LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 46 TAHUN : 1983 SERI : D ---------------------------------------------------------------PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY) NOMOR : 10 TAHUN 1982 (6/1982) TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat :
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
Bahwa dengan semakin meningkatnya volume tugas Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam usaha pengembangan kegiatan dibidang ketenaga kerjaan, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Nomor 2 Tahun 1962 sudah tidak sesuai lagi. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pasal 49 ayat (2), telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1959.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. d. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB II PEMBENTUKAN DINAS TENAGA KERJA Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) (2) (3)
Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pasal 4
Dinas Tenaga Kerja a. melaksanakan Kerjaan. b. melaksanakan Daerah. c. melaksanakan Daerah.
mempunyai tugas pokok : urusan rumah tangga Daerah tugas
pembantuan
tugas-tugas
lain
dibidang
Ketenaga
yang
diserahkan
oleh
Kepala
yang
diserahkan
oleh
Kepala
Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari: a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas. b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian Sub Bagian. c. Unsur Pelaksana : Sub Dinas Sub Dinas yang masingmasing terdiri dari Seksiseksi. : Cabang Dinas yang terdiri dari Anak Cabang-anak Cabang. : Unit Pelaksana Tehnis Dinas. Pasal 7 (1)
(2)
Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Bagian Tata Usaha. c. Sub Dinas Bina Program. d. Sub Dinas Penyuluhan. e. Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dan Pekerja. f. Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur. g. Cabang Dinas. h. Unit Pelaksana Tehnis Dinas. Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 8
(1)
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan
(2)
segala kegiatan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah-tangga, memberikan informasi dan penerangan, menyelenggarakan effisiensi dan tatalaksana serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan dokumentasi. b. penyelenggaraan urusan kepegawaian. c. penyelenggaraan urusan keuangan. d. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan. e. penyelenggaraan kepustakaan. f. penyelenggaraan effisiensi dan tatalaksana. g. penyelenggaraan informasi dan penerangan. h. penyelenggaraan penyusunan dan pembuatan laporan. Pasal 10 (1)
(2)
Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Kepegawaian. c. Sub Bagian Keuangan. d. Sub Bagian Perlengkapan. e. Sub Bagian Effisiensi dan Tatalaksana. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal-pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 11
(1)
(2)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menerima dan mencatat surat-surat masuk dan keluar. b. menyelenggarakan kearsipan dan dokumentasi. c. menyelenggarakan pekerjaan tik dan penggandaan. d. menyelenggarakan urusan rumah tangga Kantor, (mempersiapkan rapat, penerimaan tamu, keamanan, ketertiban dan kebersihan Kantor). e. menyelenggarakan kegiatan kepustakaan yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja. f. mempersiapkan perjalanan Dinas. g. memberikan informasi dan penerangan. h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun dan memelihara daftar urut kepangkatan (ranklisjst) dan presentasi pegawai (daftar hadlir). b. mempersiapkan usul pengangkatan calon pegawai/kenaikan
(3)
(4)
(5)
pangkat, kenaikan gaji, penempatan jabatan, pemindahan, cuti, bebas tugas/pensiun, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, tanda jasa dan hukuman jabatan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian. c. mempersiapkan/mengurus latihan pegawai, kursus-kursus, tugas belajar, dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu pegawai. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. mengurus gaji dan lembur pegawai. b. mempersiapkan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. c. menyelenggarakan tata usaha keuangan. d. mempersiapkan serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan. e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. mengusahakan dan mengurus segala keperluan dan alat-alat tulis kantor serta perlengkapan lain. b. menyelenggarakan perbaikan barang-barang inventaris kantor. c. mengatur penggunaan, memelihara dan mengurus keperluan kendaraan Dinas. d. mempersiapkan/menyusun rencana keperluan perlengkapan/perbekalan rumah tangga Dinas. e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Effisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas: a. menyelenggarakan peningkatan sistem dan prosedur kerja. b. menghimpun informasi ketatalaksanaan bagi Pimpinan. c. mengolah dan menyajikan informasi ketatalaksanaan bagi Pimpinan. d. mempersiapkan penyusunan standar harga dan jenis kegiatan. e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Ke Tiga Sub Dinas Bina Program Pasal 12
(1)
(2)
Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melakukan pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan dibidang ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 13
Untuk
menyelenggarakan
tugas
tersebut
pada
pasal
12
Peraturan
Daerah ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana program Dinas. b. pengendalian dan evaluasi. c. penelitian dan pengembangan d. pengumpulan pengolahan dan penyajian data. e. penyusunan naskah laporan pelaksanaan program. Pasal 14 (1)
(2)
Sub Dinas Bina Program terdiri dari: a. Seksi Perencanaan. b. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. c. Seksi Penelitian dan Pengembangan. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Program. Pasal 15
(1)
(2)
(3)
Seksi Perencanaan mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pengumpulan data dan bahan-bahan perencanaan. b. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas. c. menghimpun mengolah dan menyajikan laporan yang menyangkut kegiatan-kegiatan pelaksanaan program Dinas. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program. Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Dinas baik yang bersifat adminstratif maupun tehnis. b. meyelenggarakan penilaian kegiatan pelaksanaan program Dinas. c. merumuskan saran-saran penyempurnaan pelaksanaan program Dinas. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program. Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas: a. menyelenggarakan penelitian dibidang ketenaga kerjaan. b. menginventarisasikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Dinas. c. menyusun dan merumuskan rencana peningkatan dan pengembangan dibidang ketenaga kerjaan. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program. Bagian Ke Empat Sub Dinas Penyuluhan Pasal 16
(1)
Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dibidang Kesejahteraan Ketenaga Kerjaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)
Sub Dinas Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 Peraturan Daerah ini Sub Dinas mempunyai fungsi: a. Pengelola Sarana Penyuluhan. b. Penyelenggaraan penyuluhan Kesejahteraan bagi Buruh Perusahaan Swasta, Buruh Tani dan Buruh Lepas. c. Penyelenggaraan penyuluhan Kesejahteraan bagi penganggur dan masyarakat. d. Penyelenggaraan penyuluhan Kesejahteraan bagi Pegawai dan Pekerja. Pasal 18 (1)
(2)
Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari : a. Seksi sarana penyuluhan. b. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Buruh, Pegawai dan Pekerja. c. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Penganggur dan masyarakat. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan. Pasal 19
(1)
(2)
(3)
Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas: a. menyiapkan kebutuhan perlengkapan penyuluhan. b. mengatur penggunaan perlengkapan penyuluhan. c. merawat perlengkapan penyuluhan. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Buruh, Pegawai dan Pekerja mempunyai tugas: a. menyelenggarakan penyuluhan tentang usaha-usaha peningkatan kesejahteraan buruh perusahaan swasta. b. menyelenggarakan penyuluhan tentang usaha-usaha peningkatan kesejahteraan buruh tani dan buruh lepas. c. melaksanakan penyuluhan tentang usaha-usaha peningkatan kesejahteraan pegawai dan pekerja. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Penganggur dan masyarakat mempunyai tugas: a. menyelenggarakan penyuluhan kepada penganggur dan masyarakat tentang usaha-usaha untuk memperoleh dan memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja. b. menyelenggarakan penyuluhan kepada penganggur dan masyarakat tentang usaha-usaha untuk memelihara,
c. d.
