KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) DALAM INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Bali , 24 Agustus 2017
KETUA TIM SIMPUL KPBU SPAM UMBULAN
1
GAMBARAN UMUM PROYEK
2
Latar Belakang Kewajiban Pemerintah Untuk Menyediakan Air Minum Bagi Masyarakat.
Penyediaan air minum di 5 Kab/Kota belum mencukupi & sumber air yg ada terbatas.
Potensi Sumber Air Umbulan dgn Debit + 5.000 Ltr/dt dan kualitas airnya layak minum belum dimanfaatkan secara optimal.
Rencana Pemanfaatan Mata Air Umbulan o Tujuan :
• • •
• o
Memanfaatkan air Sumber Umbulan 4.000 lt/dt untuk kebutuhan air minum masyarakat. Membangun Proyek KPS-SPAM Umbulan dengan pola “Bangun Guna Serah“ (BOT). Terbangunnya Sistem Produksi, Sistem Pipa Transmisi, dan Offtake ke 5 wilayah Kabupaten/Kota
Terpenuhinya penyediaan air minum bagi PDAM di 5 Wilayah Kabupaten/Kota
Manfaat :
• •
Pemenuhan kebutuhan air minum bagi 1.300.000 jiwa (±260 ribu sambungan rumah) pada tahun 2021. Percepatan capaian target RPJMN terhadap akses pelayanan air minum pada tahun 20193 adalah 100%
Cakupan Pelayanan Air Minum • KEBUTUHAN SUMBER AIR BAKU DI PDAM 5 KAB/KOTA CUKUP TINGGI UNTUK MENINGKATKAN CAKUPAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT • SUMBER AIR BAKU YANG BERKUALITAS SANGAT TERBATAS UNTUK MENINGKATKAN CAKUPAN PELAYANAN PDAM-PDAM (TERUTAMA DI SIDOARJO, SURABAYA DAN GRESIK)
PDAM Kota Pasuruan PDAM Kabupaten Pasuruan PDAM Kabupaten Sidoarjo PDAM Kota Surabaya
Eksisting (2015) Penduduk Pelayanan (%) (Jiwa) 68% 198.266 1.578.881 20% 2.048.985 24% 2.878.337 90%
PDAM Kabupaten Gresik
1.340.160
PDAM / PDAB
Rencana Pelayanan Air Minum Rencana (2022) Penduduk Pelayanan (%) Keterangan (Jiwa) 239.059 98% Kontribusi Umbulan 10% 1.647.671 39% Kontribusi Umbulan 11% 2.518.943 53% Kontribusi Umbulan 10% 3.062.037 100% Kontribusi Umbulan 6%
30% 1.512.255
40%
Kontribusi Umbulan 5,8%
*) Kontribusi pelayanan SPAM Umbulan + 5 % dari jumlah penduduk Jawa Timur 2022
TERDAPAT SUMBER AIR UMBULAN : • Kualitas yang sangat baik • Debit berlimpah belum dimanfaatkan secara optimal • Baru dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, balai benih ikan, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, dan pelayanan desa di atas Umbulan (659 liter/detik) 4
Jalur Pipa Transmisi & Lokasi Offtake 16 BOOSTER PUMP 15
14
Instansi PJPK
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemda Penerima Air
Kab Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab Gresik
Peran Swasta
Bangun Guna Serah (BOT) Sistem Penyediaan Air Minum (sistem produksi, transmisi dan Meter Induk) Umbulan.
