TENTANG PEMBENTUKAN SIMPUL KPBU

PENYUSUNAN PERMEN PUPR TENTANG PEMBENTUKAN SIMPUL KPBU

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2016

OUTLINE PEMBAHASAN

P d h l Pendahuluan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Tinjauan j Literatur dan Kajian j Hukum Simpul KPBU Tahapan Pelaksanaan KPBU PUPR Usulan Rancangan Permen Rencana Pelaksanaan Kegiatan

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG…. (1) Melalui Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, f Pemerintah memproyeksikan terbentuknya b k simpul i l KPBU di setiap Kementerian Negara/Lembaga. Permen PPN 4/2015, 4/2015 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur p infrastruktur sebagai g salah RPJMN 2015-2019 menempatkan satu prioritas utama pembangunan nasional dengan rencana anggaran dana sebesar Rp 4.796 Triliun. Dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur dari APBN diperkirakan sebesar 40,14%, APBD sebesar 9,88%, BUMN sebesar 19,32% sebesa 9,3 % da dan swas swasta a sebesa sebesar 30,66%. Peran Badan Usaha cukup besar, maka Pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsipprinsip usaha yang sehat.

LATAR BELAKANG.. (2) Simpul KPBU diharapkan menjadi HUB lintas kementerian, kementerian terutama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, mengingat g g lingkup g p KPBU semakin besar,, kompleks p dan melembaga. Kementerian PUPR saat ini belum mempunyai lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi khusus utama untuk mengelola KPBU, sehingga pembentukan simpul KPBU memiliki iliki tugas menyiapkan i k perumusan kebijakan, k bij k sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan KPBU. KPBU Perlu disusun peraturan yang mendasari pembentukan simpul KPBU Kementerian PUPR.

MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD Tersusunnya Peraturan Menteri yang mengatur penetapan struktur simpul KPBU sektor PU-PR sebagai landasan legal pengaturan pola hubungan antara pemerintah dan Badan Usaha untuk KPBU bidang ke-PUPR-an TUJUAN Menetapkan pembentukan simpul KPBU di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Simpul KPBU di lingkungan PU-PR diproyeksikan menjadi organisasi pelayanan satu pintu dengan melakukan sinergi tugas pokok dan fungsi Institusi yang senada

RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN RUANG LINGKUP Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, dilaksanakan meliputi: 1) Tahapan Pembahasan, yang mencakup: a. Penjaringan opini dari berbagai Narasumber b Pembahasan Technical Draft b. c. Diskusi dengan narasumber d. Koordinasi Legal Draft dengan Biro Hukum, Kementerian PU-PR e Konsinyering antar unit kerja menyangkut finalisasi Legal Draft, e. Draft harmonisasi, dan sinkronisasi 2) Tahap Persetujuan Satminkal --- dokumen persetujuan dituangkan dalam bentuk Lembar Kendali tingkat g Satminkal 3) Tahap Penetapan --- penandatanganan oleh Menteri

SASARAN a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka memahami pola hubungan simpul KPBU b Badan usaha/ swasta b. c. Kementerian/ lembaga lain

KAJIAN HUKUM SIMPUL KPBU

PENDEKATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PUPR ((Permen PU No. 40/2015) / ) Pengundangan

• Masukan Narasumber • Konsinyasi K i i • FGD • Sosialisasi • Satminkal PU-PR

Partisipasi p unit organisasi dan instansi terkait

Pengesahan/ Penetapan

Pembahasan

Penyusunan

Pembentukan P b t k Peraturan P t Perundang-undangan

Perencanaan

P e n y e b a r l u a s a n

Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

TINJAUAN LITERATUR DATA DAN INFORMASI SIMPUL KPBU

METODOLOGI KEGIATAN Proses Bisnis Jenis Infrastruktur Anggaran

Satminkal

BPIW

BU

APBN /APBD

Keseimbangan AKTIVITAS

Penerima Jasa

Available Payment

Keseimbangan KELEMBAGAAN Keseimbangan g FINANSIAL Keseimbangan LINGKUNGAN STRATEGIK

Kemenkeu Bappenas

Masyarakat/pemanfaat

Pemda (Prov/Kab/kota

Fungsi Berbeda

Peran, kewenangan , g berbeda

Karakteristik Snowball Organisation Diluar Core Org Antar plasma tidak saling tepengaruh akan perbedaan kewenangan, hak tusi, dan pertumbuhannya lingkup dan jenis pertumbuhannya lingkup dan jenis aktivitas

Snow B S Ball ll Organisation

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

TUGAS FUNGSI SUBDIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR N No 1.

2.

S bdi kt t Subdirektorat Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur

T Tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengembangan kebijakan dan strategi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, serta perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan investasi infrastruktur.

Sinkronisasi dan melaksanakan penyiapan Evaluasi Investasi bahan perumusan kebijakan, Infrastruktur sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.

F Fungsi i a.

b.

c c.

d. a.

b.

c.

d.

e.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur; pelaksanaan dan pengembangan kebijakan dan strategi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur; dan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan investasi infrastruktur. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur; sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur; dan pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.

