ISSN. 1907 - 0489 Oktober 2008
Spirit Publik Volume 4, Nomor 2 Halaman: 169 - 184
MEKANISME AKUNTABILITAS LOD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Accountability Mechanism of Daerah Istimewa Yogyakarta Province LOD Marita Ahdiyana Jurusan Administrasi Negara STIA-AAN Yogyakarta
[email protected] (Diterima tanggal 19 Juni 2008, disetujui tanggal 29 Juli 2008) Abstract This research will highlight how accountability mechanism of DIY Province LOD in supervising the accomplishment of public service. Subject of this research are Ombudsman, Ombudsman assistant, secretary staff of DIY Province LOD, bureaucrat of Local Government of DIY Province, the member of DIY Province Parlemen, public and public-social organization, press and academicians. The data collect method that use in this research are interview, observation and documentation. Results of this research show that accountability mechanism of DIY Province LOD has generally worked well, it means that LOD has formally and informally accomplished its accountability mechanism. Formally, DIY Province LOD has accomplished its accountability mechanism through its annual report and periodic report. Informally, three mechanism of task accomplishement have been performed well, therefore most cases have been solved. Medium and various activity form have been also used to openly to express its accountability to public as a means its accountability mechanism instrument. Keywords: LOD Accountability Mechanism, Accountability Mechanism Instrument
PENDAHULUAN
menjaga
obyektifitas
dan
netralitas
dalam
investigasi, mudah dijangkau publik, mempunyai Seiring desentralisasi kekuasaan melalui otonomi
daerah,
kehadiran
Lembaga
Ombudsman Daerah (LOD) sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan
akuntabilitas tinggi, berdedikasi serta mampu bekerja sesuai harapan masyarakat maupun pemerintah. Substansi permasalahan yang menjadi
korupsi di daerah. Fungsinya adalah sebagai
kewenangan
lembaga pengawas kinerja pemerintah daerah dan
menjadi 20 (Hartono dkk 2003: 18-21), yaitu
penegak
jika pejabat publik dalam proses pemberian
hukum
dalam
pelayanan
publik.
Ombudsman
umum
diklasifikasikan
Menurut Nasrullah, pembentukan LOD sangat
pelayanan
kepada
masyarakat
urgen dan mendesak mengingat kenyataan di
melakukan tindakan
berbagai daerah menunjukkan adanya tren negatif
berikut: Penundaan Berlarut, Tidak Menangani,
transformasi korupsi dari sentralisasi korupsi
Persekongkolan,
menjadi desentralisasi korupsi (2002: 14). Peran
Kompetensi, Tidak Kompeten, Penyalahgunaan
mekanisme kontrol yang dilakukan oleh LOD
Wewenang,
akan berjalan dengan baik, jika masyarakat luas
Permintaan Imbalan Uang/ Korupsi, Kolusi dan
mengetahui dan meyakini bahwa ia dapat
Nepotisme, Penyimpangan Prosedur, Melalaikan
menjalankan perannya dengan baik. Untuk
Kewajiban, Bertindak
menumbuhkan kepercayaan ini, terdapat asas-
Penggelapan Barang Bukti, Penguasaan Tanpa
asas dasar yang harus dipegang oleh LOD yaitu
Hak, Bertindak Tidak Adil, Intervensi, Nyata-
maladministrasi sebagai Pemalsuan,
Berbuat
Di
Luar
Sewenang-wenang,
Tidak
Layak/ Patut,
169
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 169 – 184
nyata Berpihak, Pelanggaran Undang-undang,
antara negara, civil society, dan sektor swasta.
Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Masthuri,
Tidak ada aktor kelembagaan di dalam good
maladministrasi merupakan pelanggaran atau
governance yang mempunyai kontrol yang
pengabaian kewajiban hukum dan kepatutan
absolut.
masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan
pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat
tidak sesuai dengan asas good governance (2005:
(civil society) bertanggungjawab kepada publik
45). Ditambahkan Masthuri, dari bentuk-bentuk
dan lembaga-lembaga stakeholders.
maladministrasi
yang
dikemukakan
oleh
Para
pembuat
Akuntabilitas
keputusan
ini
dalam
tergantung
pada
Nigro&Nigro, Crossman maupun KON, maka
organisasi dan sifat keputusan yang dibuat,
maladministrasi merupakan terminologi yang
apakah keputusan tersebut untuk kepentingan
komprehensif. Artinya tidak hanya sekedar
internal atau eksternal organisasi (UNDP 1997
penyimpangan dalam urusan administrasi yang
dalam LAN 2004: 23). Sehingga akuntabilitas
bersifat sempit, tetapi didalamnya tercakup
bukan hanya tuntutan yang ada dalam institusi
tindakan-tindakan
yang
state atau market, tetapi juga lembaga-lembaga
mencerminkan perilaku koruptif (Masthuri 2005:
sosial kemasyarakatan yang ada dalam wilayah
49).
civil society termasuk LOD. Sehingga penelitian
pejabat
publik
Dari empat LOD yang sudah terbentuk di
tentang
bagaimana
LOD
menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal
penyelenggaraan
(Mas’udi dkk 2006: 5), padahal keberadan LOD
dilakukan,
untuk
dapat
bagi
menjelaskan
mekanisme
good
Propinsi DIY kepada publik, serta memberikan
governance. Walaupun Ombudsman merupakan
kontribusi pemikiran kepada kalangan LOD
salah
Propinsi DIY
keberlanjutan satu
landasan proses
yang
kuat
terwujudnya
mekanisme
untuk
mendorong
akuntabilitas kinerja organisasi pelayanan publik,
DIY
akuntabilitas
Indonesia, baru LOD Propinsi DIY yang sudah
menjadi
Propinsi
mekanisme dalam
pelayanan
pengawasan umum
perlu
mendiskripsikan
dan
akuntabilitas
LOD
akan pentingnya mekanisme
akuntabilitas.
namun akuntabilitas juga merupakan salah satu
Menurut Erkkila (2004), Dubnick telah
asas yang harus dipegang oleh LOD. Isu
menelusuri
akuntabilitas sendiri merupakan prinsip utama
dengan baik pada timbulnya tradisi hukum
dalam
Konsep good
kerajaan di Inggris, sebelum kemunculan negara
governance berakar pada suatu gagasan adanya
birokratik modern. Dalam catatan Mulgan,
saling ketergantungan dan hubungan interaksi
selama beberapa waktu lamanya, terminologi
dari berbagai aktor kelembagaan di semua level
akuntabilitas sangat sedikit digunakan di luar
di dalam negara, civil society, dan sektor swasta.
lingkungan akuntansi keuangan dan pertama kali
Sehingga pembuatan kebijakan publik dan
digunakan secara lebih luas sejak dimulainya
efektivitasnya, tidak semata-mata ditentukan oleh
New Public Management pada tahun 1980-an
otoritas yang dimiliki oleh pembuat kebijakan,
(Mulgan
namun
Ditambahkan
good governance.
lebih
pada
kualitas
interaksi
dan
asal
2003
mula
dalam Mulgan
konsep
akuntabilitas
Erkkila
2004:
bahwa
2).
