RENCANA STRATEGIS. Satuan Kerja Perangkat Daerah BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

RENSTRA BPMP Provsu 2013-2018

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2013 - 2018

Jl. Imam Bonjol No. 11 Telp. (061) 4564447 Fax. (061) 4564155-4564447, Homepage : www.bpbmp.sumutprov.go.id/ E-Mail : [email protected] M E D A N - 20112

2013

hal 0


DAFTAR ISI BAB I 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. BAB II

PENDAHULUAN ……………………………………………………… 2 Latar Belakang ……………………………………………………….. Landasan Hukum……………………………………………………... Maksud dan Tujuan…………………………………………………… Sistematika Penulisan ………………………………………………..

2 3 7 8

GAMBARAN PELAYANAN SKPD …………………………………. 10

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD …………………………………. 11 2.2. Sumber Daya SKPD …………………………………………………. 18 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………………. 20 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal…… 23 BAB III

ISU – ISU STRATEGIS ………………………………………………. 29

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD.. 29 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur… 32 3.3 Telaahan Renstra BPMP …………………………………………… 34 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis…………………………………………. 37 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis…………………………………………. 37 BAB IV

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN …….. 41

4.1. Visi dan Misi SKPD ………………………………………………….. 41 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ………………….. 45 4.3 Strategi Kebijakan SKPD ……………………………………………. 46 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ……… 49

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……………………………………………………. 53

BAB VII

PENUTUP………………………………………………………………. 55

LAMPIRAN 1,2, 3 dan 4

hal 1


BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)

Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renstra Badan Penanaman Modal dan Promosi

Provinsi Sumatera Utara

merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provsu 2013-2018 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program penanaman modal yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara dengan mendorong peran aktif investor dan menjaring calon investor untuk peningkatan penanaman modal dalam kurun waktu tahun 2013-2018. Sebagaimana pranata aturan perundang-undangan maka dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah sangat penting, dengan unsur penjabaran bidang tugas teknis operasional BPMP Provinsi Sumatera Utara yaitu peningkatan Iklim investasi dan daya tarik investasi, peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, peningkatan Promosi dan kerjasama investasi, Pengkajian dan Pengembangan Investasi dan kesekretariatan yang mempunyai satu persepsi dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD BPMP Prov. Sumatera Utara yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan dengan memperhatikan berbagai faktor lainnya termasuk Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia”. Hal ini dikarenakan visi dan misi Kepala Daerah telah dituangkan dalam RPJMD Provsu; hal 2


2. Menggiring penyelenggaraan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan harapan setiap tahunnya akan meningkat melalui bertambahnya investasi. 3. Renstra SKPD akan dipedomani dengan memperhatikan adanya sifat fleksibel, berkelanjutan, isu-isu strategis yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. 4. Memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan sifat mensinergikan dan adanya koordinasi dalam memadukan kinerja pada instansi yang menangani prosedural izin. 5. Penjabaran Renstra SKPD dengan sistimatis, sederhana, terarah dan menyeluruh. Dalam penyusunan Renstra SKPD BPMP Prov. Sumatera Utara diselaraskan dengan misi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 antara lain misi 4 (empat) yaitu Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang

tinggi,

bermakna

bahwa

untuk

menunjang

pembangunan

dan

pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi

untuk

penguatan

sistem

ketahanan

pangan

dan

peningkatan

pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan. Dokumen perencanaan ini diselenggarakan untuk masa 5 (lima) tahun, 2014 – 2018. Proses usulan program melaui mekanisme musrenbang dari tingkat Kab/Kota, Provinsi dan tingkat Nasional, untuk menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing sehingga meningkatkan daya saing Provinsi Sumatera Utara sehingga meningkatkan daya tarik untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Utara.

hal 3


1.2

LANDASAN HUKUM Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi

Sumatera Utara disusun dalam rangka pelaksanaan amanat : 1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi

Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi

Sumatera Utara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang

Pembentukan

Daerah

Provinsi

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2.

Undang-Undang

Nomor

17 Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

6.

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724 );

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

hal 4


8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

9.

Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintah

56

Tahun

Daerah

2001

(Lembaran

tentang Negara

Pelaporan Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal; hal 5


17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018; 21. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, Berita Negara RI Tahun 2009 No. 510; 23. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Berita Negara RI Tahun 2011No. 443; 24. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 25. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Berita Negara RI Tahun 2009 No. 584; 26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman, Tata Cara Permohonan dan Jenis Perizinan serta Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal; hal 6


27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara. 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Dokumen Renstra SKPD Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud sebagai acuan pembangunan ekonomi dengan capaian melalui pengembangan investasi di Sumatera Utara. Untuk itu perlu memperhatikan standard kualitas pelayanan perizinan, spesifikasi peluang investasi dalam rangka menarik minat penanaman modal dengan mengutamakan keunggulan komperatifnya melalui promosi peluang investasi unggulan, serta ekspansi kerjasama investasi. B. Tujuan Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Renstra SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Mengadakan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan instansi terkait di Sumatera Utara dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dengan sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal melalui satu persepsi untuk kemajuan pelayanan publik. 2. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya aparatur pelayanan publik melalui pemanfaatan potensi dan peluang strategis pembangunan investasi di Sumatera Utara. 3. Mewujudkan peningkatan hubungan kerjasama investasi. 4. Terciptanya program kerja yang efektif, efisien, bersih, berkeadilan dan berkelanjutan. 5. Terciptanya

keselarasan

dari

sistem

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan dari aktifitas kinerja aparatur. 6. Terarahnya perencanaan pengembangan penanaman modal.

hal 7


7. Terwujudnya informasi data yang akurat, terbaru dan terpercaya tentang investasi. 8. Terkoordinasinya

peran

pelaku

usaha

dalam

investasi

dengan

mengoptimalkan kinerja pelayanan. 1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara

2013-2018 terdiri dari 7 Bab, dimana masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut : Bab I adalah Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, Pola Pikir dan Sistematika Penulisan. Bab II adalah Gambaran Umum SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi

Provinsi

Sumatera

Utara

yang

menguraikan

secara

statistik

perkembangan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara serta berbagai isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi perkembangan penanaman modal saat ini dan masa depan. Bab III adalah Isu-isu Strategis yang berisi uraian tentang tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara, perkembangan lingkungan strategik, serta pencermatan dan analisa SWOT (strength, weakness, opportunities, threats) yang menguraikan kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara di dalam mengemban tugas dan fungsinya. Bab IV adalah Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang menjelaskan visi, misi Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara berikut tujuan yang ingin dicapai, serta kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan. Bab V adalah Rencana Program dan Kegiatan Indikatif yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dalam kurun waktu (5) lima tahun sebagai implementasi RPJMD

Provinsi Sumatera Utara. hal 8


Bab VI adalah Penyelenggaraan dan Penilaian memuat pelaku-pelaku penyelenggaraan,

proses

pelaksanaannya

melalui

siklus

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban, dan mekanisme penilaian keberhasilan pelaksanaan Renstra 2013-2018. Bab VII adalah Penutup yang berisi harapan Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara terhadap penetapan Renstra 2013-2018.

hal 9


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI PROVINSI SUMATERA UTARA

Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi teknis yang menangani Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara dan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara diberikan mandat melayani, merencanakan, mengembangkan, mengawasai dan mengendalikan serta mempromosikan potensi dan peluang investasi sebanyak mungkin untuk menarik minat investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di Sumatera Utara. Melalui kegiatan investasi dengan berbagai bidang usaha tentu akan mempercepat proses pembangunan, penyediaan lapangan kerja/mengurangi pengangguran yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumatera Utara. Meningkatnya kegiatan investasi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga teknis yang menangani kegiatan penanaman modal mempunyai 7 (tujuh) pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Perataturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut : 1.

Kebijakan Penanaman Modal : Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan;

2.

Kerjasama Penanaman Modal : Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : Antara Usaha Mikro, Kecil, hal 10


Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing; 3.

Promosi

Penanaman

Modal

:

Terselenggaranya

promosi

peluang

penenaman modal provinsi; 4.

Pelayanan Penanaman Modal : Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi;

5.

Pengendalian

Pelaksanaan

Penanaman

Modal

:

Terselenggaranya

bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha. 6.

Pengelolaan

Data

dan

Sistem

Informasi

Penanaman

Modal

:

Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 7.

Penyebarluasan, Terselenggaranya

pendidikan sosialisasi

dan

pelatihan

kebijakan

penanaman

penanaman

modal

modal

:

kepada

masyarakat dunia usaha 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara Badan Penanaman Modal dan Promosi adalah unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan bertugas membantu Guubernur Sumatera Utara dalam menyelenggarakan kegiatan Penanaman Modal dan Promosi di Bidang Penanaman Modal. Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara semula bernama BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) sejak tahun 1967. Pada hal 11


tahun 1980 BKPMD (Badan Koordinai Penanaman Modal Daerah) diadakan di Daerah Sumut dan Aceh serta Kalimantan melalui Kepres No. 26/1980. Dalam rangka pengintegrasian vertikal menjadi perangkat daerah guna melaksanakan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dikeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan nomenklatur Badan Investasi dan Promosi (BAINPROM) Provinsi Sumatera Utara, dengan ditindak lanjuti oleh SK Gubsu No.061.3/K/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Investasi dan Promosi (BAINPROM) Provinsi Sumatera Utara. Sejalan dengan perkembangan terhadap pelayanan kepada masyarakat, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Provsu No. 9 Tahun 2008 tentang tata kerja dan lembaga teknis daerah Provsu, dimana nomenklatur Bainprom berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Badan Penanaman Modal dan Promosi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengembangan Investasi, Promosi, Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian; b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyusunan pengembangan investasi, promosi pelayanan, pengawasan dan pengendalian; c. Penyelenggaraan pembinaan & pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal dan promosi; d. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang penanaman modal; e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. hal 12


Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan; 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Administrasi Umum Pengembangan Investasi, Promosi, Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsinya : (a) Pengkajian dan pengusulan Rencana Kerja Badan lima tahunan dan tahunan. (b) Fasilitasi, motivasi,, koordinasi dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal. (c) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal. (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. (e) Pelaporan

dan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

tugas

dan

fungsinya kepada Gubernur. 3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dibantu oleh: (a) Sekretaris (b) Kepala Bidang Pengembangan Investasi (c) Kepala Bidang Promosi (d) Kepala Bidang Pelayanan (e) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (f) Kepala UPT Badan (g) Kelompok Jabatan Fungsional Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris yaitu : 1. Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggaraan, mengkoordinasikan, kegiatan

pembinaan

Administrasi

Umum,

Kepegawaian,

Pengelolaan

keuangan dan Perencanaan Program serta Pengkoordinasikan seluruh kegiatan bidang-bidang. hal 13


