PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang
Mengingat
: a. bahwa penerimaan dari Dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, serta penggunaan Balai Istirahat Karyawan dan Balai Istirahat Pegawai Sri Hargono di Kaliurang, telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1987; b. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997, maka untuk Peraturan Daerah sebagaimana tersebut huruf a perlu diubah dan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas; c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa. : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2.
Undang-undang Nomor 49 Per.Pu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 120 Seri DTahun 1987).
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
ISTIMEWA TEMPAT
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; c. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga KerjaPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; g. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas asa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
j.
Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta; k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaat fasilitas pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa; m. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah; n. Surat Ketetapkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan KRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi; s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk ncari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah; t. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif berdasarkan fasilitas dan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat. (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi : a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini meliputi : a biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; b biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa; c biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset; d biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (3) hurup b Pasal ini ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dan dari modal.
(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut : a. BIK (Balai Istirahat Karyawan) dan BIP (Balai Istirahat Pegawai) "Sri Hargono" yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja : NO. 1.
2.
JENIS BIK (Balai Istirahat Karyawan) : - Perorangan - Paviliun - Induk - Aula BTP (Balai Istirahat Pegawai) "Sri Hargono" : - Lantai atas 2 Kamar - Lantai bawah 2 Kamar - Satu Gedung (4 kamar) b. Wisma Erlangga di Kaliurang yang dikelola oleh Dinas Kehutanan : - Villa (satu rumah) : Rombongan keluarga/umum Rp. 100.000,-/hari. Rombongan Pelajar Rp. 75.000,-/hari. Rombongan pegawai/karyawan Rp. 50.000,-/hari. - Villa (kamar) Umum Rp. 20.000,-/kamar/hari. Pegawai/Karyawan Rp. 10.000,-/kamar/hari.
KARYAWAN/PEGAWAI
UMUM
Rp. 2.500,-/hari Rp.10.000,-/hari Rp.35.000,-/hari Rp.50.000,-/hari
Rp. 5.000,-/hari Rp.15.000,-/hari Rp.50.000,-/hari Rp.75.000,-/hari
Rp.3.500,-/kamar/hari Rp.4.500,-/kamar/hari Rp.15.000,-/hari
Rp. 5.000,/kamar/hari Rp. 7.500,-/kamar/hari Rp.30.000,-/hari
c. Mess di Kaliurang yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum : - Gedung Unit I : Umum : Rp. 15.000,-/kamar/hari Pegawai : Rp. 10.000,-/kamar/hari - Gedung Unit II : Umum Rp. 15.000,-/kamar/hari Pegawai Rp. 10.000,-/kamar/hari - Aula lengkap Rp. 150.000,-/hari - Gedung Unit II (aula dan kamar) Rp. 200.000,-/hari
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari. Pasal 11 Saat retribusi terutang adalah pada ayat (1) Pasalitetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD, (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada saat ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, ini, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.
BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan enggunakan STRD. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Retribusi tentang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV KEBERATAN Pasal 17 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban embayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 18 (1)
(2) (3)
Gebernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalSuratKeberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19
(1) (2)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengembalian kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 20 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran etribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnyamenyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh. Pasal 21 (1) (2)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22 (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi. (2) pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain pecinta alam/pramuka. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur. BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 23 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kwajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XX PENYIDIKAN Pasal 25 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribus Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribus Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Darah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hokum ang dapat dipertanggungjawabkan. (1)
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penggunaan Tatatertib Serta Bantuan Pemeliharaan Balai Istirahat Karyawan dan Balai Istirahat Pegawai Srihargono di Kaliurang dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penerimaan dari Dinas-dinas dan Penerimaan Lain-lain dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 10 Juni 1999 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :4 Seri :B Tanggal : 7 Juli 1999 Pelaksana Harian Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Derah Istimewa Yogyakarta ttd. IR. H. SOEBEKTI SOENARTO NIP. 080016744
PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMO 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan semangat kerja bagi karyawan/pegawai, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyediakan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dapat digunakan masyarakat maupun karyawan/pegawai dan telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penggunaan Bali Istirahat Karyawan dan Bali Istirahat Pegawai Srihargono di Kaliurang dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penerimaan dari Dinas-dinas dan Penerimaan lain-lain. Untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas tersebut, kepada pemakai dikenakan Retribusi, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998, maka setiap penggunaan fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenakan Retribusi harus diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 huruf a s/d huruf q huruf r huruf s s/d t Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (5) ayat (6)
Pasal 9 Pasal 10
Pasal 11 s/d 28
: Cukup jelas. : yang dimaksud dengandokumen lain yang dipersamakan antara lain kwitansi, kontrak/perjanjian : Cukup jelas. : Cukup jelas. : - Yang dimaksud dengan karyawan adalah karyawan yang bekerja pada organisasi/badan yang ditunjuk. yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai Pemerintah Daerah baik instansi vertikal maupun instansi dekonsentrasi yang masih aktif, termasuk anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah. : Cukup jelas. : Yang dimaksud 1 (satu) hari adalah 24 (dua puluh empat) jam dimulai dari jam 12.00 siang sampai dengan jam 12.00 siang hari berikutnya. : Cukup jelas.
.