konsep
representasi masyarakat di dalamnya (Masduki
akuntabilitas merupakan perkembangan dari
dalam KON 2005: 50). Dalam hal ini penting
istilah
adanya keseimbangan hubungan yang sehat
merupakan konsep pertama yang tercakup dalam
170
responsibilitas,
karena
akuntabilitas
AHDIYANA – Mekanisme Akuntabilitas LOD di Propinsi DIY
responsibilitas
dan
kemudian
berkembang
tidak
bermaksud
untuk
namun
tentang
menjadi konsep yang berdiri sendiri. Dubnick
akuntabilitas
juga cenderung untuk melihat responsibilitas
akuntabilitas dalam administrasi publik, dalam
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
hal ini adalah akuntabilitas LOD Propinsi DIY
akuntabilitas dari pada sebagai konsep yang
kepada publik
bertentangan.
keuangan,
membahas
lebih
pada
Dari berbagai definisi yang dikemukakan
Menurut Spenser, akuntabilitas seringkali
tentang akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa
dinyatakan sebagai bentuk operasional dari
akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari
responsibilitas
institusi atau aparat yang bekerja di dalamnya
(dalam
Akuntabilitas
Islamy
2001:
merupakan
pertanggungjawaban
yang
19).
konsep lebih
untuk membuat kebijakan
atau
melakukan
luas,
tindakan yang sesuai dengan nilai yang berlaku
mengimplementasikan hubungan dua orang, di
maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas
mana seseorang mempercayakan kepada orang
publik menuntut adanya pembatasan tugas yang
lain untuk mencapai kinerja dalam tugas tertentu
jelas dan efisien dari para aparat. Konsep
(Mulgan 1997). Menurut The Oxford Advance
akuntabilitas
Leaner’s Dictionary (dalam LAN 2004: 35),
pertanggungjawaban atas keputusan maupun
akuntabilitas diartikan sebagai sesuatu yang
tindakan organisasi kepada publik berkenaan
diperlukan atau diharapkan untuk memberikan
dengan tujuan organisasi, program kerja, dan
penjelasan atas apa yang telah dilakukan.
tindakan organisasi yang memiliki kesesuaian
Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk
dengan kebutuhan dan keinginan publik, terkait
kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil
dengan suatu bidang tertentu yang mempunyai
pada pelayanan publik. Jabbra dan Dwivedi
dampak kepada publik baik secara langsung
(dalam Smith) mengemukakan: “…public service
maupun tidak langsung, sesuai dengan amanat
accountability involves the method by which a
yang telah diberikan.
dalam penelitian ini adalah
public agency or a public officials fulfill its duties
Berdasarkan brosur yang dipublikasikan
and obligations, and the process by which that
oleh International Ombudsman Institution (IOI):
agency or the public official is required to
”The word Ombudsman is of Swedish Origin and
account for such actions”. Sedangkan
means representative,
menurut
many other names are the Ombudsman”. Istilah
Guy Peter ( dalam Krina 2003: 8), akuntabilitas
used
adalah “the requirement of a public organization
Ombudsman berasal dari kosakata Swedia yang
(or perhaps an individual) to render an account
arti harfiahnya adalah agen atau perwakilan, dan
to some other organization and to explain its
makna kontekstualnya adalah seorang public
action” (merupakan kewajiban dari organisasi
officer yang mempunyai tugas untuk menangani
publik
keluhan
atau
menyampaikan
seorang
individu
untuk
pertanggungjawaban
to represent
masyarakat
terhadap
tindakan
kepada
pemerintah. Sedangkan menurut The America
organisasi yang lain dan untuk menjelaskan
Heritage Dictionary: “The Ombudsman is a
tindakan-tindakannya). Peter juga menyebutkan
government
adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu akuntabilitas
complaints”,
keuangan,
dan
pemerintah yang melakukan penyidikan atas
akuntabilitas kebijakan publik. Penelitian ini
pengaduan masyarakat (Saiful 2005: 11-12).
akuntabilitas
administratif,
official who investigates citizen yaitu
merupakan
pejabat
171
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 169 – 184
Institusi Ombudsman pertama kali dibentuk pada
sentralistik. Dikemukakan Hughes, salah satu isu
tahun 1809 di Swedia, dan selama satu setengah
menarik dalam administrasi publik adalah to
abad hanya dikenal di negara tersebut, baru
ensure
setengah abad kemudian menyebar ke berbagai
menurut Ferlie et al. public accountability
penjuru dunia. Sistem pengawasan Ombudsman
bukanlah
terus berkembang dan saat ini telah ada lebih dari
democratic deficit (1996: 195-196). Akuntabilitas
130 negara memiliki Ombudsman dengan nama
publik dilihat sebagai kegagalan pemerintah
yang bervariasi, bahkan lebih dari 50 negara
untuk memfasilitasi apa yang diinginkan oleh
mencantumkannya dalam konstitusi (KON 2005:
rakyat. Sehingga akuntabilitas manajemen publik
12).
Sedangkan
a new form tapi merupakan a
disamping sangat tergantung pada penghayatan LOD
Keputusan
DIY
dibentuk
Gubernur
berdasarkan
Daerah
Istimewa
Yogyakarta No. 134 Tahun 2004, tanggal 30 Juni 2004, merupakan prakarsa multi pihak yang dikoordinasi oleh PUSHAM UII, yang diterima dan
(1998:1).
accountability
difasilitasi
memperoleh
oleh
pihak
persetujuan
Eksekutif
Legislatif,
dan serta
merupakan sejarah pertama dibuka di tingkat propinsi di Indonesia (Purbokusumo, dkk 2006: 124). Berdasarkan kesepahaman bersama, LOD
mengenai nilai-nilai moral dan etika para pejabat birokrat yang melaksanakan tugas pelayanan publik,
juga
komponen
membutuhkan
civil
society
keterlibatan
untuk
berani
menyuarakan aspirasi mereka.Dalam konteks ini, kehadiran Ombudsman sangat dibutuhkan untuk mendorong
dan
melibatkan
masyarakat
dalam
partisipasi
pengawasan
terhadap
pelayanan publik untuk mewujudkan good
menjadi lembaga yang independen yang langsung
governance. Sebagaimana dikemukakan Ferlie et.
berada di bawah Gubernur, sehingga dengan
al (1996: 199):
demikian menjadi Ombudsman Eksekutif (Tim
“interms of political accountability, a much
Pusham UII dan Anggota LOD 2005: vi).
expanded Parliamentary Select Committee
Walaupun merupakan Ombudsman Eksekutif
System was created. As far as enhanced
yang berada langsung di bawah Gubernur, namun
managerial accountability was concerned,
bukan berarti
new forms of scrutiny and of administrative
yang
LOD tidak memberikan ruang
memadai
bagi
pelibatan
partisipasi
audit
were
created
masyarakat. Karena LOD didesain sebagai
complaints bords)”.