mengembangkan bakat dan kemampuan. menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketenaga kerjaan. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan. Bagian Kelima Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dan Pekerja Pasal 20
(1)
(2)
Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dan Pekerja mempunyai tugas menyelenggarakan usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan buruh dan pekerja serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dan Pekerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 21
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dan Pekerja mempunyai fungsi : a. Pengelolaan usaha kesejahteraan buruh dan pekerja. b. Penyelenggaraan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan buruh dan pekerja. c. Pemberian bimbingan dan pengawasan kepada Lemabag-Lemabga kesejahteraan buruh dan pekerja. d. Pembinaan dan pengembangan bakat/kemampuan dikalangan buruh dan pekerja. e. Penyelenggaraan jaminan hari tua pekerja. Pasal 22 (1)
(2)
Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dan Pekerja terdiri dari: a. Seksi Sarana Kesejahteraan Buruh dan Pekerja. b. Seksi Usaha Kesejahteraan Buruh dan Pekerja. c. Seksi Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Buruh dan Pekerja. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dan Pekerja. Pasal 23
(1)
Seksi Sarana Kesejahteraan Buruh dan Pekerja mempunyai tugas: a. mengelola sarana untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi buruh dan pekerja. b. mengelola sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial buruh dan pekerja. c. mengelola sarana kesejahteraan dan pendidikan bagi buruh dan pekerja. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dan Pekerja.
(2)
(3)
Seksi Kesejahteraan Buruh dan Pekerja mempunyai tugas: a. membimbing dan memajukan kesehatan dan pendidikan dikalangan buruh dan pekerja. b. menyelenggarakan kesegaran jasmani dan rekreasi bagi buruh dan pekerja. c. menyelenggarakan dan membina ketrampilan dikalangan buruh dan bekerja. d. menyelenggarakan surat-surat keputusan yang berkaitan dengan pembayaran dana hari tua pekerja. e. mempersiapkan dan membuat daftar pembayaran dana hari tua. f. menyelenggarakan pembayaran dana hari tua. g. menyelenggarakan pembukuan. h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dan Pekerja. Seksi Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Buruh dan Pekerja mempunyai tugas : a. mengadakan pembinaan terhadap Lembaga-Lembaga Kesejahteraan buruh dan Pekerja. b. mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap LembagaLembaga Kesejahteraan Buruh dan Pekerja dalam melaksanakan tugasnya. c. mengembangkan Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Buruh dan Pekerja. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dan Pekerja. Bagian Ke Enam Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Pasal 24
(1)
(2)
Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur mempunyai tugas menyelenggarakan usaha-usaha dibidang Kesejahteraan Penganggur dan memberi kerja kepada Penganggur serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur mempunyai fungsi : a. Pemberian usaha-usaha bidang kesejahteraan bagi penganggur dan pemberian kerja kepada Penganggur. b. Pendaya gunaan tenaga penganggur. c. Pemeliharaan Kemampuan bekerja penganggur. Pasal 26
(1)
(2)
Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur terdiri dari : a. Seksi Pendidikan Ketrampilan/kejuruan dan rekreasi. b. Seksi Pemberian Kerja. c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja. Seksi-Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat ini, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur. Pasal 27
(1)
(2)
(3)
Seksi Pendidikan Ketrampilan/kejuruan dan rekreasi mempunyai tugas : a. menyiapkan sarana penyelenggaraan kursus-kursus ketrampilan/kejuruan. b. menyiapkan sarana rekreasi dan olah raga bagi penganggur. c. menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan/kejuruan. d. menyelenggarakan rekreasi dan olah raga bagi penganggur. e. menyelenggarakan pembinaan kepada lembaga-lembaga Kursus Swasta. f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur. Seksi Pemberian Kerja mempunyai tugas: a. menyiapkan dan mengelola sarana pemberian kerja darurat/sementara kepada penganggur. b. menyelenggarakan pemberian kerja darurat/sementara kepada penganggur pada obyek-obyek pembangunan di pedesaan. c. menyelenggarakan pembinaan terhadap para bekas peserta latihan ketrampilan/kejuruan. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas : a. menyiapkan dan membimbing penganggur memasuki latihan kerja pada Lembaga/Perusahaan-perusahaan. b. menyelenggarakan usaha-usaha untuk membuka lapangan kerja. c. menyelenggarakan pembinaan kelompok-kelompok kerja produktif, bengkel-bengkel kerja, industri rumah tangga (home industri). d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur. Bagian Ke Tujuh Cabang Dinas Tenaga Kerja Pasal 28
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Tenaga
Kerja serta Anak Cabang dinas Tenaga Kerja akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ke Delapan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pasal 29 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tehnis Dinas akan diatur kemudian perundang-undangan yang berlaku.