Peran Pemerintah
Pembangunan JDU dari Offtake ke Reservoir PDAM
Peran PDAM-PDAM
Pembangunan dan pengelolaan Sistem Distribusi dari Reservoir PDAM s.d. Sambungan Rumah
13
LINGKUP PEKERJAAN PROYEK KPBU SPAM UMBULAN
12
7
11 10 9 8 6
1. Sistem Produksi
Intake, IPA, Resevoir dan Rumah Pompa dengan Kapasitas 4.000 liter/detik
2. Sistem Transmisi
Pipa Transmisi + 93 Km, unit Rumah Pompa dan Meter Induk
3. Sistem Offtake
16 unit Offtake di 5 Kab/Kota
5 4
2
3 1
SUMBER UMBULAN
Nilai Capex
Rp. 2,050 Triliun (penawaran BU)
Masa Konstruksi
2 tahun sejak Tgl Efektif
Masa Konsesi
25 tahun sejak COD
Tarif Air Minum Curah
Rp2.370/m3 (PPP Company-PDAB)
VGF yang diajukan
Rp 818,01 M (hasil Negosiasi)
IRR Proyek
12 % 5
Proses Pertahapan Pembentukan KPBU Bidang Air Minum;
6
Pembagian Peran dalam SPAM
Sistem Penyediaan Air Minum
KONDISI NORMAL = Seluruhnya dikerjakan oleh Pemerintah (APBN/APBD)
Transmisi Air Minum Transmisi air baku
Unit Produksi
Pelanggan
Air baku
PEMERINTAH
Distribusi Air Minum
BADAN USAHA
PEMERINTAH/BUMD
Mengapa Perlu Melibatkan Badan Usaha • Pihak Swasta Memiliki Akses ke Sumber Pendanaan (Ekuitas dan Pinjaman), sehingga APBD dapat digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya • Pihak Swasta Memiliki Keahlian dan Profesionalitas dalam Membangun dan Mengelola Proyek Secara Efektif dan Efisien 7 • Terdapat Dasar Hukum untuk Mengundang Pihak Swasta (Perpres 67/2005 dan Perubahan yang telah diubah oleh Perpres 38/2015)
Tahap Pelaksanaan KPBU TAHAP PERENCANAAN 1. Penyusunann rencana dan anggaran dana KPBU 2. Identifikasi dan Penyusunan Usulan Rencana KPBU 3. Penganggaran dana tahap perencanaan 4. Pengambilan keputusan rencana KPBU (lanjut/tidak) 5. Penyusunan Daftar Rencana KPBU 6. Pengkatagorian KPBU Output : Studi Pendahuluan Daftar Prioritas Proyek
TAHAP PERENCANAAN 1. 2. 3. 4.
Penyiapan Kajian KPBU Pengajuan Dukungan Pemerintah Pengajuan Jaminan Pemerintah Pengajuan Penetapan Lokasi
Output : Prastudi Kelayakan
Kajian Lingkungan Hidup
TAHAP TRANSAKSI 1. Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) 2. Penetapan lokasi KPBU 3. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU 4. Penandatanganan Perjanjian KPBU 5. Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)
Output > Dokumen - dokumen : Perjanjian KPBU ; Pelelangan Umum; Persetujuan Prinsip; Persetujuan Prinsip DK; Perjanjian Penjaminan; Perjanjian Regres Izin Lingkungan
PROSES PENGADAAN TANAH
PERAN SERTA INSTANSI/ LEMBAGA BAPPENAS/ Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/BUMD
BAPPENAS,PJPK,BKPM,Kemenkeu,BUPI, KATRBPN,KLH
BAPPENAS,PJPK,BKPM,Kemenkeu,BUPI, KATRBPN,KLH
Proses Pelaksanaan yang telah dilakukan KPBU SPAM Umbulan
9
Sejarah Proyek SPAM Umbulan
Sistem Penyediaan Air Minum 1986 - 1987
Proyek Air Minum Umbulan direncanakan sebagai Proyek Pemerintah senilai ± USD 120 Juta dengan pembiayaan dari Soft-Loan OECF Jepang oleh Departemen PU, namun dibatalkan karena adanya perubahan skema pelaksanaan melalui keterlibatan swasta.
1988 - 1990
Pelelangan Proyek Umbulan melalui keterlibatan swasta dengan menetapkan PT. Bimantara Siti Wisesa sebagai Pemenang Lelang, namun mengundurkan diri karena belum ada kesiapan pembangunan jaringan distribusi di PDAM Kabupaten/Kota terkait.
1991 - 1995
PT. Bromo Consortium sbg pemenang kedua ditunjuk untuk menggantikan PT. BWS, namun gagal karena adanya perbedaan tarif serta gagalnya PT. BC memperoleh Autonomous Trade Preference-Grant untuk menurunkan tarif air curah. ATP–Grant dari Inggris tersebut diutamakan untuk negara-negara persemakmuran.
10
Sejarah Proyek SPAM Umbulan
Sistem Penyediaan Air Minum
1997 - 1999
2000 - 2010
PT. Mandala Citra Umbulan sebagai pemrakarsa mengajukan permohonan sebagai pelaksana Proyek Umbulan kpd PDAB melalui mekanisme berdasarkan Instruksi Mendagri No. 21 Tahun 1996. Namun gagal krn tidak dapat menyediakan pembiayaan sampai akhir batas waktu Financial Close.