lembaga independen yang dapat menjamin akses
Ombudsman
(the
merupakan
ombudsman, salah
satu
partisipasi
mekanisme akuntabilitas disamping mekanisme
pengawasan kinerja pelayanan publik, sehingga
lain, yaitu melalui parlementer, ministerial, dan
pengawasan LOD merupakan representasi dari
administratif tribunal. Kinerja birokrasi dapat
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau
dipantau oleh Ombudsman terutama dari layanan
kelompok-kelompok civil society
publik. Ombudsman
melalui pendekatan yang
independen, obyektif,
dan transparan, melalui
dan
kontrol
masyarakat
dalam
Isu akuntabilitas mulai menarik dalam pembahasan
administrasi
publik
terjadinya krisis 1998, setelah
setelah
sebelumnya
perhatian lebih ditujukan kepada responsibilitas karena pemerintahan yang masih monolitik
172
investigasi yang dilakukannya akan menampung keluhan dan pengaduan yang berkaitan dengan pemerintahan dan layanan publik. Ombudsman dapat berperan sebagai auditor layanan publik. Keberadaannya
merupakan
langkah
untuk
AHDIYANA – Mekanisme Akuntabilitas LOD di Propinsi DIY
mewujudkan budaya layanan publik di kalangan
Gambar 1
pemerintah. Bahkan Ombudsman oleh mayoritas negara-negara pengakuan
di
dunia
sebagai
telah
suatu
memperoleh
sistem
untuk
mewujudkan good governance (Sujata 2004: ix). Ombudsman
merupakan
salah
satu
jawaban yang harus dipertahankan sebagai sistem guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberi perlindungan atas hak-hak dasar warga masyarakat, memberantas KKN serta mendukung demokratisasi. Ombudsman juga merupakan salah satu pilar demokrasi dalam wacana perbaikan
diri
organisasi
pemerintahan,
khususnya menampung mekanisme kontrol sosial yang
merupakan
hak
penyelenggaraan
masyarakat.
Karena
pemerintahan
penyelenggaraan
negara
pada
dan hakikatnya
Sumber: Komisi Ombudsman Nasional (2005: 31) Gambar 2
didasarkan atas mandat yang diberikan oleh rakyat melalui Pemilu. Sehingga mereka berhak mengawasi dan menilai apakah mandat yang diberikan
kepada
menyelenggarakan kesejahteraan
pemerintah
negara
kepada
dilaksanakan
dengan
pemerintahan,
tanpa
masyarakat,
akan
koruptif. Sehingga
dan
memberikan
rakyatnya
baik.
untuk telah
Penyelenggaraan
disertai
kontrol
oleh
cenderung
represif
dan
masyarakat sendiri
harus
mendapat tempat untuk melakukan pengawasan melalui institusi pengawasan yaitu Ombudsman.
Sumber: Komisi Ombudsman Nasional (2005: 32) Mekanisme (Kamus Umum Bahasa Indonesia
1991)
adalah
cara
kerja
suatu
organisasi (perkumpulan). Sehingga mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai apa yang disebut proses atau prosedur yang dilakukan di dalam suatu organisasi. Pada
173
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 169 – 184
birokrasi,
mekanisme
akuntabilitas
telah
hubungan dengan berbagai stakeholders, serta
ditetapkan dalam suatu peraturan formal sistem
memberikan ruang publik, peduli terhadap
ketatanegaraan yang berlaku. Menurut Pasal 42
berbagai
Rancangan
kepentingan publik merupakan media bagi LOD
Undang-Undang
Ombudsman
Republik Indonesia, walaupun LOD mempunyai namun
pelaksanaan
dan
melayani
Akuntabilitas
bertipe
demokratik
dapat
menurut Cendon, selalu mensyaratkan eksistensi
disesuaikan dengan mekanisme KON, kecuali
hubungan langsung antara administrasi publik
yang menyangkut badan Peradilan. Demikian
dengan rakyatnya. Yaitu hubungan yang tidak
juga
menempatkan masyarakat sebagai obyek yang
dalam
tugasnya
publik
untuk menjalankan mekanisme akuntabilitasnya.
sifat mandiri dan bukan merupakan bagian dari KON,
persoalan
hal
menyampaikan
pertanggungjawaban,
walaupun
tidak
pasif
dalam
tindakan-tindakan administratif,
bertanggung jawab kepada DPRD, LOD dapat
namun lebih memainkan
mengirimkan
laporan
Prinsip operasionalnya berdasarkan kebutuhan
tahunan kepada DPRD dengan tembusan kepada
dan kepentingan masyarakat, bertanggung jawab
Gubernur, sebagai bentuk pertanggungjawaban
secara
kepada
kelompok-kelompok
laporan
masyarakat
berkala
luas
atas
dan
pelaksanaan
tugasnya.
eksternal
peranan yang aktif.
kepada
masyarakat
masyarakat,
serta
dan hasil
kinerja administratifnya berdampak sosial. Hal
Menurut Haque (2000: 606) pembicaraan
tersebut dapat dijalankan dengan mekanisme
tentang akuntabilitas publik akhir-akhir ini
yang melibatkan partisipasi masyarakat, media
menjadi semakin relevan, mekanisme yang biasa
dan alat untuk mengekspresikan opini publik, dan
dipraktekkan di negara-negara yang menganut
teknologi informasi. Sehingga untuk menjalankan
demokrasi mengikuti beberapa jenis yaitu:
mekanisme
mekanisme
mekanisme
membutuhkan instrumen akuntabilitas sebagai
eksternal informal; mekanisme internal formal;
media untuk mengekpresikan akuntabilitasnya
dan mekanisme internal informal. Jika melihat
secara terbuka di hadapan publik. Dalam
dari berbagai bentuk mekanisme akuntabilitas
penelitian
yang dipraktekkan oleh banyak negara yang
mekanisme akuntabilitas LOD adalah proses dan
mempunyai ciri demokratis, maka sesungguhnya
prosedur yang dilakukan LOD secara formal
Ombudsman
maupun
eksternal
formal;
merupakan
salah
satu
bentuk
akuntabilitasnya
ini,
yang
informal
LOD
dimaksud
dalam
DIY
dengan
memper-
mekanisme akuntabilitas formal yang bersifat
tanggungjawabkan keputusan maupun tindakan
eksternal. Menurut Dwiyanto (1995: 8), konsep
organisasi kepada publik berkenaan dengan
akuntabilitas publik dapat digunakan untuk
tujuan organisasi, program kerja, dan tindakan
melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan
organisasi yang memiliki kesesuaian dengan
organisasi publik konsisten dengan kehendak
kebutuhan dan keinginan publik. Hal tersebut
masyarakat banyak. Sehingga melalui profil
akan dibahas dari mekanisme akuntabilitas LOD
kelembagaan organisasi dengan visi, misi dan
secara
tujuan
LOD secara informal, meliputi mekanisme
yang
jelas,
menjalankan
aktivitas
formal, dan mekanisme akuntabilitas
organisasi yang terbuka dan menyediakan saluran
pelaksanaan
atau akses kepada masyarakat untuk melakukan
akuntabilitas LOD.