Tatakerja Unit sesuai dengan
Pelaksana peraturan
BAB V TATA-KERJA Pasal 30 (1)
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sub Dinas, Bagian Tata Usaha, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Tehnis dinas, SeksiSeksi dan Sub Bagian, Anak Cabang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan hirisontal. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 31
(1)
(2)
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan dinas Tenaga Kerja harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 32
(1)
(2)
(3)
Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian menampung dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas. Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Sub Dinas menampung serta menyusun laporan tersebut untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan tersebut ayat (1) dan (2) diatas untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah. Pasal 33
Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing tembusan laporan tersebut disampaikan kepada Satuan-satuan Organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 34 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas/Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat-rapat berkala. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 35 Susunan kepegawaian, formasi, jenjang kepangkatan dan jabatan Dinas Tenaga Kerja akan diatur tersendiri sesuai dengan pedoman yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Nomor 2 Tahun 1962 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai susunan Organisasi dan tata kerja yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 37 Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Kepala Daerah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Yogyakarta, 2 Juni 1982. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PAKU ALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KETUA SANTOSA, S.H. Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan Nomor : 061.134-530 Tanggal : 20 September 1983. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Seri : D. Nomor : 46 Pada tanggal : 17 Oktober 1983. Sekretaris Wilayah/Daerah Ppropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DRS. SOEMIDJAN -------------NIP. 010063425 PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 10 TAHUN 1982. TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. PENJELASAN UMUM : Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan kejejahteraan buruh dan penganggur serta untuk pemberian kerja kepada penganggur di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan adanya peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, untuk tercapainya hal dimaksud diperlukan adanya keterpaduan, keselarasan, keseimbangan usaha antara Pemerintah Daerah sendiri dengan buruh, pekerja, pegawai, penganggur maupun para pengusaha. Oleh katena itu mutlak diperlukan adanya Unit Organisasi yang bertugas melaksanakan urusan kesejahteraan buruh, pekerja, penganggur, pegawai, Unit Organisasi dimaksud adalah Dinas Tenaga Kerja. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 26 Tahun 1959, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhak mengatur urusan rumah Tangga sendiri dalam urusan Perburuhan. Instansi Pelaksana yang menangani urusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dinas Tenaga Kerja. Tugas dan kewenangannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang penyerahan kekuasaan tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.
Dinas Tenaga Kerja yang sekarang ada, semula dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 tentang : "Susunan Organisasi dan Formasi Pegawai Instansiinstansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" jo Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1962 tentang : "Pencabutan lampiran II dan III dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960, dan ketentuan-ketentuan pangkat/tingkat Sekretaris Daerah, Kepala-kepala Instansi berikut Seksi-seksi/Bagian-bagian/urusan-urusan serta jumlah pegawainya dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta". Kemudian diatur dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 1966, tentang : perubahan nama Dinas Perburuhan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pada saat ini sudah tidak dapat/mampu menampung volume tugas atau kegiatan dibidang ketenagakerjaan. Selanjutnya dalam ranga menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi dinas Tenaga Kerja sebagai unsur pelaksana dibidang kesejahteraan