TUGAS FUNGSI SUBDIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR No Subdirektorat 3. Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur

Tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, koordinasi advokasi, dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian.

a.

b.

c.

d. 4.

Pasar Infrastruktur

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

a. b. c.

d. e.

Fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur; pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur; dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pasar infrastruktur; pelaksanaan kebijakan pembinaan pasar infrastruktur; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan pasar infrastruktur; pemberian bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur; dan pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur.

KPBU PENGERTIAN Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Perpres No. 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur). TUJUAN PELAKSANAAN 1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta; 2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; 3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; 4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; pengguna 5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

TAHAPAN PELAKSANAAN KPBU

INFRASTRUKTUR YANG DIKERJASAMAKAN Menurut Perpres No.38 tahun 2015, infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, mencakup: 1. infrastruktur transportasi; 2 infrastruktur jalan; 2. 3. infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4 infrastruktur 4. i f t kt air i minum; i 5. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6 infrastruktur 6. i f k sistem i pengelolaan l l air limbah setempat; 7. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;

9. infrastruktur ketenagalistrikan; 10. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan; 11. infrastruktur konservasi energi; 12. infrastruktur fasilitas perkotaan; 13 infrastruktur fasilitas pendidikan; 13. 14. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; 15. infrastruktur kawasan; 16. infrastruktur pariwisata; 17. infrastruktur kesehatan; 18. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan 19. infrastruktur perumahan rakyat

INFRASTRUKTUR YANG DIKERJASAMAKAN Menurut Perpres No.38 tahun 2015, infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, mencakup: 1. infrastruktur transportasi; 2 infrastruktur jalan; 2. 3. infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4 infrastruktur 4. i f t kt air i minum; i 5. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6 infrastruktur 6. i f k sistem i pengelolaan l l air limbah setempat; 7. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;

9. infrastruktur ketenagalistrikan; 10. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan; 11. infrastruktur konservasi energi; 12. infrastruktur fasilitas perkotaan; 13 infrastruktur fasilitas pendidikan; 13. 14. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; 15. infrastruktur kawasan; 16. infrastruktur pariwisata; 17. infrastruktur kesehatan; 18. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan 19. infrastruktur perumahan rakyat

INFRASTRUKTUR PU PU-PR PR YANG DIKERJASAMAKAN Berdasarkan Permen PPN No. 4 Tahun 2015, jenis infrastruktur yang dikerjasamakan mencakup: k Infrastruktur Jalan

Infrastruktur SDA & Irigasi

• Jalan arteri, kolektor, primer • Jalan tol • Jembatan tol

• Saluran pembawa air baku • Jaringan irigasi dan prasarana air • bangunan : waduk, bendungan dan bendung

Infrastruktur air minum • Unit air baku • Unit produksi p • Unit distribusi

Infrastruktur S PAL Terpusat • Unit pelayanan • Unit pengumpulan • Unit pengolahan • Unit P. P Akhir • Jar. pembuangan air Limbah dan sanitasi lainnya

INFRASTRUKTUR PU PU-PR PR YANG DIKERJASAMAKAN

Infrastruktur S PAL Setempat

Infrastruktur S Pengelolaan Sampah

Infrastruktur Ekonomi Fasilitas Perkotaan

Infrastruktur Kawasan

• U pengolahan setempat • U p-angkutan • U pengolahan lumpur tinja • U p-buangan akhir • Sal pembuangan air dan sanitasi

• Pengangkutan • Pengolahan • Pemrosesan akhir sampah

• Saluran utilitas • Pasar umum

• Kawasan pengembanga n ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science i and d techno park • Kawasan industri

Infrastruktur Perumahan Rakyat

• Perumahan rakyat golongan rendah • Rumah susun sederhana sewa

SIMPUL KPBU KEMEN PU-PR PENGERTIAN SIMPUL KPBU Unit kerja yang membantu Menteri dalam melakukan perumusan kebijakan,

sinkronasi koordinasi, sinkronasi, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi dari penyelenggaraan pen elenggaraan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU (Pasal 44 Perpres No. 38 Tahun 2015). Simpul KPBU melekat pada Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi Pada Kementerian PU-PR. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Bina Investasi Infrastruktur diupayakan menjadi tugas pokok dan fungsi Simpul KPBU semaksimum mungkin pada level pengambilan kebijakan, kebijakan yaitu kebijakan operasional Tugas dan fungsi Simpul KPBU terdahulu telah dijalankan oleh BPJT untuk KPBU jalan tol, dengan adanya Permen Pembentukan Simpul KPBU ini mendorong adanya kebutuhan untuk melakukan kajian keberadaan BPJT