proses kontrol publik, mengembangkan pola
174
tugas
LOD
dan
instrumen
AHDIYANA – Mekanisme Akuntabilitas LOD di Propinsi DIY
METODE PENELITIAN
tahunan kepada DPRD dengan tembusan kepada Gubernur, sebagai bentuk pertanggungjawaban
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Hasil-hasil temuan di
kepada
masyarakat
luas
Selama satu tahun perjalanannya, LOD
dengan beberapa responden yang telah ditentukan
telah
berdasarkan penguasaan terhadap permasalahan
gungjawabannya
penelitian
mengirimkan laporan
didukung
hasil
peneliti di lapangan serta
pengamatan
pelaksanaan
tugasnya.
lapangan yang didapatkan melalui wawancara
dan
atas
melaksanakan
mekanisme
secara
pertang-
formal
dengan
berkala dan laporan
kajian terhadap
tahunan. Laporan berkala disampaikan setiap 3
dokumentasi maupun kepustakaan yang relevan
bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan
untuk
penelitian
pada bulan pertama tahun berikutnya. Laporan
diuraikan secara deskriptif. Analisis dilakukan
Tahunan diterbitkan atau disiarkan lewat media
untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana
massa setelah disampaikan kepada DPRD. Dalam
realitas mekanisme akuntabilitas LOD Propinsi
laporan tahunan dimuat beberapa hal: jumlah dan
DIY
cara
macam laporan yang diterima dan ditangani
mendeskripsikan serta memberikan interpretasi
selama satu tahun; pejabat atau instansi yang
terhadap temuan itu.
tidak
menjawab
di
hadapan
permasalahan
publik
dengan
bersedia
memenuhi
permintaan
atau
melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ombudsman; pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan
Mekanisme akuntabilitas LOD secara
terhadap
pejabat
yang
dilaporkan,
tidak
formal adalah proses dan prosedur secara formal
mengambil tindakan administratif atau tindakan
yang
dalam
hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah;
mempertanggungjawabkan keputusan maupun
pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat
tindakan organisasi kepada publik berkenaan
yang mendapat laporan atau dari pejabat yang
dengan tujuan organisasi, program kerja, dan
mendapat laporan itu sendiri; jumlah dan macam
tindakan organisasi yang memiliki kesesuaian
laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak
dengan kebutuhan dan keinginan publik. Sebagai
memenuhi persyaratan, tidak menjadi wewenang,
auxiliary state body, secara formal mekanisme
atau hal-hal lain; jumlah atau macam laporan
akuntabilitas LOD mengikuti
prosedur yang
yang pemeriksaannya tidak dilanjutkan; serta
ditetapkan dalam RUU Ombudsman Republik
kegiatan yang sudah maupun yang belum
Indonesia (RUU ORI). Menurut Pasal 42
terlaksana.
dilakukan
LOD
walaupun LOD mempunyai sifat mandiri dan
Dalam
mempertanggungjawabkan
bukan merupakan bagian dari KON, namun
penggunaan sumber dana, karena dalam kegiatan
pelaksanaan tugasnya dapat disesuaikan dengan
operasional LOD menggunakan dana APBD
mekanisme KON, kecuali yang menyangkut
yang masuk dalam pos anggaran Gubernur DIY,
badan Peradilan. Demikian juga dalam hal
maka untuk mempertanggung-jawabkannya juga
menyampaikan pertanggungjawaban, walaupun
kepada Gubernur melalui Badan Pengelola
tidak bertanggung jawab kepada DPRD, LOD
Keuangan Daerah (BPKD). Mekanisme pertang-
dapat mengirimkan laporan berkala dan laporan
gungjawabannya sama dengan mekanisme dan
175
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 169 – 184
prosedur pelaporan sebagaimana yang dilakukan
maladministrasi yang merupakan kompetensi
instansi pemerintah.
LOD. Jika memenuhi unsur maladministrasi, mekanisme
akan dibahas dalam rapat pleno anggota untuk
akuntabilitas LOD dapat dilihat dari mekanisme
menentukan apakah akan dilakukan mediasi atau
pelaksanaan tugas dan
langsung
Secara
informal,
instrumen mekanisme
dibuat
rekomendasi.
Rekomendasi
akuntabilitasnya. Mekanisme pelaksanaan tugas
disampaikan kepada instansi terkait atau atasan
LOD Propinsi DIY adalah proses dan prosedur
yang berwenang serta pemberitahuan kepada
pelaksanaan yang dilakukan oleh LOD Propinsi
pelapor.
DIY
tugasnya
dikeluarkan LOD direspon atau dilaksanakan
menindaklanjuti laporan dari masyarakat atau
oleh pihak terlapor. Dalam pengamatan peneliti,
kasus temuan tentang penyimpangan dalam
LOD sendiri tidak mempunyai data yang
pelayanan
menunjukkan
dalam
melaksanakan
publik,
yang
akan
dilihat
dari
Tidak
semua
respon
terlapor
terhadap
rekomendasi
penanganan kasus atas inisiatif LOD (on its own
respon mereka tidak langsung berupa surat
motion), dan penanganan kasus melalui mediasi.
tanggapan kepada LOD, namun merupakan
kepada
Ombudsman
dapat
tindakan perbaikan
Karena
yang
penanganan pengaduan/ laporan dari masyarakat,
Laporan
LOD.
rekomendasi
kadang-kadang
langsung dalam instansi
dilakukan oleh seluruh warga negara dan
mereka. Walaupun demikian, kasus-kasus yang
penduduk mengenai tindakan dalam pelayanan
masuk maupun ditangani oleh LOD masing-
umum atau penyimpangan lain yang dapat
masing dimasukkan dalam file tersendiri, serta
mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan
dipantau
umum. Laporan dapat disampaikan secara lisan
Respon positif instansi yang dilaporkan, dapat
atau tertulis dengan datang sendiri, melalui
dilihat dari tanggapan yang ditunjukkan terhadap
telpon, faximile, maupun email. Pengaduan atau
rekomendasi yang dikeluarkan oleh LOD. Hal
laporan yang datang dari masyarakat diterima
tersebut biasanya dilakukan dengan memberikan
oleh staf
surat balasan kepada LOD yang berisi upaya-
sekretariat, kemudian ditelaah oleh
perkembangan
yang
sudah
penyelesaiannya.
anggota maupun asisten Ombudsman, untuk
upaya
dilakukan
untuk
kemudian ditindaklanjuti. Setiap laporan yang
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
masuk, akan dilakukan seleksi administratif serta
Beberapa contoh kasus yang telah direkomendasi
seleksi substantif oleh staf penerima laporan.
dapat dilihat dalam tabel 1 Rekomendasi
Secara administratif apakah sudah sesuai dengan
Penanganan Kasus. Dari berbagai kasus yang ditangani oleh
ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai laporan. Kemudian secara substantif akan
LOD,
ditelaah apakah memenuhi salah satu kategori
penyelesaian, yaitu sebanyak 161 kasus atau 86%
dari
laporan sudah diselesaikan atau ditindaklanjuti.