2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelanggarakan fungsi: (a) Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum. (b) Penyelenggaraan

administrasi

perencanaan,

keuangan,

umum,

kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dengan standar yang ditetapkan. (c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. (d) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, bidang tugas dan fungsinya. (e) Pelaporan dan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan. 3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan dibantu oleh: a. Kepala Sub Bagian Umum b. Kepala Sub Bagian Keuangan c. Kepala Sub Bagian Program Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengembangan Investasi yaitu : 1. Kepala Bidang Perkembangan Investasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam

merumuskan

dan

melaksanakan

kebijakan

dibidang

pengembangan investasi. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Investasi menyelenggarakan fungsi : (a) Penyusunan

pedoman,

pelaksanaan

perumusan

kegiatan

dibidang

pengembangan penanaman modal. (b) Menyusun rencana kerja Bidang lima tahunan dan tahunan. (c) Pengkajian

dan

pengusulan

kebijakan

dibidang

pengembangan

penanaman modal. hal 14


(d) Analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Sumatera Utara. (e) Penyusunan data statistik dan publikasi pengembangan penanaman modal. (f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (g) Melaporkan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan. 3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengembangan Investasi dibantu oleh : a. Kepala Sub Bidang Pengkajian Iklim Investasi b. Kepala Sub Bidang Analisa Potensi dan Pengembangan. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Promosi yaitu : 1. Kepala Bidang Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan pameran, promosi, misi investasi serta kegiatan investasi lainnya baik Dalam Negeri dan Luar Negeri. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi, menyelanggarakan fungsi: (a) Menyusun rencana dan program kerja Bidang lima tahunan dan tahunan. (b) Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini. (c) Menyusun pedoman penyedian materi, bahan promosi dan pameran, media promosi, teknis penyelenggaraan promosi dan pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri disemua sector yang potensial. (d) Penyiapan sarana dan bahan promosi dalam pelaksanaan kegiatan pameran dan promosi lainnya. (f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (g) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan. 3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Promosi, dibantu oleh: a. Kepala Sub Bidang Promosi Dalam dan Luar Negeri hal 15


b. Kepala Sub Bidang Sarana dan Bahan-bahan Promosi\ Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan yaitu : 1. Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kepala Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi: (a) Penyusunanan pedoman, pelaksanaan dan perumusan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal. (b) Penyusunan rencana kerja Bidang Lima tahunan dan tahunan. (c) Penyelenggaraan pelayanan aplikasi dan perijinan penanaman modal dan pengkordinasian pelaksanaannya dengan instansi dan pihak-pihak terkait. (d) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan. (d) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan. 3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Kepala Bidang Pelayanan dibantu oleh: a. Kepala Sub Bidang Fasilitas dan Aplikasi b. Kepala Sub Bidang Perizinan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian yaitu : 1. Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan pedoman pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal. b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang lima tahunan dan tahunan. c. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan dan monitoring pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. hal 16


d. Menyelenggarakan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Proyek

(BAP)

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang- undangan. e. Penyelenggaraan fungsi koordinasi, mediasi dan fasilitas penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanaman modal. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. g. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan. 3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, menyelenggarakan fungsi: a. Kepala Sub Bidang Pengawasan. b. Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan STURKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI (BPMP) PROVINSI SUMATERA UTARA KEPALA Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum

Sekretaris

Kasubbag Program

Kabid Pengembangan Investasi

Kabid Promosi

Kabid Pelayanan

Kabid Pengawasan dan Pengendalian

Kasubbid Pengkajian Iklim Investasi

Kasubbid Sarana dan Bahan Promosi

Kasubbid Fasilitas dan Aplikasi

Kasubbid Pengawasan

Kasubbid Analisa Potensi & Pengembangan

Kasubbid Informasi Promosi dalam dan luar negeri

Kasubbid Perizinan

Kasubbid Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

hal 17


Sebagaimana gambar struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Sumatera Utara diatas, Badan Penanaman Modal Dan Promosi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon II.A). 2.2.

SUMBER DAYA BPMP PROVSU

Kondisi Pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu saat ini adalah sebagai berikut : Tabel. 2.1 Keadaan : Per 1 Des 2013 NO

Golongan / Ruang

Jumlah PNS Daerah Propinsi

1

IV/e

-

2

IV/d

-

3

IV/c

2

4

IV/b

5

5

IV/a

6

Jumlah

13

1

III/d

7

2

III/c

7

3

III/b

18

4

III/a

8

Jumlah

40

1

II/d

4

2

II/c

7

3

II/b

2

4

II/a

5

Jumlah

11

1

I/d

-

2

I/c

-

3

I/b

-

4

I/a

-

Jumlah

-

Jumlah keseluruhan

64

hal 18


BERDASARKAN JENIS KELAMIN 1. Laki-laki

= 34orang

2. Perempuan

= 30 orang JUMLAH .......................

= 64 orang

BERDASARKAN AGAMA 1. ISLAM

= 44 orang

- Laki – laki

: 27 orang

- Perempuan

: 17 orang

2. KRISTEN .

= 20 orang

- Laki – laki

:

7 orang

- Perempuan

:

13 orang JUMLAH ............................

= 64 orang

BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 1. Strata 2

= 11 orang

2. Strata 1

= 27 orang

3. Sarjana Muda / D3

=

4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

= 18 orang

5. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

=

6 orang 2 orang

JUMLAH ............................... = 64 orang BERDASARKAN ESELON 1. Eselon II

=

1 orang

=

5 orang

=

11 orang

=

47 orang

JUMLAH ............................. =

64 orang

- Laki – laki

: -

- Perempuan

: 1 orang

2. Eselon III . - Laki – laki

: 2 orang

- Perempuan

: 3 orang

3. Eselon IV . - Laki – laki

: 6 orang

- Perempuan

: 5 orang

4. Non Eselon

hal 19


Peralatan/transportasi dan Gedung pendukung kerja : 1. Transportasi •

Roda 4 (empat) Jumlah 9 (Sembilan) Unit dan 3 (Tiga) diantaranya Hibah dari BKPM RI

•

Roda 2 (dua) jumlah 8 (delapan) unit

2. Bangunan/Gedung Bangunan/Gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatrera Utara yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 11 Medan dimana didalamnya termasuk 2 unit pos jaga, 2 unit parkir, kantin dan gudang.

2.3.

Kinerja Pelayanan BPMP Provsu Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara

merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal di Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu. Dengan demikian Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Promosi Prov. Sumatera Utara. Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 s/d Desember 2013 PMA

PMDN

NO

TAHUN

JUMLAH PROYEK

1

2009

20

940.296,46

14

2.644.965,26

2

2010

84

321.829,19

43

1.703.056,37

3

2011

65

658.466,72

58

2.004.055,78

4

2012

101

645.300,00

55

2.970.186,19

5

2013

165

887.452,00

90

5.068.881,40

INVESTASI (US.$.000)

JUMLAH PROYEK

INVESTASI (Rp.JUTA)

hal 20


Catatan : 1. Data Realisasi investasi Tahun 2004 s/d 2009 berdasarkan Investasi Izin Usaha yang diterbitkan 2. Data Realisasi investasi Tahun 2010 s/d 2013 berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Tahun 2012 Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menetapkan target investasi di setiap provinsi dimana Provinsi Sumatera Utara diberikan target realisasi investasi oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 9 Triliun, dapat kita lihat bersama walaupun dalam tiga tahun belakangan ini minat para penanaman modal mengalami pasang surut, namun demikian Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi Prov. Sumatera Utara dapat mencapai target realisasi investasi Tahun 2012 bahkan melebihi target yang diberikan yaitu sebesar Rp. 9,16 Trilyun. Sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman, Tata Cara Permohonan dan Jenis Perizinan serta Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu telah menerbitkan Izin khusus PMDN dari Tahun 2011 s/d 2012. Izin PMDN yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Izin Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu Tahun 2009 s/d 2013 Tahun

IP

IP Perluasan

IP Perubahan

IU

IU Perluasan

IU Perubahan

Jumlah

2009

Belum ada kewenangan

-

2010

Pergub di terbitkan tanggal 6 Oktober 2010

-

2011

3

8

16

6

4

-

37

2012

6

4

5

3

3

-

21

2013

3

8

1

3

3

-

18

Total

12

20

22

12

10

-

76

Dalam penerbitan izin PMDN dilaksanakan melalui Sistim Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal di laksanakan dengan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta. hal 21


Untuk memperkenalkan peluang dan potensi investasi di Sumatera Utara dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara telah dilaksanakan berbagai kegiatan promosi oleh BPMP-SU selama Tahun 2012 sebagai berikut : Kegiatan Promosi Dalam Negeri : 1.

Pameran HUT Dekranas ke 32 Tahun 2012 tanggal 22 – 25 Maret 2012 di Jakarta

2.

Pameran SMESCO UKM Fesyen dan Asesoris Exo 2012 tanggal 12 – 15 April 2012 di Jakarta

3.

Pameran Inacraft 2012 tanggal 24 – 29 April 2012 di Jakarta

4.

Pameran The 12th Batam Expo 2012 tanggal 02 – 06 Mei 2012 di Batam

5.

Pameran The 12th Agro and Food Expo 2012 tanggal 30 Mei – 02 Juni 2012 di Jakarta

6.

Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Seminar Nasional Investasi (SNI) tanggal 8 – 10 Juni 2012 di Padang, Provinsi Sumatera Barat

7.

Pekan Raya Jakarta 2012 tanggal 14 Juni – 15 Juli 2012 di Jakarta

8.

Pameran The 2nd Palembang Expo tanggal 18 – 20 Juni 2012 di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

9.

Pameran Invesda Expo 2012 tanggal 20 – 23 Juni 2012 di Yogyakarta

10. Pameran Banda Aceh Expo tanggal 04 – 06 Juli 2012 di Banda Aceh, Provinsi Aceh 11. Pameran Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) tanggal 27 – 31 Agustus 2012 di Jakarta 12. Pameran Teknologi Tepat Guna Kader Pos Pelayanan Teknologi XII Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 tanggal 12 – 16 September 2012 di Pandan, Tapteng 13. Pameran Jatim Fair 2012 tanggal 4 – 7 Oktober 2012 di Surabaya, Provinsi Jawa Timur 14. Pameran Trade Expo Indonesia ke 27 Tahun 2012 tanggal 17 – 21 Oktober 2012 di Jakarta 15. Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Seminar Nasional Investasi (SNI) tanggal 4 – 7 November 2012 di Jakarta

hal 22


16. Pameran The 8th International Sumatera Indonesia Expo tanggal 22 – 25 November 2012 di Batam Kegiatan Promosi Luar Negeri : 1.

Business Forum in Europe 2012 tanggal 7 – 14 Mei 2012 di London, Inggris

2.

Investment Promotion Forum tanggal 10 – 16 Juli 2012 di London, Inggris

3.

Promosi Trade, Tourism and Investment (TTI) dalam rangka menindaklanjuti rencana investasi New Hope Group di Indonesia tanggal 22 – 26 Juli 2012 di Chengdu, Prov. Sichuan, RRT

4.

Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges tanggal 25 – 30 November 2012 di Guangdong, RRT

5.

