya
bersangkutan sesuai dengan
(3)
Tata cara pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ini
diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur kepala Daerah.
Pasal 5
Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana imaksud dalam Pasal 4 Peraturan daerah ini dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah sebagai penerimaan pembangunan
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1985 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Untuk Pembangunan Daerah dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 23 Nopember 1996
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PENJABAT GUBERNUR
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA TTD
TTD
H. SOEDARNO SETOPRADJOKO
PAKU ALAM VIII
Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor
: 972.34 - 1093
Tanggal : 15 Oktober 1997 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri Nomor
:D : 38
Tanggal : 1 Desember 1997
PLH SEKRETARIS WILAYAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TTD IR. SOEBEKTI SOENARTO NIP.080016744
PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 14 TAHUN 1996 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH PEDESAAN
I. PENJELASAN UMUM.
Keberhasilan Pembangunan disamping menjadi tanggung jawab Pemerintah juga ditentukan oleh seberapa jauh peran serta warga masyarakat selaku subyek sekaligus obyek di dalam Pembangunan. Dalam rangka menampung peran serta warga masyarakat/para pengusaha dalam pembangunan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa salah satu sumber pendapatan Daerah dapat diperoleh dari Sumbangan Pihak Ketiga
Sumbangan Pihak ketiga untuk Pembangunan Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1985, karena perkembangan maka dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Sumbangan Pihak Ketiga Untuk Pembangunan Daerah.
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Sumbangan Pihak Ketiga Untuk Pembanguanan Daerah.
Pasal 1 huruf a s/d c :
Cukup jelas
huruf d
:
Yang dimaksud dengan uang adalah uang kartal dan giral.
huruf e
:
Yang dimaksud dengan pihak-pihak lain ialah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa memperbedakan Kewarganegaraan atau asal-usulnya.
huruf f Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Cukup jelas Cukup jelas
ayat (3)
Kewajiban kepada Negara antara lain pembayaran pajak dan retribusi .
Pasal 3
Yang dimaksud Instansi terkait antara lain Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Dinas
Perindustrian
Propinsi
daerah
Istimewa
Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta,
Kantor
Wilayah
Departemen
Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Pembangunan Daerah dalam Pasal ini mencakup pengertian pembangunan di Daerah Tingkat
II, dalam bentuk bagi hasil
yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 6 s/d 8
Cukup jelas.