Bappenas dan Departemen PU melakukan kajian skema pengadaan Proyek Umbulan, baik melalui sistem Proyek Pemerintah, Swasta Penuh dan Kerjasama Pemerintah Swasta, namun ditetapkan dengan sistem KPS berdasarkan Perpres No 67 Tahun 2005. Penyiapan Proyek Umbulan dilaksanakan oleh INDII (Indonesia Infrastructure Initiative) yang ditugaskan oleh Bappenas. Dokumen Business Case, Draft Dokumen Kualifikasi, Draft Dokumen Lelang awal 11
Kelanjutan Sejarah Proyek SPAM Umbulan
Sistem Penyediaan Air Minum 2011 Pembentukan Panitia Lelang Pemprov Jatim melaksanakan Prakualifikasi badan usaha berdasarkan Perpres 67/2005 dan menghasilkan 5 konsorsium yang lulus prakualifikasi: 1. Konsorsium Marubeni Corp., Nippon Koei Co. Ltd., PT Perkom Indah Murni 2. Konsorsium China Harbour ENG. Co. Ltd., Sound Global Ltd., & PT Manggala Purnama Sakti 3. Konsorsium Kukdong Eng. & Const. Co. Ltd., PT Brantas Abipraya, PT Grundfos Pompa, PT Pralon 4. Konsorsium PT Amerta Bumi Capital, PT Bakrieland Development Tbk., Beijing Enterprise Water Group 5. Konsorsium PT Medco – PT Bangun Cipta Kontraktor
2012 - 2013 • Pemprov Jatim melaksanakan kelanjutan proses lelang dengan menerbitkan dokumen lelang awal pada Februari 2012, dan 2 kali adendum dokumen lelang pada 2012 dan 2013.
• Pemprov Jatim juga melaksanakan beberapa kali proses konsultasi 1on1 meeting dengan masing-masing konsorsium, terakhir bulan Desember 2013. • Proses lelang kemudian tidak dapat dilanjutkan karena menunggu proses persetujuan dukungan kelayakan (VGF) terlebih dahulu. 12
Hasil Tahap Prakualifikasi Pelelangan
Jumlah Peserta yang mendaftar Prakualifikasi : 29 Perusahaan. (10 Perusahaan Asing dan 19 Perusahaan Nasional) - 14 Maret 2011. Jumlah Peserta yang memasukkan Dokumen PQ : 12 Konsorsium. (3 Konsorsium Asing, 1 Konsorsium Nasional, 5 Konsorsium Asing-Nasional dan 1 Perusahaan Asing) – 12 Mei 2011. Penetapan dan Pengesahan 5 Konsorsium Perusahaan yang lulus Prakualifikasi dan berhak diundang pada tahap Penawaran (10 Agustus 2011), sebagai berikut : 1. Konsorsium PT. MEDCO & PT. Bangun Cipta Kontraktor. 2. Konsorsium Marubeni Corp, Nippon Koei Co.Ltd. & PT. Perkom Indah Murni. 3. Konsorsium China Harbour Engineering Co. Ltd., Sound Global Ltd. & PT. Manggala Purnama Sakti. 4. Konsorsium PT. Amerta Bumi Capital, PT. Bakrieland Development Tbk, Beijing Enterprise Water Group Ltd. 5. Konsorsium Kukdong Engineering & Construction Ltd., PT. Brantas Abipraya, PT. Grundfos Pompa dan PT. Pralon. 13
Proses Pelaksanaan KPBU SPAM Umbulan
Sistem Penyediaan Air Minum
Tahap Pelaksanaan
Tahap Transaksi
Pemerintah
Pra Kualif ikasi
Dok Lelang Awal
2011
Feb 2012
Adendum Dok Lelang I-IV 1on1 Meeting dengan Peserta Lelang Feb 2012 – Sep 2015
Badan Usaha
Dok Lelang Final
Dok Pena waran
30 Sep 2015
25 Nov 2015
Evaluasi
Peneta pan Pemen ang
Nov-Des 2015
4 Feb 2016
Ttd Perj
Fina ncial Clos e
Kons truks i
COD
21 Juli 2016
30 Des 2016
20172019
Juli 2019
Pemenang Lelang: Konsorsium Medco dan PT Bangun Cipta Kontraktor kemudian membentuk PT. Meta Adhya Tirta Umbulan
Saat ini
Catatan: • Proses Pelelangan telah mendapatkan legal opini dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur • Proses Penandatanganan Perjanjian Kerjasama telah mendapatkan legal opini dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Timur • Proyek juga telah mendapatkan Persetujuan Final VGF dari Menkeu & Persetujuan Dukungan dari Menteri PUPR • Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres telah ditandatangani