Misi Investasi, pagelaran kesenian Sumatera Utara dalam rangka Kerjasama sister Province antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bekes, Hongaria tanggal 15 – 24 Desember 2012 di Hongaria

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal Dalam pengurusan izin masih terdengar keluhan dari para investor yang

disebabkan pelayanan yang lambat, kurang transparan dan akuntable. Sementara juga masih ditemui kewenangan perizinan diproses diberbagai instansi daerah sehingga investor harus memasuki banyak pintu perizinan. Pemerintah melihat permasalahan pelayanan tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab sekaligus membuka peluang investasi daerah. Tantangan Investasi Daerah, di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia adalah di bidang pelayanan perizinan. Permasalahan

tersebut

merupakan

tantangan

pemerintah

daerah

dalam

memperbaiki penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal sehingga pengurusan perizinan yang terpencar menjadi terpusat pada satu lembaga. Landasan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal adalah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 yang dalam pasal 1 menyatakan maksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang hal 23


mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang

memiliki

kewenangan

Perizinan

dan

Nonperizinan

yang

proses

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Penerapan sistem PTSP bidang penanaman modal mensyaratkan agar lembaga diberikan kewenangan dan proses perizinan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya izin dilakukan disatu tempat. Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem PTSP

adalah

Perangkat

Daerah

Provinsi

(PDPPM)/Perangkat

Daerah

Kabupaten/Kota (PDKPM) dibidang Penanaman Modal. Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada pelimpahan kewenangan dari Gubernur

atau

Bupati

sesuai

lingkup

kewenangannya

dan

pelimpahan

kewenangan dari pemerintah pusat. Walaupun telah diatur secara jelas tentang pelimpahan kewenangan beberapa daerah masih terkendala karena instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangannya sehingga lembaga PTSP bidang penanaman modal masih belum berfungsi secara maksimal. Khususnya di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang menjalankan fungsi sebagai PTSP bidang penanaman modal melalui SPIPISE hanya 8 (delapan) daerah dari 33 Kabupaten an Kota di Sumatera Utara. Adanya masalah dalam pelimpahan wewenang ditanggapi oleh pemerintah dengan dikeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010 dan Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Pada prinsipnya Surat Edaran Bersama tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada PDPPM dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada PTSP. Sebagai organisasi pelayanan publik PTSP di bidang penanaman modal, kejelasan kewenangan urusan penanaman modal juga terkait dengan tujuan pembentukan PTSP yang diatur dalam pasal 3 Perpres No. hal 24


27 tahun 2009 bahwa untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal,

dengan

cara

mempercepat,

menyederhanakan

pelayanan,

dan

meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. Tujuan PTSP menekankan perlunya memberikan kemudahan pelayanan bidang penanaman

dan

kemudahan

memperoleh

informasi dengan percepatan,

penyederhanan serta menghilangkan biaya. Sistem PTSP sama sekali tidak membebankan investor dengan biaya dan juga tidak membebankan lembaga PTSP kewajiban menyetor untuk APBD. Sejalan dengan kebijakan PTSP tesebut telah diterbitkan Peraturan Kepala BKPM No.11 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala BKP No. 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP bidang penanaman modal. Dalam perka BKPM ini diatur bahwa bagi daerah yang memiliki lembaga PTSP bidang penanaman modal dan telah diverifikasi oleh BKPM artinya PTSP yang bersangkutan sudah dapat diberikan kewenangan perizinan dan nonperizin yang menjadi kewengan pemerintah provinsi atau kab/kota.

Peluang Pengembangan Penanaman Modal di Sumatera Utara Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Sumatera Utara tetap dianggap sebagai salah satu provinsi yang memiliki daya tarik penanaman modal tinggi. Di sisi lain, Sumatera Utara menyediakan beragam sektor penanaman modal. Peluang besar lainnya terungkap dari semakin dominannya peran serta Sumatera Utara dalam beberapa eventinvestasi Internasional. Secara perlahan, Sumatera Utara mulai diperhitungkan dalam forum-forum ekonomi maupun politik Nasional. Sebagai informasi, Sumatera Utara termasuk Koridor Ekonomi Sumatera dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional” MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam hal 25


rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sesuai PP No 20/2012 dimana tercakup dalam Program Nasional MP3EI (Master Plan Pengembangan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) 2011 – 2025 untuk koridor Sumatera dimana Pemerintah Pemerintah Prov. Sumatera Utara mendukung Pengembangan Kawasan Industri Kluster Kelapa Sawit Sei Mangkei karena apabila kawasan ini telah beroperasi menjadi industri pengolahan dan turunan kepala sawit akan berkembang dengan cepat sehingga berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah cukup besar. Hal ini membawa pesan bahwa peluang penanaman modal di Sumatera Utara harus dimanfaatkan melalui peningkatan minat negara-negara penanam modal, sehingga prospek peningkatan realisasi penanaman modal dapat dicapai. Badan Penanaman Modal dan Provinsi Sumatera Utara telah membuat langkahlangkah strategis dalam rangka menarik minat penanam modal untuk berinvestasi di Sumatera Utara antara lain adalah : 1) Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Sumatera Utara dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai event promosi baik didalam maupun diluar negeri. 2) Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman

modal,

pemberian

insentif

dan

pemberian

kemudahan

penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 64 Tahun 2012. 3) Berperan aktif dalam upaya percepatan pembangunan sistem jaringan infrastruktur di Sumatera Utara (koordinasi langsung dengan instansi terkait). 4) Mendorong Kab/Kota dan

instansi terkait

di Sumatera

Utara

untuk

menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing. 5) Mengusulkan Kab/Kota untuk membentuk kelembagaan di bidang penanaman modal yang berdiri sendiri.

hal 26


6) Mendorong Kab/Kota untuk membentuk PTSP di bidang penanaman moal dengan dukungan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan BKPM RI. 7) Provinsi Sumatera Utara melalui badan Penanaman Modal dan Promosi Prov. Sumtera Utara telah melaksanakan Pelayan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sejak Februari Tahun 2010 dengan dukungan SPIPISE yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta.

Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara selaku Perangkat Daerah di Bidang Penanaman Modal yang berada di Tingkat Provinsi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal apabila tidak dibantu atau didukung oleh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan instansi terkait, untuk itu Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara mengharapkan langkah-langkah strategi kepada Kabupaten dan Kota untuk pengembangan investasi di Sumatera Utara sebagai berikut : 1)

Menyiapkan data detail tentang potensi dan peluang investasi di daerah masing-masing untuk ditawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri dan jika memungkinkan melakukan Pra Feasibility Study (FS) atau Feasibility Study (FS).

2)

untuk potensi investasi yang akan ditawarkan diwilayahnya.

3)

Membantuk SKPD di bidang penanaman modal yang beridiri sendiri di setiap kab/kota.

4)

Pemerintah kab/kota diharapkan dapat membuat/menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara dan jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal.

5)

Mempersingkat/mempermudah proses izin ikutan lainnya yang diterbitkan di Kab/Kota.

6)

Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dengan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE BKPM RI.

7)

Memberi insentif kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal, sesuai dengan amanat Permendagri nomor 64 tahun 2012. hal 27


8)

Dukungan pembangunan

jaringan infrastruktur seperti listrik, air, gas

transportasi (darat, laut, udara, dll) 9)

Menciptakan

iklim

investasi

yang

kondusif

di

daerah

antara

lain

memperhatikan ketenaga kerjaan, keamanan/kenyamanan berinvestasi, regulasi yang mendukung investor. 10) Membentuk Satuan Tugas/Task Force dalam rangka mediasi permasalahan yang dihadapai para investor.

hal 28


BAB III ISU-ISU STRETGIS 3.1.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem

PTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (PDKPM) dibidang Penanaman Modal. Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada pelimpahan kewenangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangannya dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Walaupun telah diatur secara jelas tentang pelimpahan kewenangan beberapa daerah masih terkendala karena instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangannya sehingga lembaga PTSP bidang penanaman modal masih belum berfungsi secara maksimal. Khususnya Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang menjalankan fungsi sebagai PTSP bidang penanaman modal melalui SPIPISE hanya 8 (delapan) daerah dari 33 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Adanya masalah dalam pelimpahan wewenang ditanggapi oleh pemerintah dengan dikeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Pada prinsipnya SE bersama ini meminta kepada Gubernur dan Bupati segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM dan kewenangan pemerintah kabupaten kepada PTSP. Sebagai organisasi pelayanan publik PTSP di bidang penanaman modal. Kejelasan kewenangan urusan penanaman modal modal juga terkait dengan tujuan pembentukan PTSP yang diatur dalam pasal 3 Perpres No. 27 tahun 2009 bahwa untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat,

menyederhanakan

pelayanan,

dan

meringankan

atau

menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. Tujuan PTSP hal 29


menekankan perlunya memberikan kemudahan pelayanan bidang penanaman dan kemudahan memperoleh informasi dengan percepatan, penyederhanan serta menghilangkan biaya. Sistem PTSP sama sekali tidak membebankan investor dengan biaya dan juga tidak membebankan lembaga PTSP kewajiban menyetor untuk APBD. Sejalan dengan kebijakan PTSP tesebut telah diterbitkan Peraturan Kepala BKPM No.11 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala BKP No. 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP bidang penanaman modal. Dalam perka BKPM ini diatur bahwa bagi daerah yang memiliki lembaga PTSP bidang penanaman modal dan telah diverifikasi oleh BKPM artinya PTSP yang bersangkutan sudah dapat diberikan kewenangan perizinan dan nonperizin yang menjadi kewengan pemerintah provinsi atau kab/kota. Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi teknis di bidang penanaman modal sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Gubernur Sumatera Utara yaitu menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi yaitu : Tabel 3.1 No 1

Jenis Pelayanan Dasar Kebijakan

Standar Pelayanan Minimal Indikator

Nilai

Tersedianya informasi peluang usaha

1 (satu)

Penanaman Modal sektor/bidang unggulan

sektor/ bidang usaha/ tahun

2

Kerjasama

Terselenggaranya fasilitasi

Penanaman Modal pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: a. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

1 (satu) kali/ tahun

(UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing. hal 30


3

Promosi

Terselenggaranya promosi peluang

Penanaman Modal penenaman modal provinsi. 4

Pelayanan


Terselenggaranya pelayanan

Penanaman Modal perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal: a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan

100%

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi. 5

Pengendalian

Terselenggaranya bimbingan

Pelaksanaan

pelaksanaan Kegiatan Penanaman

Penanaman Modal Modal kepada masyarakat dunia


usaha. 6

Pengelolaan Data

Terimplementasikannya Sistem

dan Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan

Informasi

Investasi Secara Elektronik

100%

Penanaman Modal (SPIPISE). 7

Penyebarluasan,

Terselenggaranya sosialisasi

Pendidikan dan

kebijakan penanaman modal kepada

Pelatihan

masyarakat dunia usaha

Penanaman


Modal. hal 31


Langkah-langkah Strategi dan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam rangka mencapai Target SPM bidang Penanaman Modal dan meningkatkan Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Utara antara lain : a. Melaksanakan program/kegiatan sesuai arahan Standar Pelayanan Minimal bidang penanaman modal; b. Perbaikan/pemilihan perekonomian daerah melalui upaya menggerakan kembali kegiatan investasi di daerah. c. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah khususnya kab/kota antara lain dengan rencana pembuatan perda tentang intensif/kemudahan

penanaman

modal,

menghapus/

mengurangi

pungutan-pungutan serta memberikan pelayanan Prima melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal. d. Mempersiapkan stimulus peraturan-peraturan baik berupa peraturan daerah maupun peraturan Gubernur untuk memberikan kemudahankemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. e. Mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di Daerah. f. Mengembangkan SDM baik aparatur pemerintah maupun pelaku usaha di Daerah. g. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dan program investasi dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi melalui internet. h. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di Daerah. i. 3.2.

Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal di Daerah. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam penyusunan Renstra SKPD BPMP Prov. Sumatera Utara

diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yaitu Visi : “Menjadi Provinsi hal 32


Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera” dengan Misi : 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi, 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar dearah, swasta, regional dan internasional, 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean governance. SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara menselaraskan Visi Misi SKPD dengan Misi Kepala Daerah Terpilih yaitu misi 4 (empat) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber

daya

alam

lestari

berkelanjutan

dan

berwawasan

lingkungan.