KEDUDUKAN SIMPUL KPBU Menteri/Kepala Lembaga / K Kepala l D Daerahh

pembentukan koordinasi

PJPK

Simpul KPBU Tim KPBU

Panitia Pengadaan

HASIL DISKUSI

T Tema Pokok P k k Diskusi Di k i dengan d N Narasumber b • Analisis organisasi keberadaan Simpul KPBU dalam KPBU dan penyediaan Infrastruktur (sejarah pembentukan, proses bisnis simpul KPBU yang diharapkan dan Hirarkhi proses pengambilan keputusan simpul KPBU • Proses paling bijak dalam proses transisi pembentukan Simpul KPBU bersinergi dengan organisasi yang telah ada dan akan menjadi lingkungan strategis Simpul KPBU dalam lingkungan KemenPUPR • PPerancangan organisasi i id dan St Strategi t i organisasi i i Si Simpull KPBU KemenPUPR menurut point of view Narasumber

HASIL DISKUSI DENGAN PROF. ANDREAS (Narasumber ke 1) • Konsep Simpul KPBU yang disepakati adalah Kapal Tunda, artinya penyiapan dokumen perencanaan diserahkan ke Satminkal, dengan tetap p melibatkan aktif peran p Satminkal • Simpul KPBU di kementerian PU-PR seyogyanya memiliki power yang memadai , sehingga Simpul KPBU sebagai unit penting dalam pelaksanaan KPBU antar satminkal, satminkal kementerian maupun daerah. daerah • Power yang dimaksud dapat direfleksikan dengan eseloneering berupa eselon (eselon 1 atau 2) • Embrio Simpul KPBU terdahulu di Kementerian PU-PR PU PR adalah BPJT, BPJT diperlukan kajian terhadap sinergitas BPJT • Apabila mengacu pada hasil kajian terdahulu, Simpul KPBU sebagai residual id l FFunction. i BBagaimana i tata pelaksanaan l k residual id l ffunction i di Kementerian PU-PR? Belum diperoleh formulasi yang pas/fit dengan kaidah kelembagaan yang hendak dirancang.

HASIL DISKUSI DENGAN PAK AGITA (Narasumber ke 2) • Untuk kepentingan pembentukan Simpul KPBU telah diantisipasi dengan perancangan organisasi Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Jenderal Bina Konsruksi-Kementerian PU-PR • Perpres No.38 Tahun 2015, Menteri mendapat amanat menunjuk unit kerja di lingkungan kementerian sebagai simpul KPBU. Kementerian memiliki hanya satu Simpul p KPBU. Tugas g Simpul p KPBU adalah koordinasi,, sinkronisasi,, pengawasan p g dan evaluasi dapat berjalan. • Keberadaan BPJT dan BPPSAM yang sudah ada terdahulu merupakan embrio Simpul KPBU. Namun BPPSPAM telah mengalami deteriorisasi • Dalam kajian simpul KPBU, BPJT diproyeksikan menjadi lembaga yang berfungsi sebagai contracting Agency. Dlm UU no 38/2004 tentang jalan ps 45(6), tugas regulasi hanya tentang rekomendasi tarif tol , dan pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi, rekomendasi pengoperasian selanjutnya. • Ketika peninjauan tugas dan fungsi BPJT, terdapat beberapa peran yang sama d dengan Simpul Si l KPBU. KPBU • Simpul KPBU di Kementerian PU-PR diharapkan merupakan unit yang lengkap dan kuat (superbody). Melengkapi sehingga tidak tergantung pada Satminkal. • BII menangani semua tahapan kegiatan KPBU dengan SDM yang kuat

HASIL DISKUSI DENGAN PAK GUNSAIRI (Narasumber ke 3) • Prinsip pembentukan Simpul KPBU adalah sebagai HUB, koordinasi dengan g Kementerian// Lembaga g lain. • Simpul KPBU bertugas untuk melakukan perumusan kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dan layak diKPBUkan. • Simpul KPBU berperan untuk melakukan kegiatan strategis nasional dan mentransfer ke satminkal dan daerah. • Penyusunan studi pendahuluan/ screening melibatkan Satminkal pembina teknis • Tim KPBU dapat membentuk badan penyiapan apabila dibutuhkan. B d penyiapan Badan i merupakan k konsultan k l yang dapat d menjalankan j l k tugas tim KPBU. • Ketika p pemerintah daerah sebagai g PJPK,, maka Simpul p KPBU daerah (jika (j tidak ada, Bappeda) akan berkoordinasi dengan Simpul KPBU pusat.

USULAN RANCANGAN SIMPUL KPBU

KESEIMBANGAN AKTIFITAS SIMPUL KPBU

Infrastruktur Jalan No.

Jenis Infrastruktur

Tahapan

Proses Bisnis Survey dan Investigasi Desain (Perencanaan Detail) Izin Lingkungan

Pra Konstruksi 1

Infrastruktur Jalan* Jalan

Pra Studi Kelayakan

Pembebasan tanah

Rincian Kegiatan Survey penjajakan Pengukuran detail Geoteknik Geologi Lalu Lintas Pra Desain Desain AMDAL UPL dan UKL Finansial Ekonomi Teknis Resiko Sosial Mitigasi Kajian lingkungan Izin penetapan lokasi

Pelaksana Kegiatan

Sumber Dana

Ditjen Bina Marga/Daerah

APBN/AP BD

KPBU

Investor

Surat Penetapan pengadaan tanah Pelaksanaan pembebasan lahan Sertifikasi lahan (clear and clean)

Konstruksi Operasional dan Perawatan

Pelaksanaan Pembangunan Operasional Pemeliharaan Perawatan

Tahapan kegiatan perlu perhatian khusus

Untuk Jalan Tol perlu mendapatkan izin prinsip dari Menteri PUPR

Keterangan

SIKLUS PENYELENGGARAAN JALAN TOL NO.