Pembiayaan dan Pembagian Resiko (KPBU SPAM Umbulan)
15
Perhitungan Kelayakan Finansial Proyek • • •
Kapasitas Produksi Maksimum : 4.000 liter/detik Kehilangan Air Pada Sistem Produksi dan Transmisi : 2% Alokasi Penyerapan Air Curah pada 5 PDAM dan PDAB : PDAM/ PDAB PDAM Kota Pasuruan PDAM Kabupaten Pasuruan PDAB Provinsi Jatim PDAM Kabupaten Sidoarjo PDAM Kota Surabaya PDAM Kabupaten Gresik TOTAL PENYERAPAN
• • • • • • • •
RENCANA PENYERAPAN AIR UMBULAN (Lt/det)
2019 50 140 100 450 500 600 1840
2020 75 240 150 900 1000 700 3065
2021 95 325 200 1200 1000 1000 3820
2022 110 410 200 1200 1000 1000 3920
Perkiraan Capex sebesar Rp. 2,050 Trilyun, Opex : Rp. 1.488,-/M3 Harga Air Curah ke PDAM : Rp. 2.444/ M3 naik setiap tahun sesuai inflasi Tingkat Bunga Pinjaman sebesar 12% per-Tahun Masa Pinjaman : 12 Tahun Termasuk Masa Tenggang 1 Tahun Equity : 30% & Pinjaman : 70% Masa Konstruksi : 2 Tahun, terhitung sejak tanggal efektif. Tanpa VGF Masa Konsesi : 25 Tahun, terhitung setelah Pengujian Sistem. VGF : Rp. 0,Discount Factor : 13,8%
2023 110 410 200 1200 1000 1000 3920
Dengan VGF VGF : Rp.823,70 M
IRR : 8,73%
IRR : 14%
NPV : - Rp. 651,208 M
NPV : Rp. 8.98 M 16 Layak Financial
Tidak Layak Financial
Kelayakan Ekonomi Proyek KPBU-SPAM Umbulan • Masa konstruksi 2 tahun dan masa konsesi 25 tahun MANFAAT EKONOMI SOSIAL
BIAYA PROYEK DIPERLUKAN
1. Penghematan Pengeluaran Air
Rp. 19,941 T
Rp 1,622 T
2. Penghematan Waktu
Rp. 6,229 T
3. Biaya Operasi dan Pemeliharaan
Rp 7,089 T
3. Penghematan Biaya Kesehatan
Rp. 2,130 T
JUMLAH BIAYA PROYEK
Rp10,761 T
JUMLAH MANFAAT EKONOMI SOSIAL Rp. 28,300 T
1. Investasi Transmisi Proyek SPAM
Rp 2,050 T
2. Investasi Jaringan Distribusi
Vs
ENPV (Economic Net Present Value) yang dihasilkan adalah sebesar Rp 1,31 Trilyun dengan tingkat EIRR sebesar 17,2%, shg Proyek Layak secara Ekonomi Manfaat dan Biaya Proyek KPS SPAM Umbulan 2500,0
2000,0
Rp. Milyar
1500,0 1000,0 500,0 (500,0) (1000,0) (1500,0) (2000,0)
(2500,0)
Manfaat Bersih Jumlah Manfaat Biaya Proyek 17
Perbandingan Tarif rata-rata Pelanggan Th 2019 No
PDAM/PDAB
Tarif Rata-rata Tertimbang
Tanpa VGF (Rp/m3) 7.000
K. Publik (Rp/m3) 5.820
Dengan VGF (Rp/m3) 5.280
1
PDAM Kota Pasuruan
3.850
3.000
2.510
2
PDAM Kabupaten Pasuruan
4.600
3.300
2.820
3
PDAM Kabupaten Sidoarjo
8.050
6.499
5.990
4
PDAM Kota Surabaya
6.050
5.681
4.240
5
PDAM Kabupaten Gresik
7.700
6.199
6.190
6
PDAB Jatim
7.600
6.900
6.860
1. Proyek ini dilakukan dengan dukungan Pemerintah (VGF) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan masyarakat Domestik secara mayoritas yaitu 80% Domestik dan 20% Non Domestik. 2. Apabila Proyek dilaksanakan oleh Swasta sepenuhnya, diperkirakan besaran Tarif Rata-rata Air Minum yang harus dibayar oleh Masyarakat sebesar Rp 7.000/m3, tahun 2019. 3. Tarif Rata-rata Air Minum tersebut tidak terjangkau oleh kemampuan bayar Masyarakat pada umumnya sebesar Rp. 5.820/m3, tahun 2019.
4. Apabila komposisi pelayanan diubah menjadi 50% Domestik dan 50% Non Domestik, maka cakupan pelayanan terhadap Domestik hanya sebesar 510.000 jiwa (target pelayanan 1,3 juta jiwa) dengan tarif rata-rata Rp. 5.925/m3. 5. Kebijakan Pemerintah saat ini tetap pada pelayanan mayoritas digunakan untuk pemenuhan Domestik, agar masyarakat dapat menikmati air minum dengan kualitas yang sangat baik dengan harga terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat, dan isu-isu sosial yang 18 berhubungan dengan air minum.