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang

tinggi,

bermakna

bahwa

untuk

menunjang

pembangunan

dan

pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi

untuk

penguatan

sistem

ketahanan

pangan

dan

peningkatan

pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan. Tujuan dari Misi tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing sehingga meningkatkan daya tarik untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Utara, Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah, Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.

hal 33


3.3.

Telaahan Renstra BPMP Provsu dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) dan BKPM RI Berdasarkan telaahan Renstra BPMP Provsu dengan Renstra Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota di BIdang Penanaman Modal (PDKPM) dapat dilihat bahwa Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi yang diakomodir dari pendapat pakar kebijakan publik yaitu dengan menggunakan “Metode Analisis SWOT”. Secara Internal dengan menerapkan pendekatan comparative advantage strategy untuk mengantisipasi kekuatan

(strength)

dihadapkan

pada

kelemahan

(weeknesess)

dengan

menerapkan pendekatan mobilization strategy untuk mengantisipasi peluang (opportunity) dihadapkan tantangan/ancaman (threats) dari kondisi lingkungan stategis, yang merupakan kondisi internal. Langkah-langkah BPMP Provsu dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Sumatera Utara dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai event promosi baik didalam maupun diluar negeri. 2. Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman

modal,

pemberian

insentif

dan

pemberian

kemudahan

penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 64 Tahun 2012. 3. Berperan aktif dalam upaya percepatan pembangunan sistem jaringan infrastruktur di Sumatera Utara (koordinasi langsung dengan instansi terkait). 4. Mendorong Kab/Kota dan

isntansi terkait

di Sumatera

Utara

untuk

menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing. 5. Mengusulkan Kab/Kota untuk membentuk kelembagaan di bidang penanaman modal yang berdiri sendiri.

hal 34


6. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk PTSP di bidang penanaman moal dengan dukungan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan BKPM RI. 7. Provinsi Sumatera Utara melalui badan Penanaman Modal dan Promosi Prov. Sumtera Utara telah melaksanakan Pelayan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sejak Februari Tahun 2010 dengan dukungan SPIPISE yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta. Analisis lingkungan stratejik dilakukan dengan menggunakan alat analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terhadap kondisi internal dan eksternal SKPD BPMP Provsu, yang dianalisis adalah Strenght (kekuatan), Weak (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman/tantangan) yang ada di SKPD BPMP Provsu di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor Internal  Kekuatan (Strengths) a). Tersedianya sumber daya manusia Aparatur SKPD BPMP Provsu b). Tingginya motivasi dan etos kerja personil SKPD BPMP Provsu. c). Adanya Sistem informasi Penanaman Modal d). Dilimpahkannya

kewenangan

perijinan

di

bidang

penanaman

modal

khususnya PMDN yang menjadi kewenangan Provinsi dari Gubernur Sumatera Utara ke BPMP Provsu. e). Adanya pelayanan perijinan di bidang penanaman modal dalam satu pintu dibidang penanama modal atau yang disebut Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang terintegrasi dengan SPIPISE.  Kelemahan (Weaknesses) a). Kurangnya jumlah personil aparatur di SKPD BPMP Provsu b). Kurangnya kompetensi teknis yang dimiliki personil SKPD BPMP Provsu hal 35


c). Belum selesainya Perda tentang insentif dibidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor d). Terbatasnya data peluang dan potensi investasi komoditas unggulan di Sumatera Utara hasil studi/kajian dalam bentuk Pra Feasibility Study (FS) atau Feasibility Study (FS) e). Masih banyaknya Kab/Kota di Sumatera Utara yang belum memiliki PTSP di bidang penanaman modal yang terintegrasi dengan SPIPISE BKPM. Faktor Eksternal  Peluang (Opportunities) a). Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat/pelatihan-pelatihan b). Peningkatan pelayanan yang prima, cepat, mudah, murah, transparan dan memiliki akuntabilitas di semua unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal c). Terjalinnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen (stakeholder) yang terkait dengan penanaman modal d). Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara yang dapat ditawarkan kepada investor. e). Ditetapkannya Sumatera Utara sebagai salah satu pelaksana proyek Nasional MP3Ei di Wilayah Barat yaitu KEK Sei Mangkei. f). Ditetapkannya Kuala Tanjung sebagai Hub Port Indonesia Bagian Barat.  Ancaman (Threaths) a). Kurangnya pemahaman dan dukungan Instansi/Unit Kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal dan perijinan. b). Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan memberatkan perkembangan investasi. c). Ketersediaan infrastruktur pendukung (listrik, gas) yang sangat kurang. d). Kondusifitas daerah yang belum stabil. hal 36


3.4.

Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan telaahan terhadap RTRW Provinsi Sumatera Utara 2003-

2018 dan Revisinya 2010-2030 (indikasi sektoral) dan RTRW Provinsi yang mendukung RTRWN antara lain : Mebidang-Karo, Kawasan Danau Toba, KEK Sei Mangkei, TNGL, Pulau-pulau Terluar dan perbatasan, Pantai Timur Selatan, Kawasan Andalan, (pendekatan Regional) permasalahan pelayanan BPMP Prov. Sumatera Utara beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan Pengembangan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2

No

1

3.5

Rencana tata Ruang Terkait Tugas Permasalahan Pelayanan dan Fungsi SKPD Rencana Lokasi investasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei serta kawasan ekomi lainnya

Belum diselesaikannya RTRW Provinsi Sumatera Utara sehingga Lokasi investasi , Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei serta kawasan ekomi lainnya khusus untuk KEK Sei Mangkei yang masih belum berubah status menjadi HPL karena BPN tidak bisa memberi ijin bila belum ada RTRW Provinsi Sumut, meskipun RTRW Kabupaten Simalungun sudah disahkan

Faktor Penghambat

Pendorong

Peraturan pemerintah terutama masalah lahan, bisa lebih bijak di implementasi kan, dalam pengertian dahulukan yang menjadi prioritas utama, misalnya proyek proyek untuk MP3EI

Adanya Undangundang yang mengatur tentang pemberian fasilitas dan kemudahan dalam rangka kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (UU Nomor 39 Tahun 2009)

Penentuan Isu-isu Strategis Sebagai sebuah dokumen perencanaan, elaborasi aspek potensi digali dari

dalam tubuh BPMP Prov. Sumatera Utara sendiri berkait dengan kekuatankekuatan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2013-2018. Selanjutnya identifikasi potensi lingkungan di luar BPMP Prov. hal 37


Sumatera Utara, baik hubungan antar lembaga dalam kaitannya dengan tugas koordinasi dan harmonisasi maupun kondisi perekonomian nasional yang dapat menetukan isu-isu stretgis antara lain : 1. Kemajuan di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi BPMP Prov. Sumatera Utara sebagai instansi teknis yang menangani penanaman modal di Tingkat Provinsi sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor penanaman modal dalam lima tahun mendatang. Periode dua tahun terakhir sejak dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 11 Tahun 2009 yang diubah menjadi Peraturan Kepala BKPM RI NOmor 6 Tahun 2011, Peraturan Kepala BKPM RI 12 Tahun 2009 diubah menjadi Peraturan Kepala BKPM RI No. 5 Tahun 2013, Peraturan Kepala BKPM RI 13 Tahun 2009 yang diubah menjadi Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BKPM RI 14 Tahun 2009 yang mengatur tentang norma-norma pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal dan diimplementasikan ke Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman, Tata Cara Permohonan dan Jenis Perizinan Serta Nonperizinan Di Bidang Penanaman Modal cukup memberikan waktu bagi BPMP Prov. Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi eksternal. 2. Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Kab/Kota diharapkan dapat berjalan lebih baik. Dengan semangat peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2010-2014, setiap lembaga dan daerah mestinya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan nasional. Meski pernyataan ini bersifat normatif dan terdengar klasik, namun upaya penyediaan

kerangka

regulasinya

sudah

menampakkan

hasil

yang

diantaranya dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal. PTSP diyakini menjadi salah satu instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan daya saing penanaman modal. hal 38


3. Kemajuan di bidang tata kelola, kompetensi SDM, dan kecukupan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur BPMP Prov. Sumatera Utara. Dinamika SKPD BPMP Prov. Sumatera Utara yang telah mengalami berbagai perubahan kebijakan sejak awal orde baru telah menempa kematangan BPMP Prov. Sumatera Utara sebagai sebuah entitas mandiri di bidang penanaman modal. Berbagai indikator kemajuan diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMA dan PMDN melalui penyediaan sistem operasi standar dan dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang terus dimutakhirkan. Sementara itu, capaian kinerja yang menggembirakan selama periode 2009-2013 makin memberikan keyakinan akan kapasitas lembaga dan kompetensi aparaturnya. Didukung dengan lingkungan kantor dengan fasilitas gedung yang sangat memadai, telah tumbuh etos dan budaya kerja aparatur yang sangat penting bagi upaya pencapaian tujuan-tujuan BPMP Prov. Sumatera Utara sebagai lembaga teknis yang menangani penanaman modal. 4. Keluarnya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemda. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan BPMP Prov. Sumatera Utara. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini, hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dan kedaerahan dapat secara bertahap diatasi. Dalam konteks ini, BPMP Prov. Sumatera Utara di antaranya berkewajiban untuk membangun norma, standar dan prosedur pelayanan di bawah system PTSP di bidang penanaman modal, termasuk memfasilitasi pelaksanaan PTSP penanaman modal di daerah. Dengan demikian, terdapat indikator kinerja yang terukur yang berguna bagi instansi lain dan Pemda Kab/Kota dalam melakukan hubungan koordinasi dengan BPMP Prov. Sumatera Utara. 5. Kondisi Potensi dan peluang investasi Kab/Kota yang berlimpah diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMA dan PMDN ke depan. Meski pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan menjadi bagian dari target BPMP Prov. Sumatera Utara. Keyakinan akan pertumbuhan ekonomi hal 39


nasional dapat mancapai

target dalam tahun-tahun mendatang yang

merupakan cerminan potensi makro ekonomi Daerah yang tetap baik di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan. 6. Perekonomian Indonesia terbukti tangguh menghadapi gejolak internasional dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lain sekawasan. Di sisi lain, dalam dua tahun terakhir peringkat daya saing Sumatera Utara yang diterbitkan berbagai lembaga Nasional bergerak naik. Agenda reindustrialisasi telah menjadi komitmen Sumatera Utara yang diusung pemerintah sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Fakta-fakta tersebut memberikan sinyal positif akan potensi pertumbuhan aliran PMA dan PMDN dalam lima tahun mendatang.

hal 40


BAB IV VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) merupakan Badan yang

diberi kewenangan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan peningkatan investasi di Sumatera Utara. Sesuai dengan Misi ke 4 (empat) Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan tugas pokok dan fungsi sebagai Instansi Penanaman modal di Provinsi maka Badan Penanaman Modal dan Promosi Sumatera Utara mempunyai visi yaitu: “TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING UNTUK MENDUKUNG KUALITAS PEREKONOMIAN DAERAH SUMATERA UTARA”