dua
puluh
klasifikasi
tindakan
kebanyakan
sudah
menempuh
Tabel 1. Rekomendasi Penanganan Kasus No. 1
Terlapor BKN Regional I
Jenis Pelanggaran Tidak memberikan penjelasan
2 3
Dinas Tata Kota PT PLN
4
Dinas Kimpraswil
Dugaan tidak menangani Dugaan perbuatan melawan hukum Penyalahgunaan wewenang
176
Bentuk Rekomendasi Tindakan terlapor sudah benar sesuai ketentuan hukum Bukan maladministrasi Tindakan sudah sesuai dengan prosedur Mencegah maladministrasi
jalan
AHDIYANA – Mekanisme Akuntabilitas LOD di Propinsi DIY
5 6 7 8 9 10 11 12
DIY Kapolsek Gamping BKD Propinsi DIY BPN, Dinas Tata Kota Yogyakarta Disnakertrans Propinsi DIY BKD Propinsi DIY Bupati Kulon Progo Gubernur Propinsi DIY Bupati Kulon Progo
13
Melalaikan kewajiban Dugaan diskriminasi pelayanan Dugaan melalaikan kewajiban
Menindaklanjuti laporan Mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil Menindaklanjuti mediasi
Bertindak sewenang-wenang
Memperbaiki proses atau sistem
Kesalahan prosedur Nyata-nyata berpihak dan penyalahgunaan prosedur Penyalahgunaan wewenang
Memperbaiki prosedur Meninjau kembali keputusan lelang, pemberian sanksi Pejabat terkait melakukan maladministrasi Melaksanakan putusan pengadilan Melaksanakan kewajiban
Tidak melaksanakan putusan Pengadilan Melalaikan kewajiban
Kepala Desa Sumbermulyo, Bantul Sumber: LOD, 2006 Dalam melaksanakan
dan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Askes
fungsinya, selain bekerja berdasarkan laporan
untuk keluarga miskin (Askes Gakin), PT Yogya
masyarakat, LOD juga dapat
dengan inisiatif
Indah Sejahtera (YIS) Malioboro Mall, dan
Dalam praktek yang
Proyek CDMA. Dalam rekomendasi terhadap
dilakukan LOD, secara umum investigasi atas
proyek CDMA yang kasusnya sangat mencuat
inisiatif sendiri dilakukan terhadap permasalahan
sehingga mendominasi pembe-ritaan surat kabar
yang sifatnya sistemik, yang dapat bersumber
harian di DIY dan Jawa Tengah sejak akhir tahun
dari empat hal yaitu: kasus individual, penelitian
2005 sampai dengan pertengahan tahun 2006,
atas suatu permasalahan sosial yang secara
LOD bahkan telah mengambil kesimpulan secara
sistemik berkembang di masyarakat, pemantauan
obyektif tentang penyimpangan yang terjadi
terhadap berita-berita yang ada di media massa,
dalam
dan
yang
melibatkan Gubernur, Sekretaris Daerah, dan
penyimpangan
Kepala BPKD setelah melakukan penyelidikan
secara sistematis dalam suatu institusi publik
selama dua bulan. LOD yang dibentuk Gubernur
(whistle blower). Misalnya kasus-kasus individu
dan digaji oleh ABPD DIY dalam kasus tersebut
yang mengandung permasalahan pelik yang
mendapat
bersumber dari buruknya sistem atau kebijakan
menunjukkan independensinya dengan tidak
tertentu yang diterapkan oleh suatu institusi
segan menyebut Gubernur, Sekretaris Daerah,
publik. Informasi tersebut tidak dianggap sebagai
dan Kepala BPKD melakukan maladministrasi.
sendiri (own motion).
informasi
menyaksikan
dari
orang
praktek-praktek
tugas
dalam
kasus proyek telepon CDMA
apresiasi
publik
karena
yang
telah
akan
Rekomendasi tersebut kemudian juga
menimbulkan ancaman bagi keselamatan dan
dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri
keamanan
dalam Negeri. Walaupun kemudian tidak ada
laporan,
karena pelapor,
dikhawatirkan sehingga
diperlakukan
sebagai kasus inisiatif LOD.
tanggapan positif karena terkait dengan masalah
Selama perjalanan satu tahun LOD sudah
yang bersifat politis. Dalam proses hukum, kasus
ada enam kasus inisiatif yang ditangani, yaitu
ini juga tidak ditangani secara tuntas, bahkan
kasus Saluran Langsung Tunai (SLT), Bantuan
penyelidikan yang dilakukan kejaksaan tidak
Operasional Sekolah (BOS), proses pengadaan
ditindaklanjuti karena telah ada
pengembalian
177
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 169 – 184
dana ke kas keuangan daerah. Namun demikian
langsung maupun melalui keberadaan website
LOD
mekanisme
LOD yaitu http://www.LOD_DIY.or.id. Tersedia
pengawas
juga formulir pengaduan secara on line atau
telah
menjalankan
akuntabilitasnya
sebagai
penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga
melalui
alamat
tindakan korupsi dan tindakan yang dapat
DIY.or.id. Kelembagaan LOD dengan demikian
merugikan keuangan daerah dapat dicegah.
dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat
e-mail
pengaduan@LOD-
Upaya akhir dalam penanganan kasus
luas secara on line. Dalam profil kelembagaan,
adalah rekomendasi yang ditujukan kepada
berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, serta Misi
aparatur
lembaga
LOD. Terdapat pula Mekanisme Pengaduan,
penegak hukum. Tidak semua kasus diselesaikan
Berita dan Info Kasus, Diskusi dan Penelitian.
melalui rekomendasi, sejumlah kasus dapat
Selain itu juga terdapat Berita Terkini dan Berita
diselesaikan pada tahapan mediasi. Tujuan
Terpopuler. Tersedia pula formulir pengaduan,
penanganan kasus pada LOD adalah untuk
serta Polling yang dilakukan LOD terhadap
mencari kebenaran dan keadilan, maka apabila
masyarakat tentang keberadaan lembaga dan
para pihak sudah menerima dan menemukan
Forum
solusi pada saat mediasi, maka kasus dianggap
masyarakat dalam mengakses pelayanan lembaga
telah selesai dan tidak sampai dikeluarkan
Ombudsman, LOD membuka pintu masuk kasus
rekomendasi. Idealnya, penanganan kasus atau
melalui berbagai cara, misalnya pelapor dapat
temuan penyimpangan dalam pelayanan publik
datang langsung, melalui telepon atau berkirim
dapat diselesaikan pada tahap mediasi, namun
surat termasuk melalui e-mail. Hal tersebut dalam
LOD masih menemui kesulitan dalam melakukan
rangka memudahkan akses masyarakat luas untuk
mediasi. Karena adanya aparatur penegak hukum
mengakses profil kelembagaan ataupun untuk
yang
mendapatkan pelayanan dari LOD.
pemerintah
daerah
sering
tidak
menyelesaikan
kasus,
atau
kooperatif
Jawab.