Peran, Biaya dan Manfaat
Struktur Pengelolaan Proyek KPBU SPAM Umbulan PEMERINTAH Cq. Menkeu.
Cq. Men PU
VGF
PENYIAPAN PROYEK
Keterangan:
DUKUNGAN PEMB. FISIK Perjanjian Regres
PT PII
Perjanjian Penjaminan
Perjanjian I KS utk. Pengembangan SPAM antara PJPK dg Badan Usaha
PKS
Kapitalisasi
Perjanjian II Penyediaan Air Minum Curah antara PDAB dg Badan Usaha
Dalam struktur proyek ini: o Perjanjian Kerjasama mengatur hak & kewajiban PJPK dan Badan Usaha untuk BOT SPAM Umbulan o Kewajiban pembayaran tarif diatur dalam Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah antara PDAB dan Badan Usaha o Dalam Perjanjian KPBU juga diatur Jaminan PJPK kepada Badan Usaha atas gagal bayar PDAB
PEMBAYARAN AIR MINUM CURAH SUPLAI AIR MINUM CURAH
Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah antara PDAB dan PDAM
5 PDAM 20
Struktur Perjanjian Proyek KPBU SPAM Umbulan Perjanjian Perjanjian Kerjasama (BOT) Untuk Pengembangan SPAM
Para Pihak Gubernur Jatim selaku PJPK dengan Badan Usaha
Penjelasan Singkat • • •
Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah
PDAB dengan Badan Usaha
•
• •
Perjanjian mengatur pemberian hak kepada badan usaha untuk membangun, membiayai, mengoperasikan, dan mengalihkan kembali fasilitas kepada Pemprov Jatim Fasilitas yang dibangun:unit produksi, pipa transmisi, 16 titik offtake berupa water meter di 5 Kab/Kota Perjanjian juga mengatur dukungan –dukungan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha antara lain pengadaan tanah, dukungan kelayakan, perizinan, dsb. Perjanjian ini merupakan turunan dari Perjanjian Kerjasama Gub Jatim dengan Badan Usaha PDAB menjalankan tugas dari Pemprov Jatim untuk menerima air minum curah yang dihasilkan oleh Badan Usaha dan melakukan kewajiban pembayaran Perjanjian mengatur teknis tata cara penyaluran air minum curah dan pembayaran dari PDAB ke Badan Usaha
PDAB dengan PDAMPDAM
•
Perjanjian ini mengatur kewajiban PDAB untuk menyalurkan air minum curah dan kewajiban PDAM untuk menyerap dan membayar tarif air minum curah
Perjanjian Kerjasama Daerah
Gubernur Jatim dengan Bupati/Walikota
•
Perjanjian ini mengatur komitmen Pemprov Jatim untuk menyalurkan air minum curah dari Umbulan ke Kab/Kota Pemerintah Kab/Kota berkewajiban untuk memastikan dan mendukung PDAMPDAM dalam penyerapan dan pembayaran air minum curah tersebut.
Perjanjian Penjaminan
PT PII dengan Badan Usaha
•
Perjanjian ini mengatur pemberian jaminan dari PT PII kepada BU atas risiko-risiko PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama PJPK dengan BU
Perjanjian Regres
Gubernur Jatim dengan PT PII
•
Perjanjian ini mengatur kewajiban pembayaran regres dari PJPK kepada PT PII bila penjaminan infrastruktur dari PT PII telah digunakan oleh Badan Usaha
•
21
Identifikasi Risiko Risiko Utama yang Dibebankan kepada Badan Usaha • • • • • • • • • • • • •
Risiko konstruksi Risiko perizinan Risiko kegagalan mendapatkan sumber pendanaan Risiko fluktuasi tingkat suku bunga Risiko perubahan hukum di luar yurisdiksi Jawa Timur (contoh: nasional) Risiko pembebasan lahan tambahan Risiko penyediaan area untuk pelaksanaan konstruksi Risiko kesalahan desain Risiko cost overrun konstruksi Risiko keterlambatan konstruksi Risiko operasi dan pemeliharaan Risiko inflasi Risiko pemulihan kinerja sistem keseluruhan sebelum penyerahan aset kepada PJPK
Risiko Utama yang Dibebankan kepada Pemprov • • • • •
Risiko politik Risiko perubahan hukum di yurisdiksi Jawa Timur Risiko permintaan Risiko kualitas air baku Risiko kuantitas air baku 22
Identifikasi Risiko Risiko Pemerintah Kab/Kota & PDAM: •
Gagalnya Pembangunan & pengoperasian jaringan distribusi
•
Tidak terserapnya air minum curah oleh masyarakat
•
PDAM gagal membayar tarif air minum curah sesuai kuota dalam PKS (take or pay)
Risiko Pemerintah Provinsi Jawa Timur
No
Risiko Pemprov
Mitigasi
1
Kuota PDAM tidak terpenuhi
Denda ke Badan Usaha
2
Kualitas air minum curah di bawah Permenkes 492/2010
Denda ke Badan Usaha
3
Penyerapan PDAM di bawah kuota
Penerapan prinsip take or pay ke PDAM (90% minimum charge)
4
PDAM telat atau tidak bayar tarif
Dukungan Pemerintah Kab/Kota (sudah tertuang dalam PKS) 23
RISIKO DAN RENCANA MITIGASI RISIKO Terdapat 7 (tujuh) Risiko Utama yaitu :
1. 2.