TAHAPAN

PEMERINTAH

OUTPUT

DBM

1

Kebijakan

Kebijakan pembangunan jalan tol

2

Perencanaan umum

Penetapan renacan umum jaringan jalan tol

3

Rencana ruas jalan tol berdasar hasil Pra Studi Kelayakan

Penetapan rencana ruas jalan tol

4

Persiapan Pengusahaan

Studi kelayakan finansial, studi kelayakan dan AMDAL

BPJT

BADAN USAHA

a. Penetapan Rute b. SP2LP 5

Tender Investasi

6

P Perencanaan TTeknis k i Akhi Akhir (DED)

7

Pengadaan Tanah

8

SPMK

9

Konstruksi

10

Operasi & Pemeliharaan

Penetapan laik fungsi, pengoperasian jalan tol dan pemberlakuan tarif tol dan penyesuaiannya

11

Pengambilalihan pada Akhir Masa Konsesi

Penetapan pengoperasian jalan tol selanjutnya

Proses

Penetapan pemenang

Proses (Pengawasan/Fasilitas)

Keputusan Menteri

Proses untuk inisiative oleh Pemerintah dan pengesahanuntuk epngusahaan oleh sektor swasta

Infrastruktur SDA dan Irigasi No.

Jenis Infrastruktur

Tahapan

Proses Bisnis

Survey dan Investigasi

Desain (Perencanaan Detail) Izin Lingkungan

2

Infrastruktur SDA dan Irigasi

Pra Konstruksi Pra Studi Kelayakan

Pembebasan tanah

Rincian Kegiatan Survey penjajakan Pengukuran detail Geoteknik Geologi Debit sungai pada musim kemarau dan musim penghujan Pra Desain Desain AMDAL UPL dan UKL Finansial Ekonomi Teknis Resiko Sosial Mitigasi Kajian lingkungan Izin penetapan lokasi

Pelaksana Sumber Kegiatan Dana

Ditjen APBN/ SDA/Daerah / APBD

Surat Penetapan pengadaan tanah Pelaksanaan pembebasan lahan Sertifikasi lahan (clear and clean)



Tahapan kegiatan yang perlu perhatian khusus

KPBU

Investor

Keterangan

Infrastuktur Air Minum No. Jenis Infrastruktur

Tahapan

Proses Bisnis



Pra Konstruksi 3

Infrastuktur Air Minum

P SStudi Pra di Kelayakan K l k

Pembebasan tanah

Pelaksanaan Pembangunan Operasional dan Operasional Pemeliharaan Perawatan Perawatan

Konstruksi


Rincian Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Sumber Dana

Survey penjajakan Pengukuran detail Geoteknik Geologi Debit sungai pada musim kemarau dan musim penghujan Pra Desain Desain AMDAL UPL dan UKL Finansial Ekonomi Teknis Resiko Sosial Mitigasi Kajian lingkungan Izin penetapan lokasi S t Penetapan Surat P t pengadaan d tanah Pelaksanaan pembebasan lahan Sertifikasi lahan (clear and clean)

Ditjen Cipta Karya dan Ditjen SDA /Daerah

APBN/APB D

KPBU

Investor

Keterangan

Infrastruktur Limbah Terpusat No

Jenis Infrastruktur

Tahapan

Proses Bisnis


Desain ((Perencanaan Detail) Izin Lingkungan Pra Konstruksi Pra Studi Kelayakan

Infrastruktur 4 Limbah Terpusat

Pembebasan tanah




Rincian Kegiatan Survey penjajakan P Pengukuran k d t il detail Geoteknik Geologi Perkiraan debit limbah (Jumlah KK terlayani) Pra Desain Desain AMDAL UPL dan UKL Finansial Ekonomi Teknis Resiko Sosial Mitigasi Kajian lingkungan Izin p penetapan p lokasi Surat Penetapan pengadaan tanah Pelaksanaan pembebasan lahan Sertifikasi lahan (clear and clean)

Pelaksana Sumber Keterangan Kegiatan Dana

Ditjen Cipta APBN/ Karya/ y / APBD Daerah

KPBU

Investor

Infrastruktur Limbah Setempat No.

Jenis Infrastruktur

Tahapan

Proses Bisnis




Infrastruktur 5 Limbah Setempat

Pembebasan tanah

Rincian Kegiatan

Pelaksana Sumber Keteranga Kegiatan Dana n

Survey penjajakan Pengukuran detail Geoteknik Geologi Perkiraan debit limbah (Jumlah KK terlayani) Pra Desain Desain AMDAL UPL dan UKL Ditjen Finansial Cipta Ekonomi Karya/ y / Teknis Daerah Resiko Sosial Mitigasi Kajian lingkungan Izin penetapan lokasi Surat Penetapan pengadaan tanah

APBN/ APBD

Pelaksanaan pembebasan lahan Sertifikasi lahan (clear and clean)

PPelaksanaan l k Pembangunan Operasional dan Operasional Pemeliharaan Perawatan Perawatan

Konstruksi


KPBU

Investor

Infrastruktur Persampahan No.