Untuk
memudahkan
perbedaan
Berita dan Info Kasus berisi berita-berita
penafsiran terhadap suatu ketentuan hukum, serta
seputar kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
arogansi kelembagaan dari lembaga penegak
LOD, serta informasi tentang macam-macam
hukum
kasus yang telah ditangani maupun sedang
khususnya
muncul
dalam
Tanya
lembaga
kejaksaan
dan
pengadilan.
ditangani oleh LOD. Sedangkan Berita Terkini
Instrumen mekanisme akuntabilitas LOD
dan Berita Terpopuler memuat tentang berbagai
merupakan media yang digunakan oleh LOD
persoalan yang ada di tengah masyarakat yang
Propinsi
mengekpresikan
sedang menjadi perhatian publik maupun media
akuntabilitasnya secara terbuka di hadapan publik
massa. Jika dilihat dari respon masyarakat baik
sehingga bisa diakses oleh publik. Hal tersebut
dalam forum tanya jawab maupun polling serta
akan dilihat dari: profil kelembagaan dan laporan
buku tamu dalam website kelembagaan LOD,
kinerja lembaga yang dapat diakses oleh publik,
dari pengamatan peneliti terlihat belum banyak.
penyebarluasan
Pengaduan
DIY
untuk
informasi
mengenai
suatu
masyarakat
yang
menggunakan
keputusan melalui media, serta adanya ruang
internet pun juga masih sedikit yaitu sejumlah 4
publik/ publicsphere.
buah atau 2,5% dari 187 laporan yang masuk
Profil kelembagaan LOD dengan mudah
dalam selama waktu satu tahun. Bahkan dalam
dapat diakses oleh masyarakat luas baik secara
kurun waktu tertentu rubrik-rubrik seperti Berita
178
AHDIYANA – Mekanisme Akuntabilitas LOD di Propinsi DIY
Terkini, Berita Terpopuler, serta Berita dan Info
bagi LOD untuk menunjukkan akuntabilitasnya
Kasus tampilannya masih sama, karena tidak
kepada publik, serta memberikan
diupdate isinya untuk jangka waktu tertentu. Hal
kinerja lembaga. Dari uraian tersebut, masyarakat
ini disebabkan oleh tidak adanya personil yang
dapat memperoleh kemudahan untuk mengakses
secara khusus menangani website kelembagaan
laporan kinerja lembaga melalui website maupun
LOD.
penerbitan LOD, bahkan akses terhadap laporan Akses
kinerja
masyarakat
lembaga
keberadaan
dapat
website
terhadap
laporan
keuangan LOD. Secara terbuka,
dilakukan
melalui
menerima
LOD, sehingga publik
kerjasama
dari
laporan
LOD juga
berbagai
pihak,
misalnya sejumlah mahasiswa dari perguruan
mendapatkan informasi penanganan kasus yang
tinggi
masuk maupun yang merupakan inisiatif LOD.
praktikum, bahkan mahasiswa dari UGM, UMY,
Selain itu LOD sendiri melalui penerbitan buletin
UII dan Universitas Janabadra telah melakukan
’Suara Ombudsman’ juga selalu menampilkan
penelitian di LOD, terutama dari bidang ilmu
aktivitas-aktivitas
hukum. Dari uraian tersebut, masyarakat dapat
maupun
program-program
di
Yogyakarta
untuk
yang telah dilaksanakan, serta permasalahan yang
memperoleh
sedang menjadi fokus perhatian masyarakat
laporan kinerja lembaga melalui website maupun
kaitannya dengan isu-isu pelayanan publik.
penerbitan
Buletin tersebut setidaknya merupakan salah satu
ditunjukkan dengan menerima kerjasama dari
media bagi masyarakat untuk mengakses laporan
berbagai
kinerja lembaga. Hanya saja buletin yang terbit
kegiatan yang dilaksanakan oleh LOD untuk
setiap satu bulan sekali sejak berdirinya LOD
melaporkan kinerja lembaganya kepada publik.
tersebut hanya terbit sampai dengan bulan
kemudahan
mengadakan
LOD, pihak,
untuk
keterbukaan maupun
Penyebarluasan
mengakses LOD
melalui
informasi
juga
kegiatan-
mengenai
Agustus 2006. Keterbatasan sumber dana yang
suatu keputusan melalui media merupakan salah
menjadi sumber pembiayaan LOD karena hanya
satu cara bagi LOD untuk mengekspresikan
bersumber
dari
menyebabkan
APBD
Propinsi
DIY,
akuntabilitasnya kepada publik. Media sangat
penerbitan
buletin
tidak
membantu
LOD
untuk
menyebarluaskan
dilanjutkan lagi. Sebelumnya selama satu tahun
informasi mengenai suatu keputusan kepada
penerbitan buletin tersebut mendapat bantuan
publik,
dukungan
UII,
menindaklanjuti laporan dari masyarakat atau
sebagai bagian dari program capacity building
menangani kasus temuan tentang penyimpangan
yang mereka jalankan untuk LOD.
dalam pelayanan publik. Terhadap penanganan
Partnership
Melalui
dan
kegiatan
PUSHAM
workshop
evaluasi
merupakan
mengevaluasi kinerja lembaga dan merumuskan
melakukan
rekomendasi
inisiatif
LOD,
setelah
investigasi, menemukan
LOD indikasi
juga
maladministrasi, dan kemudian dibahas dalam rapat pleno anggota, ditentukan apakah akan
kinerja
dari
berbagai
LOD,
tugasnya
diperoleh masukan, penilaian dan kritik atas LOD
kinerja
melaksanakan
kasus-kasus yang dilaporkan kepada LOD atau
kinerja satu tahun LOD, yang bertujuan untuk perbaikan
dalam
seperti
dilakukan mediasi atau langsung bisa dibuat
akademisi, aparatur pemerintah daerah, LSM,
pihak
rekomendasi. Rekomendasi disampaikan kepada
dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan.
instansi terkait atau atasan yang berwenang serta
Kegiatan tersebut sekaligus merupakan media
pemberitahuan kepada pelapor. Keputusan yang
179
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 169 – 184
diambil LOD tersebut kemudian disebarkan
tersebut ke media cetak. Siaran pers disampaikan
kepada publik melalui press release. Beberapa
kepada Kompas Yogyakarta, KR, Radar Jogja,
permasalahan yang sudah ditangani oleh LOD,
Bernas,
serta sampai pada tahap penyelesaian kasus, hasil
Republika. Melalui siaran pers tersebut, secara
keputusannya
tidak langsung LOD berusaha untuk menyiarkan
kemudian
disebarkan
melalui
media terutama pers.
Suara
keputusan
yang
Merdeka/
diambil
Wawasan,
lembaga
dan
terhadap
Tabel berikut berisi beberapa siaran pers
penanganan kasus kepada masyarakat luas,
yang sudah dikeluarkan oleh LOD, baik dengan
sebagai salah satu bentuk akuntabilitasnya kepada
cara mengundang wartawan untuk melakukan
publik.
press release maupun mengirimkan siaran pers
Tabel 2. Siaran Pers LOD No. 1. 2.
Tanggal 3-9-2005 19-9-2005
3.
20-9-2005
4. 5.
24-9-2005 26-9-2005
6.
3-10-2005
7.
5-10-2005
8.
7-10-2005
9. 10. 11.
20-1-2006 2-2-2006 7-2-2006
12.