Pernyataan visi di atas mengandung dua kata kunci, yaitu “daya saing penanaman modal” dan “kualitas perekonomian daerah”. Semangat peningkatan daya saing dan kontribusi bagi perekonomian yang berkualitas merupakan artikulasi dari pertimbangan-pertimbangan visioner untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional dalam peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha di Indonesia sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Prov. Sumatera Utara. Bahwa daya saing daerah, utamanya penanaman modal sampai kini masih rendah, dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat. Sementara spirit kualitas perekonomian dimaknai sebagai capaian kinerja ekonomi daerah yang secara umum ditandai dengan peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap pembentukan Product Domestic Bruto (PDB). Arah peningkatan kualitas perekonomian tersebut tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai BPMP Prov. Sumatera Utara secara kelembagaan, melainkan cita-cita BPMP Prov. Sumatera Utara untuk berperan lebih besar dalam menunjang tercapainya kualitas perekonomian daerah yang lebih baik. Dengan demikian, fokus prioritas BPMP Prov. Sumatera Utara dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta hal 41


program dan kegiatan menurut visi di atas adalah peningkatan daya saing penanaman modal. Salah satu ukuran daya saing daerah dalam kancah nasional adalah kemudahan berusaha . Capaian kinerja daya saing bukan sepenuhnya berada dalam lingkup tugas dan fungsi BPMP Prov. Sumatera Utara. Meski demikian, BPMP Prov. Sumatera Utara mengambil sikap proaktif untuk mengambil posisi terdepan dalam setiap program untuk meningkatkan daya saing penanaman modal. Setiap instansi dan Pemda Kab/Kota mesti membuka diri akan pentingnya berbagai indikator daya saing yang perlu secara bersama-sama diperbaiki. Suatu perkembangan positif bagi BPMP Prov. Sumatera Utara adalah dengan telah dikeluarkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal serta Peraturan-peraturan Kepala BKPM RI dan Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PAN & RB RI dan Kepala BKPM RI dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal di daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan ini, BPMP Prov. Sumatera Utara menyelenggarakan sistem PTSP di bidang penanaman modal untuk Tingkat Provinsi Sumatera Utara atas pendelegasian dari Gubernur Sumatera Utara yang mendapat pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat. Pelayanan perizinan menduduki peran penting dan strategis dalam upaya peningkatan daya saing penanaman modal. Kendala BPMP Prov. Sumatera Utara untuk mencapai visi di atas adalah masih adanya Pemerinath Kab/Kota di Sumatera Utara yang belum memiliki PTSP di Bidang Penanaman Modal. Karena itu, sasaran harmonisasi kebijakan di pusat, antara pusat dengan Provinsi, dan antar Provinsi dan Kab/Kota di bidang penanaman modal yang akan terus diupayakan oleh BPMP Prov. Sumatera Utara masih akan menghadapi tantangan berat di lapangan. Di sinilah pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan BPMP Prov. Sumatera Utara yang memungkinkan memiliki kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan di bidang penanaman modal yang bersifat lintas intansi dan dengan Pemda Kab/Kota. Guna mendukung visi diatas BPMP Prov. Sumatera Utara melaksanakan misi yang merupakan pernyataan tentang apa-apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi. hal 42


Misi dapat berisi penggambaran tujuan suatu organisasi dengan jelas dan fokus terhadap sasaran yang ingin dicapai ke depan. Sesuai dengan visi 2013-2018, misi BPMP Prov. Sumatera Utara meliputi tiga hal berikut : 1) Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; 2) Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. Pernyataan Misi-1 membawa pesan peningkatan penanaman modal yang dibarengi dengan pemerataan secara sektoral dan kewilayahan, serta dengan tidak mengesampingkan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk mendukung perekonomian. Dengan demikian, perekonomian dapat tumbuh lebih berkualitas karena multiplier effect ekonomi dapat menjalar lintas sektor dan wilayah. Pemerataan secara sektoral berarti upaya untuk meningkatkan volume penanaman modal di sektor primer yang sejauh ini tertinggal dibanding sektor sekunder dan tersier. Namun untuk tujuan penciptaan nilai tambah ekonomi, penanaman modal di sektor sekunder dan tersier tidak boleh diabaikan. Prioritas penanaman modal yang bersifat industri yang terintegrasi (integrated industry) menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mencapai pemerataan penanaman modal tanpa kehilangan nilai tambah ekonomi. Dengan cara ini pula, daya saing industri dan produk-produknya dapat terjaga. Upaya tersebut dapat dicapai dengan mengusahakan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penanaman modal. Dalam konteks ini pula, pengembangan penanaman modal di KEK menjadi bagian penting dari agenda BPMP Prov. Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan. Pernyataan Misi-2 mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan, harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal. Kebijakan yang dirumuskan BPMP Prov. Sumatera Utara akan dilakukan dalam kerangka penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, termasuk rumusan kebijakan insentif yang menarik. Pendekatan ini pula yang akan menjiwai langkah-langkah harmonisasi kebijakan antara instansi di tingkat pusat, pusat dengan Provinsi, dan provinsi dengan kab/kota. Untuk itu, peran koordinasi yang dijalankan BPMP Prov. Sumatera Utara amatlah penting. Keselarasan dan kesederhanaan kebijakan antar instansi akan berimplikasi pada membaiknya indikator daya saing hal 43


penanaman modal. Daya saing penanaman modal salah satunya ditandai dengan adanya kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Harmonisasi kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi. Pelayanan penanaman modal yang semakin cepat dan efisien, sistem informasi yang semakin luas dan akses data yang semakin cepat dan akurat, serta berbagai kemajuan kinerja kelembagaan lainnya adalah beberapa indikator yang sangat erat berkait dengan tercapainya harmonisasi kebijakan. Pernyataan Misi-3 mengandung semangat peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dalam segala manifestasinya, diantaranya berkait dengan penyusunan norma, standar dan prosedur; kualitas dan kompetensi aparatur, serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sistem pelayanan yang akan dikembangkan utamanya berpijak pada sistem PTSP di bidang penanaman modal sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2009 beserta peraturanperaturan pelaksanaannya. BPMP Prov. Sumatera Utara akan berperan sebagai pelaksana sistem PTSP di bidang penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Utara,

dan

melakukan

fasilitasi

penyelenggaraan

sistem

PTSP

bidang

penanaman modal di Kab/Kota. Dalam lingkup internal BPMP Prov. Sumatera Utara melaksanakan pelayanan perizinan melalui SPIPISE. Sistem pelayanan mencakup perizinan dan nonperizinan serta pemberian fasilitas insentif penanaman modal. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal. Sistem pelayanan yang efektif dan efisien, serta terhindarnya dari benturan kepentingan, menjadi pertimbangan pokok calon penanam modal. Adanya fasilitas-insentif penanaman modal yang semakin kompetitif akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat pemodal baik dari dalam dan luar negeri. Upaya pemerataan penanaman modal bisa ditempuh melalui insentif kemudahan penanaman modal di Kab/Kota dan atau penanaman modal pada sektor hulu/primer. Di sisi lain, perlu dilakukan terobosan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang semakin inovatif untuk memecahkan permasalahan hambatan penanaman modal di Sumatera Utara. Sumatera Utara dikenal kaya sumber daya alam, tetapi kurang memiliki sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang hal 44


kegiatan

perekonomian.

Terbatasnya

infrastruktur

merupakan

hambatan

penanaman modal yang belum teratasi sepenuhnya hingga kini , dan menjadi salah satu prioritas daerah dalam RPJMD 2013-2018. 4.2.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sarsaran SKPD BPMP Prov. Sumatera Utara sesuai visi dan

misi BPMP Prov. Sumatera Utara dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1). Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing; 2) Mengefektifkan kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal; 3) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi aktif BPMP Provsu untuk menjalin kerjasama antar pelaku usaha di bidang penanaman modal; 4) Meningkatkan

kualitas

pelayanan

perizinan

penanaman

modal

yang

berorientasi pada peningkatan daya saing; 5) Menyusun rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal; 6) Mengefektifkan kegiatan pembinaan, fasilitasi/mediasi, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal kepada dunia usaha; 7) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang mampu di bidang Penanaman Modal. 4.3.

Strategi dan Kebijakan SKPD Sasaran strategis BPMP Provsu merupakan sejalan dengan strategi dan

arah kebijakan daerah yaitu : “Membaiknya Iklim Investasi di Sumatera Utara” Sedangkan strategi yang akan ditempuh BPMP Provsu adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal; 2) Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor; hal 45


3) Meningkatkan

harmonisasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

dan

peraturan

perundang-undangan di bidang penanaman modal; 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing daerah; 5) Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional; 6) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi atau Aplikasi SPIPISE; 7) Merumuskan

dan

merekomendasikan

kebijakan

fasilitas

dan

insentif

penanaman modal yang berdaya saing; 8) Meningkatkan koordinasi antara pusat dan Provinsi, provinsi dengan antar kab/kota, dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal; 9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal; 10) Meningkatkan realisasi penanaman modal. Arah kebijakan dan strategi BPMP Provsu memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPMP Provsu. Arah kebijakan BPMP adalah sebagai berikut : 1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian Sumatera Utara; 2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global; 3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM. Adapun program prioritas BPMP Provsu sesuai RPJMD 2013-2018 yang berkait dengan lingkup tugas pokok dan fungsi BPMP Provsu untuk mendukung strategi dan arah kebijakan daerah adalah : hal 46


1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, melalui peningkatan misis investasi di dalam maupun luar negeri serta peningkatan bahan-bahan prmosi yang mampu berdaya saing; 2). Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi melalui Penyederhanaan prosedur, melalui dua program berikut ini: a. Pengembangan SPIPISE dan Penyelenggaraan PTSP; b. Peningkatan pengawasan/monitoring di bidang penanaman modal; 3). Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah melalui program peningkatan deregulasi kebijakan di bidang penanaman modal; Berikut adalah matrik tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah SKPD BPMP Prov. Sumatera Utara : Visi “Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Mendukung Kualitas Perekonomian Daerah Sumatera Utara”

Misi 1. Mengupayakan peningkat an dan pemerata an penanaman modal; 2. Menjaga harmonisa si dan koordinasi di bidang penanaman modal; 3. Meningkat kan kualitas pelayanan penanaman modal.

1). 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Tujuan Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing; Mengefektifkan kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal; Meningkatkan koordinasi dan partisipasi aktif BPMP Provsu untuk menjalin kerjasama antar pelaku usaha di bidang penanaman modal; Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing; Menyusun rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal; Mengefektifkan kegiatan pembinaan, fasilitasi/mediasi, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal kepada dunia usaha; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang mampu di bidang Penanaman Modal.

hal 47


Sasaran “Membaiknya Iklim Investasi di Sumatera Utara” Strategi 1) Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal; 2) Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor; 3) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal; 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing daerah; 5) Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional; 6) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi atau Aplikasi SPIPISE; 7) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing; 8) Meningkatkan koordinasi antara pusat dan Provinsi, provinsi dengan antar kab/kota, dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal; 9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal; 10) Meningkatkan realisasi penanaman modal.

Arah Kebijakan 1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian Sumatera Utara; 2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global; 3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalahmasalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM.