3. 4. 5. 6.
7.
Penurunan/Berkurangnya Kuantitas Sumber air baku. Penurunan Kualitas Air baku dan Kualitas Air baku lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Perjanjian. Keterlambatan penerbitan/ persetujuan perijinan. Kegagalan PDAB menyerap Air minum curah yang diproduksi oleh Badan Usaha. Kegagalan PDAB membayar Tarif kepada Badan Usaha yang terjadi karena terlambatnya PDAM membayar kepada PDAB. Keterlambatan Pembayaran Air minum curah oleh PDAB kepada Badan Usaha yang terjadi karena keterlambatan penyertaan modal. Pengakhiran akibat Akumulasi Kegagalan Bayar Kewajiban Finansial PDAB kepada Badan Usaha.
Kegiatan Mitigasi Risiko meliputi antara lain:
1.
2.
3.
Penyusunan : • Strategi Mitigasi Dan Indikator Risiko Kunci (Key Risk Indicator). • Rencana Kegiatan. Penetapan / penentuan: • parameter tingkat kondisi risiko. • batas waktu akhir penyelesaian. • frekuensi pemantauan. • penanggung jawab kegiatan. Pemantauan dan evaluasi progress pelaksanaan kegiatan mitigasi. 24 24
BENTUK PENGELOLA KPBU SPAM UMBULAN
25
STRUKTUR TIM SIMPUL KPBU – SPAM UMBULAN Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/126/KPTS/013/2017 tgl. 24 Pebruari 2017 Ketua Anggota
DEWAN PEMBINA : Gubernur Jatim : Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Jatim dan Kepala Kepolisian Daerah Prov. Jatim
TIM PENGARAH Ketua : Sekretaris Daerah Prov. Jatim Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Prov. Jatim Anggota : a. Asisten Deputi Infrastruktur SDA Kemenko Perekonomian b. Asdatun Kejaksaan Tinggi Jatim c. Direktur PDPPI Kemenkeu d. Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jatim e. Direktur Pengembangan Jaringan SDA Kemen PUPR f. Direktur Pamobvit, Polda Jatim g. dst ….. TENAGA AHLI
TIM PELAKSANA Ketua Wakil Ketua Anggota
: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jatim : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim : Kepala OPD Pemprov Jatim terkait
SEKRETARIAT PELAKSANA
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Koordinator : Kabid. Pengelolaan dan Pengadaan, Biro Administrasi Pembangunan Wakil Koordinator : Direktur Utama PDAB Jatim Anggota : a. Unsur Pemprov Jatim (UPT P2BJ, DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum) b. Unsur PT. PII c. Unsur PDAB Jatim d. dst
Fungsi PKS dan Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah
Fungsi Perjanjian Penjamian dan Regres
Fungsi Dukungan Kelayakan (VGF)
Koordinator : TA Bidang Konstruksi TA Bidang Mekanikal dan Elektrikal TA Bidang Air Minum TA Bidang Keuangan TA Bidang Hukum TA Bidang Sosial dan LH
BIDANG TEKNIS : Kabid. AMPLP Dinas Perumahan Rakyat KPCK Prov. Jatim Wakil Koordinator : Direktur Teknik PDAB Jawa Timur Anggota : a. Unsur Pemprov Jatim (UPT P2T, DPMPTSP, Dinas Perumahan Rakyat KPCK Jatim, Dinas Kehutanan, DPU Pengairan, Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga, Dinas LH, Bappeda, BKSDA, dst) b. Unsur Satker Kementerian terkait c. Unsur BPN d. Unsur PDAB Jatim e. dst Koordinator
Fungsi Pertanahan dan Izin
Fungsi Konservasi, LH dan Sosial
Fungsi Konstruksi
26
URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
1.