6-6-2006
Permasalahan Pemantauan/ monitoring Penyaluran Dana BOS Upaya Mediasi dalam Kasus Transmigrasi ke Donggala Sulawesi Tengah Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Buku di Pemerintah Kota Yogyakarta Kasus Lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo Tindak Lanjut Kasus Lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo Adanya Pengaduan Penyimpangan Penyaluran Dana PKPS BBM di Propinsi DIY Indikasi Penyimpangan Penyaluran Dana PKPS BBM di Propinsi DIY Penarikan Kartu BTL Keluarga Mampu & Verifikasi Ulang Masyarakat Miskin Penerima BTL PKPS BBM (Bersama KON Perwakilan DIY dan Jawa Tengah) Rekruitmen CPNS di Propinsi DIY Pendapat Hukum LOD tentang Proyek CDMA Kesimpulan Akhir LOD tentang Maladministrasi dalam Proyek CDMA Sharing Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Satlak Penanggulangan Bencana se-DIY dan Warga Masyarakat
Sumber: LOD, 2006 Ruang publik/ publicsphere, sebenarnya
memiliki
disediakan
kerja-kerja
penyebarluasan informasi dan ilmu pengetahuan
pengawasan yang dilakukan oleh LOD, dimulai
kepada seluruh elemen masyarakat, berdasarkan
dari penerimaan pengaduan dari masyarakat
segmentasinya. Masyarakat hampir dalam semua
tentang penyelenggaraan pelayanan
publik.
kalangan dapat dikatakan dengan mudah bisa
Untuk memberikan akses ke masyarakat, LOD
mengakses media cetak, maupun media siaran
membuka
seluas-luasnya
elektronik. Pada tabel 3, LOD bekerja sama
melalui rangkaian road show yang diadakan
dengan Jawa Pos Radar Jogja, berusaha untuk
sekaligus untuk sosialisasi keberadaan LOD,
menyediakan ruang publik di surat kabar harian
dialog, seminar publik, diskusi, talkshow radio,
lokal.
sudah
ruang
dalam
setiap
komunikasi
andil
cukup
besar
dalam
rubrik di media cetak serta penerbitan buletin.
Talk Show dan diskusi juga dilakukan di
Media massa merupakan salah satu penting dan
radio-radio lain di Yogyakarta seperti Global FM,
180
AHDIYANA – Mekanisme Akuntabilitas LOD di Propinsi DIY
Retjo Buntung FM, Eltira, Swaragama FM, dan
Juli 2006 bertempat di TVRI Stasiun Yogyakarta
RRI Nusantara II Yogyakarta. Sedangkan kerja
dengan mengangkat tema ”Sosialisasi LOD”
sama dengan media siaran televisi, dilakukan
dengan narasumber Salman Luthan, SH., MH dan
dengan mengadakan
talkshow melalui media
Budi Santoso, SH., LLM. Sedangkan talkshow
TV, sebanyak masing-masing dua kali di TVRI
kedua dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus
Stasiun Yogyakarta, RBTV dan Jogja TV.
2006 bertempat di Jogja TV, dengan tema ”
Talkshow pertama dilaksanakan pada tanggal 16
Peran, Tugas, dan Fungsi LOD”.
Tabel 3. Ruang Publik LOD melalui SKH Jawa Pos Radar Jogja No. 1. 2. 3. 4.
Tanggal 12-12-2005 19-12-2005 26-12-2005 09-01-2006
Bentuk Opini Opini Opini Rubrik
Tema Modus Penyimpangan Pemanfaatan Dana BOS Sosialisasi LOD dan LOS Pemberdayaan Masyarakat dan GG Membangun Pengawasan Eksternal di wilayah Kleptokrasi 5. 26-01-2006 Rubrik Pendidikan di Yogyakarta 6. 30-01-2006 Rubrik SKCK Bagi CPNS 7. 09-02-2006 Rubrik Pajak Penerangan Jalan 8. 23-02-2006 Opini Pengadaan CPNS Menuju Budaya Kerja Baru Sumber: Diolah dari Laporan Akhir Penguatan Kelembagaan Ombudsman DIY, 2006: 7-19. LOD juga menyelenggarakan diskusi
bekerjasama dengan LOS, pada tanggal 23
dengan berbagai aparatur pemerintah di Propinsi
November 2005. Pembicara yang hadir dalam
DIY, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon
kesempatan tersebut diantaranya, Dr. Warsono
Progo, serta aparatur penegak hukum di Propinsi
Muhammad, Prof. Dr. Warsito Utomo, dan Drs.
DIY. Tujuannya
Okto Lampito. Kegiatan Semiloka Pemetaan
adalah
untuk mendapatkan
pemahaman bersama, komitmen, dan kerja sama
Masalah
Pelayanan
Publik,
dengan
antar lembaga pengawas dalam menegakkan
Mengurai Masalah, Membangun Komitmen dan
good governance di pemerintah daerah, serta
Upaya Perbaikan Pelayanan Publik juga telah
diharapkan akan menimbulkan apresiasi positif
dilaksanakan LOD pada tanggal 9 Januari 2007.
dari aparatur pemerintah dan penegak hukum,
Bahkan semiloka tersebut dihadiri oleh Bupati
berupa komitmen lembaga-lembaga pemerintah
Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Sleman dan
dan penegak hukum untuk bekerjasama, serta
Walikota Kota Yogyakarta. Berbagai dialog, seminar,
memberikan respon positif atas rekomendasi
tema
diskusi,
yang dikeluarkan. Kritik dan saran konstruktif
talkshow, yang diselenggarakan LOD disamping
atas kehadiran LOD juga sangat dibutuhkan, agar
merupakan media sosialisasi atas keberadaan
tetap
LOD kepada masyarakat, namun lebih penting
konsisten
dan
independen
melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam sebagai
lagi
kegiatan-kegiatan
tersebut
merupakan
penyediaan ruang bagi publik (public sphere)
lembaga pengawas. juga
bahkan dapat dijadikan sebagai media kontrol
diselenggarakan selain untuk menso-sialisasikan
masyarakat terhadap LOD, dan sebaliknya dari
keberadaan LOD kepada berbagai stakeholders,
perspektif LOD sebagai media akses masyarakat
juga untuk memperoleh masukan sebagai input
terhadap kinerja lembaga ini.
Berbagai
Seminar
Publik
untuk perbaikan dan evaluasi LOD di masa yang
Kotak saran sangat strategis karena lazim
akan datang. Seminar tersebut dilaksanakan
dipakai oleh berbagai institusi publik untuk
181
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 169 – 184
Dari
meminta saran dan pendapat serta kritikan bagi
uraian
di
atas,
LOD
telah
perkembangan lembaga dan memaksimalkan
menggunakan media serta berbagai bentuk
pelayanan kepada publik. Kotak saran dan aduan
kegiatan untuk mengekspresikan akuntabilitasnya
bagi LOD disediakan sebanyak 10 buah. Kotak
secara terbuka di hadapan publik. Berbagai
tersebut diletakkan pada tempat-tempat publik
kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan
strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik
ruang publik bagi masyarakat (public sphere),
institusi pemerintah dan lembaga pelayanan
kemudian media baik cetak maupun elektronik
publik
juga
oleh
swasta.
Adapun
lokasi-lokasi
digunakan
oleh
untuk
tentang
suatu
penempatan tersebut adalah: Rumah Sakit Panti
menyebarluaskan
Rapih, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah,
keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga.