Jenis Infrastruktur

Tahapan

Proses Bisnis



Pra Konstruksi 6

Infrastruktur Persampahan

Pra Studi Kelayakan

Pembebasan tanah

Pelaksanaan Pembangunan Operasional dan Operasional Pemeliharaan Perawatan Perawatan

Rincian Kegiatan Survey penjajakan Pengukuran detail Geoteknik Geologi Perkiraan jumlah timbunan sampah yang diangkut Pra Desain Desain AMDAL UPL dan UKL Finansial Ekonomi Teknis Resiko Sosial Mitigasi Kajian lingkungan Izin penetapan lokasi Surat Penetapan pengadaan tanah Pelaksanaan pembebasan lahan Sertifikasi lahan (clear and clean)

Pelaksana Kegiatan

Sumber Dana

Ditjen Cipta APBN/ Karya/Daerah APBD

Konstruksi


KPBU

Investor

Keterangan

Infrastruktur Fasilitas Perkotaan No.

Jenis Infrastruktur

Tahapan

Proses Bisnis




Infrastruktur 7 Fasilitas Perkotaan

Pembebasan tanah

Pelaksanaan Pembangunan Operasional dan Operasional Pemeliharaan Perawatan P Perawatan t

Rincian Kegiatan Survey penjajakan Pengukuran detail Geoteknik Geologi Jumlah Pabrik, Permukiman, dll Pra Desain Desain AMDAL UPL dan UKL Finansial Ekonomi T k i Teknis Resiko Sosial Mitigasi Kajian lingkungan Izin penetapan lokasi Surat Penetapan pengadaan tanah Pelaksanaan pembebasan lahan Sertifikasi lahan (clear and clean)


Ditjen Cipta Karya/ Daerah

APBN/ APBD

Konstruksi


KPBU

Investor

Infrastruktur Kawasan No.

Jenis Infrastruktur

Tahapan

Proses Bisnis


Rincian Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Sumber Keterangan Dana

Survey penjajakan P Pengukuran k d t il detail Geoteknik Geologi jumlah penduduk kawasan

Desain (Perencanaan Detail)

Pra Konstruksi 8

IInfrastruktur f t kt Kawasan

Pra Studi Kelayakan

Pembebasan tanah

Pra Desain Desain Finansial Ekonomi Teknis Resiko Sosial Mitigasi Kajian lingkungan

Ditjen Cipta APBN/ Karya/ APBD Daerah

Izin penetapan lokasi Surat Penetapan pengadaan tanah Pelaksanaan pembebasan lahan Sertifikasi lahan (clear and clean)


Pelaksanaan Pembangunan g Operasional Pemeliharaan Perawatan


KPBU

Investor

Infrastruktur Perumahan Rakyat y No. Jenis Infrastruktur

Tahapan

Proses Bisnis

Rincian Kegiatan


Survey penjajakan Pengukuran detail Survey dan Geoteknik Investigasi Geologi jumlah penduduk Desain (Perencanaan Pra Desain Desain Detail)

Pra Konstruksi 9

Pra Studi Kelayakan

Infrastruktur Perumahan Rakyat Pembebasan tanah

Konstruksi Operasional dan Perawatan Tahapan kegiatan perlu perhatian khusus


Finansial Ekonomi Teknis Resiko Sosial Mitigasi Kajian lingkungan Izin penetapan lokasi Surat Penetapan pengadaan tanah Pelaksanaan pembebasan lahan Sertifikasi lahan (clear and clean)

Ditjen Cipta Karya/ Daerah

KPBU

APBN/ APBD

Investor

KESEIMBANGAN KELEMBAGAAN SIMPUL KPBU

KESEIMBANGAN ORGANISASI SIMPUL KPBU Menteri/Kepala Lembaga / Kepala Daerah PJPK

koordinasi

Si Simpul l KPBU Panitia P iti Pengadaan

Tim KPBU Komite penunjang (tim teknis)

pembentukan

Membentuk

B

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

B 1

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur |Simpul KPBU

A

1. Berperan Sebagai 2. Dapat mendelegasikan Kewenangannya

Membentuk

D B1 1

Subdirektorat Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur

B1 2

Subdirektorat Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur

B1 3

Subdirektorat Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur

B1 4

Subdirektorat Pasar Infrastruktur

Menteri/Ka.Lembaga/Ka. Daerah

Koordinas i C

KOMITE PENUNJANG/ TIM TEKNIS

Membentuk

C1

C11

Tahap Perencanaan

Market sounding preparation

PJPK

C12

Tim KPBU

Tahap Penyiapan

C2

Panitia Pengadaan

C13

Transaksi

KEDUDUKAN DBII dalam sistem manajemen SIMPUL KPBU

TUGAS KOMITE PADA TAHAP PENYIAPAN • Sebagai tim Teknis dengan pengerahan Ka Simpul KPBU (Direktur BII berikut jajaran Subdit 1-4) • Proponen gugus tugas melaksanakan Perencanaan proses KPBU • Proponen gugus tugas melaksanakan penyiapan proses KPBU • Proponen gugus tugas melaksanakan Transaksi proses KPBU • Proponen gugus tugas penyusunan dokumen market sounding dan pemantauan dan evaluasi proses KPBU

Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU Membantu PJPK untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan-ketentuan ketentuan ketentuan yang disepakati dan tercantum dalam perjanjian KPBU Masa konstruksi

Masa Prakonstruksi Melaksanakan pengawasan pelaksanaan perjanjian KPBU dan pemenuhan pembiayaan (financial close)

Simpul KPBU melaksanakan manajemen pelaksanaan atas: a. rancangan fasilitas baru atau penjelasan atas pelayanan yang akan disediakan; b. penggabungan fasilitas baru dengan fasilitas yang telah ada; c. hak untuk menyampaikan permasalahan terkait dengan kegagalan dan ketidakmampuan Badan Usaha Pelaksana untuk memenuhi perjanjian KPBU; d. penundaan atau perubahan jadwal konstruksi; e. variasi desain konstruksi, apabila diminta oleh PJPK; f. kesiapan pekerjaan/operasi; g. pemantauan atas kesesuaian perencanaan teknik dengan pelaksanaan konstruksi; h. permasalahan mengenai tenaga kerja; dan i.i risiko yang ditanggung oleh PJPK. PJPK

Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU Apabila terjadi pengalihan saham Badan Usaha Pelaksana sebelum proyek KPBU beroperasi secara komersial, Simpul KPBU melakukan kegiatan yang meliputi: a. penetapan kriteria pengalihan saham oleh PJPK yang meliputi: i.i pengalihan lih saham h tidak id k boleh b l h menunda d jadwal j d l mulai l i beroperasinya b i KPBU dan KPBU; d ii. pemegang saham pengendali yang merupakan pemimpin konsorsium dilarang untuk g sahamnya y sampai p dengan g dimulainya y operasi p komersial dari KPBU. mengalihkan b. melakukan kualifikasi terhadap calon pemegang saham baru Badan Usaha Pelaksana yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada saat dilaksanakan prakualifikasi pelelangan umum Badan Usaha Pelaksana; c. mengajukan persetujuan kepada PJPK, apabila calon pemegang saham baru telah memenuhi hi seluruh l h kriteria k it i pengalihan lih saham h yang ditetapkan dit t k dan d memenuhi hi persyaratan kualifikasi; y p konsep pp persetujuan j pengalihan p g saham yyang g akan ditandatangani g oleh d. menyiapkan PJPK

Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU

Masa Operasi Simpul KPBU melaksanakan manajemen pelaksanaan terhadap: a. pelaksanaan perjanjian KPBU; dan b. pemantauan standar kinerja jasa/layanan sesuai dengan perjanjian KPBU KPBU.

Masa Berakhirnya Perjanjian KPBU 1) Menjelang masa berakhirnya perjanjian KPBU, Simpul KPBU mempertimbangkan hal-hal hal hal sebagai berikut: a. pengalihan kembali aset kepada PJPK (jika bentuk KPBU menggunakan opsi pengalihan); b. perjanjian KPBU harus mengatur secara spesifik kondisi proyek yang dikehendaki pada saat jangka waktu perjanjian KPBU berakhir dan KPBU dialihkan kepada PJPK; dan c. setiap sektor/sub sektor memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan pertimbangan terhadap situasi dimana keadaan infrastruktur secara fisik dan ekonomi sudah tidak layak lagi sehingga diperlukan rehabilitasi atau renovasi


Masa Berakhirnya Perjanjian KPBU 2) Simpul KPBU melakukan penilaian aset yang meliputi kegiatan: a. meneliti dan menilai semua komponen sarana/sistem yang termasuk dalam perjanjian KPBU (penilaian dilakukan terhadap kondisi atau kinerja dan sisa usia masing-masing komponen sesuai tolak ukur yang disepakati); b. menghitung perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk operasi dan pemeliharaan rutin dan non rutin selama sisa usia; c menilai ketersediaan suku cadang untuk sarana dan sistem yang secara c. teknis mungkin sudah tidak layak; d. melakukan evaluasi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PJPK; dan e. melakukan evaluasi terhadap efisiensi manajemen pelaksanaan selama kerjasama berlangsung.


Masa Berakhirnya Perjanjian KPBU 3) Pengalihan aset, Simpul KPBU melakukan kegiatan: a menyiapkan dan mengajukan izin pemeriksaan/pengujian terhadap semua a. aset KPBU untuk kepentingan pengalihan aset; b. melakukan pengujian dan pemeriksaan sarana fisik dan semua peralatan untuk kepentingan pengalihan aset sesuai dengan perjanjian KPBU; c. melakukan tindakan administrasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga semua aset tercatat atas nama PJPK; dan d. menyiapkan dan membuat Berita Acara Serah Terima Aset yang ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana dan PJPK. PJPK

KPBU 1 Perencanaan 1.