2. 3. 4. 5.
6.
Memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban PJPK untuk memenuhi persyaratan pendahuluan dalam Perjanjian Kerjasama maupun pada tahap konstruksi. Melakukan fungsi koordinasi dan rapat rutin guna evaluasi terkait pelaksanaan tugas dari bidang monitoring dan evaluasi serta bidang teknis. Merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya mitigasi untuk segala risiko dalam Proyek KPBU SPAM Umbulan pada tahap konstruksi. Melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan. Melakukan fungsi administrasi atas dokumen-dokumen, informasi, data, persetujuan-persetujuan, dan perubahan Perjanjian dalam pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan. Melakukan fasilitasi dan merumuskan substansi untuk dokumen-dokumen, perjanjian maupun perubahan perjanjian dalam pelaksanaan Proyek KPBUSPAM Umbulan. 27
URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA 7. Merumuskan dan menyusun kebijakan, persetujuan-persetujuan, petunjuk teknis, standar operasional dan prosedur (SOP) serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan. 8. Menunjuk Konsultan atau tenaga ahli yang diperlukan. 9. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan satuan kerja pada Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya/PDAM-PDAM/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Lembaga Legislatif/Lembaga Yudikatif serta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan. 10. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan. 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. 28
PROSES PERMOHONAN VGF
29
Timeline Dukungan Kelayakan 1/2 JadwalPemberian Proses Permohonan VGF Pasal 11-12
Pasal 13-14
Pasal 15-16
PQ Initial RFP
PJPK:
1
Usulan Persetujuan Prinsip
Final RFP
2
Usulan Persetujuan Besaran DK
kepada Menteri Keuangan
Kemenkeu
Besaran DK
kepada Menteri Keuangan
Isi: informasi proyek KS usulan jumlah besaran DK waktu & syarat pencairan DK melampirkan: o pre-FS*) o surat pernyataan PJPK: • pre-FS wajar & dapat dipertanggungjawabkan • bersedia mengikuti mekanisme pemberian DK
Bid Penetapan BUPL Submission
sebagaimana dalam
Disertai:
Persetujuan Besaran
dokumen pengumuman hasil PQ
DK B menjadi satu-
dokumen (jika ada)
perubahan
atas
Pre-FS
satunya parameter finansial dalam
pernyataan PJPK bahwa dokumendokumen di atas telah dibuat secara wajar dan seluruh isinya dapat dipertanggungjawabkan
penetapan Badan Usaha Pemenang Lelang (BUPL)
3
Usulan Persetujuan Final
kepada Menteri Keuangan Disertai: salinan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pernyataan PJPK: pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan KPS salinan surat penetapan pemenang lelang jadwal: o pendirian Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerjasa Sama (BUPPKS) o penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Evaluasi oleh Komite DK
Evaluasi oleh Komite DK
Evaluasi oleh Komite DK
Rekomendasi Komite DK ke Menteri Keuangan
Rekomendasi Komite DK ke Menteri Keuangan (i) Besaran DK (ii) Waktu Pencairan DK
Rekomendasi Komite DK ke Menteri Keuangan
Menteri Keuangan kepada PJPK
A
Menteri Keuangan kepada PJPK
Persetujuan Prinsip PQ
B
Persetujuan Besaran DK
Menteri Keuangan kepada PJPK Final RFP
C
Persetujuan Final
30
Timeline Dukungan Kelayakan 2/2 JadwalPemberian Proses Permohonan VGF Pasal 16
Pasal 17 - 18 Pendirian BUPPKS
PJPK:
PJPK menerbitkan draft:
4
Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan
Pasal 18 - 19 Penandatanganan PKS antara PJPK dan BUPPKS
Pencairan DK
Pelaporan Kepada Menteri Keuangan
5
tentang: •
dengan menggunakan Persetujuan Final C sebagai dasar
i.
pendirian BUPPKS
ii.