Program Prioritas 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Kegiatan pendukung program prioritas 1. Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Luar Negeri 2. Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Dalam Negeri hal 48


3. Investment, Trade and Tourism of North Sumatra 4. Pembuatan Bahan-bahan Promosi 5. Bussines Gathering dan Bussines Trip dengan Konsul Negara Sahabat dan para pelaku usaha 6. Bussines matching antara pelaku usaha di Sumut dengan pelaku usaha provinsi lain 7. Pembuatan galeri promosi investasi dan kerajinan daerah sumut di kawasan Bandara Kuala Namu 8. Pembuatan materi promosi investasi sumut berbentuk baliho dan audio visual di tempat Strategis 9. Promosi peluang investasi sumut melalui audio visual di kawasan bandara Internasional 10. Pembuatan Buku peluang investasi di sumatera utara 11. Pembangunan Promosi peluang investasi sumut berbentuk Balliho di Kawasan Bandara internasional 12. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) 13. Fasilitasi kerjasama PMA/PMDN dengan UMKMK di provsu 14. Forum Group Discussion (FGD) pengembangan potensi investasi 15. Kajian dan Pembuatan Buku peluang usaha dan potensi investasi menurut sektor/bidang usaha unggulan 16. Workshop Sistim informasi potensi dan peluang investasi daerah kepada aparatur kab/kota se-sumut 17. Analisa Penetapan Target Realisasi Investasi di Sumatera Utara 18. Pembangunan Sistim Informasi Spacial penanaman modal di Sumatera Utara 19. Pembuatan Brand equity Investasi Sumut 20. Pembuatan buku laporan perkembangan proyek PMA/PMDN di Sumatera Utara sampai Tahun 2013 21. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Utara 22. Fasilitasi/mediasi permasalahan di bidang penanaman modal 23. Bimbingan ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Aparatur Kab/Kota dan dunia usaha (PMA/PMDN) di Sumatera Utara 24. Forum Dialog Peningkatan investasi di sumatera utara 25. Rekonsiliasi data realisasi investasi dengan instansi penanaman modal kab/kota di sumut dan instansi terkait 26. Pendataan realisasi investasi non PMA/PMDN di sumatera utara 27. Temu Usaha dengan pelaku usaha dan instansi terkait 28. Penyusunan dan Pengesahan serta sosialisasi Ranperda ttg pemberian isentif dan kemudahan penanaman modal 29. Bimbingan tentang Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal kepada aparatur Kab/Kota se-Sumatera Utara 30. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPMP Provsu 31. Penghimpunan Izin-izin ikutan pendukung perizinan Penanaman Modal di Kab/Kota Se-Sumatera Utara 32. Workshop PTSP di Bidang Penanaman Modal dengan Penerapan Sistem SPIPISE kepada Aparatur Kab/Kota se-Sumatera Utara

hal 49


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk Tahun 2013-2018 Badan Penanaman Modal dan Promosi Prov. Sumatera Utara telah menetukan kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta sasaran strategis dan program/kegiatan prioritas yang dituangkan kedalam Renstra SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi Prov. Sumatera Utara untuk Tahun 2013-2018 yaitu :  Meningkatnya daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya dengan strategi dan arah kebijakan :  Peningkatan Investasi di Sumatera Utara dengan menciptakan Iklim Investasi yang kondusif, melalui peningkatan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan peningkatan kenyamanan berinvestasi di Sumatera Utara.  Peningkatan Realisasi Investasi Melalui Promosi Investasi Indikator kinerja (outcome) dari Strategi dan arah kebijakan diatas diharapkan akan meningkatkan 1) Jumlah Investor PMA/PMDN yang masuk, 2) Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumut dan 3) Jumlah profil potensi investasi kab/kota unggulan di Sumut. Rencana program/kegiatan untuk Tahun 2013-2018 meliputi 8 (delapan) program yaitu sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa surat menyurat 1.2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.3. Penyediaan jasa administrasi perkantoran 1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.5. Penyediaan alat tulis kantor 1.6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.8. Penyediaan makanan dan minuman tamu kantor hal 50


1.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10. Penyediaan Jasa Pengamanan 1.11. Sewa Gedung dan tempat 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.

Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operasional

2.2.

Pengadaan Peralatan gedung kantor

2.3.

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

2.4.

Pengadaan Moubileur gedung kantor

2.5.

Pengadaan alat elektronik kantor

2.6.

Pemeliharaan rutin/berkala Taman kantor

2.7.

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

2.8.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.9.

Pemeliharaan rutin/berkala moubeleur kantor

2.10. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.1

Pengadaan Pakaian Dinas harian

1.2

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

1.3

Pembinaan fisik dan mental aparatur/Pembinaan Jasmani dan Rohani aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.4

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.5

Kuliah Agama

1.6

Pengelolaan Kearsipan BPMP Provsu

1.7

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pameran dan kegiatan hari besar lainnya

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.1.

Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun

5.2.

Pembutan Laporan Tahunan (LAKIP dan Renja 2013-2018)

5.3.

Pengelola layanan informasi dan penyediaan dokumentasi hal 51


5.4.

Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

5.5.

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provsu

5.6.

Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi kepada aparatur Kab/Kota se-Sumatera Utara

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6.1.

Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Luar Negeri

6.2.

Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Dalam Negeri

6.3.

Investment, Trade and Tourism of North Sumatra

6.4.

Pembuatan Bahan-bahan Promosi Dalam Negeri

6.5.

Pembuatan Bahan-bahan Promosi Luar Negeri

6.6.

Kajian dan Pembuatan Buku peluang investasi per sektor

6.7.

Bussines Gathering dan Bussines Trip dengan Konsul Negara Sahabat dam para pelaku usaha

6.8.

Pembuatan materi promosi investasi sumut berbentuk baliho dan audio visual di tempat Strategis dan media promosi lainnya

6.9.

Promosi peluang investasi sumut melalui audio visual di Kuala Namu

6.10. Pembuatan galeri investasi sumut di bandara kuala namu 6.11. Temu Usaha Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKMK dalam rangka peningkatan kerjasama 6.12. Rapat Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) 6.13. Fasilitasi kerjasama PMA/PMDN dengan UMKMK di Provsu 7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah 7.1.

FGD pengembangan potensi investasi didaerah

7.2.

Pembuatan profil investasi di Wilayah Pantai Timur

7.3.

Pembuatan profil investasi di Wilayah Pantai Barat

7.4.

Pembuatan profil investasi di Wilayah Dataran Tinggi

7.5.

Workshop Sistim informasi potensi dan peluang investasi daerah kepada aparatur Kab/Kota se-Sumatera Utara.

7.6.

Analisa Evaluasi Laporan kegiatan penanaman modal tahun 2013

7.7.

Pembuatan Brand Equity Investasi Sumut

8. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 8.1.

Pembuatan buku laporan perkembangan proyek PMA/PMDN di Sumatera hal 52


Utara sampai Tahunan 8.2.

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Utara

8.3.

Fasilitasi/mediasi permasalahan di bidang penanaman modal melalui operasional Tim Satuan Tugas (Task Force)

8.4.

Bimbingan ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal kab/kota se-Sumtera Utara

8.5.

Forum Dialog Peningkatan investasi di Sumatera Utara

8.6.

Rekonsiliasi data realisasi investasi dengan instansi penanaman modal Kab/Kota di Sumatera Utara

8.7.

Pendataan realisasi investasi non PMA/PMDN di Sumatera Utara

8.8.

Temu Usaha dengan pelaku usaha dan instansi terkait

8.9.

Sosialisasi dan Pengesahan Ranperda Pemberian insentif & kemudahan Penanaman Modal di Sumatera Utara

8.10. Bimbingan tentang Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal kepada aparatur Kab/Kota se-Sumatera Utara 8.11. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPMP Provsu 8.12. Penghimpunan Izin-izin ikutan pendukung perizinan Penanaman Modal di Kab/Kota Se-Sumatera Utara 8.13. Workshop PTSP di Bidang Penanaman Modal dengan Penerapan Sistem SPIPISE kepada Aparatur Kab/Kota se-Sumatera Utara 8.14. Fasilitasi kerjasama antara pelaku usaha/investor dengan UMKM di Sumatera Utara. Tujuan dan sasaran Program/kegiatan Tahun Anggaran 2014 diatas lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

hal 53


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Target Indikator kinerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Prov. Sumatera Utara sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Prov. Sumatera Uta 2013-2018 yaitu aspek pelayanan umum dengan focus iklim berinvestasi bidang penanaman modal SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu dengan indikator kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun periode renstra antara lain : 1.

Jumlah perkembangan investor PMA/PMDN berskala nasional;

2.

Jumlah perkembangan nilai realisasi investasi PMDN/PMA berskala nasional (Rp, Triliun.);

3.

Perkembangan Rasio daya serap tenaga kerja PMDN/PMA;

4.

Perkembangan Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA (%)

5.

Lama proses perijinan khusus PMDN (hari) Jumlah indikator kinerja tersebut dapat diperoleh dari perkembangan

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan izin yang diterbitkan sesuai kewenangan BPMP Provsu (khusus PMDN). Dari kelima indikator kinerja pembangunan Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara diatas bermuara ke perkembangan jumlah realisasi investasi, dengan demikian BPMP Provsu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPMP Provsu untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu dengan menetapkan sasaran strategis “Membaiknya iklim investasi di Sumatera Utara: dengan Indikator Kinerja Utama “Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumatera Utara”. (lampiran 3). Perlu disampaikan juga untuk penerbitan izin Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu tidak dipungut biaya, sehingga tidak ada PAD ataupun retribusi dalam penerbitan izin dimaksud.

hal 54


BAB VII PENUTUP Peningkatan daya saing sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah harus dirancang dan diimplementasikan secara sistemik, sistematis, dan sungguh-sungguh. Seluruh komponen bangsa harus menyadari pentingnya daya saing dalam menghadapi situasi dan arus global yang kian mengancam kekuatan-kekuatan perekonomian domestik. Kesadaran dan kesatuan pandangan utamanya diperlukan bagi segenap pemangku kepentingan di pemerintahan, akademisi, maupun praktisi ekonomi, untuk mengambil langkah-langkah konkrit. Koordinasi dan harmonisasi hendaknya tidak lagi menjadi bahan perbincangan dan pertentangan, melainkan menjadi kekuatan semangat yang mampu mengesampingkan kepentingan kelompok, sektoral, maupun kewilayahan. Bidang Penanaman Modal memiliki kepentingan dan prioritas tinggi terhadap daya saing daerah. Ketika banyak pihak mengemukakan pendapatnya tentang ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas, jarang dijumpai ide mendasar seputar kerangka kebijakan untuk mencapainya. Bahwa upaya meningkatkan penanaman modal untuk menopang kualitas pertumbuhan ekonomi harus dijabarkan dalam bentuk-bentuk kebijakan praktis dan elementer. Dalam pelayanan penanaman modal, tarik menarik kepentingan antar instansi di daerah dan peraturan-peraturan daerah yang memberatkan penanaman modal harus dihilangkan dan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal serta memberian kemudahan dan insentif bagi investor maupun calon investor. Keunggulan masing-masing daerah harus dtingkatkan perhatian terhadap hal-hal elementer untuk membangun efisiensi, produktivitas, dan daya saing daerah. Dalam konteks perencanaan di Badan Penanaman Modal dan Promosi Prov. Sumatera Utara, arah pencapaian visi pewujudan daya saing penanaman modal membutuhkan kesatuan pandangan segenap pemangku kepentingan untuk melangkah bersama. Di samping itu, perlu koordinasi antar instansi dirumuskan yang mengarah pada

substansi,

misalnya

bagaimana

sistem

pelayanan,

insentif,

dan

pengendalian penanaman modal dijalankan selanjutnya bersamaan dengan itu hal 55


peningkatan kualitas SDM-aparatur, peningkatan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal. Kita membutuhkan penguatan kelembagaan di bidang penanaman modal, karena hanya dengan cara demikian agenda peningkatan daya saing penanaman modal dapat dilakukan secara efektif.