SUBDIT 1

Usulan Proyek dari Satminkal

1.1 Dokumen perencanaan pemerintah 1.2 Identifikasi proyek KPBU 1.3 Penyusunan Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik 1.4 Penyampaian usulan KPBU

3. Transaksi 3.1 Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) 3.2 Penetapan Lokasi sesuai dengan Peraturan perundang‐undangan 3.3 Prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana 3.4 Pengadaan Badan Usaha Pelaksana 3.5 penandatanganan Perjanjian KPBU 3.6 Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) 3.7 Konstruksi dan Operasi

Keterangan:

1. 2

Naskah akademis

Identifikasi resiko proyek prioritas i it

Pemetaan pasar proyek prioritas

Jakstra investasi pusat/daerah

KPBU

Draft PUU/Legalisasi

NSPK Pasar

Monev Daftar Prioritas

Monev kapasitas pasar

Pengambilan keputusan investasi pembiayaan daerah

Pusat

Sosialisasi PUU Koordinasi Sektoral

Bappenas 2. 2

2. 1

Konsultasi Publik 2. 6

2. 5

Bimtek Pra FS 2. 4 Monev Kesiapan Proyek

Pengajuan Dukungan/Jaminan

2. 3

Penjajakan minat pasar

Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah

Monev persiapan pasar 3. 1

3. 6

Bimtek financial close

Kecocokan dengan Mekanisme KPBU Usulan perubahan

SUBDIT 4

Daftar prioritasi investasi

3. 4

Bimtek Koordinasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

3. 5

Kajian Sosekling

Penjajakan minat pasar

Bimtek & fasilitasi perjanjian investasi

Monev Kinerja I Investasi t i

Usulan penambahan Usulan penambahan arah mekanisme

SUBDIT 3

Isu strategis identifikasi proyek prioritas

2. Penyiapan 2.1 Menyiapkan 2.1 Menyiapkan Kajian Awal Prastudi Kelayakan 2.2 Konsultasi Publik 2.3 Penjajakan minat pasar (market sounding) 2. 4 Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah termasuk Pengajuan Pentepana Lokasi (bila diperlukan) 2.5 Pengajuan Rencana Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah (bila diperlukan) 2.6 Penyiapan Kajian Akhir KPBU

SUBDIT 2

3. 2

Fasilitasi pengadaan tanah, dukungan/jaminan pemerintah

Pendampingan ke investor

KESEIMBANGAN FINANSIAL SIMPUL KPBU

Sumber Pendanaan/Pembiayaan Capex Opex • Sepenuhnya Pendanaan oleh Badan Usaha/ Investor (unsolicited) • Penyiapan oleh Pemerintah, Pemerintah Investasi Investor (solicited) Sumber Penerimaan • Sepenuhnya dari Penerima Manfaat (fee/retribusi dst) • Melalui Available Payment Pertimbangan • Jenis Kontrak • Jangka Kerjasama • Paradigma Pemerintah orientasi Benefit, Badan Usaha = Profit • Ukuran kinerja Bisnis

TAHAPAN PROSES KERJA SIMPUL KPBU PU-PR

MANAJEMEN SIMPUL KPBU 1. Simpul KPBU oleh ketua Simpul akan membentuk Komite/ Tim kerja selama pelaksanaan tahap Perencanaan. 2. Tugas Komite adalah: • Melakukan identifikasi Kegiatan KPBU • Menyusun M S di Pendahuluan Studi P d h l • Menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut pelaksaan KPBU • Melakukan kajian kegiatan rencana strategis nasional • Penetapan P t KPBU KPBU yang potensial t i l untuk t k dikerjasamakan dik j k • Berkoordinasi dengan Ketua Simpul KPBU tentang penetapan daftar KPBU yang akan diserahkan ke Bappenas 3 Tim Komite 3. Tim Komite terdiri dari: • Simpul KPBU • Satminkal di Kementerian PU‐PR • Expert 4. Komite/ Tim Kerja bekerja berkala waktu, dapat dibubarkan ketika tidak diperlukan dan dapat dibentuk kembali bila diperlukan.

Struktur Manajemen Komite Penunjang Simpul KPBU Kriteria SDM Komite Penunjang :

Komite Penunjang

Satminkal

o Memiliki kompetensi dasar o Memiliki Kompetensi keahlian o Memiliki kompetensi keterampilan

Simpul KPBU

Infrastruktur Jalan


o

Infrastruktur SDA dan Irigasi

I ekonomi fasilitas Perkotaan

o

Infrastruktur Air Minum Infrastruktur SPAL limbah terpusat dan setempat

Infrastruktur SP Sampah

o


Merumuskan kebijakan operasional Memfasilitasi rencana kerja Pemerintah Melakukan Koordinasi dengan PJPK pada pelaksanaan KPBU