rencana penandatanganan PKS
Kemenkeu
lampiran: o
akta pendirian BUPPKS
o
bukti penyetoran BUPL dalam saham BUPPKS
o
draft final PKS, dilampiri dengan draft final Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan
Evaluasi oleh Komite DK Menteri Keuangan menerbitkan kepada BUPPKS, cc PJPK Rekomendasi Komite DK ke Menteri Keuangan: (i) Besaran DK (ii) Waktu Pencairan DK
D
Surat Dukungan Kelayakan Berisi konfirmasi Menteri Keuangan tentang telah berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan dan memuat minimal: o jumlah DK sesuai Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan;
o waktu dan syarat pembayaran DK sesuai Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan;
31
TimelineProyek Pemberian Dukungan KelayakanVGF 2/2 Persyaratan KPBU yang Dapat Diberikan
Kriteria Proyek Kerja Sama yang Eligible
1. Proyek Kerja Sama telah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial 2. Proyek Kerja Sama menerapkan prinsip pengguna membayar (user pay principle)
3. Total biaya investasi Proyek Kerja Sama paling kurang senilai Rp100 miliar rupiah 4. Badan Usaha ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif. 5. Terdapat skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha kepada PJPK pada akhir periode kerja sama 6. Dukungan Kelayakan diberikan kepada Proyek Kerja Sama dalam hal: • • •
•
Telah disusun prastudi kelayakan yang komprehensif; Prastudi kelayakan mencantumkan pembagian risiko yang optimal; Prastudi kelayakan menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan, dan sosial; dan Prastudi kelayakan menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial dengan diberikan Dukungan Kelayakan.
7. Dukungan Kelayakan diberikan untuk sektor-sektor infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 67/2005 32
Kelengkapan Dokumen
Dokumen-dokumen yang Wajib Disampaikan PJPK Dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh PJPK yang mengajukan persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (VGF), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 223/PMK.011/2012 Pasal 11 dan Pasal 13, adalah : a. Dokumen Pra Studi Kelayakan yang harus memuat antara lain: 1. Kajian kelayakan ekonomi, aspek teknis, hukum, dan finansial sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha; 2. Analisis Biaya dan Manfaat Sosial; 3. Model Keuangan dari Proyek Kerja Sama tersebut; 4. Metode perhitungan permintaan, tarif, kemauan membayar pengguna, dan kemampuan membayar pengguna; 5. Rancangan awal Perjanjian Kerja Sama antara PJPK dengan Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, yang melampirkan rancangan awal Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan; 6. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa semua alternatif untuk meningkatkan kelayakan finansial dari Proyek Kerja Sama tersebut seperti kenaikan tarif, perpanjangan masa konsesi, dan penurunan total biaya investasi tidak dapat meningkatkan kelayakan finansial dari Proyek Kerja Sama, sehingga Dukungan Kelayakan perlu diberikan. 7. Hasil konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan; dan b. Dokumen pengumuman hasil Pra Kualifikasi; c. Surat Pernyataan PJPK bahwa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud telah dibuat secara wajar, dan seluruh isinya dapat dipertanggungjawabkan. 33
Pengalaman Dalam Mendapatkan VGF Proses untuk Mendapatkan VGF yang dilakukan oleh PJPK KPBU SPAM Umbulan : 1. Setelah terbitnya PMK 223/ 2012, PJPK melakukan konsultasi dengan Komite DK (Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal- PPRF, BKF) 2. Menyampaikan Usulan Persetujuan Prinsip VGF kepada Menteri Keuangan pada tahun 2013 dengan lampiran dokumen Pra FS yang isinya sesuai dengan ketentuan PMK 223 tahun 2012. 3. Melakukan Paparan Usulan VGF pada Juni dan September 2013 di PPRF, BKF Jakarta
4. Menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan/VGF (PPBDK) kepada Menteri Keuangan pada Januari 2014 berdasarkan evaluasi komite DK bahwa format dan kelengkapan Dokumen perlu disesuaikan dengan ketentuan PMK 223 Pasal 11 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 13. 5. Rapat dengan Kelompok Kerja Komite Dukungan Kelayakan pada April 2014 tentang Klarifikasi dan konfirmasi PJPK atas Permohonan Besaran DK dari aspek hukum, teknis dan finansial. 6. Kepala BKF menyampaikan perlunya penyesuaian dengan kondisi terkini di lapangan atas surat PPBDK Januari 2014. 7. Melakukan penyesuaian dan konsultasi dengan Pokja Komite DK dan menyampaikan revisi PPBDK pada Juni 2015.
8. Persetujuan Besaran DK oleh Kementerian Keuangan pada akhir September 2015 yang digunakan sebagai pagu VGF dalam Dokumen Lelang. 9. Penawaran VGF Pemenang Lelang lebih rendah dari pagu VGF, namun karena merupakan penawar tunggal maka dilakukan negosiasi besaran final VGF. 10. PJPK menyampaikan Permohonan Persetujuan Besaran Final VGF dan disetujui.
34
Mata Air Umbulan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TIM SIMPUL KPBU-SPAM UMBULAN 2017