Bandara Adi Sucipto, Terminal Penumpang
Walaupun
Yogyakarta,
beban kerja pada asisten
Stasiun
Kereta
Api
Tugu
informasi
LOD
demikian
kendala
menumpuknya
masih merupakan
Yogyakarta, PT Indosat, PT Telkom, Dinas
hambatan bagi LOD untuk selalu menampilkan
Perijinan Kota Yogyakarta, Unit Pelayanan Satu
profil kelembagaan maupun laporan kinerja
Atap Kabupaten Sleman, dan Unit Pelayanan
lembaga secara aktual di halaman website.
Satu Atap Kabupaten Bantul.
Keterbatasan
Kotak saran aduan dari masyarakat
sumber
berpengaruh
dana
terhadap
juga
kemudian
keberlangsungan
memang dapat dijadikan saluran publik untuk
penerbitan buletin ’Suara Ombudsman’, dan
melakukan kontrol terhadap kinerja lembaga.
program-program seperti talkshow radio maupun
Walaupun sejauh ini tanggapan masyarakat
televisi, dan kegiatan-kegiatan lain
yang
terhadap keberadaan kotak saran tersebut belum
merupakan
bagi
menunjukkan respon yang menggembirakan,
masyarakat luas.
penyediaan
ruang
publik
serta dari pihak LOD sendiri keberadaannya
KESIMPULAN DAN SARAN
belum digarap secara optimal. Program lain yang juga dilakukan adalah penerbitan buletin. Tujuan penerbitan buletin
Berdasarkan analisis dan pembahasan,
adalah tersosialisasinya visi dan misi serta
maka diambil kesimpulan sebagai berikut:
kewenangan LOD, adanya respon masyarakat
1. Secara formal, LOD sudah menjalankan
terhadap kewenangan Ombudsman, pelayanan
LOD
kepada
masyarakat
adanya yang
mekanisme akuntabilitasnya kepada publik dengan mengirimkan
laporan berkala dan
transparan, dan terpolanya hubungan baik antara
laporan tahunan kepada DPRD dengan
lembaga
tembusan
Ombudsman
dengan
masyarakat.
kepada
Gubernur,
serta
Penerbitan buletin yang diberi nama ”Suara
menyiarkan laporan tahunan lewat media
Ombudsman” dilakukan dengan kerja sama
massa.
dengan LOS.
Penerbitan buletin ini juga
2. Secara informal, mekanisme akuntabilitas
menyediakan ruang publik kepada masyarakat,
LOD sudah berjalan dengan baik terutama
karena pembaca atau masyarakat luas dapat
dari sudah dijalankannya 3 (tiga) bentuk
mengirimkan surat pembaca untuk menanyakan
mekanisme pelaksanaan tugasnya, sehingga
berbagai hal tentang LOD serta mengadukan
penyelesaian kasus mencapai 86% dari 187
permasalahannya.
masalah yang ditangani.
182
AHDIYANA – Mekanisme Akuntabilitas LOD di Propinsi DIY
3. Media
cetak
maupun
elektronik
juga
mempunyai peranan yang penting dalam kampanye keberadaan serta pelaksanaan tugas LOD, walaupun masih terbatas dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat
rutin dan
ceremonial seperti siaran pers. 4. Data tentang respon pihak terlapor sebagai salah satu indikator efektivitas rekomendasi yang dikeluarkan belum dimiliki karena kesulitan masalah pemantauan. Berdasarkan analisis dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut: 1. Kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik harus terus digalang, sehingga
menumbuhkan
kesadaran
di
kalangan pers tentang pentingnya mekanisme akuntabilitas organisasi publik, terutama LOD. 2. LOD hendaknya melakukan pemantauan dan evaluasi
secara
kontinyu
rekomendasi yang dikeluarkannya
terhadap untuk
mengetahui respon pihak terlapor.
DAFTAR PUSTAKA Dwiyanto, Agus, 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Disampaikan pada Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan, dan Penerapannya. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM Yogyakarta. Ferlie, Ewan, Lynn Ashburner, Louise Fitzgerald, and Andrew Pettigrew, 1996, The New Public Management in Action. Oxford University Press Inc. Hartono, Sunaryati CFG., Budi Masturi, Enni Rochmaeni, dan Winarso, 2003, Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. Hughes, Owen E.,1998, Public Management and Administration an Introduction 2nd Ed. Macmillan Press LTD. Komisi Ombudsman Nasional,2005, Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah Di Propinsi DIY. Krina P, Loina Lalolo, 2003, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas. Lembaga Administrasi Negara (2004). Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Edisi Kedua. Jakarta: LAN RI. LOD, 2006, Laporan Publik Satu Tahun Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Propinsi DIY. Masthuri, Budi, 2005, Mengenal Ombudsman Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. Mas’udi, Masdar F., Winarso, Budhi Masturi, Patnuaji Agus I, 2006, Prospek, Peluang dan Tantangan Pengembangan Ombudsman Daerah di Indonesia. Jakarta: Kerjasama KON dengan Commonwealth Ombudsman Australia dan AusAID. Poerwadarminta, W.J.S., 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Purbokusumo, Yuyun, M. Baiquni, Arief Akhyat, dan Idham Ibty, 2006, Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (Integrated Civil Service Reform). Kerjasama Pemerintah Propinsi DIY dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun … Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Saiful, Teuku, 2005, Efektifitas KON dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. UGM: Tesis Fakultas Hukum. Sujata, Antonius, dan RM. Surachman (2004). Efektivitas Ombudsman Indonesia: Kajian Tindak Lanjut Kasus-Kasus Tertentu Digest of Selected Cases 2000-2003. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. Tim Pusham UII dan Anggota LOD, 2005, LOD: Prakarsa Kemitraan Atasi Poor Public Governance di DIY. Yogyakarta: Kerja sama Pusham UII, Pemerintah Propinsi DIY, dan Partnership.
Sumber Lain : Cendon, Antonio Bar. Accountability and Public Administration: Concepts, Dimensions, Developments. http://unpan 1. org/intradoc/groups/public/document /nispacee /unpan006506.pdf . Erkkila, Tero. Governance and Accountability – A Shift in Conceptualisation?. EGPA 2004 Annual Conference. Four Months after: Administering the New Europe. 1. -4. September 2004, Ljubljana, Slovenia. Islamy, Muh Irfan. Agenda Kebijaksanaan Reformasi Administrasi Negara. Jurnal Administrasi
183
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 169 – 184
Negara Vol. II, No. 1, September 2001: 1330. Haque, M. Shamsul. Significance of Accountability under the New Approach to Public Governance. International Review of Administrative Sciences (00208523(200012) 66;4). Copyright @ 2000 IIAS. SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi), Vol. 66 (2000)599-617;015342. Mulgan, Richard (1997). The Process of Public Accountability. Australian Journal of Public Administration, 56 (1), March, 2536. Nasrullah (2002). Optimalisasi Peran KON dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Makalah disampaikan dalam Diskusi Bulanan Dosen Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta 18 Mei. Smith, Thomas B. Review Article The Comparative Analysis of Bureaucratic Accountability. Asian Journal of Public Administration Vol. 13 No. 1 (June 1991): 93-104.
184