buruh, pekerja, penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur perlu disusun kembali susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Tenaga Kerja berdasarkan pada pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Untuk itu perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang : "Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas. Pasal 3 : Yang dimaksud Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala macam kegiatan dan atau hal-hal yang menyangkut Tenaga Kerja. Pasal 4 s/d 5 : Cukup jelas. Pasal 6 huruf a, b : Cukup jelas. huruf c : Yang dimaksud dengan "Cabang dinas" adalah unit organisasi dinas Tenaga Kerja yang berkedudukan dan mempunyai Wilayah kerja di Kotamadya dan Kabupaten Daerah tingkat II. Yang dimaksud dengan "Unit
Pelaksana Tehnis Dinas" adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu Dinas Tenaga Kerja. Pasal 7 s/d 16 : Cukup jelas. Pasal 17 huruf a : Cukup jelas. huruf b : Yang dimaksud dengan "buruh lepas" adalah mereka yang bekerja untuk mencari nafkah dengan menerima upah, tetapi tidak terikat pada suatu perusahaan/tempat kerja tertentu. huruf c, d : Cukup jelas. Pasal 18 s/d 20 : Cukup jelas. Pasal 21 a, b, c, d : Cukup jelas. huruf e : Yang dimaksud dengan Istilah "Jaminan Hari Tua Pekerja" adalah Jaminan Hari Tua bagi bekas Pekerja Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954. Pasal 22 : Cukup jelas. Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas. ayat (2) : huruf a, b, c : Cukup jelas. huruf d : Dana Hari Tua yang dibayarkan bersumber dari dana yang pembayarannya dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja Pemerintah yang sudah berjalan sejak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. huruf e, f, g, h : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas. Pasal 24 : Yang dimaksud dengan istilah "pemberian kerja kepada penganggur" adalah pendaya gunaan tenaga kerja yang sedang tidak terpakai untuk membenahi lingkungannya dengan sekedar pemberian uang perangsang serta alat-alat kerja. Sedang tidak terpakainya tenaga kerja tersebut karena musim sepi kerja, misalnya musim tanam telah usai, musim panen telah usai, dan sebagainya. Bentuk pemberian kerja kepada penganggur tersebut, misalnya dalam bentuk proyek Pemberian Kerja Darurat Istimewa (proyek P.K.D.I.) proyek padat karya dan bentukbentuk sejenis lainnya. Yang dimaksud dengan istilah "Penganggur" adalah meliputi pula tenaga kerja yang termasuk katagori "setengah penganggur". Pasal 25 huruf a: Yang dimaksud dengan istilah "Usaha-usaha bidang kesejahteraan" adalah usaha-usaha
huruf b huruf c
: :
Pasal 26 Pasal 27 ayat (1)
: :
ayat (2) dan (3) Pasal 28
: :
Pasal 29
:
yang pengurusnya masih berada dalam batas-batas kewenangan Dinas Tenaga Kerja. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan istilah :pemeliharaan kemampuan kerja" adalah antara lain berupa pengikut sertaan tenaga kerja penganggur dalam programprogram latihan ketrampilan. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Rekreasi adalah program hiburan jasmani maupun rohani yang bermanfaat dan sejauh mungkin diselaraskan dengan proyek pekerjaan yang menjadi sasaran bagi pengelolaan Tenaga Kerja penganggur. Cukup jelas. Sebelum dibentuknya Cabang-cabang dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini : 1. Kantor Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. 2. Kantor Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. 3. Kantor Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. 4. Kantor Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo. 5. Kantor Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul. masing-masing berfungsi sebagai Cabang Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini. Sebelum dibentuknya Unit Pelaksana Tehnis dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini. 1. Bengkel Kerja. 2. Pusat Latihan Kerja. masing-masing berfungsi sebagai Unit Pelaksana Tehnis Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini. Yang dimaksud dengan "Bengkel Kerja" adalah suatu tempat dimana para bekas peserta latihan ketrampilan baik yang sudah tergabung dalam kelompok kerja maupun yang belum untuk ditingkatkan kemampuan kerjanya,
Pasal 30 s/d 38 :
terutama untuk mengenal selera pasar dan lebih siap untuk memasuki pasaran Tenaga Kerja. Yang dimaksud "Pusat Latihan Kerja" adalah tempat latihan kerja yang pesertanya terdiri dari peminatpeminat yang ingin berlatih dibidang ketrampilan tertentu. Cukup jelas.
LAMPIRAN BERUPA TABEL DIIKUTSERTAKAN ( 1 Hal)
STRUKTUR
ORGANISASI
TIDAK
BISA