Expert

Profesional dari berbagai disiplin keahlian yang merepresentasikan jenis KPBU, Hukum finansial, bisnis, kebijakan publik, Kemitraan

Struktur Manajemen TIM KPBU Kriteria SDM Tim KPBU:

o Memiliki kompetensi dasar o Memiliki Kompetensi keahlian o Memiliki kompetensi keterampilan

TIM KPBU

Satminkal

Infrastruktur Jalan


Infrastruktur SDA dan Irigasi g

Infrastruktur ekonomi fasilitas Perkotaan

Infrastruktur Air Minum

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan

Infrastruktur Sistem Pengelolaan air limbah terpusat dan setempat


Simpul KPBU

Merumuskan kebijakan operasional Memfasilitasi rencana kerja Pemerintah Melakukan Koordinasi dengan PJPK pada pelaksanaan KPBU

Tugas Tim KPBU: o Pelaksana P l k proses KPBU mulai l i tahap h penyiapan i sampaii transaksi ki o Menyiapkan dokumen kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim pengadaan o Melakukan evaluasi pada tahap pelaksanaan KPBU o Melaksanakan koordinasi, advokasi, fasilitasi di bidang mitigasi risiko pelaksanaan KPBU o Pelaksana kebijakan pembinaan pasar infrastruktur o Pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh PJPK

Expert

Tim KPBU 1. PJPK membentuk TIM KPBU dan bekerja mulai tahap penyiapan hingga tahap transaksi. 2. Tim KPBU terdiri dari: • Satminkal • Simpul KPBU • Expert 3. Pada pelaksanaan tugasnya, Tim KPBU melaporkan tugas kepada Simpul KPBU kemudian Simpul akan melaporkan ke PJPK. 4 Output 4. O tugas Tim Ti KPBU: KPBU • Dokumen perencanaan pengadaan tanah dan permukiman • Permohonan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah • Dokumen Dok men Prastudi Prast di kelayakan kela akan • Dokumen Penetapan Lokasi • Dokumen Pengadaan • Dokumen perjanjian • Surat dukungan kelayakan • Dokumen perjanjian pinjaman • Izin lingkungan • Dokumen-dokumen yang akan dieksekusi oleh panitia pengadaan lainnya.

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahap Persiapan

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

• Mempelajari KAK dan mendiskusikan KAK dengan Sub. Dit Sinkronisasi Evaluasi Investasi Infrastruktur Direktorat BII, Dirjen Binakon

• Mengumpulkan, melakukan Kajian dan Analisis Data • Menyusun Konsep A l Kajian Awal K ji Akademis Ak d i • Melakukan Diskusi

Tahap Pelaporan • • • •

Laporan Pendahuluan Laporan Akhir Laporan Bulanan Konsep p Kajian j Akademis

PROGRAM KERJA Program kerja disusun dengan mengacu pada lingkup kegiatan, keluaran dan tahapan kegiatan yang ditetapkan dalam kerangka acuan.

Tahap Persiapan

Tahap Pelaksanaan Kegiatan I

Tahapan Pelaksanaan kegiatan II •

• Kegiatan koordinasi dan diskusi konsultan INDIVIDUAL dengan pemberi kerja (administrasi dan substansi) • Mempelajari KAK • Menyusun metodologi BERSAMA • Menyusun program kerja dan waktu pelaksanaan • Melakukan kajian literatur terkait pembentukan simpul KPBU

• Melakukan Desk Studi (dengan Narasumber) • Workshop I y Konsep p Kajian j • Penyusunan Akademis • Finalisasi Konsep Kajian Akademis dan Technical Draft • Konsinyering y g

• • • •

•

Diskusi dengan Narasumber/ahli / Roadshow satminkal Penyusunan legal draft Konsinyasi Permen Rapat pemutakhiran Permen Penandatanganan

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2016

NO

KEGIATAN

1

Penyusunan Rencana Kerja

2

Penyusunan Konsep Kelembagaan S_KPBU S KPBU

Rapat Pembahasan Kelembagaan S_KPBU di DBII Roadshow ke Satminkal-satminkal + 4 Menpan + Kemenkeu + Bappenas Rapat Pembahasan Kebijakan Pengaturan 5 S_KPBU di DJBK Workshop Penyusunan Draft Rapermen 6 S_KPBU ((Kemen PUPR)) Konsinyasi Draf Permen Simpul KPBU 7 bersama dengan BH & tim penyusun Rapat Finalisasi Draft Rapermen S_KPBU 8 (BH dan Tim Penyusun) Proses Harmonisasi, Pembulatan dan 9 Pemantapan Konsepsi (di BH) Otorisasi Para Eselon_1 Draft Rapermen 10 S_KPBU (Paraf lbr Kendali)

LOKASI

3

11 Rapat Pemutakhiran Rapermen S_KPBU 12 Penandatanganan Rapermen oleh Menteri 13 Pengundangan --> Kemenkumham 14 Penyusunan Laporan Bulanan

FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

10

lt. 10 Jkt - Hotel JKT Bandung Fulboard

Kantor Banten

TENTANG PEMBENTUKAN SIMPUL KPBU

Recommend Documents