Medan,

.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. Hj. PURNAMA DEWI, MM Pembina Utama Muda Nip. 196104121989032001

hal 56


LAMPIRAN - 1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Capaian Kinerja No (1)

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja (Outcome)

Kondisi Awal Kondisi 2013 Akhir 2018 (2) (3) (4) (5) (6) (7) Misi 2 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Bidang Urusan (8)

SKPD Penanggung Jawab (9)

Tujuan - 2 : Menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing 1

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar dearah, swasta, regional dan internasional

Peningkatan Daya Saing Daerah

Menetapkan peraturan daerah (regulasi) yang responsif bagi percepatan pertumbuhan dunia usaha Mengendalikan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi Menumbuh kembangkan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil dan terdidik

1

Jumlah Izin PMA/PMDN yang terbit berdasarkan Izin Prinsip

115 proyek

130 proyek

Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

Penanaman Modal

Badan Penanaman Modal dan Promosi

2

Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumut

9,2 Triliun

14 Triliun

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Penanaman Modal


3

Persentase Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Penanaman Modal

100%

Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

Penanaman Modal


60%

hal 57


Meningkatkan produktifitas komoditas unggulan dan potensi daerah yang memberikan nilai tambah ekenomi dan kesejahteraan masyarakat.

4

Jumlah profil potensi investasi di Sumut

100 Buku

500 Buku

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah

Penanaman Modal




hal 58


LAMPIRAN-2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No.

(1) 1 2

3 4

5

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (proyek) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.triliun) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan/penurunan nilai Realisasi Investasi PMDN (milyar rupiah) Lama Proses perizinan PMDN (hari atau minggu)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

115

120

123

126

128

130

130

9.200,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00

13.000,00

14.000,00

14.000,00

105

108

110

113

115

117

117

30%

35%

40%

45%

50%

55%

55%

10 Hari kerja

7 hari kerja

6 hari kerja

5 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja



hal 59


LAMPIRAN 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013 – 2018 Nama SKPD Tugas Fungsi

SASARAN STRATEGIS 1 Membaiknya Iklim Investasi di Sumatera Utara

: Badan Penanaman Modal dan Promosi Prov. Sumatera Utara. : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Yang Bersifat Spesifik dibidang Administrasi Umum, Pengembangan Investasi, Promosi, Pelayanan dan Pengawasan Pengendalian. : 1. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengembangan Investasi, Promosi, Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian; 2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyusunan pengembangan investasi, promosi pelayanan, pengawasan dan pengendalian; 3. Penyelenggaraan pembinaan & pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal dan promosi; 4. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang penanaman modal; 5. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA 2 Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumatera Utara

KONDISI AWAL TAHUN 2013 3 9,16 Triliun

2013 4 9,2 Triiun

2014 5 10 Triliun

TARGET TAHUNAN 2015 2016 6 7 11 Triliun 12 Triliun

2017 8 13 Triliun

2018 9 14 Triliun

SUMBER DATA 10 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)



hal 60


Lampiran 4 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KODE

(1) 1.16 1.06.01 1.16.01 .01

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (2) Urusan Wajib Penanaman Modal Program Pelayanan Adminstrasi Perkantor an Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Layanan informasi dan Dokumentasi Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan peng gandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman kantor Rapat-rapat

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2018)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD

2014 TARGET

(4)

2015 Rp.

TARGET

(5)

1,490,000,000

2016 Rp.

TARGET

(6)

1,561,492,891

2017 Rp.

TARGET

(7)

3,684,292,891

2018 Rp.

TARGET

(8)

3,929,000,000

Rp.

TARGE T

(9)

4,440,000,000

Rp. (10)

5,427,000,000

20,674,585,782

15,000,000

1 tahun

8,000,000

1 tahun

10,000,000

1 tahun

11,000,000

1 tahun

15,000,000

1 tahun

35,000,000

5 tahun

79,000,000

165,000,000

1 tahun

174,367,891

1 tahun

190,292,891

1 tahun

193,000,000

1 tahun

195,000,000

1 tahun

207,000,000

5 tahun

958,460,782

300,000,000

1 tahun

360,000,000

1 tahun

400,000,000

1 tahun

400,000,000

1 tahun

450,000,000

1 tahun

450,000,000

5 tahun

2,050,000,000

1 Tahun

100,000,000

1 Tahun

100,000,000

1 Tahun

110,000,000

1 Tahun

120,000,000

1 Tahun

150,000,000

5 tahun

580,000,000

100,000,000

1 tahun

115,000,000

1 tahun

125,000,000

1 tahun

130,000,000

1 tahun

150,000,000

1 tahun

190,000,000

5 tahun

710,000,000

75,000,000

1 tahun

60,000,000

1 tahun

75,000,000

1 tahun

80,000,000

1 tahun

100,000,000

1 tahun

120,000,000

5 tahun

435,000,000

75,000,000

1 tahun

60,000,000

1 tahun

75,000,000

1 tahun

80,000,000

1 tahun

100,000,000

1 tahun

120,000,000

5 tahun

435,000,000

75,000,000

1 tahun

25,000,000

1 tahun

34,000,000

1 tahun

50,000,000

1 tahun

60,000,000

1 tahun

120,000,000

5 tahun

289,000,000

75,000,000

50 orang

40,000,000

50 orang

50,000,000

50 orang

70,000,000

50 orang

80,000,000

50 orang

145,000,000

250 orang

385,000,000

550,000,000

1 Tahun

383,475,000

1 Tahun

400,000,000

1 Tahun

450,000,000

1 Tahun

500,000,000

1 Tahun

700,000,000

5

2,433,475,000

hal 61


koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Pengamanan

1.16.01 .02

Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan tempat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operasion al

Pengadaan Peralatan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan Mobeulair kantor Pengadaan Komputer Pemelihara an rutin/ berkala Taman kantor Pemelihara an rutin/ berkala kenderaan dinas/ operasional Pemelihara an rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemelihara an

tahun

1 Tahun

60,000,000

400,125,000

1 tahun 1 tahun

1,221,000,000

150,000,000

1 Tahun

200,000,000

1 Tahun

220,000,000

1 Tahun

300,000,000

1 Tahun

500,000,000

5 tahun

1,399,650,000

1 tahun

125,000,000

1 tahun

137,000,000

1 tahun

170,000,000

1 tahun

190,000,000

5 tahun

732,000,000

1 tahun

1,900,000,000

1 tahun

1,998,000,000

1 tahun

2,200,000,000

1 tahun

2,500,000,000

5 tahun

10,188,000,000

1,005,685,000

1,260,000,000

1,531,000,000

1,755,000,000

2,808,000,000

8,709,000,000

40,000,000

2 roda 2

50,000,000

2 unit roda 2

100,000,000

1 unit roda 4

110,000,000

5 unit roda 2

250,000,000

1 roda 4 dan 5 roda 2

600,000,000

3 roda 4 dan 24 roda 2

460,000,000

3 paket

70,000,000

3 paket

100,000,000

3 paket

110,000,000

3 paket

125,000,000

3 paket

180,000,000

15 paket

585,000,000

100,000,000

3 paket

70,000,000

3 paket

100,000,000

3 paket

110,000,000

3 paket

125,000,000

3 paket

180,000,000

15 paket

585,000,000

3 paket

50,000,000

3 paket

100,000,000

3 paket

110,000,000

3 paket

125,000,000

3 paket

180,000,000

15 paket

565,000,000

1 paket

50,000,000

1 paket

100,000,000

1 paket

110,000,000

1 paket

100,000,000

1 paket

180,000,000

5 paket

540,000,000

1 tahun

60,000,000

1 tahun

80,000,000

1 tahun

88,000,000

1 tahun

95,000,000

1 tahun

100,000,000

5 tahun

423,000,000

225,000,000

1 tahun

300,000,000

1 tahun

330,000,000

1 tahun

363,000,000

1 tahun

400,000,000

1 tahun

550,000,000

5 tahun

1,943,000,000

40,000,000

1 tahun

25,000,000

1 tahun

50,000,000

1 tahun

60,000,000

1 tahun

80,000,000

1 tahun

100,000,000

5 tahun

315,000,000

1 tahun

25,000,000

1 tahun

50,000,000

1 tahun

60,000,000

1 tahun

80,000,000

1 tahun

100,000,000

5

315,000,000

1,460,000,000

hal 62


rutin/ berkala moubeleur kantor Pemelihara an rutin/ berkala Komputer kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penyediaan sarana dan prasarana penunjang PTSP di Bidang Penanaman Modal dan SPIPISE

1.16.01 .03

Pembuatan Papan nama Kantor/instansi Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas harian Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Pembinaan fisik dan mental aparatur 1.16.01 .04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan, Bimtek, seminar, workshop dan Sosialisasi di Bidang Penanaman Modal di dalam dan luar daerah Kuliah Agama Pengelolaan Kearsipan BPMP Provsu

tahun

356,000,000

1 tahun

25,000,000

1 tahun

50,000,000

1 tahun

60,000,000

1 tahun

80,000,000

1 tahun

100,000,000

5 tahun

315,000,000

2 paket

180,000,000

2 paket

150,000,000

2 paket

190,000,000

2 paket

195,000,000

2 paket

198,000,000

10 paket

913,000,000

1 tahun

50,000,000

1 tahun

50,000,000

1 tahun

60,000,000

1 tahun

100,000,000

1 tahun

190,000,000

5 tahun

450,000,000

1 paket

50,000,000

0

1 paket

100,000,000

1 paket

150,000,000

3 paket

300,000,000

500,000,000

70 org, 4 kali, 2 paket

750,000,000

350 orang , 20 kali, 10 paket

2,855,000,000

200,000,000

5 paket

830,000,000 830,000,000

560,000,000

70 orang, 4 kali, 2 paket

635,000,000

70 orang, 4 kali, 2 paket

1 paket

165,000,000

1 paket

185,000,000

1 paket

150,000,000

1 paket

165,000,000

1 paket

185,000,000

1 paket

200,000,000

1 paket

200,000,000

70 orang

230,000,000

70 orang

265,000,000

70 orang

350,000,000

350 org

1,195,000,000

243,344,000

50 org, 2 kali

470,000,000

50 org, 2 kali

615,000,000

50 org, 2 kali

670,000,000

50 org, 2 kali

1,000,000,000

250 org, 10 kali

3,170,000,000

50 orang

200,000,000

50 orang

225,000,000

50 orang

290,000,000

50 orang

320,000,000

50 orang

500,000,000

250 org

1,535,000,000

25,000,000

1 Tahun

40,000,000

1 Tahun

65,000,000

1 Tahun

75,000,000

1 Tahun

80,000,000

1 Tahun

100,000,000

5 tahun

360,000,000

100,000,000

15 orang

100,000,000

15 orang

100,000,000

15 orang

150,000,000

15 orang

150,000,000

15 orang

200,000,000

75 org

700,000,000

450,000,000


260,000,000


150,000,000

1 paket

130,000,000

1 paket

150,000,000

150,000,000

1 paket

130,000,000

1 paket

150,000,000

70 orang

70 orang

340,000,000

50 org, 2 kali

125,000,000

hal 63


1.16.01 .05

1.16.01 .15

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pameran dan kegiatan hari besar lainnya Program Peningkat an Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun Penyusunan LAKIP 2013 dan Penetapan Kinerja BPMP Provsu Penyusunan Renja BPMP Provsu Pengelola Sistem Pengendalian Interen Pemerintah BPMP Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Penyusunan RUPM Provsu Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi kepada Pelaku Usaha, Instansi terkait dan aparatur Kab/Kota seSumatera Utara Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

90,000,000

2 kali

75,000,000

3 kali

135,000,000

50 exp, 100 orang

35,000,000

50,000,000

6,550,000,000

80,000,000

4 kali

100,000,000

4 kali

120,000,000

4 kali

66,691,000

50 exp, 100 orang

495,000,000

50 exp, 100 orang

585,000,000

50 exp, 100 orang

655,500,000

50 exp, 100 orang

10 orang

16,000,000

10 orang

75,000,000

10 orang

80,000,000

10 orang

88,000,000

50 exp

25,000,000

50 exp

35,000,000

50 exp

40,000,000

50 exp

25 exp

25,000,000

25 exp

35,000,000

25 exp

40,000,000

1 Tahun

100,000,000

1 Tahun

100,000,000

1 Tahun

20 orang

100,000,000

20 orang

150,000,000

20 orang

50 Buku

150,000,000

100 orang

100,000,000

100 orang

7,724,080,000

3 Negara, 7 Prov, 100 CD

3 negara, 5 prov, 100 cd

100,000,000

11,525,000,000

100 orang


200,000,000

17 kali

575,000,000

1,150,000,000

250 exp, 500 orang

3,445,500,000

10 orang

100,000,000

50 org

403,000,000

45,000,000

50 exp

100,000,000

250 exp

245,000,000

25 exp

45,000,000

25 exp

100,000,000

75 exp

245,000,000

125,000,000

1 Tahun

137,500,000

1 Tahun

150,000,000

5 tahun

612,500,000

200,000,000

20 orang

220,000,000

20 orang

300,000,000

100 org

970,000,000

50 Buku

250,000,000

100 buku

400,000,000

100 orang

150,000,000

200 org

570,000,000

100,000,000

12,785,000,000

100 orang


120,000,000

13,228,500,000


19,150,000,000

3 Negar a, 7 Prov, 100

66,938,500,000

hal 64


CD

Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Luar Negeri Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Dalam Negeri Investment, Trade and Tourism of North Sumatra Pembuatan Bahanbahan Promosi Dalam Negeri Pembuatan Bahanbahan Promosi Luar Negeri Bussines Gathering dan Bussines Trip dengan Konsul Negara Sahabat dan para pelaku usaha Bussines matching antara pelaku usaha di Sumut dengan pelaku usaha provinsi lain Pembuatan galeri promosi investasi dan kerajinan daerah sumut di kawasan Bandara Kuala Namu Pembuatan materi promosi investasi sumut berbentuk baliho dan audio visual di tempat Strategis

1,050,000,000

3 Negara

2,000,000,000

3 Negara

3,500,000,000

3 Negara

3,900,000,000

3 Negara

4,500,000,000

3 Negara

5,400,000,000

15 negar a

19,300,000,000

3,250,000,000

7 provinsi

4,500,000,000

8 provinsi

5,000,000,000

8 provinsi

5,400,000,000

8 provinsi

6,000,000,000

8 provin si

7,000,000,000

33 provi n si

27,900,000,000

750,000,000

1 kl pameran

750,000,000

1 kl pameran

800,000,000

1 kl pameran

900,000,000

1 kl pameran

1,000,000,000

1 kl pamer an

1,250,000,000

100,000,000

100 Buku, 100 CD

150,000,000

100 Buku, 100 CD

165,000,000

100 Buku, 100 CD

180,000,000

100 Buku, 100 CD

198,000,000

100 Buku, 100 CD

250,000,000

100,000,000

100 Buku dan 100 CD

150,000,000

100 Buku dan 100 CD

165,000,000

100 Buku dan 100 CD

180,000,000

100 Buku dan 100 CD

198,000,000

100 Buku dan 100 CD

250,000,000

50 org

150,000,000

50 org

200,000,000

50 org

250,000,000

50 org

275,000,000

50 org

500,000,000

250 org

1,375,000,000

-

50 org

500,000,000

50 org

550,000,000

50 org

605,000,000

50 org

700,000,000

200 org

2,355,000,000

1 paket

1,000,000,000

1 paket

1,000,000,000

2 paket

3,000,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

5 paket

750,000,000

-

1 paket

1,000,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

5 kl pame r an 500 buku, 500 cd 501 buku, 500 cd

4,700,000,000

943,000,000

943,000,000

hal 65


1.16.01 .16

Promosi peluang investasi sumut melalui audio visual di kawasan bandara Internasional Pembuatan Buku peluang investasi di sumatera utara Pembangun an Promosi peluang investasi sumut berbentuk Balliho di Kawasan Bandara internasional Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) Fasilitasi kerjasama PMA/PMDN dengan UMKMK di provsu Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah Forum Group Discussion (FGD) pengembangan potensi investasi Kajian dan Pembuatan Buku peluang usaha dan potensi investasi menurut sektor/bidang usaha unggulan Workshop Sistim informasi potensi dan peluang investasi daerah kepada aparatur kab/kota se-sumut

1 paket

500,000,000

1 paket

500,000,000

2 paket

1,000,000,000

1 paket

300,000,000

1 paket

500,000,000

3 paket

800,000,000

1 Paket

1,200,000,000

2 paket

2,400,000,000

1 Paket

1,200,000,000

100 org

100,000,000

100 org

135,000,000

100 org

150,000,000

100 org

165,000,000

100 org

250,000,000

500 org

800,000,000

1 UMKMK

100,000,000

2 UMKMK

110,000,000

2 UMKMK

125,000,000

2 UMKMK

137,500,000

2 UMKMK

200,000,000

9 UMK M

672,500,000

500,00,000

66 orang, 50 buku

1,188,800,000

66 orang, 50 buku

640,000,000

66 orang, 50 buku

710,000,000

66 orang, 50 buku

791,000,000

66 orang, 50 buku

1,800,000,000

330 org, 250 buku

5,191,000,000

50,000,000

2 kali, 60 orang

80,000,000

3 kali, 60 orang

90,000,000

4 kali, 60 orang

100,000,000

5 kali, 60 orang

2 kali, 60 orang

590,000,000

150,000,000

1 Sektor, 50 buku

250,000,000

1 Sektor, 50 buku

250,000,000

1 Sektor, 50 buku

275,000,000

1 Sektor, 50 buku

1,477,500,000

70 orang

175,000,000

70 orang

250,000,000

70 orang

275,000,000

70 orang

1,352,500,000

120,000,000

6 kali, 60 orang

200,000,000

302,500,000

1 Sektor, 50 buku

400,000,000

5 sektor , 250 buku

302,500,000

70 orang

350,000,000

350 org

hal 66


1.16.01 .17

Analisa Penetapan Target Realisasi Investasi di Sumatera Utara Pembangun an Sistim Informasi Spacial penanaman modal di Sumatera Utara Pembuatan Brand equity Investasi Sumut Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Pembuatan buku laporan perkembangan proyek PMA/PMDN di Sumatera Utara sampai Tahun 2013 Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Utara Fasilitasi/mediasi permasalahan di bidang penanaman modal Bimbingan ketentuan pengendali an pelaksana an penana man modal Aparatur Kab/Kota dan dunia usaha (PMA/ PMDN) di

1 laporan

100,000,000

5 lapor an

321,000,000

300,000,000

1 paket

350,000,000

2 paket

650,000,000

400,000,000

1 paket

400,000,000

1 paket

800,000,000

2,915,000,000

375 buku, 460 perus ahaan , 500 org

8,305,000,000

1 laporan

45,000,000

1 paket

1 paket

800,074,300

75 buku, 75 perusah aan, 100 orang

1,655,000,000

50,000,000

75 buku

80,000,000

230,000,000

75 perusah aan

22,074,300

75,000,000

1 laporan

75 buku, 85 perusahaa n, 100 orang

50,000,000

1 laporan

1,320,000,000


75 buku

100,000,000

200,000,000

85 perusaha an

4 perusah aan

80,000,000

100 orang

90,000,000

60,000,000

1 laporan

66,000,000

1,285,000,000


1,325,000,000


75 buku

100,000,000

75 buku

100,000,000

75 buku

125,000,000

375 buku

505,000,000

250,000,000

95 perusah aan

275,000,000

100 perusah aan

280,000,000

110 perusah aan

300,000,000

460 perus ahaan

1,305,000,000

4 perusaha an

115,000,000

4 perusah aan

130,000,000

4 perusah aan

140,000,000

4 perusah aan

160,000,000

20 perus ahaan

625,000,000

100 orang

165,000,000

100 orang

190,000,000

100 orang

190,000,000

100 orang

250,000,000

500 org

885,000,000

hal 67


Sumatera Utara Forum Dialog Peningkatan investasi di sumatera utara Rekonsiliasi data realisasi investasi dengan instansi penanaman modal kab/kota di sumut dan instansi terkait Pendataan realisasi investasi non PMA/PMDN di sumatera utara Temu Usaha dengan pelaku usaha dan instansi terkait Penyusunan dan Pengesahan serta sosialisasi Ranperda ttg pemberian isentif dan kemudahan penanaman modal Bimbingan tentang Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal kepada aparatur Kab/Kota seSumatera Utara Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPMP Provsu Penghimpunan Izinizin ikutan pendukung perizinan Penanaman Modal

4 kali

80,000,000

4 kali

100,000,000

4 kali

120,000,000

4 kali

120,000,000

4 kali

250,000,000

12 kali

670,000,000

85 orang

75,000,000

85 orang

100,000,000

85 orang

120,000,000

85 orang

120,000,000

85 orang

200,000,000

425 org

615,000,000

25 perusah aan

75,000,000

30 perusaha an

100,000,000

35 perusah aan

110,000,000

40 perusah aan

110,000,000

45 perusah aan

150,000,000

175 perus ahaan

545,000,000

50 orang

50,000,000

50 orang

80,000,000

50 orang

120,000,000

50 orang

125,000,000

50 orang

200,000,000

250 orang

575,000,000

1 perda

250,000,000

0

1 perda

500,000,000

2 perda

750,000,000

100 orang

100,000,000

100 orang

200,000,000

500 org

670,000,000

2 laporan

80,000,000

2 laporan

80,000,000

4 lapor an

160,000,000

33 kab/kota

100,000,000

33 kab/ kota

200,000,000

33 kab/ kota

300,000,000

50,000,000

250,000,000

0

0

175,000,000 100 orang

110,000,000

100 orang

120,000,000

100 orang

140,000,000

hal 68


di Kab/Kota SeSumatera Utara Workshop PTSP di Bidang Penanaman Modal dengan Penerapan Sistem SPIPISE kepada Aparatur Kab/Kota se-Sumatera Utara Total ……………..

70 orang

12,222,174,300

200,000,000

13,291,292,891

70 orang

200,000,000

0

19,894,292,891

22,000,000,000

0

0

23,500,000,000

70 orang

300,000,000

140 org

35,000,000,000

700,000,000

119,288,585,782



hal 69

RENCANA STRATEGIS. Satuan Kerja Perangkat Daerah BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

Recommend Documents